Mengatur Lalu Lintas Frekuensi Udara

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 214

Mengatur Lalu Lintas Frekuensi Udara
Pontianak, SP – Direktur Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Kemkominfo, Dwi Handoko menerangkan kanal frekuensi tidak bisa dipakai sembarangan. Seperti jalan, penggunaan ruang udara juga harus diatur agar tidak saling merugikan.  

Meski dapat dipakai secara bebas, mereka yang ingin memanfaatkan ruang udara untuk kebutuhan penyiaran atau komunitas harus melapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika tidak, frekuensi dapat saling bertabrakan dan merugikan.  

“Ini wilayah bebas, perlu diatur. Sama seperti jalan, kalau tidak ada garis bisa saling bertabrakan. Aturan itu harus kita taati,” kata Dwi Handoko dalam FGD ‘Tinjauan Kritis tentang Pemanfaatan Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi di Era Demokrasi’ di Pontianak, Kamis (18/10).  

Indonesia memiliki 35 unit pelaksana tugas Monitoring Spektrum Frekuensi Radio. Mereka bertugas mengawasi penggunaan lalu lintas frekuensi.  

Salah satu tugas Monitoring Spektrum Frekuensi Radio adalah menjaga tidak ada gangguan dalam komunikasi penerbangan. Selain itu, juga untuk mengawasi jika ada pemakaian frekuensi ilegal.  

“Kita mengharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak menerobos (frekuensi). Harus daftar dulu agar tidak saling tabrakan,” ujar Dwi Handoko.  

Ada ancaman pidana bagi mereka yang menggunakan spektrum frekuensi tanpa izin atau menggunakan perangkat ilegal. Semuanya tercantum dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi.  

“Untuk radio komunitas pun tetap harus daftar, karena penggunanya bukan hanya mereka. Tapi ada tentara dan lainnya,” katanya.  

Kepala Badan Monitor Kelas II Pontianak, Siti Hapsah Roy mengungkapkan hampir 90 persen penggunaan frekuensi di Kalbar legal. Bila ditemukan pengguna ilegal, akan dipanggil sebelum ditertibkan.

Jika frekuensi yang dipakai tidak menabrak kanal lain, maka akan diminta mengurus legalitas. “Legalitas tidak lama. Selama kami deteksi, kami arahkan mengurus ISR online. Satu hari bisa terbit, asalkan datanya lengkap,” kata Siti.  

Badan yang Siti pimpin juga fokus pada pengamanan frekuensi penerbangan. Pemantauan dilakukan 24 jam dan kanalnya harus steril agar tidak membahayakan. (bls)