Pemkot Pontianak Gelar Monev, Edi Beri Atensi bagi Camat dan Lurah

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 424

Pemkot Pontianak Gelar Monev, Edi Beri Atensi bagi Camat dan Lurah
RAPAT - Wakil walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memimpin Rapat Pembinaan dan Pengarahan, terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pontianak, Rabu (15/8). (SP/Anugrah)
Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono
"Rapat ini dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat di kelurahan dan kecamatan. Banyak masalah-masalah yang kita bahas, khususnya berkaitan dengan masalah menghadapi kondisi kabut asap, kemarau."

PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak, melaksanakan Pembinaan dan Pengarahan yang dilakukan oleh Wakil Walikota Pontianak, terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pontianak, di Ruang Rapat Kantor Walikota Pontianak, Rabu (15/8) pagi.

Dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memberikan berbagai arahan dan atensinya kepada camat dan lurah yang hadir. Selain itu, dia juga mendengarkan berbagai keluhan.

"Rapat ini dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat di kelurahan dan kecamatan. Banyak masalah-masalah yang kita bahas, khususnya berkaitan dengan masalah menghadapi kondisi kabut asap, kemarau,” katanya.

Jadi, lurah-lurah yang memiliki lahan gambut di wilayahnya, diminta harus mengantisipasi, berkoordinasi dan melaporkan apabila terjadi kebakaran.

Salah satu yang terjadi yaitu di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan. Kebakaran lahan yang terjadi sudah mendekati pemukiman masyarakat.

Kendala yang terjadi saat ini, ialah kecamatan dan kelurahan tidak memiliki tenaga dan peralatan. Untuk itu, camat atau lurah diminta melaporkan kepada instansi teknis yang memiliki peralatan, apabila terjadi kebakaran.

“Biasanya yang masing-masing punya alat ini lamban, jadi dia laporkan bagaimana caranya, pokoknya saya bilang laporkan saja, terus koordinasikan, nanti kita yang akan memonitor,” imbuhnya.

Mendekati Pemilihan Presiden serta Legislatif, Edi juga menekankan kapada para camat dan lurah untuk lebih cerdas menyikapi berbagai hal di lapangan, agar tidak terlibat langsung atau terbawa dalam kepentingan politik.

Sebab pihak yang paling depan menghadapi permasalahan di lapangan pastilah para lurah.

“Fokus pada pekerjaan dan profesional melayani masyarakat, sehingga tidak kebawa-bawa,” ujarnya.

Selain itu, dibahas juga berkaitan dengan pelaksanaan perayaan 17 Agustus, serta permasalahan lain yang telah menjadi catatan untuk ditindaklanjuti.

Dia juga mengatakan bahwa semua pelayanan harus menjadi fokus yang perlu diperhatikan dalam pelayanan di kecamatan dan kelurahan. Mulai dari pelayanan langsung yang banyak didapatinya ada keluhan dari masyarakat.

Salah satu keluhan dari masyarakat menurutnya, ketika sudah memasuki jam kerja pada pukul delapan pagi, namun masyarakat tidak menemui petugas di kantor kelurahan.

Hal itu dikarenakan jumlah pegawai kelurahan yang terbatas, sebab terkadang lurah sering diundang rapat.

“Misalnya tinggal tiga, lurah, sekretaris dengan staf, karena ada yang pensiun, ada yang sakit, sehingga kalau diundang dalam waktu yang bersamaan kosong kantornya,” jelas Edi.

Hal ini tentu perlu dicarikan solusi, agar tidak terjadi kekosongan di kantor karena keperluan pelayanan langsung.

Untuk itu, dia meminta bagian organisasi untuk mengkaji jumlah yang ideal bagi staf kelurahan, sebab Pemkot saat ini sudah memiliki Perda yang mengatur itu.

“Kalau ini lengkap mungkin bisa diatasi, kan kebanyakan ada yang sakit, ada yang pensiun sementara kita moratorium,” tandasnya.

Berharap Miliki ASN yang Handal

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, Multi Junto Bhatarendro mengatakan, ada dua hal yang perlu dikuatkan bagi ASN di Kota Pontianak, pertama ASN harus melewati uji kompetensi yang berlaku bagi pejabat struktural, fungsional tertentu dengan jabatan pelaksana staf biasa.

“Kita sudah berangsur-angsur sudah malaksanakan itu. Dari pejabat struktural, dengan jabatan fungsional tertentu. Nah, sekarang tinggal masuk ke jabatan pelaksana staf itu,” ujarnya.

Diharapkan nantinya Pemkot Pontianak memiliki ASN yang handal dan profesional.

Kedua, pihaknya juga harus mengontrol kinerja ASN yang berbarengan dengan kondisi pegawai yang terbatas dari proposisi jumlah penduduk, sehingga harus benar-benar efisien.

“Terutama kita harus mendisiplinkan seluruh pegawai, kita kontrol mulai dari dia masuk kerja tepat waktu, supaya dengan tepat waktu atau disiplin itu menandakan dia siap melayani masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, kondisi ASN juga harus sehat, sebab beberapa keterbatasan pegawai di setiap OPD, dikarenakan pegawai yang mengalami sakit, sehingga pihaknya akan memberikan surat kepada seluruh dinas agar memeriksakan pegawainya, paling tidak kepada Puskesmas dengan menggunakan BPJS Kesehatan yang ada.

“Di situ sudah bisa kita lihat beberapa kecenderungan penyakit, bahkan salah satunya diagnosa untuk penyakit ginjal, penyakit jantung dan seterusnya, dengan mengukur tensi, memeriksa urine sudah ketahuan sebetulnya,” tambahnya lagi.

Jika memang pegawai perlu dirujuk, maka akan dilakukan rujukan. Sebab pihaknya tidak ingin kecolongan dengan beberapa pegawai yang tanpa diketahui ternyata mengalami kanker stadium lanjut.

Pihaknya juga akan terus melakukan sidak terkait penggunaan narkotika bagi ASN, sebab jika ada pegawai yang ketahuan menggunakan narkotika, maka akan mencoreng pemerintah.

“Kita berkomitmen memberikan pelayanan, tahu-tahu karyawan kita atau pegawai kita terlibat narkoba,” imbuhnya.

Tentu menurutnya hak lain juga diperhatikan, yang berkaitan dengan kesiapan kerjanya ASN di Kota Pontianak untuk menghadapi masyarakat yang bertambah banyak masalahnya, seiring dengan keterbatasan ASN yang ada.

Saat ini jumlah ASN keseluruhan di Kota Pontianak berjumlah 5.285 orang. Kecenderungan setiap tahun di Kota Pontianak ASN yang pensiun sebanyak sekira 300 orang.

Untuk itu, dia berharap penerimaan CPNS yang berlangsung antara bulan Agustus hingga September ini akan membuat pegawai lebih leluasa bekerja. (rah/bob)