Dewan Nilai RDKK Tak Seutuhnya Dipenuhi Pemerintah

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 332

Dewan Nilai RDKK Tak Seutuhnya Dipenuhi Pemerintah
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Maskendari. (SP/Nana)
PONTIANAK, SP - Kondisi kurangnya alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Kalimantan Barat yang selama ini dikeluhkan menjadi perhatian serius pihal DPRD Kalbar. 

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalbar, Maskendari pihaknya telah telah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan mendorong Pemerintah Pusat agar bisa memenuhi alokasi pupuk bersubsidi sesuai Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami dari DPRD sudah pergi ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) bersama Pemprov Kalbar mempertanyakan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai RDKK yang disusulkan. Namun, realisasinya belum sampai sekarang,” ujar Maskendari.

Saat ini, kata Maskendari jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan Pemerintah Pusat ke Kalbar masih belum sesuai RDKK usulan. Dengan demikian, maka kondisi ini berimbas pada kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kalimantan Barat.

“Ada kriteria penyebab pupuk bersubsidi itu kurang alokasi. Kriterianya banyak. Namun yang pasti memang barang itu (pupuk bersubsidi) kurang kok. RDKK tidak seutuhnya dipenuhi Pemerintah Pusat,” sebutnya 

Lebih lanjut, Maskendari mengatakan bahwa alokasi pupuk bersubsidi memang berpatokan kepada RDKK. Polanya pengusulan dilakukan berjenjang mulai dari RDKK tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi. RDKK kabupaten/kota lantas direkapitulasi menjadi RDKK provinsi.

“Kemudian ketika sudah di tingkat provinsi, baru diajukan ke pusat,” katanya. 
Diberitakan sebelumnya, ketiadaan distributor membuat ratusan petani di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, hingga awal 2018 kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, Fatul Bahri  saat melaksanakan panen raya di Desa Pangkalan Buton Sukadana.

"Di Kayong Utara sulit mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah, karena subsidi hanya sampai ke tingkat distributor, dan keberadaan distributor hanya ada di Kabupaten Ketapang, sementara untuk distribusi pupuk ke Kayong Utara dilakukan oleh pengecer yang tidak lagi dapat subsidi," kata Fatul Bahri.

Dengan kondisi ketiadaan distributor, proses mobilisasi pupuk dari distributor di Ketapang dilakukan oleh pengusaha atau pengecer pengecer kecil yang akhirnya menambahkan sejumlah harga angkut, harga gudang dan lain-lain sehingga sampai ke tingkat petani harga pupuk sudah cukup tinggi.

Fatul yang rajin menanam padi varietas baru ini juga menjelaskan, untuk di Kecamatan Telok Batang pupuk NPK sempat terpantau per karung hingga mencapai harga Rp190 ribu.

"Ini disebabkan rentang dari produsen cukup jauh," imbuhnya.

Kondisi demikian, sangat mempengaruhi tingkat produktivitas petani terutama padi yang tidak dapat menerapkan sistem tanam padi tepat, yakni tepat bibit, tepat tanam dan tepat pupuk.

"Kalau bibit bagus, pengolahan lahan bagus namun tidak didukung pupuk yang cukup atau bahkan ketidaktersediaan pupuk, habis, padi tidak bisa maksimal produksinya," imbuhnya.

Dijelaskannya, untuk di Kabupaten Kayong Utara, terdapat beberapa pelabuhan besar yang sejatinya dapat dijadikan pintu masuk bagi pemerintah membuka distributor-distributor baru guna memutus rentang kendali yang panjang, seperti Telok Batang dan Sukadana.

"Jika dihitung secara kasar, karena di Kayong ada yang sudah tanam 3 kali, 2 kali dan ada 1 kali setahun, Kayong perlu 60 ribu ton pupuk, dan jumlah ini jika dinilai dengan angka, maka terlalu besar ongkos petani untuk biaya produksi dari sisi pupuk saja," pungkasnya. (nak/ant/bob)