Pemprov Tak Ada Solusi Bagi KPPAD

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 135

Pemprov Tak Ada Solusi Bagi KPPAD
Grafis Koko (Suara Pemred)
Kepala Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi
"Itu tanggung jawab gubernur sebelumnya, karena tidak menganggarkan full. Kalau penuh, otomatis mereka sampai akhir tahun. Jadi akhirnya dibebankan di APBD-P, tapi ada defisit sekitar Rp600 miliar."

Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati
"Risiko pekerjaan pasti ada, cuma ada hal-hal yang urgen yang tidak bisa dikendalikan lagi, ndak sanggup dah kami berlima (komisioner). Angkat tangan, sudah tak bisa."

PONTIANAK, SP - Kepala Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi menyarankan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat bertemu Gubernur Kalbar, Sutarmidji untuk menyelesaikan urusan dana operasional. Alasannya, kuasa anggaran ada pada Gubernur dan ketika dilantik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar defisit Rp600-an miliar. 

Akibat belum dikucurkannya dana dari Pemprov, atas inisiatif KPPAD Kalbar, per 8 Oktober 2018 kantor ditutup. Otomatis layanan pengaduan dan perlindungan anak dari komisi dihentikan.

Agus menjelaskan sempat berbincang dengan KPPAD Kalbar soal itu beberapa waktu lalu. Permasalahnya terletak pada pemerintahan sebelum Sutarmijdi. Sutarmidji sendiri dilantik menjadi Gubernur Kalbar awal September kemarin.

“Itu tanggung jawab gubernur sebelumnya, karena tidak menganggarkan full. Kalau penuh, otomatis mereka sampai akhir tahun. Jadi akhirnya dibebankan di APBD-P, tapi ada defisit sekitar Rp600 miliar,” kata Agus, Senin (8/10).

Menurut Agus, defisit anggaran hingga Rp600-an miliar bukan perkara main-main. 

“Beberapa waktu lalu kami bertemu di Bengkayang, itu (dana operasional KPPAD) bisa dibayarkan kalau ada APBD-Perubahan. Jangankan soal mereka, proyek saja akibat defisit itu ditunda semua,” sebutnya.

Sepengetahuannya, sisa setengah anggaran milik KPPAD dimasukkan dalam APBD-Perubahan. Namun, APBD-P Pemprov Kalbar pada akhirnya tak jadi dibahas. Gubernur Sutarmidji memutuskan tak ada APBD-P, setelah sebelumnya DPRD Kalbar ribut soal pembahasan yang harus dilakukan bersama Sekretaris Daerah definitif. Sementara Sekda Kalbar, M Zeet Ashovie dinonaktifkan Sutarmidji lantaran kinerjanya buruk, sampai APBD defisit ratusan miliar. 

“APBD-P itu kan hal wajar kalau tidak disetujui. Gubernur baru itu naik dengan defisit Rp600 miliar tentu menyelamatkan itu dulu,” katanya.

Pada Agustus 2018, Agus mengungkapkan ada angin segar lantaran KPPAD berharap pada APBD-P. Namun semua hilang ketika defisit anggaran ketahuan. Dia pun bingung, ke mana anggaran itu digunakan.

“Yang gaji mereka di bulan April sampai Oktober tidak terbayarkan. Ini bagaimana menjembataninya, ini harus diambil alih provinsi dalam bentuk apa pendampingannya. Tapi sebetulnya era gubernur sebelumnya yang jadi persoalan,” terangnya.

Agus menilai, aneh jika ada suatu lembaga bentukan provinsi yang anggarannya tidak dianggarkan dalam setahun. Dia pun mempertanyakan keseriusan pemimpin Kalbar ketika melantik KPPAD April lalu. Apalagi besaran dana untuk KPPAD Kalbar hanya Rp600 juta. 

“Ternyata KPPAD (sebelumnya bernama KPAID) lama itu, uang kehormatan sampai bulan Juni, anggota baru ini dilantik April, berarti ada tabrakan. Jadi gubernur lama sudah salah itu, dengan bagian hukum dan keuangannya,” jelasnya.

Pada akhirnya, KPPAD dihadapkan pada keinginan mendampingi anak-anak dan ketiadaan biaya. Tidak mungkin membiayai diri dengan dana pribadi. 

“Berangkat dari idealisme akhirnya mereka patungan. Mana kuat kalau patungan terus,” sebutnya.

Dia menilai KPPAD cukup aktif dalam melakukan pendampingan pada anak. Jalan satu-satunya menurutnya adalah, bertemu langsung dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

“Saran saya mereka menghadap gubernur, kan ini soal pembiayaan, dari koran. Bedanya kan tidak jauh dari Rp6 miliar kalau tidak ketok palu (APBD-P), untuk anggaran KPPAD, mungkin bisa diberikan, karena ini penting,” tutupnya. 

Sementara Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati menerangkan sejak dilantik 26 April 2018 lalu, dan mulai aktif menerima laporan sejak 1 Mei 2018, sampai hari ini dana operasional KPPAD tak kunjung cair.

"Dana ini kan cairnya dua kali dalam setahun. Nah, untuk tahap pertama itu sudah cair pada masa komisioner yang lama. Untuk dana tahap kedua ini yang belum cair," terang Eka.

Eka menyebutkan, total dana yang dianggarkan untuk komisi sebesar Rp600 juta, dan itu merupakan anggaran yang paling kecil dibandingkan komisi lain. Selama beberapa bulan terakhir, lima komisioner bertahan dengan dana pribadi yang dihimpun, mengingat begitu banyak laporan masuk.

"Plot dana kita ini adalah dana hibah, takutnya pakai dana pribadi rembes kayak gitu. Kalau dirapel takutnya bermasalah di belakang hari. Kita bekerja memang pakai ketulusan, tapi yang kita urus ini kan orang-orang hidup semuanya," imbuhnya.

Eka mencontohkan, dana operasional ke daerah, seperti membeli bensin selalu menggunakan dana pribadi. Belum lagi kebutuhan kantor seperti listrik, wifi, air, tinta kertas dan lainnya.

"Risiko pekerjaan pasti ada, cuma ada hal-hal yang urgent yang tidak bisa dikendalikan lagi, ndak sanggup dah kami berlima (komisioner). Angkat tangan, sudah tak bisa," ujarnya.

Jadi, tutup sementara dan pengaduan dialihkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi (DPP-PA). 

Eka sendiri tak tahu, apakah komisinya terdampak dari defisit anggaran Pemprov Kalbar Rp600-an miliar.

"Yang jelas, pihak BPKPD itu katanya tidak berani mencairkan, karena APBD Perubahan tidak disetujui atau tidak diketok palu," sebutnya.

KPPAD sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas DPP-PA Provinsi sejak beberapa bulan lalu, dan meminta pendapat bagaimana jika anggaran tak kunjung cair. Kesepakatan mereka adalah, kasus dialihkan sementara ke dinas tersebut.

"Bukan merajuk, cuma bagaimana caranya kita mau kerja kalau di dalam (kantor) ini, tidak bisa apa-apa," jelasnya.

Eka memperkirakan, Sutarmidji yang baru dilantik belum tahu masalah KPPAD. Belum lagi soal perubahan nomenklatur. Meski sudah pernah dijanjikan deadline pencairan dan mencoba menunggu, nyatanya dana tak kunjung cair.

"Ini masalahnya dana hibah, takutnya kalau nanti kita terlalu lepas pakai uang pribadi hilang cerita ganti duit, lalu kita pula diperiksa BPK. Apa hal kan gara-gara duit segitu kita tanggung risiko, jadi lebih bagus kita tutup dulu sementara," katanya.

Eka mengaku pihaknya pernah memperjuangkan pencarian sisa setengah anggaran tersebut. Mereka sudah menghadap Pj Gubernur Dodi Riyadmadji dan melaporkan hal ini. Termasuk mengadu ke Komisi V DPRD Provinsi dan juga pihak DPP-PA.

Saat ini, ia juga sedang menunggu kepastian dari gubernur, karena pihaknya sedang berusaha untuk bertemu. “Kita sudah kirim surat audensi tapi belum dijawab. Beliau juga belum lama dilantik dan pasti tak tahu dengan cerita sebenarnya. Nah, itu yang akan kami sampaikan nanti kalau bertemu beliau, " kata Eka.

Kendati berjalan tertatih-tatih, sejak dilantik 26 April 2018 yang lalu, 53 kasus berhasil mereka tuntaskan. Dia berharap, ini jadi atensi pemerintah lantaran dalam tujuh bulan mereka bisa menyelesaikan banyak kasus. Padahal semuanya dengan dana pribadi.

"Harusnya ini bisa mengetuk pintu hati pemerintah untuk melihat bagaimana perjuangan dan usaha kami," ucapnya.

Saat ini, hanya tersisa enam kasus yang belum berhasil mereka tuntaskan. Di mana tiga di antaranya adalah kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak dan kasus anak terlantar. Sementara untuk kasus pencabulan sudah selesai semua. Eka menyebut andaikan mereka memiliki dana operasional, maka tak akan ada kasus mengantung.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji ketika dikonfirmasi hanya menjawab singkat. 

“Kalau dana darimana carinya,” jawabnya dengan singkat.

Sementara Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Markus Amid hanya menyampaikan prihatin dengan kondisi tersebut tanpa memberikan solusi. Padahal dari penjelasan Eka, mereka sudah pernah mengadu ke komisi tersebut.

"Pertama saya sampaikan keprihatinan kami mengapa sampai terjadi demikian," ujarnya.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat itu meminta komisioner KPPAD Kalbar untuk memperbanyak komunikasi dengan dinas terkait, termasuk DPRD itu sendiri. Menurutnya komunikasi adalah solusinya. 

"Harapan saya semoga cepat teratasi agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik," tutupnya.

Sementara Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), Devi Tiomana mempertanyakan soal SPJ anggaran KPPAD. Menurut Devi, KKPAD bukan tidak ada dana, tapi dana semeter pertama belum selesai pertanggungjawabannya. Sehingga menghambat pengusulan dana semester kedua. 

Apalagi KPPAD sebelumnya bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Bagaimana komunikasi pengurus lama dengan pengurus baru pun menurutnya berpengaruh.

"Ada dua tanggung jawab dalam satu tahun anggaran: KPAID dan KPPAD. Itu harus diselesaikan internal mereka," saran Devi yang aktif dalam perlindungan anak ini.

Dia menilai, pengabdian dan jasa yang telah dilakukan KPPAD dalam tugasnya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kalbar, walaupun sudah berganti nama berdasarkan Perda Kalbar, harus tetap disesuaikan. Agar penyesuaian nomenklatur sesuai dengan anggaran daerah, tidak bisa mengacu ke nomenklatur nasional. Sebab, imbuh Devi, perseteruan hanya pada persoalan anggaran.

Sementara itu, masyarakat terus membutuhkan lembaga-lembaga yang konsen seperti KPPAD. Namun, upaya-upaya yang dilakukan masih jauh dari harapan, karena tidak bisa menjangkau sampai ke semua kabupaten. Walaupun di beberapa kabupaten sudah ada KPPAD kabupaten. 

Jika KPPAD ditutup sekarang, berarti layanan tertutup. Padahal, kasus-kasus makin tahun cenderung meningkat. 

"Akibatnya, masyarakat akan mencari lembaga-lembaga lain. Nah, lembaga-lembaga lain terbatas," tuturnya.

Selanjutnya, jika melihat keseriusan pemerintah dalam perlindungan anak selama ini, Devi mengatakan, regulasinya sudah ada. Tinggal dilaksanakan. Cuma, kata dia, mengimplementasikan peraturan UU yang sudah ada inilah yang tampaknya agak sulit. 

"Misalnya, KPPAD diharuskan ada di kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Kalau kita bicara keseriusan, berarti kan ini ada yang tidak serius," pungkasnya. (lha/iat/nak/bls)

Bukan Pertama Tutup

Masalah KPPAD Kalbar kali ini bukan kali pertama. Ketika masih bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar pun, mereka pernah terpaksa menutup kantor. Pasalnya, masa jabatan para komisioner KPAID Kalbar, berakhir terhitung 31 Desember 2016. Sementara komisioner yang baru belum juga dipilih. KPAID mengalami kekosongan komisioner dan memutuskan untuk menutup layanannya.

“Kita sudah sampaikan permasalahan ini kepada pemerintah daerah dan DPRD terkait kondisi ini. Termasuk mengusulkan perpanjangan pengurus sekarang, sampai komisioner yang baru terpilih, agar layanan di KPAID ini bisa terus berjalan. Namun sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban,” tutur satu di antara komisioner KPAID, Achmad Husainie akhir tahun 2017.

Penutupan dilakukan karena mereka tak lagi punya legitimasi mewakili lembaga. Kecuali jika diminta pendapatnya sebagai personal. Menurut Achmad, pihaknya bukan tanpa upaya. Dia sudah beberapa kali kirim surat, baik kepada pemerintah daerah maupun DPRD Kalbar. Namun hingga 31 Desember tiba, tidak juga mendapatkan jawaban tentang nasib KPAID Kalbar ke depannya.

“Terakhir kita tegaskan di surat, bahwa ini kondisi darurat, termasuk juga kami undang untuk hadir ke konferensi pers ini. Namun seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri,” ujarnya kepada awak media.

Achmad mengaku tidak tahu masalah birokrasi, apa yang membuat permasalahan ini kurang mendapat respon. Namun dia yakin banyak masyarakat yang akan merasa dirugikan akibat ditutupnya KPAID Kalbar ini.

Dia menilai, seharusnya pemrintah provinsi dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) yang menjadi leading sektor masalah perlindungan anak, bisa lebih sigap. 

“Padahal perlindungan anak sudah menjadi isu nasional, di sini malah mengalami kemunduran,” kesalnya.

Pemprov Kalbar sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perda tersebut diatur berbagai perihal tentang perlindungan anak. Mulai dari kriteria anak-anak, tugas pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak, kota layak anak hingga pembentukan Komisi Perlindungan Anak (KPA) yang akan berganti nama menjadi Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD). Komisi ini bertugas untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak.

Meski sudah diundangkan sejak 21 Juli 2015, namun pelaksanaannya masih belum serius. Salah satunya dapat dilihat dari peraturan pelaksanaan dari Perda tersebut. Semestinya telah ditetapkan paling lama satu tahun sejak Perda tersebut diundangkan atau pada Juli 2016. Tapi sampai awal tahun 2017 ini belum juga ada.
Akhirnya, KPPAD yang baru pun dilantik 26 April 2018. (bls)