KPU Cermati Data Perekam e-KTP Belum Masuk DPT

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 111

KPU Cermati Data Perekam e-KTP Belum Masuk DPT
Grafis Koko (Suara Pemred)
Ketua KPU Kalbar, Ramdan
“Kami menerima data dari hasil sinkronisasi dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU RI, di mana KPU RI melakukan sinkronisasi yang kemudian keluarlah daftar pemilih itu,”

Ketua Bawaslu Landak, Petrus Kanisius
"Kita berharap masyarakat pemilih bisa mendatangi posko Bawaslu, apabila belum masuk dalam DPT."

PONTIANAK, SP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat tengah melakukan pencermatan terhadap data yang disampaikan pasca rekapitulasi di tingkat pusat. Pasalnya, dari keterangan Komisioner KPU RI, Viryan Azis, salah satu masalah adalah adanya 31 juta penduduk sudah merekam e-KTP, tapi belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

“Kami berkoordinasi dengan Dukcapil terhadap data dalam proses pemuktahiran. Baik apakah pemilih itu sudah melakukan proses perekaman, atau apabila ditemukan pemilih yang belum masuk dalam DPT,” kata Ketua KPU Kalbar, Hamdan, Selasa (9/10). 

Sejumlah upaya sudah dilakukan. Salah satunya membentuk posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) awal Oktober lalu. Posko ini ada di semua kabupaten/kota di Kalbar.

“Kami menerima data dari hasil sinkronisasi dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU RI, di mana KPU RI melakukan sinkronisasi yang kemudian keluarlah daftar pemilih itu,” sebutnya.

Ketua KPU Landak, Herkulanus Yacobus mengatakan, KPU Landak sudah membuka posko Gerakan Melindungi Hak Pilih Masyarakat (GMHP) yang tersebar di 156 desa, 13 kecamatan dan satu di KPU Landak. Posko dimaksudkan sebagai tempat pengaduan masyarakat pemilih yang belum masuk DPT.

Hanya saja, KPU Landak belum tahu berapa banyak pemilih yang sudah merekam e-KTP, tapi belum masuk DPT. Namun demikian, dia menyebut Disdukcapil Landak sudah rutin menyerahkan data kependudukan kepada KPU Landak yang disebut Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). 

“Data itu kemudian kita lakukan coklit di lapangan. Saat ini pun kita intensif melakukan kerja sama dengan Disdukcapil Landak. Luar biasa Disdukcapil Landak membantu kita," akunya.

KPU masih terus memuktahirkan data pemilih. Sebab, ada beberapa data dari hasil DPT Landak yang perlu diperbaiki. "Itu namanya data anomali. Sekarang kita lakukan crosschek di lapangan terhadap data itu," katanya.

Ketua Bawaslu Landak, Petrus Kanisius meyakinkan, pihaknya terus membangun koordinasi dengan KPU Landak dan Disdukcapil Landak mengenai DPT. Posko pengaduan pun sudah disebar. Namun belum ada laporan masuk.

“Kita berharap masyarakat pemilih bisa mendatangi posko Bawaslu, apabila belum masuk dalam DPT," harapnya.

Dikatakan Petrus, Bawaslu Landak tidak hanya menunggu masyarakat melapor. Upaya jemput bola dilakukan. Saat ini, sudah ada beberapa kecamatan yang menyampaikan laporan soal data pemilih. Data pengaduan pemilih akan direkap dan disampaikan ke KPU.

"Hal ini dilakukan supaya KPU juga mendapat data dari kita agar kita samakan. Kalau ada data yang sama, berarti tidak perlu diperbaiki," katanya.  

Mereka menghindari adanya kekeliruan data, seperti pemilih yang sudah meninggal tapi masih dimasukan dalam DPT, dan pemilih yang sudah pindah domisili. 

“Soal pemilih yang sudah merekam e-KTP dan belum masuk dalam DPT, kita juga sudah koordinasi dengan KPU Landak bersama Disdukcapil Landak," akunya.

Dia menegaskan, Bawaslu tetap mempunyai kewenangan melakukan pengawasan soal DPT. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017. Dari hasil pengawasan Bawaslu, banyak ditemukan data pemilih ganda. Ada pula yang sudah meninggal dunia, tapi belum dicoret dalam DPT.

"Kalau nanti dilakukan perbaikan, DPT kita itu bisa berkurang dan bisa bertambah," katanya.

Sementara Divisi Teknis dan Hukum KPU Kota Singkawang, Ikhdar Salim meyakini GMHP dapat mengantisipasi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Sudah ada Posko Pelayanan Pemilih di sekretariat maupun di lima kecamatan dan 26 kelurahan di Kota Singkawang.

Apabila masih ada warga yang belum masuk dalam DPT, diharapkan segera mendaftarkan dirinya untuk pemutakhiran data pemilih. Ruang yang dibuka KPU harus dimanfaatkan. Mereka juga bekerja sama dengan Disdukcapil Singkawang, untuk merekam kepada warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Bahkan Disdukcapil sudah melakukan jemput bola kepada warga yang memang belum melakukan perekaman KTP elektronik," ungkapnya. 

Menurutnya, Disdukcapil Singkawang sudah melaksanakan UU Nomor 7 Tahun 2017, mengenai kewajibannya menyerahkan data kependudukan setiap enam bulan sekali kepada KPU. 

"Selama ini memang begitu, mengingat dalam enam bulan sekali dipastikan ada pergerakan masyarakat seperti ada yang meninggal, pindah, potensi pemilih pemula, dan sebagainya," jelasnya. 

Libatkan Stakeholder

Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengungkapkan, pihaknya belum mendapat informasi soal adanya jutaan masyarakat yang sudah merekam e-KTP, namun belum masuk DPT. Pemutakhiran DPT akan berjalan seiring pembentukan Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan adanya posko GMHP.

"Dalam forum koordinasi ini juga melibatkan Disdukcapil serta Bawaslu. Karena itu, proses pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi tersebut," ujarnya. 

Dedi mengatakan, peran Disdukcapil salah satunya terkait pemilih baru yang sudah merekam namun belum masuk dalam DPT. Laporan ini bisa disampaikan ke KPU sebagai dasar pemutakhiran data pemilih.

"Perbaikan elemen data pemilih, termasuk masalah nama, alamat juga dilakukan bersama dengan Disdukcapil. Karena itu kita berharap kerja sama dan proaktif dari Disdukcapil," paparnya. 

Dedi juga mengungkapkan, masih ada 1.678 data anomali dalam DPT. Data ini belum begitu valid, baik karena ketidakjelasan alamat, persoalan nama yang hanya terdiri dari dua huruf, sampai NIK yang tidak sesuai, dan adanya penduduk belum berusia 17 tahun masuk dalam DPT.

"Data ini merupakan turunan data dari KPU RI yang diperoleh dari data kependudukan. Sehingga perlu pencermatan di lapangan dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," terangnya.

Sementara Komisioner KPU Kayong Utara, Nur Mus Jaefah mengungkapkan, pihaknya tinggal menambah sedikit saja DPT dari data Pilkada sebelumnya. Untuk melengkapi hal tersebut, seluruh PPK dan PPS akan mencermati DPT kembali. Termasuk dari Disdukcapil Kabupaten Kayong Utara. 

"Selama ini KPU Kayong Utara selalu berkoordinasi dengan Disdukcapil, juga dengan PPK dan PPS, terutama wilayah kepulauan," ucap Jaefah.

Data Ganda

Di Kabupaten Sintang, masalah DPT masih bergulat pada data ganda. Ketua KPU Sintang, Hazizah, mengungkapkan DPT yang telah ditetapkan setelah dilakukan perbaikan berjumlah 288.316 suara. Sedangkan sebelumnya berjumlah 289.044. Ada pengurangan sebesar 728 suara.

"Sebenarnya dari hasil perbaikan DPT, kita menghapus 969 data ganda. Namun kita ada juga memasukkan daftar pemilih baru sebanyak 241. Jadi sisanya 728 yang dikurangi," ujarnya.

Dia mengatakan, sebelumnya tracking pencermatan data ganda hasil rekomendasi KPU sebanyak 2.701, sedangkan tracking Bawaslu 151.

"Itu kami sandingkan dari hasil rekap rakor pencermatan, bersama dengan Bawaslu, peserta Pemilu dan KPU," ujarnya.

Dari tracking tersebut, akhirnya ditemukan data yang benar-benar ganda sebanyak 969. Hal itu mungkin dikarenakan salah penginputan pada proses sistem. Sementara yang lainnya tidak, sehingga tetap dipertahankan di DPT.

"Ini sifatnya penyempurnaan berdasarkan SE 1033 dari KPU RI. Kita juga memasukkan pemilih baru, berdasarkan rekomemdasi Bawaslu," jelasnya.

Dia menegaskan, bahwa DPT hasil perbaikan ini tidak mungkin bertambah, kecuali ada rekomendasi lagi. Kalau ada temuan yang belum terdaftar di DPT, dipersilakan untuk didata.

"Cuma nanti masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK). Itu pengguna yang menggunakan e-KTP untuk memilih," terangnya.

Sedangkan untuk DPTB adalah pemilih yang sudah terdaftar. Tapi jika dia pindah memilih atau pindah domisili, yang bersangkutan harus mengunakan A5.

"Untuk mendapatkan itu harus 30 hari sebelum pencoblosan," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sintang, M Romadhon mengatakan, bahwa hasil pleno merupakan hasil dari pencermatan DPT antara KPU, Bawaslu dan perwakilan Parpol dengan menemukan sejumlah data ganda. Bawaslu lebih berkonsentrasi pada data ganda, mulai dari NIK, KK, alamat, serta eleman lainnya. 

"Data ganda itu berbahaya karena dapat dimanfaatkan orang untuk memilih dua kali," kata dia.

M Romadhon mengungkapkan, agar ada kebaikan ke depan, pencermatan perlu dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Diakuinya, jika dibandingkan dengan hasil tracking yang dilakukan oleh KPU Sintang, angka DPT ganda yang jadi temuan Bawaslu Sintang jauh lebih kecil.

"Itu mungkin terjadi karena kita punya keterbatasan SDM untuk melakukan tracking. Sebab banyak sekali data yang mau di-tracking," ucapnya. 

Dia menganalisa, ada sejumlah penyebab terjadinya DPT ganda. Mulai dari kesalahan program, data yang berubah karena pemilih yang berpindah domisili, hingga data yang bertimpa. Selain itu human error juga berpotensi menyebabkan hal tersebut terjadi. 

Jika masih ada yang belum masuk dalam DPT, tetap bisa memilih dengan syarat memiliki KTP. Pemilih yang seperti ini, kata dia, bisa dimasukkan dalam DPT tambahan.

"Yang belum terdaftar dan ada KTP, dia ada form sendiri," katanya.

Di samping temuan DPT ganda, pihaknya juga menemukan pemilih yang belum masuk dalam DPT sebanyak 130 orang. Ada pula 39 pemilih yang masuk dalam DPT, namun telah meninggal dunia, sehingga harus dikeluarkan.

"Sudah kami rekomendasikan dan sudah diakomodir oleh KPU," pungkasnya. 

31 juta

Sebelumnya, komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan ada 31 juta penduduk telah melakukan perekaman e-KTP, namun belum masuk dalam DPT. Data tersebut didapatkan melalui surat yang dikirimkan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI pada 16 September 2018, usai kegiatan rapat pleno pada hasil penyempurnaan DPT 10 hari. Dalam surat tersebut disebutkan dua poin penting.

“Pertama, DPT pada Pemilu 2019 yang ada padanannya dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebanyak 160 juta pemilih. Kedua, data penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP tapi tidak ada di DPT sebanyak 31 juta jiwa pemilih,” ujar Viryan.

KPU pun meminta Dukcapil menyerahkan data tersebut untuk melakukan perbaikan daftar pemilih Pemilu 2019.

"Kita sampai sekarang belum menerima data kependudukan, baik semester II 2017 dan data kependudukan semester I 2018. Kami harap Dukcapil ingin membantu kita, kami harap pertama bisa segera serahkan data kependudukan," ujar Viryan Aziz. (ble/dvi/eko/iat/pul/rud/bls)

DP4 Tak Sinkron

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden tahun 2019 masih bermasalah, hingga perbaikan tahap pertama diumumkan ke publik pada 16 September lalu. 

Salah satu masalah adalah adanya data yang tidak sesuai dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)—yang berdasarkan pada KTP-elektronik—milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). 

"[DPT] yang tersanding (sesuai dengan DP4) hanya 160 juta. Jika ditotal harusnya lebih kurang DPT kita 192 juta orang," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.

Ada sekitar 31 juta pemilih yang datanya belum cocok. Pada DPT hasil perbaikan (DPTHP) tahap I, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada 185.084.629 orang yang terdaftar sebagai pemilih di dalam negeri dan 2.025.344 orang di luar negeri. 

Jumlahnya jadi 187.109.973 atau lebih sedikit 671.911 orang dibanding DPT versi awal dan lebih sedikit 5 juta dari versi Kemendagri.

"Perkiraan kami yang bisa masuk DPT bersih atau DPTHP tahap II jumlahnya mencapai 192 juta pemilih. Data ini pun sudah kami berikan ke KPU di tanggal 16 September," ujarnya. 

Setelah Kemendagri menerima data DPTHP tahap I dari KPU, yang jumlahnya sebanyak 187 juta lebih pemilih itu, mereka langsung melakukan pemeriksaan ulang dengan mencocokkannya dengan DP4. Dari sana muncullah angka 31 juta itu. 

Zudan menjelaskan kemungkinan kenapa cuma ada 160 juta data yang cocok. Pertama, ada data pemilih yang Nomor Induk Kependudukan-nya (NIK) kosong. Kemudian, sejumlah pemilih juga tak memiliki data valid ihwal tempat dan tanggal lahir. Terakhir, ada data pemilih yang masih memiliki NIK ganda. 

Data pemilih yang tak sesuai data kependudukan itu ditanggapi KPU. Komisioner KPU Viryan berkata perbedaan terjadi lantaran Kemendagri tidak menggunakan data terbaru. DP4 disusun pada semester II 2017 atau sudah berusia satu tahun.

"Dengan selisih waktu satu tahun akan bertambah juga masyarakat yang sudah merekam dan punya e-KTP. Sangat penting bagi KPU mendapatkan data tersebut," kata Viryan di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Jumat. 

Menurut Viryan, pemerintah wajib memberi data kependudukan termutakhir, guna penyempurnaan DPT sesuai amanat pasal 201 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Data dari Kemendagri, berdasarkan UU Pemilu, digunakan sebagai pembanding untuk memutakhirkan DPT.

Viryan menyebut hingga kini Kemendagri belum memberi data terbaru yang dimaksud. (tir/bls)