Minggu, 20 Oktober 2019


Tuntut Siluman BBM Ditindak

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 191
Tuntut Siluman BBM Ditindak

DEMONSTRASI – Ratusan sopir dump truk demonstrasi di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (16/9). Mereka menuntut aparat menindak sindikat siluman BBM yang menyebabkan stok BBM, utamanya jenis solar, sering habis di SPBU-SPBU.

PONTIANAK, SP – Sekitar 400 sopir dump truk berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (16/9). Mereka menuntut pemerintah dan penegak hukum menindak tegas para mafia tangki siluman BBM yang masih hilir mudik mengambil jatah minyak subsidi di SPBU-SPBU hingga merugikan sopir dump truk. 

Para demonstran menilai siluman BBM, khususnya solar, masih berseliweran bebas di SPBU-SPBU yang tersebar di Kalbar, utamanya di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah. 

Tak tanggung-tanggung, minyak jenis solar yang diambil bahkan melebihi kuota. Akibatnya, konsumen yang benar-benar membutuhkan terpaksa kehilangan jatah, termasuk para sopir dump truk.

Bukan hanya itu, pasca dikeluarkannya surat edaran Nomor 3865.E/KA BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu oleh Badan Pengatur Migas (BPH Migas) yang berisi membatasi bahkan ada yang dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar, kendaraan dump truk dilarang untuk mengambil jatah solar subsidi dan diminta untuk menggunakan BBM jenis lain yang harganya bisa mencapai dua kali lipat dari solar.

“Dump truk tidak bisa masuk (SPBU Penyalur Pertamina). Ini sepihak. Karena yang saya tahu selama ini dump truk tidak pernah jadi siluman, kok malah diusik. Tapi yang jelas-jelas jadi siluman keluar masuk SPBU dalam satu hari, yang sekali mengisi (solar) bisa mencapai 60 liter. Bahkan sesuka hati dia, 200 liter tangki dia, 200 liter dia isi. Sementara kami hanya dibatasi 60 liter,” ujar salah satu sopir dump truk yang berunjuk rasa, Umar Faruk.

Para demostran membawa armada mereka dan diparkir memanjang mengeliling jalan kantor gubernur, bahkan hingga ke Jalan Ahmad Yani, tepat di depan kantor gubernur.

“Tindak tegas. Tangkap siluman BBM yang berkeliaran di SPBU. Kami dirugikan oleh para siluman ini,” teriak salah seorang peserta aksi menggunakan toa dan disambut gemuruh suara dukungan dari peserta aksi lain. Mereka berorasi sambil membentangkan tulisan-tulisan tuntutan mereka.

“Kami di sini hanya menuntut hak karena kami di sini tidak memakai BBM melebihi kuota yang ada. Kami tidak akan merasa dirugikan jika dalam satu hari mendapatkan jatah 60 liter dalam satu hari, tapi dengan catatan jangan membuat aturan yang sepihak,” tegas Umar.

Umar mengungkapkan kerap kali menyaksikan para siluman BBM beraksi. Modusnya, dalam satu hari para siluman ini bisa berulang kali bongkar muat mengisi BBM ke SPBU. Ada yang menggunakan mobil pribadi maupun truk bak tinggi dengan berganti sopir.

Tak hanya itu, Umar juga mengklaim bahwa dirinya pernah mendapatkan informasi bahwa dalam permainan siluman BBM ini, oknum aparat penegak hukum juga ikut terlibat, bahkan posisinya sebagai pemilik.  

“Itu yang saya minta aparat, menindak tidak hanya sesaat, tapi harus continyu (berkelanjutan), istikamah. Tidak hanya sebatas satu dua hari, setelah itu hilang. Bahkan ada yang mengatakan ada salah satu pemilik itu adalah oknum aparat. Itu yang miris buat kami,” ungkap Umar.

Umar juga menyebutkan beberapa wilayah yang kerap menjadi lokasi strategis para siluman BBM ini di antaranya SPBU yang berlokasi di Sungai Nipah, ATS, Batu Layang, Wajok.

“Itu yang jelas nampak di setiap SPBU, namun modusnya beda-beda. Itu yang perlu kami minta petugas agar lebih jeli melihat itu,” tegas Umar.

Atur Kuota BBM

Selama aksi berlangsung, Koordinator Aksi, Suwarno telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina untuk mencari jalan keluar permasalahan ini. Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelumnya mereka sudah lebih dulu berkumpul di Jalan Budi Utomo. Suwarno mendatangi kantor Gubernur dan menemui massa sekitar pukul 10.59 WIB.  

Di hadapan massa, Suwarno mengatakan bahwa dirinya mewakili peserta aksi dan dari pihak Pertamina telah menyepakati keputusan. Yakni, aktivitas dump truk akan kembali seperti semula, namun kuota BBM akan dibagi sesuai dengan wilayah masing-masing dan untuk mengaturnya akan ditunjuk satu koordinator.

Adapun beberapa wilayah yang sempat didengar oleh Suara Pemred di antaranya wilayah Sungai Pinyuh, Purun dan Peniraman akan jadi satu koordinnasi. Wilayah Jungkat satu kordinasi dengan wilayah Sungai Nipah. 

Sementara untuk wilayah Batu Layang dan Siantan akan dikoordinasikan untuk mengambil BBM di SPBU Jalan 28 Oktober. Sungai Ambawang akan mengambil BBM di ATR. Adapun untuk daerah Kota Baru dan Sungai Jawi akan dikumpul ke SPBU di Kota Baru.

“Tapi saya mohon pengawasannya sama-sama. Apabila pihak SPBU tidak menjalankan itu, silahkan kalian lapor dan kuotanya (SPBU) akan dicabut,” ujarnya di hadapan massa.

Meskipun begitu, ketika diwawancarai wartawan, Suwarno mengaku tidak tahu terkait masalah penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran atau permainan siluman BBM yang selama ini meresahkan para sopir dump truk. Pasalnya, sudah ada yang berwenang mengawasi hal tersebut.

“Yang jelas kita minta dump truk itu dapat penyalurannya. Kalau tidak ada (BBM) subsidi ya sudah hapuskan saja. Kalau kami tidak bisa mengawasi (karena) kita kerja. Intinya kita dapat minyak dan kerja,” tegas Suwarno.

Walaupun telah mencapai kesepakatan, Umar Faruk masih mempertanyakan sejauh mana nantinya kesepakatan ini dapat bertahan, memandang terdapat beberapa wilayah yang memiliki banyak armada mengisi BBM subsidi.

“Kami dibolehkan mengisi di SPBU di wilayah masing-masing. Ada wilayah yang diaturnya, mungkin ada sedikit masalah buat kami, sejauh mana kami bertahan, sampai kapan hal ini berkelanjutan dengan jatah 60 liter atau sebatas sesaat ini saja yang kemudian aturan itu berubah (lagi),” ujar Umar.

Dirinya berharap, baik pemerintah maupun pihak pertamina dapat berlaku bijak dalam memfasilitasi para konsumen di setiap SPBU.

Sebelumnya, BPH Migas memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis solar dengan dikeluarkannya surat edaran No 3865.E/KA BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina tertanggal 29 Juli 2019.

Tujuannya untuk menyikapi adanya kelebihan kuota penyaluran yang terjadi per semester satu 2019. Pasalnya, sampai Juli 2019 sudah mencapai 9,04 juta kilo liter atau setara dengan 62 persen dari totalnya. 

Artinya, hingga akhir tahun terdapat potensi kelebihan kuota 0,8-1,4 juta kilo liter dari jumlah 14,5 juta kilo liter sesuai APBN 2019.

Aturan ini sebelumnya juga diklaim tidak melanggar aturan apapun, termasuk Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. 

Adapun kendaraan yang dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis solar antara lain kendaraan bermotor roda lebih dari enam pengangkut hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan, kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah, mobil TNI atau Polri, sarana transportasi air milik pemerintah, ,mobil tangki BBM, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dump truck, truck trailer, truk gandeng, dan mobil molen.

Minta Bukti Kecurangan

Sementara Sales Eksekutif Industri Pertamina Kalbar, Nuris Zaman menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan para sopir dump truk dan pemerintah dalam membahas permasalahan ini. 

Hasilnya, dia menjelaskan bahwa surat edaran ini sebetulnya masih dalam tahap sosialisasi. Artinya, aspirasi yang disampaikan oleh para sopir dump truk tersebut telah ditampung dan mengembalikan aktivitas pemenuhan kuota di SPBU seperti sedia kala.

“Yang jelas semua penyaluran dicatat. Kita butuh data,” ujarnya.

Jika terjadi dugaan penyimpangan dalam penyaluran kuota seperti yang disampaikan kepada pihaknya terkait dengan fenomena siluman BBM, dirinya meminta laporan tersebut harus dilengkapi bukti yang jelas. Apalagi hal ini wewenangnya ada pada aparat penegak hukum.

“Kalau kami sendiri ketika sudah ada laporan dan ada bukti yang jelas, maka kami bisa menindak SPBU penyaluran secara tegas. Dan hal itu yang kita inginkan, selama ini kan ada laporan secara lisan. Susah kita (menindaknya). Tidak bisa. Jadi kami menyepakati jika ada pelanggaran, maka harus ada bukti yang jelas. Tindakannya paling parah diputuskan kontrak atau dikurangi jatahnya,” ungkap Nuris.

Dalam pengawasan di lapangan, selama ini pihaknya mengandalkan kamera pengintai atau CCTV. Namun, akan lebih efektif jika semua pihak ikut terlibat agar hal-hal yang tidak bisa tersorot dapat terungkap.

Dirinya mengatakan terbatasnya staf di Pertamina menjadi kendala dalam pengawasan. Begitu juga dengan aparat penegak hukum. Apalagi saat ini setidaknya ada 170 SPBU yang tersebar di berbagai wilayah Kalbar.

“Akan lebih membantu sekali jika ada masyarakat yang mau peduli ngasih (menunjukkan) bukti yang jelas. Disampaikan ke kami dan itu kita (Pertamina) berterimakasih sekali. Bisa dikirim ke whatsapp saja atau call center,” tuturnya.

Diakuinya, memang saat ini sudah banyak laporan yang masuk, bahkan dirinya mengklaim terdapat beberapa pihak SPBU penyalur BBM Pertamina yang diberi sanksi berupa skors.

“Kita tidak mungkin menindaklanjuti tanpa bukti yang jelas,” tambahnya.  

Terkait dengan surat edaran tersebut, dia menjelaskan sebetulnya aturan tersebut dikeluarkan oleh BPH Migas, bukan Pertamina. Artinya, pihak Pertamina tidak memiliki kuasa apapun dan hanya menjalankan perintah dari pusat.

Selisih Harga Jauh 

Menganggapi demonstrasi sopir dump truk, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi tak terlalu jauh.

Jika selisih harga BBM subsidi dan non subsidi Rp1.000 (seribu) per liter, maka tidak akan terjadi masalah seperti saat ini. Pasalnya sekarang dengan selisih yang cukup jauh, maka akan memunculkan spekulan yang memanfaatkan selisih harga yang sangat jauh.

"Saat ini selisihnya di atas 4.000 rupiah, maka itu yang dimanfaatkan," ucap Sutarmidji.

Midji juga mengatakan kuota BBM subsidi telah habis dan ini akan terus diirit hingga akhir tahun. Namun dump truk memang membutuhkan BBM subsidi.

"Satu-satunya jalan yakni disparitas harga harus didekatkan," pungkas Sutarmidji.

Sementara itu, Plt Asisten Bidang Perekonomian Provinsi Kalbar, Herkulana mengatakan bahwa Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah menindaklanjuti surat BPH migas tersebut dengan meminta agar setiap pemerintah kabupaten maupun kota untuk segera melakukan data kebutuhan Jenis BBM Tertentu solar. Artinya, kabupaten dan kota harus mengidentifikasi jumlah kebutuhan masing-masing wilayahnya, dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

“Selanjutnya akan disampaikan kepada kami. Gubernur juga baru di bulan September melakukan itu (mengintruksikan hal tersebut). Dan kami akan melaporkan hasil pertemuan kami hari ini dengan gubenur, nanti kebijakannya seperti apa, dan akan memberikan pertimbangan aspirasi massa tersebut,” tutupnya. (sms/din/bah)

Penyaluran BBM Seperti Biasa

Marketing Branch Manager PT Pertamina (Persero) Kalimantan Barat dan Tengah, Muhammad Ivan Syuhada mengatakan, penyaluran BBM jenis solar bersubsidi di Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini masih seperti biasa.

"Pada prinsipnya kami menyampaikan kebijakan BPH Migas melalui surat edaran BPH Migas No. 3865.E/KA.NPH/2019 tentang pengaturan kendaraan pengguna BBM tertentu (JBT), bagi kendaraan dump truck di Kalbar hingga saat ini masih dalam tahap sosialisasi," kata Muhammad Ivan Syuhada di Kantor Pertamina Cabang Kalimantan Barat, Senin (16/9).

Ia berharap para konsumen pengguna solar dapat mengerti, bahwa ini merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional.

"Hingga saat ini penyaluran BBM solar bersubsidi di Kalbar masih disalurkan seperti biasanya, tetapi terus kami pantau agar tepat sasaran. Kami juga berharap dalam hal ini tidak perlu dijadikan permasalahan ke depannya," katanya. (ant/bah)