Div Humas Polri Pantau Akun Negatif, Masyarakat Diimbau Bijak Bermedia Sosial

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 300

Div Humas Polri Pantau Akun Negatif, Masyarakat Diimbau Bijak Bermedia Sosial
DISKUSI - Kabag Diseminasi Biro Multimedia Div Humas Polri, Kombes Pol Heru Yulianto menjadi pemateri pada acara Pendidikan Literasi Media Edukasi Bicara Baik dan Bijak Bermedia Sosial di Hotel Kapuas Palace, Rabu (8/8) pagi. (SP/Anugrah)
Kabag Diseminasi Biro Multimedia Polri, Kombes Pol Heru Yulianto
"Tapi kalau ada yang bandel atau konten tersebut meresahkan masyarakat. Ya, kita terpaksa akan melakukan penegakkan hukum, dengan penyelidikan, penyidikan terhadap siapa pemilik akun tersebut."

PONTIANAK, SP - Divisi Humas Mabes Polri memberikan pendidikan literasi media edukasi bicara baik dan bijak bermedia sosial di Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Kecamatan Pontianak Selata, Rabu (8/8) pagi.

Kabag Diseminasi Biro Multimedia Div Humas Polri, Kombes Pol Heru Yulianto mengatakan, bahwa Polri telah melakukan upaya-upaya terhadap media sosial yang berkembang saat ini, baik dari Divisi Humas, Bareskrim maupun Ba Intelkam Mabes Polri untuk melakukan pemantauan terhadap akun-akun yang bersifat negatif.

Pihaknya menindaklanjuti dengan berbagai hal, salah satunya penegakkan hukum, memberikan edukasi pada masyarakat, dengan langsung menyentuh pada masyarakat yang lebih potensial.

“Kenapa kita undang di sini, rekan-rekan dari media online, kemudian juga dari humas provinsi, kota dan kabupaten, termasuk juga penggiat netizen. Diharapkan mereka menularkan kepada masyarakat yang lain, agar lebih cerdas dalam bermedia sosial,” katanya.

Dalam kegiatan ini, para pegiat media sosial setelah acara tersebut, nantinya akan dijadikan sebuah grup yang akan terus dipantau. Selain itu dari Bidang Humas Polda Kalbar akan melalukan pembinaan dan menjadikannya mitra, untuk menyebarkan dan mengkampanyekan bermedia sosial yang baik dan bijak.

Terhadap postingan hoaks yang sering berkembang di masyarakat saat ini, pihaknya akan terlebih dahulu melihat kadar muatannya, jika tidak terlalu meresahkan, maka hanya cukup dengan peringatan saja, dengan menyentuh pengelola media sosial agar konten yang mengandung hoaks dihapus.

“Tapi kalau ada yang bandel atau konten tersebut meresahkan masyarakat. Ya, kita terpaksa akan melakukan penegakkan hukum, dengan penyelidikan, penyidikan terhadap siapa pemilik akun tersebut,” tegasnya.

Terkait pantauan terhadap kegiatan media sosial di Kalbar oleh Mabes Polri, menurutnya belum begitu krusial, namun pihaknya melihat histori yang ada di Kalbar, sehingga perlu dilakukannya kegiatan ini.

Beberapa histori tersebut di antaranya yang dilakukan oleh oknum masyarakat di Kalbar yang memposting video kekerasan di Papua, padahal video tersebut sudah terjadi beberapa tahun yang lalu.

“Itukan masyarakat jadi resah. Nah itu mau gak mau tetap kita lakukan penindakan,” imbuhnya.

Terhadap akun yang mengandung konten radikalisme, menurutnya semua ada merata di seluruh wilayah Indonesia tidak hanya di Kalbar saja.

Menghadapi Pemilu tahun 2019 ini, pihaknya terus mengkampanyekan kepada masyarakat agar tidak termakan isu berita hoaks, hate spech, hingga anti Pancasila.

“Itu tugas kami dari Divisi Humas memberikan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat,” jelasnya.

Jika ada informasi yang tidak benar dan mengandung muatan yang meresahkan, maka pihaknya lah yang akan memberikan klarifikasi dengan memberikan informasi yang benar serta melakukan klarifikasi.

“Jadi jika kita menyebarkan informasi kepada masyarakat, sudah diklarifikasi kepada lembaga yang berwenang dengan hal itu,” tambahnya.

Dia mengatakan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan oleh Mabes Polri dan Polda, akan hingga putusan persidangan.

Kegiatan ini menurutnya dilakukan di seluruh Provinsi. Untuk tahun 2018 ini akan dilakukan di 13 provinsi. Sementara untuk provinsi lainnya akan dilakukan tahun 2019.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Barat, Anthony Sebastian Runtu yang juga memberikan materi menuturkan bahwa banyak orang menganggap, jika kegiatan seperti ini telah terlalu klasik, sehingga membuat masyarakat bosan. Namun sebenarnya menurutnya malah kebalikannya.

“Saya mau menyampaikan pesan bahwa kita tidak mau seperti di Filipina. Ada satu kota yang hancur lebur di sana, karena paham radikal itu muncul di sana. Apakah kita mau Indonesia seperti itu,” ucapnya.

Untuk menjaga NKRI, menurutnya salah satunya dengan menjaga media sosial. Sebab ketika media sosial dirampas oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak dilakukan penindakan, maka yang terjadi kemudian adalah kehancuran.

Pengaruh media sosial dapat mempengaruhi tatanan masyarakat, hingga tatanan politik, karena kebohongan bisa disampaikan menjadi suatu kebenaran.

“Padahal kebohongan, tapi ketika disampaikan berulang-berulang, akhirnya orang percaya, bahwa kebohongan itu menjadi kebenaran, itu persoalan,” imbuhnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri ini merupakan kegiatan yang sangat strategis, sebab saat ini banyak generasi muda pegiat media sosial yang bisa saja menjadi korban jika tidak berhati-hati.

Tugas literasi edukasi ini, menurutnya sangat tidak main-main, presiden juga sempat menyampaikan bahwa bagaimana menjaga NKRI, harga apapun harus dibayar untuk menjaganya agar tidak terpecah belah.

Bahkan menurutnya presiden menyampaikan jika tahun 2020 Indonesia harus bisa merebut padar digital terbesar di Asia Tenggara.

Untuk itu perlu menjaga dunia digital terutama media sosial dengan konten-konten yang positif.

Dikatakannya, bahwa Kalbar memiliki penetrasi internet untuk e-commerce yang paling tinggi.

Seberapa canggih alat yang digunakan oleh Kominfo, maka dia tetaplah alat, sehingga tidak bisa merespon cara pikir manusia tanpa memasukkan kata kunci yang ada.

Tugas literasi dan edukasi saat ini harus dilakukan oleh semua staf yang ada di Kominfo. Pihaknya memiliki sistem untuk mencari situs negatif yang ada dalam sebentar. Namun hal itu tidak akan bermanfaat banyak jika tidak adanya edukasi bagi masyarakat.

“SDM saya sudah cukup,” ucapnya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan Polda Kalbar tentunya, terutama dalam hal informasi lintas sektoral. Sebab pihaknya tidak bisa memberikan penindakan.

Saat ini, Kalbar juga memiliki wilayah blank spot, terutama di wilayah perbatasan, secara geo politik ini membuat Kalbar menjadi rawan. Sebab BTS di wilayah perbatasan sangat sedikit. Untuk itu, ke depannya pihaknya akan membangun kurang lebih 100 BTS di wilayah perbatasan.

Anak Muda Pengguna Medsos Mesti Berhati-hati

Salah satu peserta, mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip, Jesika yang juga merupakan pegiat media sosial, mengatakan bahwa banyak informasi baru yang didapatkan dalam kegiatan ini.

Div Humas Polri mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya dan terpancing akan sebuah informasi, tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.

“Apalagi menjelang pemilihan Caleg ini kan,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, netizen yang terlibat yang memiliki followers banyak, jangan sampai malah ikutan menyebarkan berita yang malah memancing kondusifitas.

Dia mengatakan agar para anak muda yang lebih banyak berkecimpung di dunia maya untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum valid kebenarannya, terutama isu politik dan SARA.

“Kalau ndak tau apa-apa mending jangan ikut campur,” tuturnya.

Dia mencontohkan salah satu jargon Humas Polri yaitu jangan yang penting posing, tapi posting yang penting.

Menurutnya masyarakat harus mulai membisakan diri untuk terlebih dahulu melakukan konfirmasi, ketika menampilkan sesuatu di media sosial.

Anak muda juga menurutnya tidak perlu terlalu banyak bermain media sosial, jika tidak menghasilkan sesuatu, sebab kehidupan sosial di masyarakat juga harus lebih ditingkatkan.

Dia berharap agar masyarakat lebih sadar bahwa tidak semua informasi yang disebarkan di media sosial merupakan informasi fakta.

“Labih baik kita ciptakan suhu atau suasana yang damai, ndak usah membabi buta,” pungkasnya. (rah/bob)