Dugaan Kasus Kekerasan di SMPN 9 Pontianak, TS Dianiaya Temannya hingga Lebam

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 386

Dugaan Kasus Kekerasan di SMPN 9 Pontianak, TS Dianiaya Temannya hingga Lebam
KEKERASAN - Pihak kepolisian hendak memberikan sosialisasi tentang lalu lintas di SMPN 9 Pontianak. Kekerasan antar siswa diduga terjadi di SMPN 9 Pontianak. Salah seorang siwa, TS menjadi korban penganiayaan dan bully oleh teman-temannya di kawasan sekol
Paman Korban
"Iya benar, itu keponakan saya. Kejadian itu terjadi saat berada di dalam kelas, di mana saat itu kepala keponakan saya ditutup dengan tas, dan dia dipukuli hingga mengalami lebam di bagian rusuk, dan bahu bagian atas."

PONTIANAK, SP - Sempat beredar informasi soal adanya aksi kekerasan terhadap seorang siswa SMPN 9 Pontianak, berinisial TS yang dilakukan oleh teman-teman satu sekolahnya, Selasa (16/10). 

Dalam informasi tersebut, dikabarkan bahwa Selasa (16/10), pihak keluarga korban dan Komnas HAM mendatangi sekolah untuk mencari titik temu dari persoalan ini.

Awak media yang sudah datang sejak pukul 09.00 WIB ke SMPN 9 Pontianak, untuk mencari kebenaran akan informasi tersebut sempat tertahan kurang lebih dua jam di luar sekolah,  karena dilarang masuk oleh pihak keamanan sekolah yang mengatakan bahwa pertemuan antara pihak keluarga korban dan pihak sekolah berlangsung tertutup.

“Nanti saja bang, kalau sudah selesai baru masuk,” ujar petugas sekolah yang berjaga di samping pintu masuk halaman sekolah.

Karena kelamaan menunggu, pada sekitar pukul 10.00 WIB, awak media mencoba untuk masuk ke dalam, namun lagi-lagi salah satu guru yang mengajar melarang wartawan masuk, ia berdalih sedang berlangsung aktivitas belajar mengajar. Akhirnya, awak media kembali harus menunggu di teras sekolah.

Tak berselang lama seroang pria berseragam polisi tampak ke luar dan sempat mengatakan kepada awak media yang menunggu, bahwa korban pemukulan tersebut adalah keponakannya. 

Ketika ditanya, dirinya membenarkan adanya informasi pemukulan tersebut. 

“Iya benar, itu keponakan saya. Kejadian itu terjadi saat berada di dalam kelas, di mana saat itu kepala keponakan saya ditutup dengan tas, dan dia dipukuli hingga mengalami lebam di bagian rusuk, dan bahu bagian atas,” ujar pria yang engan disebutkan namanya tersebut.

Setelah paman korban memberikan keterangan, awak media masih harus menunggu cukup lama sampai pertemuan tersebut benar-benar usai. Sempat menunggu tepat di depan ruang kepala sekolah, lagi-lagi para wartawan dilarang mengambil gambar oleh pihak keamanan sekolah.

Setelah pertemuan usai, seorang perempuan yang teryata adalah ibu korban sempat dimintai keterangan oleh awak media. Ibu korban  yang enggan di sebutkan namanya itu juga membenarkan adanya kejadian tersebut.  Namun lagi-lagi ia menolak untuk diwawancara oleh awak media yang hadir.

“Iya benar. Tapi tidak apa-apa sudah diselesaikan dengan damai. Saya hanya ingin memberikan efek jera saja dengan anak-anak, supaya tidak melakukan hal sepert itu lagi,”ucapnya sembari berlalu.

Yang kemudain benar-benar membantah peristiwa tersebut adalah, Kepala Sekolah SMPN 9, Mulyadi Supriyanto. Ia kukuh menyebutkan tidak terjadi apa-apa di sekolahnya itu.

“Tidak  terjadi apa-apa titik. Kejadianya tidak terjadi,” ujar Mulyadi.

Aksi kepala sekolah yang seakan menutupi rapat peristiwa tersebut, tentu saja membuat awak media semakin penasaran. Bagaimana mungkin peristiwa itu dibantah, sedangkan mereka baru saja mengadakan pertemuan untuk membahas hal itu.

Disinggung soal tudigan bahwa adanya praktik bulliying pada jam belajar, di mana kepala salah satu siswa ditutup dengan tas, dan dipukuli oleh siswa lainnya, Mulyadi juga tidak menanggapi bahwa kejadian itu ada. 

“Tidak ada, itu hanya kasus guru yang terjatuh,” akunya.

Setelah dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh awan media, dirinya pun kemudian langsung keluar tanpa memberikan penjelasan lebih lanjur, begitupun dengan pihak Komnas HAM yang informasinya disebutkan mendampingi keluarga korban dalam pertemuan tersebut juga tidak didapati.

Awak media yang penasaran lantas bergegas menuju ke kantor Komnas HAM untuk meminta keterangan lebih lanjut, soal peristiwa tersebut. Namun sesampainya di sana, pihak Komnas HAM melalui staf pengaduan, Yono mengaku belum menerima laporan terkait kasus pemukulan terhadap salah satu siswa di sekolah. 

“Kita belum menerima laporan, dan kita belum menerjunkan anggota di lapangan,” ucapnya.

Dirinya mengaku akan menampung informasi tersebut. “Akan kita tampung dan akan kita kordinasikan dulu kepada pimpinan, karena saat ini ketua dan kasubag saat ini sedang tidak berada di tempat,” tandasnya. (nak/bob)

KPAI: Kasus Bullying Paling Banyak

Belum lama ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan ekspose hasil pengawasan kasus selama 2018. Dalam hal ini hasil pengawasan di bidang pendidikan.

Berdasarkan data KPAI dari berbagai sumber, yaitu mulai dari pengaduan langsung, investigasi dan pemantauan kasus di lapangan, tren pelanggaran anak dalam pendidikan mengalami pasang surut. 

"Data kasus bidang pendidikan yang dikategorikan menjadi lima bentuk, yakni anak korban tawuran, anak pelaku tawuran, anak korban kekerasan dan bullying, anak pelaku kekerasan dan bullying, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah," tutur Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini.

Retno menjelaskan, kasus pendidikan per tanggal 30 Mei 2018 berjumlah 161 kasus. Rinciannya, yaitu anak korban tawuran sebanyak 23 kasus (14,3 persen), anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus (19,3  persen), anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus (22,4  persen).

"Untuk kasus anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 (25,5 persen) kasus, dan anak korban kebijakan (pungli), dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah) sebanyak 30 (18,7 persen) kasus," tutur Retno.

Oleh karena itu, kata dia, pada tahun 2018 kasus pendidikan menempati posisi ke 4 teratas setelah pornografi dan cybercrime.

Ada juga pengaduan kekerasan di sekolah yang dilaporkan oleh masyarakat secara langsung ke bidang pengaduan KPAI sampai dengan per tanggal 17 Juli 2018 sebanyak 23 kasus sedangkan pengaduan online yang masuk ke KPAI sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 sebanyak 3 kasus dengan total yang diterima pengaduan KPAI sebanyak 26 kasus. 

"Kasus terbanyak berasal dari jenjang SD sebanyak 13 kasus (50 persen), sedangkan SMP lima kasus (19,3 persen) dan SMA/SMK sembilan kasus (34,7 persen)," kata Retno.

KPAI menegaskan sosialisasi dan pelatihan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) wajib dilakukan pemerintah daerah terhadap sekolah dan para guru, agar mereka dapat menghargai hak-hak anak.

"Serta dapat melindungi anak-anak dari berbagai kekerasan di lingkungan sekolah, dan terus berupaya membangun Sekolah Ramah Anak (SRA), sehingga lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik dapat terwujud di seluruh sekolah di Indonesia," tuturnya. (snd/bob)