Dialog Kebangsaan di Kalbar Hadirkan KH Ma’ruf Amin

Ponticity

Editor Kiwi Dibaca : 774

Dialog Kebangsaan di Kalbar Hadirkan KH Ma’ruf Amin
ilustrasi
PONTIANAK, SP - Aliansi Kebangsaan Kalimantan Barat yang terdiri dari IKA PMII Kalbar, KAHMI Kalbar, PA GMNI Kalbar dan Forkoma PMKRI Kalbar, akan menggelar dialog kebangsaan bersama Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin di Hotel Mahkota Pontianak, Sabtu (15/9).

Dialog yang akan dihadiri oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan, agama dan lintas etnis ini, bertemakan “Membangun Negeri Tanpa Diskriminasi: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat untuk Kemajuan Bangsa”. Ketua panitia dialog kebangsaan, Hermawansyah mengatakan, KH. Ma’ruf Amin diundang sebagai keynote speaker.

"
Kapasitasnya selaku Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)," kata dia, Kamis (13/9).
Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah KAHMI Kalbar, Muhammad Yusuf menyampaikan pandangannya, bahwa di era milenium global dengan arus informasi tanpa batas, secara perlahan mulai terasa adanya reduksi nilai-nilai Pancasila.  

Geo-politik dan kompetisi ekonomi internasional, sedikit-banyak juga berpengaruh secara domestik di dalam negeri. Isu-isu transnasional yang ekstrem pun mulai masuk dibawa oleh para ‘agennya’ ke Indonesia belakangan ini.  

Gerakan yang ingin mengganti sistem ketatanegaraan menjadi ‘Khilafah’ secara terbuka telah menyampaikan tuntutannya. Bahkan cara-cara teror dengan bom bunuh diri, juga dilakukan oleh anak bangsa ini.  

"Publik dan kita semua tercengang, apa yang ada diisi kepala dan benak para pelaku bom bunuh diri itu. Segampang itukah mereka didoktrin, sehingga mau melakukan aksi yang tidak beradab tersebut, hanya dengan janji surga," ungkapnya.   Padahal jika dilihat profile para pelaku, mereka juga berasal dari latar belakang pendidikan dan ekonomi yang cukup.  

"Kita belum dapat jawaban pasti apa motif yang menggerakkan para pelaku teror tersebut. Namun yang jelas itu semua harus dilawan dengan upaya yang sistematis, komprehensif dan terpadu," ajaknya.  

Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Kalbar, Happy Hendrawan menambahkan, Indonesia yang dicita-citakan para founding father sebagaimana tertuang dalam pembukaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, adalah bangsa yang adil dan makmur. Masyarakatnya cerdas, sejahtera, serta kehidupan sosial yang damai dengan menghargai keberagaman budaya dan kearifan lokal.
 

"Dialektika perjalanan ruang dan waktu dalam balutan sejarah republik, mengharuskan kita semua untuk bersyukur, karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Kita tidak tahu bagaimana menjaga spirit persatuan di tengah perbedaan yang begitu beragam," tutur dia.  

Jika tidak ada Pancasila sebagai filosofi dasar (philosophische grondslag) kehidupan bernegara. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan merupakan ‘ground norm’ yang diletakkan sebagai pondasi dasar bersama. Karena itulah, Pemerintah Indonesia menetapkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Empat Pilar Kebangsaan, guna menjadi tiang penyangga yang kokoh (soko guru) kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 

Fakta empirik itu, menurut Maskendari dari Forkoma PMKRI Kalbar, melatari Pemerintahan Presiden Jokowi membentuk lembaga khusus yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).  

Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini punya tugas yang tidak mudah, yakni bagaimana membumikan Pancasila sebagai The Way of Life seluruh elemen anak bangsa hingga ke pelosok negeri. Sebab tantangan begitu nyata di depan mata, maraknya ujaran kebencian, persekusi terhadap kelompok yang berbeda pandangan, serta berita hoaks di media sosial dapat menjadi pemicu konflik.
 

"Kita menghadapi kondisi faktual yang menggambarkan terjadinya suasana ‘low trust society’. Masyarakat menjadi gampang termakan informasi tanpa ada proses verifikasi. Apalagi di tahun politik sekarang ini, perbedaan pandangan dan pilihan politik dapat menjadi alasan untuk mempertajam perbedaan. Seolah ruang kompromi yang saling menghargai posisi masing-masing tertutup karena 'kita berbeda dengan mereka’," katanya.
 

Parahnya lagi, isu-isu yang mempertajam perbedaan itu coba dikampanyekan hingga ke daerah-daerah. Ini yang berbahaya dan perlu segera diantisipasi, termasuk di Kalimantan Barat.   Dalam konteks lokal, Kalimantan Barat adalah miniatur Indonesia. Provinsi yang berbatasan dengan Malaysia ini dikenal sebagai provinsi yang memiliki keragaman etnis, agama dan budaya lokal.  

Keragaman etnis, agama dan budaya lokal tersebut menggambarkan bahwa hakikatnya pluralitas di Kalimantan Barat adalah keniscayaan. Karena itu, keseimbangan relasi sosial, budaya, politik dan ekonomi merupakan kata kunci yang harus menjadi concern bersama. Tidak boleh ada satu kelompok yang merasa superior di atas kelompok lainnya. Akan tetapi, kerjasama dalam membangun kepercayaan kolektif atau trust building antar semua elemen masyarakat merupakan prasyarat dasar untuk membangun kemajuan di Kalimantan Barat.
 

Hal itu merupakan kerja besar yang menjadi tanggung jawab semua pihak yang cinta  perdamaian dan rindu akan kemajuan. (*)