Pemerintah Dituding Tak Antisipasi Banjir

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 216

Pemerintah Dituding Tak Antisipasi Banjir
Grafis Koko (Suara Pemred)
Direktur Walhi Kalbar, Anton P Widjaya
"Jika kita mau menjauhkan Kalbar dari bencana, pemerintah perlu me-review izin-izin konsesi, izin-izin investasi seperti tambang dan perkebunan di wilayah kritis, yang berada di wilayah penangkap air."

Kepala BPBD Kalbar, TT A Nyarong
"Saya sudah minta BPBD di daerah segera mengadakan rakor dengan instansi terkait, untuk menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan  Bencana Batingsor tahun 2018 – 2019."

PONTIANAK, SP – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar menuding pemerintah tidak mengantisipasi bencana banjir. Penanganan bencana selalu dianggap terlambat. Benar jika sekarang memasuki musim hujan, namun seakan banjir dibiarkan jadi bencana laten tahunan.

Dalam beberapa hari terakhir, banjir sudah mengancam warga di Kapuas Hulu, Landak, dan Mempawah. Sejumlah Kepala Keluarga pun terpaksa mengungsi. Bencana tahunan yang selalu berulang. Di tahun 2017, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, 50.000 jiwa jadi korban dan terdampak bencana. Dua di antaranya meninggal.

Direktur Walhi Kalbar, Anton P Widjaya mengungkapkan, semestinya pemerintah bisa berupaya agar banjir tak terulang. Minimal tak terjadi banjir besar. Disadarinya, saat ini memang curah hujan tengah tinggi, namun seharusnya ada tindakan antisipasi.

“Harus disadari Kalimantan di luar bencana-bencana besar, punya bencana-bencana laten yang selalu terjadi, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Kita punya bencana sendiri dan sekarang kita sudah memasuki masa itu,” katanya, Selasa (16/10).

Menurutnya, penting dilihat bahwa kondisi Kalbar saat ini tidak sama seperti masa lalu. Kalbar punya izin-izin eksploitasi sumber daya alam luar biasa besar, baik itu pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit. Hampir di semua tempat, izinnya dikeluarkan. Bencana punya relasi kuat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Kalau bencana terjadi ekstrim, tapi kalau daya tampung lingkungan kita masih baik, itu bisa menghindarkan kita dari bencana. Tapi kondisi sekarang, memang tidak bisa diharapkan lagi,” sebutnya. 

Anton menjelaskan ketika hujan lebat, sebanyak debit air turun, sebanyak itu pula yang mengalir ke sungai. Sementara sungai mengalami sedimentasi karena erosi. Sementara lahan serapan yang ada, berubah jadi kebun dan bentuk eksploitasi lain. 

“Sungai kita yang mengalami pendangkalan, akhirnya tidak bisa menampung, kemudian limpahannya akan menjadi ancaman-ancaman atau potensi-potensi banjir di mana pun, di daerah-daerah yang rendah di Kalbar ini,” sebutnya. 

Antisipasi pemerintah yang dia maksud, minimal sadar kondisi. Harus ada edukasi, pengumuman, dan bentuk-bentuk antisipasi dini. Minimal, masyarakat yang bermukim di wilayah rendah di Kalbar mulai waspada. Poin sederhananya, kejadian tahun-tahun sebelumnya tidak boleh terulang. Baru diriuh saat banjir datang.

“Jangan sampai ketika banjir bandang misalnya, orang-orang tidak sempat mengungsi, tidak sempat mengamankan harta benda, dan lain-lain,” sebutnya.

Untuk jangka panjang, dia mengingatkan kembali daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin berkurang akibat eksploitasi. Sementara alam tak punya kemampuan memperbaiki diri, lantaran tak diberi ruang.

“Jika kita mau menjauhkan Kalbar dari bencana, pemerintah perlu me-review izin-izin konsesi, izin-izin investasi seperti tambang dan perkebunan di wilayah kritis, yang berada di wilayah penangkap air,” katanya.

Menurut Anton, saat ini hampir semua wilayah diberi izinnya kepada konsesi karena orientasi pemerintah hanya orientasi ekonomi. Sekadar untuk memastikan investasi masuk. Tapi ketika bencana terjadi sekian banyak, anggaran yang harus dikeluarkan untuk menangani bencana, tidak pernah dihitung menjadi bagian penting yang harus dilakukan. 

Untuk mengantisipasi banjir, pemerintah banyak mengandalkan penanggulangan jangka pendek. Kepala BPBD Kalbar, Nyarong mengatakan telah mengintruksi BPBD Kabupaten/Kota untuk mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengantisipasi bencana banjir, puting beliung, tanah longsor (Batingsor). 

"Saya sudah minta BPBD di daerah segera mengadakan rakor dengan instansi terkait, untuk menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan  Bencana Batingsor tahun 2018-2019," jelasnya.

Menurut dia, BPBD punya dua Surat Keputusan (SK) yang akan ditandatangani Bupati/Wali Kota, yaitu SK Penetapan Status dan SK Komando.

"Saya juga meminta kepada mereka untuk membuat Rencana Kegiatan sesuai PERKA BNPB (Kegiatan Tanggap Darurat) dan sumber pembiayaan dari APBD-BTT Kabupaten/Kota dan usulkan juga ke BNPB-DSP APBN," tuturnya. 

Penetapan status tanggap darurat, menurutnya jadi syarat anggaran dalam APBD bisa digunakan Satgas Bencana. Satgas ini wajib ada di tiap daerah. Satgas Bencana tak bisa menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga di dalam APBD. Dia juga meminta BPBD Kabupaten/Kota mengajukan proposal ke Badan Keuangan Daerah.

"Jadi itu harus dikoordinasikan. Dengan demikian secara regulasi, sudah terjawab, dibuktikan dengan SK yang diteken oleh bupati. Di mana SK itu menandakan bahwa pemerintah menangani Batingsor," jelasnya.

BPBD Kalbar, menurutnya, sudah memetakan daerah mana saja yang berpotensi atau rawan bencana Batingsor. Dari 2.031 desa/kelurahan di Kalbar, 190 desa/kelurahan berpotensi tinggi terjadi Batingsor. Wilayah terbanyak ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kayong Utara, Sambas, dan Melawi. 

"Tapi pada umumnya di Kalbar ini sering terjadi bencana Banjir. Di dalam kegiatan harus ada penyuluhan terhadap masyarakat terkait dengan bencana," tuturnya.

Di Kabupaten Mempawah, tujuh desa dari empat kecamatan sudah terdampak banjir. Sebanyak 90 warga di dua desa bahkan mengungsi ketika malam tiba. Mereka berasal dari Desa Bakau Besar Darat dan Desa Parit Banjar.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Mempawah, Didik Sudarmanto mengatakan, hingga kini belum ada korban jiwa. Hanya saja, satu warga sempat dipatuk ular. Namun sudah mendapat penanganan medis. Kabupaten Mempawah sendiri sudah menerapkan status tanggap Batingsor sejak 15 Oktober 2018 lalu.

“Belum ditemukan korban jiwa di Mempawah. Korban dipatuk ular ada,” paparnya.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah pun sudah menginstruksikan setiap Puskesmas mengantisipasi penyakit akibat banjir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit setempat, Muchtar Siagian penyakit yang akan sering timbul adalah penyakit kulit dan diare.

“Antisipasi obat-obatan di masing-masing Puskesmas sudah kita siapkan,” tegasnya.

Air Surut 

Dalam dua hari terakhir, kondisi air di Kapuas Hulu berangsur surut. Warga berharap air tidak pasang kembali. Pasalnya mereka khawatir air datang tiba-tiba.

Warga Putussibau, Yoga mengatakan saat ini sejumlah jalan yang sebelumnya sempat tergenang akibat tingginya intensitas curah hujan, mulai mengering dan bisa dilalui. Baik oleh kendaraan roda dua, maupun empat.

"Sebelumnya ada beberapa jalan yang tidak bisa dilalui karena air yang terlalu tinggi menggenangi badan jalan," katanya.

Warga Putussibau Utara, Anto mengatakan, air akan berpotensi kembali naik, apabila terjadi hujan lebat di wilayah perhuluan.

"Banjir berdampak terhadap macetnya aktivitas perekonomian masyarakat, selain itu, air juga merendam perabotan rumah tangga warga," katanya.

Sat Pol Air Polres Kapuas Hulu terus mengawasi daerah yang terdampak luapan Sungai Kapuas. KBO Sat Pol Air Polres Kapuas Hulu, Ipda Kasmiren mengatakan, pihaknya telah menyiapkan segala sarana prasarana guna kesiapan dalam menghadapi naiknya debit air.

"Kami terus memantau perkembangan naiknya debit air yang berpotensi menimbulkan bencana banjir di wilayah Putussibau khususnya, dan umumnya di Kabupaten Kapuas Hulu," ucapnya.

Dia juga mengimbau warga masyarakat yang tinggal di pesisir sungai Kapuas dan dataran rendah untuk selalu waspada dengan naiknya debit air. Apabila memerlukan bantuan, bisa minta ke Polres Kapuas Hulu atau kantor kepolisian terdekat. (ben/dvi/iat/lha/sap/bls)

Potensi Hujan Lebat

Kasi Data dan Informasi BMKG Supadio Pontianak, Sutikno menyebutkan Kalbar secara keseluruhan tidak masuk zona musim hujan. Hanya wilayah Kabupaten Ketapang bagian selatan yang masuk musim hujan pada minggu ketiga Oktober, sekitar 21 Oktober nanti.

“Sedangkan bagian yang lainnya, itu musimnya tidak jelas karakteristiknya,” kata Sutikno, Selasa (16/10).

Dia menjelaskan, istilah musim tidak jelas karena tipe equator. 

“Jadi dia tidak jelas batas antara musim hujan dan musim kemarau,” katanya.

Namun demikian, pada Oktober ini memang banyak wilayah di Kalbar yang mengalami curah hujan tinggi. Misalnya Kubu Raya, Pontianak, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu.

“Kemudian untuk beberapa hari ke depan, ini yang perlu diwaspadai, hujan lebat itu di Kalbar bagian timur, meliputi Kapuas Hulu, Sintang, Melawi,” sebutnya.

Sutikno menerangkan, beberapa hari lalu banjir sudah terjadi di Kapuas Hulu. Hingga satu minggu ke depan, masih ada potensi hujan lebat di sana. Dia pun meminta masyarakat waspada.

“Potensi masih akan adanya banjir,” sebutnya.

Selain wilayah timur Kalbar, hujan lebat juga berpotensi di daerah Sambas, Bengkayang bagian utara, Landak bagian utara dan Sanggau bagian utara.

“Kubu Raya juga kita perkirakan berpotensi hujan lebat. Namun untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, hingga seminggu ke depan ini, diperkirakan curah hujannya rendah hingga sedang. Tapi tanggal 20 hingga 21 itu puncak pasang maksimum,” beber Sutikno.

Pasang maksimum akan menyebabkan genangan, meski hujan ringan. Curah hujan tinggi menurutnya tidak serta-merta membuat banjir. Tiap daerah punya karakteristik tersendiri. Namun potensi hujan tinggi memang ada di akhir tahun ini.

Selain banjir, Sutikno menyebut potensi longsor sama besarnya. Hal ini sejalan dengan terjadinya banjir di suatu wilayah. Terutama daerah dengan kontur tanah yang tinggi dan berbukit. Diperkirakan, di November hampir semua wilayah berpotensi hujan lebat. 

“Untuk potensi angin kencang memang sudah masuk musimnya. Jadi yang diwaspadai biasanya di Kalbar bagian barat, misalnya Singkawang, Mempawah, Pontianak, Kubu raya, hingga Landak dan Sanggau,” jelas Sutikno.

Menurut Sutikno, ada asumsi salah di masyarakat soal angin kencang. Mereka sering menyebutnya angin puting beliung. Padahal di Kalbar, potensi angin puting beliung sangat kecil.

“Sebenarnya yang sering terjadi di Kalbar itu bukan puting beliung, tapi angin kencang. Cuma masyarakat kita sudah latah mengatakan kalau ada angin kencang, itu puting beliung. Sebenarnya itu hanya angin kencang saja,” terangnya. (nak/bls)