Jelang Pemilu 2019, KPU Kalbar Genjot Partisipasi Pemilih

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 293

Jelang Pemilu 2019, KPU Kalbar Genjot Partisipasi Pemilih
HAK PILIH – Seorang warga menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak beberapa waktu lalu. KPU Kalbar, akan menggenjot tingkat pemilih pada Pemilu 2019 mendatang. (Antara Foto)
Komisioner KPU Kalbar, Trenggani
"Sekarang juga ada namanya sosilisasi berbasis keluarga. Itu kita dengan cara mendatangi nanti dari rumah ke rumah, yang dilaksanakan oleh perangkat kota di bawah dan tidak menutup kemungkinan kami di provinsi terlibat juga"

PONTIANAK, SP – Menjelang Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menyusun program untuk fokus meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.  Hal ini memang menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dibantu oleh semua pihak.

Sebagaimana diketahui pada Pilkada serentak 2018, partisipasi pemilih Kalbar kurang lebih 75 persen. Sehingga KPU Kalbar menargetkan untuk Pemilu 2019 partipasinya meningkat 77 persen. 

"Kami akan berusaha untuk menyosialisasikan tentang pemilihan Pemilu 2019. Salah satu mungkin kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada, untuk peningkatan partisipasi pemilih," kata Komisioner KPU Kalbar, Trenggani, Minggu (5/8).

Upaya peningkatan partisipasi pemilih itu, dengan sosialisasi melalui tatap muka dan roadshow atau event-event yang sifatnya bisa mengumpulkan orang banyak. 

Selain itu, pihaknya juga menyasarkan kelompok pemilih perempuan, pemula pertama. Dan pihaknya telah membuat program di setiap bagian-bagian pemilih. 

"Sekarang juga ada namanya sosilisasi berbasis keluarga. Itu kita dengan cara mendatangi nanti dari rumah ke rumah, yang dilaksanakan oleh perangkat kota di bawah dan tidak menutup kemungkinan kami di provinsi terlibat juga," tuturnya. 

Di mana program-program tersebut, untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait hari pencoblosan dan pendataan daftar pemilih. 

Namun dirinya menegaskan, bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih bukan hanya tugas penyelenggara. "Tapi juga merupakan kewajiban Parpol untuk melakukan sosialisasi," ujarnya. 

Trenggani menyebutkan, jangan sampai saat hari pencoblosan terdapat konstituen yang tidak memilih malah pihak KPU yang disalahkan.

Menurut Trenggani, semua pihak termasuk Parpol cukup memahami terkait kondisi pemilih Kalbar yang bersifat pasif. Maka itu, pihaknya meminta semua pihak ikut ambil bagian untuk menggencarkan sosilisasi Pemilu 2019 kepada masyarakat. 

"Seperti sekarang tentang data pemilih, di daerah sudah melakukan sosilisasi, untuk meningkatkan itu. Bahkan kemarin, kita melakukan gerakan serempak untuk sosilisasi di rumah tahanan atau Lapas," tutupnya. 

Permasalahan partisipasi pemilih ini, bisa diambil contoh pada Pilkada Kalbar belum lama ini. Terdapat tiga TPS di Kapuas Hulu yang pemilihnya memilih tidak menggunakan hak pilih. Ini dipicu ketidakpercayaan pemilih terhadap para kandidat Pilkada kemarin.

Meski bukan dikategorikan pelanggaran oleh Bawaslu Kalbar, tapi tetap saja ini sangat memprihatinkan. 

"Fakta yang kami dapat, itu ada surat kesepakatan dari kesadaran masyarakat di sana yang tidak ingin terlibat dalam proses Pilkada. Karena kecewa atas pembangunan yang diabaikan selama ini," ujar Komisioner Bawaslu Kalbar, Faizal Riza, beberapa waktu lalu.

Bawaslu juga sempat melakukan analisis permasalahan. Melalui prosedur pemeriksaan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU.

"Kita cek KPU. Apakah menyelenggarakan pelayanan penghitungan suara. Ternyata tak ada. Berarti memang masyarakat yang tidak mau memilih," jelasnya.

Faizal menjelaskan, persoalan golput di tiga TPS ini baru bisa dikategorikan pelanggaran jika ada unsur semacam kampanye ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih.

"Dan memang kenyataannya kami tidak menemukan adanya kampanye untuk golput itu. Ini hanya manifes, ekspresi warga yang kecewa terhadap pemimpin," katanya.

Butuh Keterlibatan Publik

Pengamat Politik Kalbar, Ireng Maulana menilai, KPU sebagai pemain utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, tapi masyarakat juga dituntut kontribusinya untuk lebih meringankan kerja KPU.

“Paling tidak memastikan komunitas di lingkungan sekitar sudah memiliki hak pilih, dan dapat menggunakan hak pilih. Keterlibatan aktif secara sadar oleh publik Kalbar adalah cerminan dari itikad baik kita untuk menyukseskan Pemilu,” ujarnya.

Menurutnya,hak pilih publik sangat menentukan kualitas Pemilu yang akan berdampak pada terpilihnya pemimpin dan legislator yang kredibel, untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. 

"KPU kalbar tentu saja sangat memerlukan dukungan penuh publik. Publik jangan sungkan untuk berpartispasi dan KPU juga harus membuka diri untuk hal ini," ujarnya. 

Menurut Ireng, dengan menargetkan 77 persen partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, merupakan salah satu upaya sekaligus motivasi untuk menjamin hak pilih setiap warga Kalbar yang sudah menjadi pemilih.  

Sehingga target itu selain menjadi beban penyelenggara pemilihan, juga menjadi tanggung jawab publik untuk memuluskannya. 

Menurutnya, angka 77 persen partisipasi pemilih tidak sulit untuk diwujudkan. Pasalnya Pileg dan Pilpres serentak dilaksanakan. Dia menilai antusiasme masyarakat di daerah pasti signifikan untuk ikut memilih. Suasana psikologis masyarakat baik yang di kota, di desa dan di kampung pada tanggal pemilihan nantinya sudah sangat siap untuk memilih. 

Dia menilai komisioner KPU yang sekarang tentu saja memiliki kesadaran akan arti penting peningkatan kinerja dari proses Pilkada serentak 2018. 

Titik lemah penyelenggaraan selama Pilkada serentak. Seperti masyarakat yang tidak terdaftar di dalam DPT atau Form C6 yang tidak sampai kepada masyarakat, atau persoalan lain diyakini tidak akan dibiarkan terjadi lagi oleh KPU Kalbar. 

"Tentu Publik harus terus memberikan koreksi dan membantu KPU Kalbar memberikan layanan penyelenggaraan Pemilu yang memuaskan. Satu catatan penting yang sering sekali menjadi perbincangan publik terkait hak pilih," tuturnya.

Terkait dengan kecemasan masyarakat ketika tidak dapat memberikan suara pada saat pemilihan nanti, seperti persoalan di Pilkada 2018. Dia meminta KPU mampu menjawab tantangan ini. 

Keyakinan Ireng tersebut bukan tanpa landasan. Menurutnya dengan tidak terganggunya kinerja KPU Kalbar di masa transisi antara komisioner lama  dan komisioner baru, beberapa waktu lalu, merupakan salah satu indikator bahwa institusi penyelenggara Pemilu di daerah sudah bekerja profesional. 

Ireng menambahkan, menuju 17 April 2019, dirinya berharap selain memastikan publik pemilih memiliki hak pilih dan menggunakan hak mereka tersebut. 

Dia beranggapan, kedewasaan warga juga dituntut untuk semakin baik, agar melihat bahwa pemilihan umum kelak harus dijadikan momentum untuk melahirkan pimpinan nasional dan legislator di semua level  yang dapat membawa bangsa ini lebih kuat, makmur dan sejahtera. 

"Domain KPU adalah memastikan publik untuk memiliki memori positif tadi," tutupnya. (iat/and)