Sidang Praperadilan Kasus Candaan Bom, Kuasa Hukum FN Bacakan Surat Gugatan

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 392

Sidang Praperadilan Kasus Candaan Bom, Kuasa Hukum FN Bacakan Surat Gugatan
Sidang praperadilan kasus candaan bom. (SP/Rah)
PONTIANAK, SP - Setelah pada pekan lalu sempat ditunda karena ketidakhadiran pihak tergugat dan turut tergugat, Pengadilan Negeri Pontianak kembali melanjutkan sidang pra peradilan kasus candaan bom dengan tersangka FN yang merupakan warga Papua, Jumat (10/8).

Persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal yang bertindak selaku Hakim Ketua Sidang, Rudi Kindarto SH, yang diikuti oleh perwakilan pengacara termohon Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan turut termohon perwakilan Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak. 

Sementara terdakwa tidak hadir dalam sidang dan hanya diwakili oleh pihak pengacara yang diwakili oleh Andel, SH. 

Sidang dapat dimulai setelah dilakukan pengecekan administratif dari masing-masing kuasa hukum.

Setelah pemeriksaan berkas dan lengkap, akhirnya Majelis Hakim memutuskan memulai sidang pra peradilan yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan dari penggugat dalam hal ini terdakwa. Surat gugatan tersebut dibacakan oleh kuasa hukum FN, Andel, SH secara lengkap.

Dalam pembacaannya, Andel merunut kembali kronologis kejadian untuk menggambarkan situasi berdasarkan sudut pandang dari terdakwa.

Dalam pembacaan tersebut yang dipersoalkan menurutnya FN ditahan, namun penangkapan penahanan tersebut tidak sah, tidak sesuai proses hukum. Karena yang melakukan pendangkapan merupakan pihak Kepolisian Kota Pontianak. 

Seharusnya dalam perkara ini karena terjadi di dalam pesawat dan di bandara, maka yang melakukan proses hukum Dirjen Perhubungan Udara.

“Itu sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Sehingga penahanan, penangkapan, termasuk penyitaan itu tidak sah semua, karena dilakukan oleh orang yang salah,” ucapnya.

Selain itu yang disayangkan yaitu pramugari Lion Air atas nama CV yang menyampaikan pengumuman hingga mengakibatkan kepanikan di dalam pesawat hingga saat ini tidak dilakukan proses hukum. Dengan tegas dikatakannya bahwa FN tidak pernah mengucapkan kata bom atau yang mengarah pada bom.

“Dia hanya mengatakan awas bu. Itu pakai bahasa Papua. Kita pun tahu bahasa Papua dengan logatnya,” imbuhnya.

Ucapan FN tersebut didengar pramugari dengan kata bom. Sehingga barang bawaan FN langsung diperiksa.

Hal lain yang juga disayangkan, saat check in semua barang bawaan FN tentu sudah diperiksa dengan menggunakan x-ray beberapa kali. Sehingga dapat dipastikan tidak ada barang berbahaya di dalam tas FN.

Di dalam pesawat juga dilakukan pemeriksaan saat pramugari menduga mendengar ucapan bom dari FN, yang dilakukan oleh petugas keamanan bersama pramugari di luar pesawat, namun juga tidak ditemukan barang berbahaya, hingga FN sempat kembali duduk ke kursinya sebelum pengumuman dilakukan pramugari.

Setelah duduk dan tas sudah disimpan kembali ke bagasi, barulah keluar pengumuman dari pramugari bahwa penumpang disuruh turun yang diminumkan selama dua kali. Pada pengumuman ketiga para penumpang diminta turun karena diduga ada penumpang membawa bahan peledak. 

"Setelah mendengar pengumuman seperti itu, penumpang panik semua, lalu berdesakkan, ada yang buka pintu emergency dan keluar dari pintu emergency serta ada yang keluar dari pintu depan,” jelasnya.

Hal inilah yang sangat disayangkan, karena bukan perkataan FN yang menyebabkan penumpang panik sehingga berhamburan keluar, namun akibat dari pengumuman yang dilakukan oleh pramugari.

“Itu yang kita sayangkan, kenapa CV tidak diproses secara hukum. Dia yang jelas-jelas melakukan pengumuman itu,” imbuhnya.

Untuk itulah pihaknya menempuh jalur pra peradilan, walaupun pihaknya baru mendapat kuasa hukum.

Dalam sidang ini, ditemukan juga fakta bahwa pokok perkara FN sudah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah pada Kamis (9/8) lalu, yang disampaikan oleh pihak pengacara dari kepolisian yang juga membawa bukti foto dan fotocopy berkas sidang tersebut.

Jika pokok persidangan tersebut telah berjalan maka pra peradilan kasus FN bisa gugur secara otomatis.

Terkait dengan persidangan FN di Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah, diketahui bahwa FN menolak mendengarkan pembacaan dakwaan dari JPU karena tidak didampingi kuasa hukum. Pihak pengacara maupun keluarga mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan terkait pelimpahan berkas P21 FN ke PN Mempawah.

“Menurut dari turut termohon, mengatakan sudah sidang, kami sampai hari ini belum tahu itu,” katanya lagi.

Bahkan surat dakwaan juga pihaknya belum menerima. Untuk itu dia mengatakan bahwa langkah pihaknya sudah jelas, sebab permohonan pra peradilan sudah dibacakan. Dia mengatakan bahwa persidangan pokok perkara di PN Kabupaten Mempawah baru informasi yang disampaikan oleh turut termohon.

“Nanti kita lihat apakah benar seperti itu. Dia menyatakan seperti itu tentu harus ada bukti. Maka kita terus terang kita minta dilanjutkan sesuai proses hukum yang sesuai tata cara pra peradilan,” pungkasnya.

Persidangan pra peradilan akan kembali dilanjutkan pada Senin depan untuk melihat kelengkapan bukti pelaksanaan persidangan di PN Kabupaten Mempawah. (rah)