DPRD Diminta Panggil Pemprov Bahas Defisit Anggaran

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 237

DPRD Diminta Panggil Pemprov Bahas Defisit Anggaran
Ilustrasi. (Net)
PONTIANAK, SP - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar), kaget mendapat kabar soal defisit anggaran Pemprov Kalbar, sehingga berdampak pada pemotongan anggaran di masing-masing SKPD. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi meminta Pemprov Kalbar menjelaskan sebab terjadinya defisit APBD tahun 2018, yang mengganggu jalannya pencairan dana proyek, terutama penunjukan langsung (PL).

"Karena itu hal-hal yang detail dan memerlukan penjelasan. Jika terjadi kesalahan di mana letak kesalahannya, kalau belum dibagi ya dibagi lah kenapa ditahan," ujarnya, kemarin.

DPRD Kalbar sendiri dalam hal ini sebagaimana disampaikan oleh ketua Komisi I beberapa waktu lalu, meminta agar pihak Ombudsman Kalbar turun tangan menyelidiki persoalan defisit anggaran ini. 

Namun Agus mengatakan pihaknya tidak bisa turun begitu saja, tanpa memiliki data yang cukup. Malah Agus meminta pihak DPRD untuk mengundang eksekutif guna membicarakan persoalan defisit APBD ini. 

Walau diakuinya, ada laporan bahwa defisit itu akibat gaji 13 dan 14 sebagai akibat instruksi pemerintah pusat yang meminta masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, untuk memberikan THR pada Lebaran kemarin terhadap pegawai mereka. 

Jika berdasarkan hitung-hitungan sementara, sebagaimana yang pernah disampaikan Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji beberapa waktu lalu dihadapan awak media untuk membayar gaji K 13, 14 dan THR kisarannya kurang lebih menghabiskan Rp200 miliar.

"Nah, itu hanya 200 miliar. Terus 400 miliarnya bagaimana? Maka itu gubernur dan DPRD yang lama harus menjelaskan. Kalau memang ada penyimpangan harus ditangkap oleh KPK atau kejaksaan," katanya. 

Agus lantas meminta kepada pemimpin baru untuk membangun komitmen dalam mengawasi jalannya pemerintahan. 

"Jangan asal letakkan pejabat aja. Sehingga terjadi defisit hingga 600 miliar itu bagaimana ceritanya," sesal Agus.

Perihal tertundanya pencairan dana proyek, Agus menyarankan untuk melihat aturannya kembali. Apakah bisa dianggarkan untuk tahun depan. 

"Itu utang. Dari segi aturan bagaimana itu, karena kawan-kawan BPK itu bisa memberikan masukan. Kalau memang untuk dianggarkan tahun depan bisa, harus dianggarkan," sarannya. 

Dirinya juga merasa pengurangan dana belanja langsung setiap OPD sebanyak 30 persen karena ada defisit, menjadi sebuah permasalahan. Lagi-lagi Agus mengatakan persoalan defisit ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin baru.

"Untuk gubernur baru persoal LAN defisit itu harus diselesaikan. Mengusut atau apalah," kata Agus.

Kendati begitu, Agus menuturkan  dalam rangka meningkatkan pendapatan sebetulnya persoalan gampang. Pertama dengan cara menghitung ulang objek pajak setiap kabupaten/kota. 

Misalnya bangun pertama 70 meter persegi, saat ini mungkin sudah 144 meter persegi. Kedua, setiap transaksi di kantor notaris harus diawasi dengan ketat. Hal itu karena menyangkut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan masuk ke kas daerah. 

"Maka tempatkan petugas pajak, sehingga transaksi notaris itu terpantau. Karena akan menjadi kesalahan apabila nilai transaksi yang rill ditulis tidak rill. Karena kasihan pemborong kekurangan duit," ujarnya. (nak/and)