Rabu, 23 Oktober 2019


Lembar Hitam Korupsi Kalbar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 871
Lembar Hitam Korupsi Kalbar

Grafis Koko

PONTIANAK, SP – Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat paripurna, Selasa (17/9) lalu, ditengarai akan berimbas terhadap penanganan kasus korupsi di Kalimantan Barat. Awal bulan (September) ini, KPK menangkap tangan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot terkait suap proyek penunjukan langsung APBD Bengkayang tahun 2019. 

Lembaga antirasuah itu memang sudah lama bikin geger Kalimantan Barat. Sejumlah tokoh asal Kalimantan Barat dijerat dalam kasus korupsi. Di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2013, dan anggota DPR RI dari PAN Sukiman tahun 2019. 

Selain KPK, Kepolisian dan Kejaksaan di Kalimantan Barat tengah melangsungkan sejumlah penyelidikan dan penyidikan korupsi di sejumlah wilayah kabupaten. 

Di antaranya kasus dugaan korupsi yang tengah diusut Polda Kalbar; pertama, dugaan korupsi penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada kepala desa di wilayah Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran Rp20 miliar. Penggelontoran bantuan ini telah diusut penyidik hukum sejak tahun 2018 lalu. Kedua di Kabupaten Melawi, perihal penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Melawi yang menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2012-2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp13 miliar, telah dimulai tahun 2016. 

Dalam penanganan kedua kasus itu, penyidik Polda Kalbar, beberapa waktu lalu, mendatangi KPK untuk mendapatkan supervisi dari lembaga itu. 

Selain kedua kasus miliaran rupiah itu, Polda Kalbar kini menelisik dana hibah Rp80 miliar di Kabupaten Sambas
Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan jajarannya juga tengah bergulir sejumlah kasus korupsi dengan nilai miliaran rupiah. 

Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas di Pemkab Kapuas Hulu tahun 2006. Kejaksaan Tinggi Kalbar telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus itu.

Adalagi kasus penyidikan yang menyeret Ketua DPRD Ketapang dalam kasus penerimaan gratifikasi dana pokok-pokok pikiran yang ditangani Kejari Ketapang. Lembaga Adhyaksa ini juga mengusut kasus pengadaan alat kesehatan di RSUD Ade M Djoen Sintang.

Organisasi nonpemerintahan (Ornop) di Kalimantan Barat mengakui pengesahan revisi UU KPK merupakan bentuk pelemahan KPK. Hal ini terlihat sejak pada tahap seleksi calon pimpinan (Capim) KPK hingga pengesahan revisi UU KPK. 
Aktivis Gemawan, Sri Haryanti mengkhawatirkan pengesahan revisi UU KPK akan berdampak pada penanganan kasus-kasus korupsi di Kalimantan Barat. 

Adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kalimantan Barat, baru-baru ini, sebenarnya jadi harapan masyarakat. Selama ini masyarakat menanti kedatangan KPK mengusut kasus-kasus korupsi di Kalbar. 

Salah satu alasannya tentu karena lamanya pengusutan yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kedatangan KPK ke Kalbar sebenarnya penantian panjang masyarakat akan gebrakan KPK,” sebutnya.

Namun sayang, dengan pengesahan revisi UU KPK, dikhawatirkan hal itu berimbas pada harapan tersebut. Misalnya, dalam salah satu pasal yang menyebut penyidik harus dari Kepolisian. Sementara selama ini, kasus dugaan korupsi di Kalbar yang ditangani Kepolisian butuh waktu lama diselesaikan.

Selain itu, dalam menjalankan kerjanya, KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Padahal selama ini kasus-kasus besar diungkap karena independensi KPK itu sendiri. 

“Adanya revisi justru mengurangi ruang gerak KPK,” tegas Sri Haryanti.

Di sisi lain, banyak yang menyebut KPK belum melaksanakan fungsi pencegahan. Sri menjelaskan untuk di wilayah Kalbar sejatinya KPK turut konsen pada tindakan preventif tersebut. Misalnya dengan membentuk tim terkait sumber daya alam. KPK mengawal hal ini dengan pembentukan tim di tahun 2009 dan 2015.

Sri Haryanti menyebut sejak penetapan nama calon pimpinan KPK, sudah terlihat upaya pelemahan. Buktinya, sepuluh nama yang diserahkan panitia pemilihan ke DPR RI, memiliki kecatatan. Beberapa di antara mereka menginisiasi memangkas kewenangan KPK. 

Pemangkasan kewenangan KPK yang dimaksud adalah menghilangkan kerja Operasi Tangkap Tangan (OTT), dilarangnya pemberantasan korupsi di sektor penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan jaksa. Padahal, kata dia, hadirnya KPK salah satunya diakibatkan karena kinerja penegak hukum terkait korupsi masih buruk.

“KPK digambarkan menjadi obat bagi penegak hukum yang sakit itu. Berdasar dari filosofi itu, keberadaan KPK memang sudah seharusnya tidak dibatasi dalam hal pemberantasan korupsi,” tegas Sri.

Kecacatan kedua, adanya dugaan capim yang melanggar kode etik. Sri menegaskan, track record tanpa cacat dalam penegakan hukum adalah satu keharusan yang dimiliki oleh capim KPK. Sebab, sulit berharap penegakan kasus korupsi berjalan baik bila pemimpinnya sendiri tidak bersih dari dugaan pelanggaran hukum di masa lalu.

“Poin ini juga menjadi titik penting karena kredibilitas/reputasi seorang pimpinan akan merepresentasikan institusi yang dipimpin. Pemimpin yang cacat akan menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK,” jelasnya.

Kecacatan ketiga, lolosnya capim yang tidak berintegritas, seperti adanya calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Padahal, institusi KPK menjunjung tinggi asas transparansi dan keterbukaan.

“Akan menjadi ironi bila berharap lantai bisa bersih bila sapu yang digunakan untuk membersihkan sendiri malah kotor,” tuturnya.

Kecacatan terakhir adalah terciumnya konflik kepentingan dalam proses seleksi capim KPK. Konflik kepentingan bisa terjadi bila pengambil keputusan, dalam hal ini Tim Pansel, berasal dari institusi yang sama dengan penerima keputusan (capim KPK).

“Selain tidak sah secara hukum administrasi negara, konflik kepentingan juga dikhawatirkan akan bermuara pada penegakan kasus korupsi yang sebelah mata,” ungkap Sri.

Beberapa catatan tersebut, kata Sri, jika dibiarkan dapat melemahkan lembaga KPK yang selama ini mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Hasilnya pun terlihat ketika lima pimpinan KPK ditetapkan. Terlebih revisi UU KPK disahkan.

Sementara Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Anshari mengatakan korupsi merupakan kejahatan serius. Penanggulangan, penindakan dan penegakannya pun harus dilakukan dengan serius, walau memang ada institusi penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Namun disebutnya, kewenangan KPK tidak hanya represif, namun juga preventif. Kinerja KPK disebutnya pun cukup baik, namun karena keterbatasan nilai kerugian negara yang dapat dituntut—di atas Rp1 miliar, maka terbatas pula ruang lingkup penyidikan.

“KPK pun tidak punya perwakilan di daerah-daerah, jadi dengan anggaran yang begitu besar dimilikinya, hanya dilakukan dalam konsentrasi pusat, dan sedikit di daerah,” katanya. 

Hal itu menurutnya dinilai sebagian pihak tidak efektif. Soal efektivitas beban dan tanggung jawab kerja KPK. Katanya, harus diperhatikan. Maka tak heran jika setelah 15 tahun UU KPK direvisi, sebab tak ada undang-undang yang sempurna. Perbaikan dilakukan agar lebih komprehensif dan menyesuaikan perkembangan zaman. 

“Perubahan UU KPK saya kira suatu hal yang wajar terjadi, dan patut dilakukan, selama perubahan itu dengan tujuan menutup lubang-lubang kosong pada UU tersebut,” katanya.

Revisi menurutnya harus melihat soal kewenangan KPK. Frasa ‘upaya pelemahan’, sekadar dianggapnya bahasa politis terkait pro kontra di lapangan. Dari awal berdiri, KPK sudah menuai kontroversi, misalnya kasus Cicak vs Buaya, termasuk tarik ulur kewenangan KPK, kepolisian dan kejaksaan. 

Berkaca kasus korupsi di Kalbar, walau sudah otonomi daerah sekian puluh tahun, masih banyak tantangan dalam penegakkannya. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak acapkali mengadili kasus-kasus korupsi, namun banyak pula yang belum terungkap. Adanya operasi tangkap tangan oleh KPK pun belum jadi solusi.

“Yang perlu diperbaiki adalah UU, bahkan UUD (konstitusi), baru kemudian peraturan-peraturan pelaksananya. Artinya kita perlu sistem hukum yang matang, mapan, dan bagus sesuai kebutuhan masyarakat kita hari ini,” katanya.

Jika sistem hukum sudah baik, baru aspek penegakan dan moralitas dibahas. Pasalnya, jika penegak hukum berat sebelah, korup, dan tidak adil, sudah terjadi dari zaman penjajahan dan diteruskan sampai sekarang.

“Namun, semua orang berharap, saya berharap agar semua cita-cita agar hukum tegak menjadi panglima dapat tercapai,” katanya.

Akan tetapi dia menegaskan, Indonesia punya pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki sistem hukum dan sistem penegakan hukum itu sendiri. Begitu pula dengan Kalbar, para kepala daerah maupun politisi harus evaluasi diri dan berpikir kembali tentang tujuan reformasi dan perbaikan demokrasi.

“Jangan memanfaatkan harta rakyat untuk kepentingan pribadi. Bangun daerah dengan sebaik-baiknya, dengan jujur, dan berintegritas,” katanya.

Harapan Rakyat

Tokoh Bengkayang, Hendrikus Clement mengatakan korupsi di Kalbar yang melibatkan pejabat negara tentu akan menjadi kejahatan luar biasa yang perlu diberantas. Operasi tangkap tangan jadi upaya syok terapi agar kejahatan serupa tidak merajalela.

“Sebab pada akhirnya menyengsarakan pembangunan masyarakat,” katanya. 

Menurutnya, pembangunan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik menyaratkan clean government dan good governance. Semua itu mutlak berada di bawah kendali yang kuat dengan kepemimpinan yang baik.

“Birokrasi akan mampu berkinerja baik jika top leader bisa menjadi teladan, model, dan berkharisma,” katanya.
Apalagi kini KPK bekerja maksimal termasuk dalam mengusut kasus korupsi di Bengkayang. Saat ini, yang bisa dilakukan hanya memantau upaya penegakan hukum tersebut. 

“Kita berharap KPK bekerja dengan azas keadilan dan kebenaran berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Warga masyarakat tidak perlu berkomentar pro dan kontra, lebih baik fokus memberi dorongan moril. Pelajaran bagi siapa pun apabila dana negara harus digunakan dengan peruntukannya,” sebutnya.

Dia berharap KPK bisa tetap jadi harapan rakyat untuk memberantas kasus korupsi. Selain upaya penindakan, pencegahan pun harus dikuatkan. KPK harus tetap bekerja dengan cermat, teliti dan menghindari kesan tebang pilih.

“Jika seseorang nyata-nyata tidak bersalah segera pulihkan namanya. Jika nyata-nyata bersalah berikan sanksi hukum yang adil,” katanya. 

Dibidik KPK

Sejumlah tokoh, politisi dan pejabat asal Kalimantan Barat tak lepas dari bidikan KPK dalam kasus penindakan dan pemberantasan korupsi. Sebagian kasus sudah berkekuatan hukum tetap, sisanya masih dalam proses hukum. 

Hal yang mengejutkan publik, terutama masyarakat di Kalimantan Barat, ketika KPK melakukan tangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada medio 2013. Akil ditangkap dan diusut oleh KPK dalam perkara jual beli penanganan sengketa Pilkada. 

Sempat divonis seumur hidup Pengadilan Tinggi DKI, Akil mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Majelis hakim juga menolak permohonan jaksa penuntut umum yang menginginkan hukuman Akil ditambah dengan membayar denda sebesar Rp 10 miliar. Permohonan kasasi ditolak antara lain dengan pertimbangan bahwa Akil Mochtar adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang seharusnya merupakan negarawan sejati dan steril dari perbuatan tindak pidana korupsi. 

Di tingkat pertama, Akil Mochtar divonis seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang. 

Hakim menyatakan, Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), serta Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar). 

Tokoh lain, anggota DPR RI Dapil Kalbar, Sukiman. Legislator PAN ini ditetapkan tersangka dalam kasus pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Dia diduga diberi suap oleh Plt Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Natan Pasomba.

KPK menduga Natan menyiapkan uang Rp 4,41 miliar, yang terdiri atas uang tunai sejumlah Rp 3,96 miliar dan valas USD 33.500. Jumlah tersebut, menurut KPK, merupakan commitment fee sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Pegunungan Arfak.

KPK menduga duit yang diterima Sukiman berjumlah Rp 2,65 miliar. Suap itu diduga diterima Sukiman antara Juli 2017 dan April 2018 dengan beberapa pihak sebagai perantara. Perkara ini merupakan pengembangan yang dilakukan KPK terhadap perkara sebelumnya melalui operasi tangkap tangan (OTT). Dalam perkara sebelum Sukiman, KPK menjerat eks anggota DPR F-Demokrat Amin Santono, Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo, dan Ahmad Ghiast.

Yang masih hangat adalah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot. Selain Gidot, dalam OTT itu, KPK juga menetapkan enam orang tersangka lain. 

Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkayang Alexius. Gidot dan Aleksius ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian, ada lima orang lain dari pihak swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus yang menjadi tersangka pemberi suap. 

Suryadman dan Aleksius diduga menerima suap dari kelima pihak swasta terkait proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019. (iat/sms/nar/bls/has)