Pemprov Setuju Penataan Kios Depan RSUD Soedarso

Ponticity

Editor Kiwi Dibaca : 368

Pemprov Setuju Penataan Kios Depan RSUD Soedarso
PEMBONGKARAN – Sejumlah pekerja tengah membongkar kios di depan RSUD Soedarso, Minggu (19/8).
PONTIANAK, SP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menyetujui penataan kios di area depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso yang akan dibangun jalan paralel oleh Pemerintah Kota Pontianak.  

Hal itu disampaikan oleh Sekda Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie saat dijumpai oleh awak media di Kantor Gubernur Kalbar, kemarin.   “Kita setuju bahwa hari ini itu ditata kembali,” ujar M Zeet.  

Penataan tersebut katanya, tentu dilakukan dengan bijak, yakni memperhatikan para pedagang di sana.   Dia mengatakan, lahan tersebut memang milik Pemprov Kalbar. Tapi dulunya lokasi tersebut dimanfaatkan oleh Pemkot Pontianak dan manajemen RSUD Sudarso.  

“Saya juga mendengar dari rancangan gubernur terpilih sangat bagus, ketika  para pedagang itu akan dipindahkan di eks terminal,” imbuhnya.  

Untuk itu pihaknya juga menganggarkan rancangan-rancangan pembangunan RSUD Sudarso yang sudah dimasukkan dalam APBD perubahan. 0Dia juga mengatakan bahwa dukungan dari DPRD penuh dalam pembangunan ini.  

“Sepertinya tidak jadi masalah,” imbuhnya.   M Zeet juga mengatakan, lahan tersebut tentu tidak bisa diperjualbelikan, karena memang merupakan milik Pemprov Kalbar. Administrasi pembanguan kios-kios tersebut tidak berada di provinsi, namun berada di RSUD Sudarso dan Pemkot Pontianak.   “Cuma saya sepakat jika itu ditata kembali,” tambahnya.  

Pihak Pemprov Kalbar menurutnya tentu akan memberikan dukungan terhadap pembangunan tersebut dan berharap agar tidak ada yang dirugikan.
  Salah satu di antara pedagang, Indra (40) mengatakan, para pedagang memang meminta pemerintah melakukan penataan ulang, terhadap kios-kios tersebut. Pihaknya sudah pernah menyampaikan permohonan secara tertulis dan lisan kepada pihak terkait. Untuk itu, pihaknya tidak menginginkan jika pemerintah langsung melakukan pembongkaran. Dia mengatakan bahwa pembongkaran ini terkesan arogan. Sebab para pedagang melalui asosiasi, siap mendukung upaya pembangunan fasilitas umum yang akan dibangun oleh pemerintah.

“Dari awal, surat pertama yang dilayangkan kami juga asosiasi bawa secara tertulis,” tuturnya. Surat tersebut telah ditembuskan ke Pj Gubernur, DPRD Kota Pontianak, DPRD Provinsi dan wali kota. Pada surat tersebut, ada poin penting yang disampaikan, yang pada intinya para pedagang tidak menghambat pembongkaran. “Artinya sangat mendukung penuh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemprov maupun Pemkot, hanya saja harus ada win-win solution, sebelum kami di sini diratakan,” jelasnya.

Hingga proses pembongkaran yang sudah berjalan tersebut, pihaknya tidak mendapat solusi konkret kemana para pedagang ini akan ditempatkan. Begitu juga dengan pedagang lainnya, atas nama Zulkarnain, dia menolak jika hanya di berikan fasilitas rusun saja, sebab pihaknya merupakan pedagang yang juga harus diberi lokasi berdagang juga. “Kami ini pedagang, otomatis kami minta untuk lokasi berdagang juga,” ucapnya.

Jika pemerintah memindahkan ke Rusunawa, maka sama saja menurutnya pemerintah membunuh secara perlahan karena tidak bisa menjalankan usaha. “Ini kan di Rusunawa, usaha apa. Jadi kami minta ke pemerintah, masyarakat pedagang Soedarso minta penggantian solusi untuk kami berdagang juga, supaya kami berkembang,” katanya. Hal itulah menurutnya, yang menjadi fungsi utama pembinaan UKM yang dimiliki pemerintah.    

“Kalau tidak ada guna UKM itu bubarkan aja. Itu untuk membina kami yang pedagang ini, pedagang kecil ini jangan dibunuh,” ucapnya lagi. Dia mengatakan, kios-kios ini dibangun oleh masyarakat atas izin dari pemerintah. Saat itu, dia juga turut menunjukkan surat izin yang ada, walaupun surat tersebut sudah habis masa berlakunya sampai bulan November tahun 2008.

Dia mengaku telah tinggal di kios tersebut selama 12 tahun. Dia menjelaskan, dirinya sempat ingin memperpanjang izin, namun pihak terkait mengatakan bahwa izin tersebut tidak bisa diperpanjang. Sebab jika digusur nantinya akan dijanjikan solusi. (rah/and)