Pemprov Kalbar Perbaiki Tata Kelola Sawit

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 218

Pemprov Kalbar Perbaiki Tata Kelola Sawit
Ilustrasi
PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berencana melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Dia juga mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi agar perkebunan sawit dapat menguntungkan petani sawit dan rakyat kecil secara langsung.

Hal ini dilakukan mengingat lebih banyak perkebunan kelapa sawit yang menguntungkan pengusaha besar, namun tidak secara langsung menguntungkan petani sawit dan rakyat kecil.

"Perkebunan sawit di Kalbar ini nomor 2 se-Indonesia, tapi faktanya tidak banyak menyejahterakan petani sawit dan rakyat kecil secara langsung, lebih banyak menguntungkan pengusaha besar yang berkantor di Jakarta dan bayar pajak di Jakarta," ungkap Bang Midji kemarin.

Selain tidak banyak menguntungkan rakyat kecil secara langsung, perkebunan kelapa sawit juga merusak ekosistem, yakni merusak kesuburan tanah dan mengakibatkan kekeringan. Dia menyampaikan, pembukaan lahan sawit yang biasanya dilakukan dengan pembakaran hutan, mengakibatkan berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya polusi udara.

Sebelumnya, ketika menjabat sebagai Wali Kota Pontianak, Bang Midji juga sempat melakukan moratorium terkait izin perkebunan sawit. Hal itu pun akan diteruskan di Kalimantan Barat. Sebab, harga sawit yang dibeli oleh tengkulak cenderung merugikan petani sawit.

Gubernur yang baru dilantik awal September kemarin ini berharap, ada perbaikan nasib bagi petani sawit, di mana keadilan didahulukan dengan tidak hanya memihak pada pemodal dan perusahaan besar, tapi juga rakyat kecil.

Bidang Media dan Informasi Media, Gabungan Pengusaha Sawit (Gapki) Kalbar, Mulfi Huda mengatakan, Gapki memandang moratorium yang direncanakan Sutarmidji, lebih pada evaluasi izin perusahaan. Apakah izin yang diberikan digunakan tepat, atau masih ada izin lahan yang belum ditanami.

“Kita lebih melihat arah moratorium yang akan dilakukan Pak Sutarmidji ke arah itu. Beliau ingin agar izin yang sudah diberikan bisa dimanfaatkan maksimal oleh perusahaan,” katanya.

Menyangkut keberadaan perkebunan sawit yang dinilai tidak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Gapki menilai ada beberapa hal yang sebelumnya harus dilihat.

Hal pertama yang harus dipahami, Gapki selama ini berkomitmen menyejahterakan masyarakat. Kedua, jika ada petani sawit yang belum sejahtera, harus dilihat langsung  ke lapangan, apa yang menyebabkan petani tersebut belum sejahtera.

“Kita harus melihat secara spesifik, apa yang menyebabkan petani sawit itu belum sejahtera, karena bisa saja ada faktor lain. Seperti faktor teknis maupun non teknis,” jelasnya.

Gapki diyakini Boni, sapaan akrab Mulfi Huda, juga terus melakukan upaya untuk melakukan konservasi di areal lahan perkebunan sawit. Semua dilakukan agar kondisi tanah di lahan tersebut bisa terjaga, dan tidak mengalami kerusakan. Sebagaimana yang jadi salah satu alasan rencana moratorium izin sawit yang akan dilakukan Sutarmidji.

“Ada aturan untuk semua perusahan untuk melakukan konservasi lahan. Ini salah satu upaya kita agar lahan sawit tidak rusak seperti yang dikhawatirkan,” ungkapnya.

Tata Kelola

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Anton P Widjaya mengapresiasi inisiatif Gubernur Kalbar dalam memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit.

Anton berharap rencana ini tak sekadar karena Inpres Moratorium sudah diterbitkan Presiden. Tetapi atas kesadaran bahwa, carut-marut tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kalbar sangat merusak lingkungan, merugikan hak-hak masyarakat, tidak memberikan pemasukan signifikan kepada kas daerah, dan selalu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat-pejabat daerah.

"Setidaknya demikian temuan Korsup Sawit KPK RI pada tahun 2015-2016," katanya.

Anton menambahkan, sebagai bentuk keseriusan memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kalbar, pihaknya minta semua proses dilakukan secara transparan serta melibatkan publik dan CSO, yang selama ini melakukan advokasi dan terlibat dalam seluruh proses Korsup Sawit bersama KPK RI di Kalbar.

Konteks penundaan izin baru menurutnya harus jadi prioritas. Karena berdasarkan data, izin-izin perkebunan sudah melebihi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kalbar. Artinya, kata dia, jika semua izin itu dikonversi jadi perkebunan sawit, maka tidak akan ada lagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang hadir adalah bencana-bencana ekologis yang menjadikan masyarakat sebagai korban.

"Bisa dipastikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk me-recovery bencana dan kerusakan jauh lebih besar, daripada devisa dan pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit," paparnya.

Menurut Anton, konteks evaluasi perizinan harus mampu menyelamatkan wilayah-wilayah rentan area izin perkebunan, seperti kawasan gambut, hutan lindung, dan area konservasi ataupun areal budidaya rakyat. Output dari evaluasi perizinan, harus berupa penciutan luasan izin dari wilayah-wilayah rentan tersebut. Jika diperlukan pencabutan izin dilakukan, bila perusahaan jelas melanggar peraturan dan merampas wilayah budidaya rakyat.

Terkait konteks peningkatan produktivitas perkebunan, harus diarahkan untuk membantu dan memberdayakan petani-petani sawit yang belum pernah disentuh, dan dibantu oleh pemerintah.

"Mereka yang terlanjur menjadi petani sawit harus difasilitasi, agar menjadi sejahtera dengan pilihan menjadi petani sawit tersebut," ujarnya.

Anton menjelaskan, pengembangan sawit adalah dengan mengonversi lahan dan hutan alam. Kemudian menanamnya dengan bibit sawit yang monokultur dalam skala luas. Artinya dalam konteks lingkungan, seluruh area yang dibuka dan ditanam sawit adalah area rusak.  Saat ini Kalbar memiliki izin sawit seluas 5,2 juta hektare dan kebun sawit eksisting mencapai 1,4 juta hektare.

Masalah lain, buruh sawit belum mendapat perlakuan dan upah yang layak. Praktik kebun hanya menguntungkan perusahaan. Masyarakat lokal selain jadi korban karena kehilangan tanah, mereka adalah penerima dampak dari operasional kebun.

Identifikasi Lahan

Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpers) Nomor 8 Tahun 2017 tengah mengidentifikasi lahan sawit yang belum berizin. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya saat ini identifikasi awal dilakukan terhadap lahan sawit seluas 2,3 juta hektare yang merupakan bagian dari 11 juta hektare lahan perkebunan yang tidak berizin. Namun, angka itu akan terus bertambah seiring dengan identifikasi yang dilakukan.

"Itu (11 juta ha) itu kebun, bisa sawit, karet dan segala macam di dalamnya. Itu yang belum ada izinnya. Kalau khusus sawit sekitar 2,3 juta hektare, tapi angka ini masih dievaluasi datanya," jelasnya.

Dia mengungkapkan, ada tiga tujuan yang didorong pemerintah dalam program identifikasi tersebut. Pertama, untuk menata perizinan. Kedua, memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki izin. Ketiga, menyelesaikan persoalan tanah di kawasan hutan.

"Tujuannya itu untuk, pertama kita menata perizinan. Kedua, keberpihakan kepada perizinan bagi masyarakat. Kemudian, ketiga, penyelesaian masalah tanah di dalam kawasan hutan, tumpang tindih dan sebagainya dan hal yang ingin konkret dilihat oleh rakyat," sambung dia.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan dengan adanya program tersebut, pemerintah bisa memiliki data pasti terkait dengan kondisi lahan, apakah termasuk primer atau tidak. Dengan begitu, hal tersebut bisa mempermudah pengusaha untuk meminta permohonan modal baru atau perluasan perkebunan.

"Sedang diidentifikasi perizinannya dan nanti identifikasi kalau dia sudah dibuka, terkait hutan primer atau nggak, nanti dievaluasi lagi," ungkap dia.
Oleh karena itu, Siti juga menargetkan semua perizinan hingga persoalan sawit bisa selesai dalam kurun waktu tiga tahun.

"Tiga tahun itu artinya seluruh izin harus mulus. Harus hati-hati, pengertian tiga tahun itu adalah kita menyelesaikan hal-hal yang dianggap bermasalah dalam perizinan ini, tidak ada lagi izin yang ngaco," tutup dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, identifikasi tersebut juga akan berdampak baik pada penilaian sawit secara global. Sebab, program tersebut bisa meningkatkan standar perkebunan.

Tujuannya, mendudukkan dan membenahi seluruh perkebunan, terutama perkebunan supaya bisa memenuhi standar di dunia internasional, sebagai perkebunan yang sustainable.
“Supaya juga kita bisa mengatakan ke dunia internasional, kita ini memenuhi standar perkebunan kita," tutup dia. (det/lha/jee/bls)