Masyarakat Diminta Daftarkan Kepemilikan Jenis Burung Dilindungi

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 438

Masyarakat Diminta Daftarkan Kepemilikan Jenis Burung Dilindungi
Ilustrasi. (Net)
PONTIANAK, SP - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, terkait 919 jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, dimana 562 (61 persen) diantaranya merupakan jenis burung.

Kepala Balai KSDA Kalbar, Sadtata Noor Adirahmanta meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar segera melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan jenis burung yang terdaftar dalam Peraturan Menteri tersebut guna proses pendataan oleh BKSDA Kalbar.

“Dalam proses pendataan tidak dipungut biaya. Pendampingan dan pembinaan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menghubungi Call Center BKSDA Kalbar Jl Jenderal Ahmad Yani Nomor 121 Pontianak (Nomor HP 08115776767),” ujar Sadtata Noor dalam keterangan resminya.

Dikatakannya, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dijelaskan bahwa perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK, setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority), dalam hal ini LIPI. 

Adapun kriteria penetapan suatu jenis menjadi dilindungi dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) PP 7 tahun 1999, yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Dikatakannya bahwa tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tersebut yaitu, menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada. 

“Oleh karena itu, upaya penetapan dan penggolongan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi merupakan mandat PP Nomor 7 Tahun 1999,” imbuhnya.

Menurutnya saat ini banyak contoh spesies di Indonesia yang telah terancam bahaya kepunahan bahkan beberapa diantaranya sudah mengalami kepunahan. 

Penyebab utama kepunahan adalah kerusakan habitat dan perdagangan (termasuk perburuan) yang tidak terkendali. Kedua hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. 

Tanpa tindakan perlindungan terhadap jenis-jenis yang telah terancam dapat dipastikan akan punah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kepunahan harus dihindarkan karena seluruh species di dalam ekosistemnya mempunyai peran yang sangat sentral. 

Dalam hal ini jenis burung mempunyai peran sentral dalam keseimbangan ekosistem karena peran burung sebagai pengendali hama, penyerbukan dan penyebar biji, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan. 

Mekanisme pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 beserta aturan pelaksanaannya. 

“Dengan demikian, terdapat mekanisme bagi publik untuk memanfaatkan jenis tumbuhan dan satwa liar termasuk penangkaran dan pemeliharaan untuk kesenangan,” jelasnya.

Berdasarkan data LIPI menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya sebanyak lebih dari 50 persen. 

Untuk itu, tindakan terbaik adalah meningkatkan upaya konservasi di habitat (insitu), melalui perlindungan populasi di habitat alam, melakukan perbaikan habitat, sosialisasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum terhadap mafia perburuan/ perdagangan ilegal. 

“Namun apabila tindakan konservasi insitu tersebut tidak berhasil, maka dilakukan tindakan konservasi eksitu, yaitu dengan melakukan kegiatan penangkaran yang hasilnya 10 persen dikembalikan ke alam (restocking),” imbuhnya.

Berdasarkan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebutlah, Kementerian LHK setelah berkonsultasi dengan para pihak sejak tahun 2015, menerbitkan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, yang dalam lampirannya ditetapkan sejumlah 919 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dimana 562 (61%) diantaranya merupakan jenis burung.

“Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, kami pahami cukup mendapat respon yang dinamis dari seluruh elemen masyarakat. Pro dan kontra atas terbitnya sebuah aturan adalah wajar adanya,” ucapnya lagi.

Adapun pengaturan masa transisi meliputi pendataan kepemilikan, penandaan, dan proses izin penangkaran dan atau izin Lembaga konservasi sesuai dengan peraturan perundangan. 

Pengaturan lebih lanjut terhadap pendataan kepemilikan, penandaan, mekanisme proses izin dalam masa transisi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE. 

Untuk itu, Ditjen KSDAE akan membuka posko-posko di seluruh UPT KSDA di setiap provinsi guna melakukan pendataan kepada semua masyarakat yang telah memanfaatkan jenis burung tersebut. (rah/*)