Gugatan Praperadilan Kasus Candaan Bom Frantinus Nirigi Gugur

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 583

Gugatan Praperadilan Kasus Candaan Bom Frantinus Nirigi Gugur
Pembacaan keputusan hakim terhadap praperadilan Frantinus Nirigi di Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (14/8). (SP/Anugrah)
PONTIANAK, SP - Gugatan praperadilan tersangka kasus candaan bom di pesawat Lion Air, Frantinus Nirigi (FN) dinyatakan gugur. “Saya menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur, " kata Hakim Ketua Rudi Kindarto dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (14/8). Hakim Rudi mendasarkan putusannnya pada pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa manakala perkara pokok sudah mulai disidangkan di pengadilan, maka permintaan praperadilan gugur. “Jadi berdasarkan bukti sama jawaban dari pihak termohon dan turut termohon kemarin, dan didukung dengan adanya foto kepastian sidang yang sudah dimulai, ya kami terapkan pasal 82 ayat 1,” jelasnya.
Kuasa hukum bidang hukum Polda Kalbar, Kompol Mikael Wahyudi, selaku turut termohon mengatakan, bila perkara pokok sudah mulai disidangkan atau diperiksa di pengadilan negeri, maka otomatis menggugurkan gugatan praperadilan.

“Dinyatakan gugur ini artinya tidak ada mempertimbangkan alat-alat bukti lain, apakah saksi, atau surat dan sebagainya. Sehingga itu perintah UU, maka bapak hakim yang mulia, berdasarkan itu, memutuskan atau menetapkan bahwa perkara praperadilan ini dinyatakan gugur,” paparnya.

Saat ini perkara pokok tetap berlanjut di Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah, sebab perkara pokok berbeda dengan perkara praperadilan.

Untuk itu, proses hukum yang telah dilaksanakan oleh penyidik PPNS Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan menunjukkan adanya profesionalisme dan proses penyidikan ini sudah melalui koordinasi dengan Korwas PPNS, Mabes Polri, maupun Korwas PPNS Dirkrimsus Polda Kalbar.

“Artinya sudah melalui prosedur, mekanisme, koordinasi penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil, sehingga perkara itu bisa diajukan atau bisa dilimpahkan oleh JPU kepada PN Mempawah untuk proses penegakan hukum,” tambahnya.

Kuasa hukum terdakwa FN, Andel, juga mengakui bahwa secara hukum jika perkara pokok sudah berjalan, maka pra peradilan tidak bisa dilaksanakan.

“Itu sudah perintah UU,” ucapnya.

Pihaknya selaku kuasa hukum terdakwa tentu harus mengikuti proses hukum yang berjalan, karena memang perintah UU.

Terkait perkara pokok yang sudah berjalan di PN Kabupaten Mempawah, pihaknya juga sudah ditunjuk oleh keluarga sebagai penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa.

Untuk itu pihaknya akan lanjut mendampingi FN dalam persidangan di PN Kabupaten Mempawah.

Selain itu, dia kembali menegaskan sebagaimanapun perkara pokok yang sudah berjalan dan praperadilan yang sudah selesai, maka pihaknya memohon kepada penyidik PPNS Dirjen Perhubungan, untuk memeriksa pramugari Cindy Veronika Muaya, yang memberikan pengumuman penyebab kepanikan di dalam pesawat. (rah)