Ketua Apindo Tawarkan Dua Solusi Atasi Kabut Asap di Kalbar

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 327

Ketua Apindo Tawarkan Dua Solusi Atasi Kabut Asap di Kalbar
Ketua Asosiasi Pengusaha Perdagangan Indonesia (Apindo), Andreas Acui Simanjaya. (Ist)
PONTIANAK, SP - Ketua Asosiasi Pengusaha Perdagangan Indonesia (Apindo), Andreas Acui Simanjaya menawarkan dua solusi kepada pemerintah untuk memerangi bencana kabut asap di Kalbar.

"Solusi pertama membangun kesadaran masyarakat tidak membakar lahan. Kedua melakukan pendekatan hukum," kata Acui, dalam surat rilisnya kepada suarapemredkalbar.com.


Sebagaimana diketahui bersama. Saat ini Kalimantan Barat masih dijajah bencana kabut asap setelah 73 tahun merdeka. Kehadiran asap datang setiap kali daerah memasuki musim kemarau atau musim kering dan itu menjadi momok bagi masyarakat. Pasalnya, bencana yang sudah berulang, sampai sekarang belum juga dapat diatasi secara permanen dilakukan pemerintah.

"Selama ini kita seperti hanya bereaksi jika ada terjadi kebakaran lahan dan hutan, itu pun kalau sudah cukup parah kondisinya," kata Acui.

Yang terjadi, bencana yang terus berulang ini, tetapi yang terlihat cara penanganannya  dianggap hanya menghabiskan energi dari banyak  pihak untuk menyelesaikannya. Misalnya hanya bisa sebatas memadamkan api setiap kali musim kemarau tiba.

"Permasalahan ini yang harus dipikirkan bersama," kata Acui.

Dari Acui sendiri sebenarnya ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan penananan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pertama, pemerintah mesti masif membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membakar dan kemampuan masyarakat melakukan indentifikasi serta deteksi dini terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Tawaran kedua, yakni melakukan pendekatan hukum dengan memanfaatkan aturan hukum yang sudah ada yang dapat diperkuat dengan peraturan daerah (perda) di setiap daerah.

Misalnya di dalam regulasi daerah tersebut, terdapat pasal yang menetapkan sanksi tegas bagi pelaku pembaran lahan dan hutan. Karhutla yang terjadi sekarang bisa dibilang fenomena yang timbul akibat adanya perkembangan usaha secara luas oleh berbagai bidang usaha.

Perbandingannya sederhana. Bila ditarik ke belakang, tepatnya sejak jaman dahulu nenek moyang, berladang dengan cara melakukan pembakaran dalam lingkungan terbatas dan terkendali dikawal oleh aturan adat dan perangkat desa.

"Sehingga tidak pernah pada waktu itu yang namanya ada kabut dan asap," tutur Acui.

Sekarang, kabut dan asap mulai terjadi sejak adanya perkebunan secara komersial dan properti di pemukiman sekitar pusat kota. Di sini artinya ada unsur kesengajaan dari oknum untuk  membakar, tujuannya melakukan pembersihan lahan secara mudah dan murah.

Jadi, dengan adanya sanksi tegas ini, menunjukkan bukti keseriusan dari pemerintah, bagaimana komitmennya memerangi bencana kabut asap di daerah.

Karena diketahui bersama, akibat kebakaran lahan dan hutan ini banyak kerugian dialami  oleh masyarakat, baik berupa gangguan kesehatan, kerusakan  alam dan lingkungan, hingga kerugian ekonomi, baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

"Yang paling terasa jika kabut asap menyelimuti daerah, terganggunya operasional di bandara. Bakal banyak kepentingan bisnis penumpang yang dibatalkan karena mereka batal terbang," kata Acui. (lhn/ril)