BPJS Bayar Tunggakan Rumah Sakit di Kalbar, Ansharuddin Sebut Iuran Tak Seimbang

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 378

BPJS Bayar Tunggakan Rumah Sakit di Kalbar, Ansharuddin Sebut Iuran Tak Seimbang
AKSI DAMAI - Massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Monas, Rabu (12/9). (Sindo Foto)
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Ansharuddin
"Jadi iuran yang dibayarkan masih kurang cukup menutupi. Misalnya kelas 3 di peraturan Perpres menyebutkan pembayaran peserta sebesar Rp25.500 harusnya perhitungan aktualnya sejumlah Rp53.000/ orang."

PONTIANAK, SP - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Ansharuddin menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya sudah melakukan pembayaran tunggakan kepada Rumah Sakit (RS) yang bekerja sama dengan pihaknya di Kalbar.

"Memang ada penunggakan pembayaran ke RS. Namun terakhir sudah kami bayar semua klaim yang jatuh temponya tanggal 15 Agustus. Ketika anggaran talangan dari Pemerintah sudah cair sebesar Rp4,99 triliun langsung dibayarkan untuk tanggal 15 Agustus-15 September. Keterlambatan itu tidak lama hanya satu bulan saja," ujarnya di Pontianak, kemarin.

Ansharuddin menjelaskan, adanya keterlambatan pembayaran terjadi karena di antaranya memang ada RS yang pengajuan penagihannya ke BPJS kesehatan terlambat.

"Seperti RS Abdul Azis yang terlambat lantaran dari RS-nya yang lama mengajukan penagihan. Namun wilayah lainnya semua aman," katanya.

Ansharuddin menepis adanya isu yang beredar yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami kebangkrutan.

Ia mengatakan, sebetulnya dalam RKA yang sudah disetujui oleh kementerian keuangan pada awal Januari 2018 lalu, sudah tercatat bahwa BPJS akan mengalami defisit sebesar Rp8 triliun.

"Defisit ini sudah ada dalam RKA artinya pihak pemerintah sudah mengetahui ada kekurangan, cuma memang ada keterlambatan pencairannya, sehingga kami agak telat untuk membayar ke pihak RS," papar dia.

Alasan lainnya kata Ansharuddin, yakni perbandingan antara besaran iuran dengan pemanfaatannya tidak seimbang.

"Jadi iuran yang dibayarkan masih kurang cukup menutupi. Misalnya kelas 3 di peraturan Perpres menyebutkan pembayaran peserta sebesar Rp25.500 harusnya perhitungan aktualnya sejumlah Rp53.000/ orang," kata dia.

Saat ini, ujarnya, masih banyaknya peserta yang menunggak, utamanya peserta BPJS di kelas 3. Tunggakan itu di wilayah Kalbar, sebesar Rp120 miliar di mana Kota Pontianak merupakan daerah yang paling besar porsi tunggakannya.

"Pontianak merupakan daerah yang paling tinggi tunggakannya, sebanyak Rp25 miliar," papar dia.

Sebelumnya, klaim BPJS di RSUD Abdul Aziz Singkawang senilai Rp5 miliar di bulan Januari 2018 belum bisa dibayar pihak BPJS, padadal jatuh tempo pembayaran harus dilakukan pada 7 Juni 2018.

"Hanya saja menurut pernyataan dari BPJS kasnya saat ini sedang kosong, jadi klaim yang kita ajukan tidak bisa di bayar," kata Direktur RSUD Abdul Aziz Singkawang, Carlos Dja`afara, beberapa waktu lalu.

Sesuai aturan, katanya, sebenarnya setelah mengajukan klaim yang hanya bulan Januari itu, sudah wajib dibayar pada 7 Juni 2018. "Ternyata kasnya lagi kosong dan tidak bisa dibayar," ujarnya.

Kemudian, menurut aturan yang baru, katanya, harus menggunakan Permen per 31 Desember. "Itu aturan apa yang digunakan BPJS (Permen 31 Desember), karena yang saya tahu untuk semua rumah sakit seluruh Indonesia, bahwa klaim harus dibayar 15 hari setelah tanggal pengajuan klaim," ujarnya. 

Menurut Carlos, dana yang diajukan ini adalah untuk biaya operasional rumah sakit. Namun, dikarenakan belum bisa dibayar BPJS, maka hutang rumah sakit untuk segala macam pembayaran pun tidak bisa dibayarkan.

"Karena kewajiban BPJS untuk membayar pada tanggal 7 Juni itu tidak bisa mereka laksanakan," ungkapnya.

Atas kondisi ini pula, menurut Carlos, Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang menjadi kelabakan, karena di satu sisi mereka (BPJS) menuntut pelayanannya harus bagus, sementara kewajiban tidak mereka penuhi.

"Kalau seperti ini, tolong konfirmasi ke BPJS bisakah rumah sakit untuk sementara ini tidak melayani pasien BPJS. Kalau bisa tetapi hal ini harus menjadi tanggungjawab BPJS bukan Direktur Abdul Aziz," kesalnya.

Secara terpisah, Kepala BPJS-Kesehatan Cabang Singkawang, Mardani mengatakan, jika RSUD Abdul Aziz Singkawang agak terlambat mengajukan klaim.

"Pengajuan seharusnya di bulan Maret untuk klaim bulan Januari, tapi mereka lakukan pada bulan Mei," katanya.

Klaim-klaim yang telah dibayarkan pihak BPJS sudah dilakukan pada 2 Juni kemarin.

Sementara, klaim RSUD Abdul Aziz Singkawang yang jatuh tempo pembayaran tanggal 7 Juni 2018 belum bisa dibayarkan. "Hal itu dikarenakan ada keterlambatan dalam pengajuan," ujarnya.

Mengenai hal ini, sebenarnya BPJS sudah pernah menyurati kapan RSUD Abdul Aziz Singkawang mengajukan klaim.

Meski demikian, ia memastikan klaim yang diajukan tetap dibayar oleh pusat. "Karena jumlah klaimnya sudah kita sampaikan ke pusat, sehingga pembayarannya akan dilakukan oleh pusat," ungkapnya.

Jadi, selesai melakukan verifikasi, BPJS Kota Singkawang hendaknya langsung melaporkan ke pusat untuk membuat penjadwalan pencarian.

"Kalau dana dari pusat sudah ada, otomatis langsung meluncur ke rekening RSUD Abdul Aziz," katanya.

Dana Talangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, dana talangan BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 tirliun, dapat membantu mengatasi permasalahan defisit BPJS kesehatan. Sehingga, dapat menjaga keberlanjutan kinerja dari BPJS Kesehatan sendiri. 

"Itu sudah kita laksanakan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan Dirutnya sudah melaksanakan kontrak kinerja yang terdapat di dalam PP dalam rangka mengendalikan defisit BPJS," ujar Sri Mulyani. 

Sri Mulyani menjelaskan, dirinya akan terus bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, agar kondisi keuangan BPJS Kesehatan dapat lebih terkendali. 

Sebagai informasi, dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun disiapkan pemerintah dari APBN yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

BPJS Kesehatan sendiri telah memprediksi defisit mereka mencapai Rp16,5 triliun hingga akhir tahun. Adapun dana talangan kali ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018. Per September 2018, jumlah tunggakan BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp7,05 triliun. (ant/bob)

Presiden Minta Benahi Sistem Manajemen

Defisit keuangan yang terjadi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum maksimal. Karenanya, Presiden Joko Widodo menegur dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas.

Menurutnya, hal tersebut dibutuhkan agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas.

"Mestinya ada manajemen sistem, sehingga rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC Jakarta, Rabu (17/10) kemarin.

Presiden menegaskan, dirinya tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit. "Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran rumah sakit. Saya mengerti dan sampai di meja saya, sehingga seingat saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan," katanya.

Hanya saja, menurut dia, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden. "Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak harus sampai Presiden yang kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun, lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," lanjutnya.

Untuk itu, ia mendesak adanya manajemen sistem yang lebih jelas. Menurutnya, permasalahan yang terjadi saat ini merupakan permasalahan di Indonesia sejak tiga tahun silam. Ia menyadari bahwa persoalan di Indonesia memang kompleks sebagai negara yang besar.

"Ini sudah problem kita tiga tahun yang lalu, tapi dari pengalaman saya di kota kecil, di provinsi, di negara sebesar kita, tidak mudah. Jadi jangan gampang komplain," katanya.

Sebagai sebuah negara yang besar dengan lebih dari 17.000 pulau, 514 kota/kabupaten, dan 34 provinsi jumlah rumah sakit di Indonesia, disebutnya mencapai ribuan dan tersebar. Ia mengaku kerap memarahi Dirut BPJS atas persoalan yang terjadi, meski ia pun menyadari, menangani sebuah negara yang besar memang tidak mudah.

"Tidak gampang mengurus ribuan rumah sakit di Tanah Air. Namun, bila BPJS Kesehatan memiliki manajemen internal yang baik, tidak akan terjadi defisit," ucap Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Presiden kembali menekankan perlunya sistem dan manajemen yang baik untuk menjalankan program BPJS Kesehatan. Presiden sendiri mengaku senantiasa memantau jalannya program tersebut. Menurut pengakuannya, setiap kali ke daerah selalu melakukan kontrol langsung dan menginspeksi mendadak layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit daerah. (ant/bob)