Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kalbar, Formasi Guru Mulok dan BK Tak Terisi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 531

Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kalbar, Formasi Guru Mulok dan BK Tak Terisi
ANTRE - Peserta CPNS di Sekadau saat mengantre untuk melakukan Tes CAT di SMK Amaliyah Sekadau. Pada seleksi tahun ini, BKD Provinsi Kalbar menyatakan formasi guru Mulok dan BK kurang diminati. (SP/Akhmal)
Kepala BKD Provinsi Kalbar, Moses Tabah
"Formasi yang tidak terisi ada bidang pendidikan, seperti formasi jabatan guru Mulok (Muatan Lokal) dan guru Bimbingan Konseling (BK). Kemudian juga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya. Mungkin lulusannya di sini terbatas."

PONTIANAK, SP - Beberapa daerah Kabupaten/Kota di Kalbar, saat ini masih terus melakukan tes CPNS tahap pertama. Namun hasilnya yang ada telah  menunjukan hasil yang jauh dari harapan, karena adanya kebijakan passin grade atau nilai ambang batas hingga sedikit sekali yang bisa lolos.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat juga masih ada formasi CPNS yang tidak terisi oleh pelamar, sehingga dengan tak terpenuhinya passing grade ini tentu ada banyak pelamar yang tidak lolos seleksi, lantas bagaimana dengan nasib formasi yang tidak terlamar ini.

Kepala BKD Provinsi Kalbar, Moses Tabah menyebut, kondisi formasi saat ini memang ada yang tidak terisi, hal tersebut menurutnya kemungkinan besar karena memang tidak ada pelamar yang meminati bidang itu, atau juga karena tidak adanya lulusan pada bidang tersebut di Kalbar, sehingga menjadi kosong.

“Formasi yang tidak terisi ada bidang pendidikan, seperti formasi jabatan guru Mulok (Muatan Lokal) dan guru Bimbingan Konseling (BK). Kemudian juga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya. Mungkin lulusannya di sini terbatas,” kata Moses, Kamis (8/11).

Moses berharap formasi yang mengalami kekosongan ini, bisa terisi, apalagi jika melihat dalam analisa jabatan dan beban kerja di Dinas Pendidikan itu sangat diperlukan. 

“Waktu kita melihat uraian tugas dan tufoksi, jadi kita tahu, kita perlu ini,” imbuhnya.

Moses juga menyebut soal siapa yang mengisi formasi tersebut tidak jadi persoalan, sebab penerimaan CPNS ini bersifat terbuka, dan dibuka secara nasional, sehingga memungkinkan pelamar dari luar daerah untuk juga bisa mendaftar.

“Kita prinsipnyakan taransparan, terbuka kepada seluruh rakyat  Indonesia. Siapa pun boleh jadi PNS, karena kita butuh. Syukur-syukur kalau putra daerah kita ada lulusan itu,  kalau ndak kan kita boleh ambil dari luar. Sepanjang dia ingin mengabdi jadi PNS, kita tidak bisa menutup peluang itu. Kita buka sepanjang dia punya kemauan dan keinginan mengabdi,” katanya.

Terbukanya formasi ini, lanjutnya bisa dibuktikan lewat website Pemprov Kalbar dan bisa diakses oleh semua warga negara, diumumkan di portal SSCN, sehingga bisa dibuka di seluruh Indonesia. 

“Jadi pelamarnya itu tidak dibatasi, hanya kita melihatnya nanti dari persyaratan teknis, misalnya untuk anak-anak di Kalbar IPK-nya minimal 2,5 dan anak luar Kalbar kita minta IPK 3. Jadi harapan kita walaupun mereka ikut, tapi persyaratan sudah dibuat,” terangnya.

Pun demikian, kata Moses formasi yang ada ini juga tidak terisi. “Mungkin karena tidak ada yang tertarik jadi guru pada bidang yang dimaksud. Apalagi di formasi itu detail sampai ke lokusnya, misalnya SMKN 1 Noyan, kan jelas itu di mana letaknya. karena daerah terpencil, jadi mereka (pelamar) tidak tertarik,” katanya.

Moses juga menyebut bahwa untuk formasi ini, kebijakan sepenuhnya ada di Biro Sekretariat Daerah dan BKD dalam hal ini hanya menjalankan proses rekrutmen atau pelaksana teknisnya saja. 

“Rincian-rincian tenaga yang diperlukan setiap instansi kurang lebih, dan detailnya ada di sana, mereka yang berwenang untuk mengekspose itu, yang mengusulkan juga di sana. Proses valiadasi dan sebagainya itu di sana, baru nanti dikirim ke Menpan. Begitu Menpan buka formasi PNS, baru BKD yang rekrutmen, tapi kebijakan formasinya di Biro Sekretariat Daerah,” pungkasnya. 

Di samping itu, Moses Tabah mengatakan, kelulusan para peserta tes CPNS ditentukan oleh Panselnas (Panitia Seleksi Nasional), berdasarkan hasil tes yang sudah tersistem menggunakan komputer.

“Kalau misalnya nanti ada hambatan atau apa, ada ketidaklulusan dan segala macam yang menentukan juga Panselnas,” kata Moses.

Dia enggan berkomentar soal hasil sementara tes CPNS. Menurutnya, harus ada pengumuman resmi dari pusat, dalam hal ini Panselnas. Panselda hanya membantu mempersiapkan jumlah peserta, kemudian membagi sesi ujian. Sarana prasarana seperti komputer pun, disiapkan pusat.

“Hasilnya juga mereka mengawasi pelaksanaan ujian sehingga kita tunggu saja, saya tidak berani menyimpulkan,” bebernya.

Namun, dia memberi lampu hijau dilakukannya rapat bersama mencari solusi. Terlebih jika itu masalah passing grade. Dia berharap bisa mengajukan penggunaan sistem peringkat ke pusat dan diterima. Akan tetapi dia menerangkan kelulusan didasarkan pada Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

Nanti yang tak lulus kompetensi dasar, bisa masuk di tes kompetensi bidang. Jadi ada dua tahapan. Tapi semua kewenangan atas hasil kelulusan itu ada di Panselnas.

“Saya hanya bisa berdoa semoga anak-anak kita ini mampu, kalau tidak mampu ya itu menjadi masalah kita bersama, mudah-mudahan nanti ada solusinya,” sambungnya.

Dia mempersilakan kepala daerah yang ingin menyampaikan hasil sementara ke pusat. Pihaknya tetap akan menunggu hasil dari Panselnas. Hanya saja, BKD membuka ruang diskusi yang bisa saja menghasilkan draf kebijakan kepala daerah, untuk masalah hasil tes tersebut.

“Mungkin nanti kita juga akan bahas ini bersama Gubernur,” imbuhnya.

Dia tak berani mengaitkan permasalahan passing grade dengan kualitas Sumber Daya Manusia Kalbar. Perlu ada penelitian khusus soal itu. Tapi hasil tes keseluruhan nanti bisa menggambarkan hal itu.

“Mungkin ada gap antara passing grade ini dengan kemampuan SDM kita. Kita ingin evaluasi dulu, kita tak berani buat statemen karena yang tahu kualitas pendidikan itu kan perguruan tinggi,” katanya.

Menurutnya, filosofi dari tes CPNS ini adalah mencari yang terbaik, karena itu tidak semua mampu dengan passing grade yang ditetapkan. “Karena PNS itu mencari yang terbaik dan punya kualitas tertentu, kalau punya kualifikasi bisa masuk kalau tidak ya begitu,” katanya.

Secara keseluruhan, Kalbar memiliki 2.762 formasi CPNS. Sebanyak 353 di antaranya berada di Pemerintahan Provinsi. Meski berharap terisi, Moses menyebut ada formasi yang tidak memiliki pelamar.

“Saya juga belum merekap ada berapa kemarin itu yang tidak dilamar, yang jelas ada guru dan juga dokter spesialis,” ucapnya. (nak/bob)

Sutarmidji Pastikan Seleksi transparan

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memastikan proses penerimaan CPNS 2018 di Kalbar akan dilakukan secara transparan.

"Untuk itu, saya minta pelamar CPNS tidak mudah percaya dengan pihak yang menawarkan bisa meluluskan peserta, karena proses penerimaan CPNS di Kalbar, akan kita lakukan dengan transparan," kata Sutarmidji, belum lama ini.

Dia meminta kepada semua peserta CPNS untuk mengikuti semua proses yang ada, sesuai aturan dan tidak meminta bantuan untuk meloloskan tes CPNS.

"Jika ada yang menjanjikan bisa meluluskan CPNS, saya pastikan itu bohong. Karena kita penerimaan CPNS itu mengacu pada aturan dari pusat," tuturnya.

Sutarmidji menambahkan, untuk formasi penerimaan sudah jelas yang telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan aturan itu juga berlaku bagi para tenaga honorer yang mengikuti tes CPNS tersebut.

"Semuanya sesuai dengan aturan dan K2 juga aturannya usainya harus dibawah 35 tahun. Dan itu harus dipatuhi," kata Sutarmidji.

Sedangkan formasi bagi disabilitas, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyediakan formasi sebanyak satu persen dari jumlah penerimaan yang ada.

Bagi yang lulusan cumlaude, nantinya akan bersaing dengan cumlaude, karena menurutnya itu ada kuota masing-masing dan yang disabilitas nanti juga dapat kuota satu persen bakal bersaing juga.

"Untuk lulusan terbaik ada 18 orang pelamar dan disabilitas ada empat orang pelamar. Kemudian saya belum dalami ada untuk yang khusus itu yang perlakuannya usianya yang kita minta dispendasi ke BKN, misalnya dokter Spesialis yang langka dan dia dibutuhkan itu," katanya. (nak/ant/bob)

Komentar