Peserta Pemilu Dituntut Cari Inovasi Kampanye Konstruktif

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 115

Peserta Pemilu Dituntut Cari Inovasi Kampanye Konstruktif
Ketua KPUD Kota Pontianak
Pontianak, SP - Menjelang pemilihan umum, marak dibahas tentang alat peraga kampanye (APK). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Sujadi menyatakan bahwa APK adalah salah satu bentuk kampanye.  

APK sendiri terdiri dari spanduk dan baliho. Sebagian pemasangan baliho ada yang merupakan pengadaan dari KPU.   Masing-masing partai politik dapat memasang lima baliho per kecamatan dan lima spanduk per kelurahan. “Mereka bisa menambah sesuai dengan kesepatakan,” ujarnya, Senin (5/11) sore.  

Sujadi berharap para calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, khususnya Kota Pontianak, jangan hanya berkampanye dengan menitikberatkan dalam bentuk baliho. Namun carilah kampanye-kampanye lain yang lebih konstruktif.  

Sebab, kata Sujadi, kampanye memiliki banyak bentuk, termasuk pertemuan terbatas, tatap muka, dan perlombaan. Sujadi juga mengimbau masyarakat jeli dan menunut calon menyampaikan visi, misi, dan program saat berkampanye.   “Jadi, dilarang berkampanye menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan berita-berita bohong, menyinggung pribadi-pribadi orang lain,” imbuhnya.  

Sujadi berharap agar kampanye menjelang pemilu tahun depan menjadi kampanye yang santun, damai, aman, dan mencerdaskan. Khusus untuk Kota Pontianak, tidak lupa Sujadi menyoroti pemasangan bendera partai.  

Memang untuk bendera partai tidak ada aturan jumlah dan ukurannya. Tapi ada aturan bendera tidak boleh dipasang di persimpangan jalan, seperti Jalan Veteran, Ahmad Yani, Diponegoro, Gajah Mada, dan Tanjungpura.  

Bendera juga dilarang dipasang di fasilitas umum, rumah-rumah pribadi tanpa izin, rumah ibadah, dan sekolah. Bukan hanya bendera, tempat-tempat tadi juga harus steril dari alat peraga kampanye lainnya. KPU berhak menghentikan kampanye jika dilaksanakan di rumah ibadah atau di sekolah.

Saat berkampanye dalam bentuk tatap muka, misalnya pertemuan terbatas, harus memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian dengan tembusan Bawaslu dan KPU.  

Terkait alat peraga kampanye juga harus diberitahukan kepada KPU, berapa jumlahnya, desainnya seperti apa, dan di mana lokasi pemasangannya. “Jumlahnya juga ada ketentuan. Khususnya caleg, tidak bisa memasang alat peraga (baliho dan spanduk) semaunya,” kata Sujadi. (lha/)