KI Kalbar Gelar Monev dan Pemeringkatan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 331

KI Kalbar Gelar Monev dan Pemeringkatan
MONEV - KI Kalbar menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat, di Kafe IO, Jalan M Sohor,Kamis, (9/8). (SP/Nana)
PONTIANAK, SP - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat, Kamis, (9/8).

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn mengatakan, tujuan pelaksanaan Monev tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik, serta menilai kepatuhan dalam menjalankan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik serta melayani permohonan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang keterbukaan informasi publik. Begitu juga peraturan  Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). 

"Tahapan kegiatan ini dimulai dari pengiriman kuesioner sampai pada visitasi badan publik, dilaksanakan pada periode Juni-September 2018, di mana badan publik diberikan kesempatan selama kurang lebih dua bulan untuk membenahi sistem dokumentasi dan informasi di badan publik masing-masing," terang Rospita.

Rospita menambahkan dalam penilaiannya pihak KI Kalbar menggunakan empat indikator yaitu; pertama mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan pasal 9 UU KIP, Pasal 11 Perki SLIP. Kedua menyediakan informasi sesuai pasal 11,14 dan 15 UU KIP Pasal 13 Perki SLIP. Ketiga pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP serta Pasal 4,8 dan 9 Perki SLIP. Keempat, Pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai Pasal 13 UU KIP, Pasal 7 Perki SLIP. 

"Jadi ini menjadi salah satu tugas KI untuk mendorong percepatan keterbukaan informasi di badan-badan publik di Kalbar. Tujuannya, kita ingin menilai sejauh mana badan publik di Kalbar ini melaksanakan KIP," kata Rospita. 

"Termasuk pelayanan terhadappermohonan informasi yang masuk sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan informasi publik dan peraturan komisi informasi tentang standar layanan informasi publik (perki SLIP)," lanjutnya. 

Sepanjang periode tahun 2018 KI Kalbar telah mengirimkan kuosiner penilaian mandiri kurang lebih kepada 300 badan publik se-Kalbar. Menurutnya, tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun (2017) hanya 54 badan publik yang mengembalikan  dokumen. 

"Sekarang 108 badan publik yang sudah mengembalikan. Artinya kesadaran badan publik sudah cukup baik terhadap kewajibannya untuk melaksanakan keterbukaan informasi di badan publik," imbuhnya. 

Sebelum memberikan kuesioner kepada masing-masing badan publik, diakui Rospita pihaknya terlebih dahulu memberikan sosialisasi terhadap dokumen kuosiner yang akan diberikan tersebut. 

"Karena tahun 2017 itu banyak badan publik belum paham isi kuosiner," katanya. 

Di kuosioner itu memuat 32 pertanyaan yang di dalamnya mencakup apa yang badan publik harus lakukan untuk bisa terbuka. Adapun batas pengembalian kuosiner adalah 31 Juli 2018.

"Kita saat ini masuk pada tahap penilaian website. Kita sudah masuk era teknologi. Kita harap badan publik sudah menggunakan website untuk mengembangkan informasi dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat waktu," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antonie Sebastian Runtu yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Komisioner KI. 

"Apresiasi saya adalah bahwa kawan-kawan sudah satu langkah di depan menjaga keterbukaan informasi publik. Untuk diketahui bahwa banyak orang mengatakan bahwa kalau tidak bisa menguasai informasi, tidak menguasai media massa, maka dia akan ketinggalan dan itu sudah pasti," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Antonie juga mengatakan bahwa pada akhir tahun ini Diskominfo sudah terbuka untuk masyarakat luas, karena  didampingi oleh KPK.

"Jadi Kominfo akan menjadi pintu untuk masuk ke semua SKPD, karena sudah diintegrasi data di Kominfo. Ini menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan itu sudah benar-benar terbuka. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi, semua sudah terang benderang," ucapnya. 

Sekarang ini, kata Antonie, masyarakat sudah menyongsong era teknologi dan semua harus bisa ikut serta bersama dengan lajunya perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini.

"Oleh karena itu, kebijakan Gubernur kita sebelumnya, itu sudah menetapkan di dalam kebijakan beliau, sehingga Diskominfo sudah melaunching comand centre. Nah, itulah yang menjadi tempat nanti, di mana semua server terkoordinasi dan terintegrasi di tempat itu," katanya. (nak/bob)