Rabu, 23 Oktober 2019


Lelang Proyek Landscape Janggal

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 300
Lelang Proyek Landscape Janggal

Ilustrasi

PONTIANAK, SP -  CV Cahaya menggugat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Melawi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.

 

Pasalnya, setelah dinyatakan pemenang lelang proyek landscape (halaman) Kantor Bupati Melawi, hingga saat ini CV Cahaya tidak mendapat kontrak pekerjaan dari dinas tersebut.

 

Proyek dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 tersebut mestinya mulai dikerjakan pada minggu kedua September tahun ini.

 

Anehnya, dinas terkait tak kunjung menandatangi kontrak kerja dengan alasan adanya kesalahan pada tahapan evaluasi. 

 

" CV Cahaya mengikuti lelang kedua. Saat itu ada tiga perusahaan yang mengikuti, satu di antaranya adalah perusahaan saya (CV Cahaya)," kata Direktur CV Cahaya, Gazali, Minggu (22/9).

 

Setelah mengikuti lelang dan melengkapi seluruh persyaratan yang diminta, panitia lelang menyatakan bahwa CV Cahaya sebagai pemenang. 

 

"Anehnya setelah dua hari dinyatakan menang, dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengeluarkan surat pembatalan dan dinyatakan proyek itu harus dilelang kembali," ungkapnya. 

 

Perusahaannya kemudian mengikuti proses lelang ketiga kalinya lagi dengan dua perusahaan lainnya yakni CV Inter Cuantum dan CV Juara Antara. 

 

Dalam proses lelang ini, CV Cahaya kembali dinyatakan menang dengan penawaran nilai proyek sebesar Rp3,4 miliar dari pagu anggaran Rp4,5 miliar. 

 

"Setelah dinyatakan pemenang, tiba-tiba panitia kembali melakukan penawaran ulang tanpa prosedur yang jelas. Di mana saat itu hanya dua perusahaan yang mengikuti dan dinyatakanlah CV Inter Cuantum sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp4,1 miliar," ucapnya. 

 

Gazali menilai ada yang janggal pada proses penawaran ulang. Pihaknya kemudian langsung berkoordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa) dan jaksa, sehingga disarankan untuk melakukan penyanggahan.

 

Dari proses penyanggahan itu, kata dia, pemenang lelang proyek dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi. Hasilnya, proyek tersebut dikembalikan kepada CV Cahaya. 

 

"Kami tanya panitia kenapa bisa dilakukan penawaran ulang. Ternyata panitia mengaku mendapat tekanan dari oknum pejabat untuk mengarahkan agar CV Inter Kuantum sebagai pemenang," ungkapnya. 

 

Klarifikasi dan verifikasi ini dilakukan mulai dari personel, legalitas perusahaan dan peralatan. Hasilnya, semua dinyatakan lengkap dan ditetapkanlah sebagai pemenang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). 

 

Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, ULP kemudian mengeluarkan surat bahwa pemenangnya adalah CV Cahaya ke dinas PPK. Dilakukan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ) dan surat kontrak.

 

Anehnya, sebelum SPPBJ keluar, PPK mengutus anggota penanggungjawab teknis kegiatan (PPTK) untuk melobi CV Cahaya agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh CV Inter Kuantum. 

 

"Permintaan itu kami tolak , karena jelas menyalahi aturan dan melanggar tindak pidana. Tetapi oknum PPTK ngotot agar CV Inter Kuantum yang mengerjakan," ungkapnya. 

 

Setelah menolak permintaan itu, Gazali mengatakan dinas tiba-tiba mengeluarkan surat yang menyatakan kelengkapan peralatan pihaknya diragukan yang ditujukan ke Sekda Kabupaten Melawi. Dalam surat ini menyatakan bahwa panitia dan dinas menolak menandatangi kontrak kerja. 

 

"Jika sesuai prosedur, seharusnya klarifikasi dilakukan langsung menemui perusahaan pendukung. Tapi anehnya, ini tanpa klarifikasi  Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mengeluarkan surat penolakan terhadap hasil lelang yang dilakukan ULP," kata Gazali. 

 

Gazali menyatakan, dengan adanya polemik proyek tersebut, pihaknya akan menggugat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.

 

"Karena dari awal proses lelang ini ada indikasi pengaturan, maka masalah ini akan kami laporkan ke Mabes Polri dan KPK," tegas Gazali. 

 

Pemilik alat, Haryono mengatakan yang dipermasalahkan oleh dinas terkait adalah mengenai legalitas tanda tangan terhadap perjanjian sewa alat. Sebab dalam invoice kontrak tersebut atas nama dirinya. 

 

Namun, anehnya lagi klarifikasi tersebut disampaikan ke ULP, bukan langsung ke pihaknya. Padahal dalam aturan semestinya jika ada klarifikasi, maka yang dituju harus ke pemilik alat.

 

Bukan hanya itu, dia mengatakan klarifikasi tersebut disampaikan ketika pengumuman pemenang telah diumumkan. 

 

"Masalah legalitas invoicenya, itu ada. Jangankan invoice, alatnya ada. Saya sendiri pun masih hidup," tegasnya. 

 

Sementara itu, anggota Pokja 17 Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Kabupaten Melawi, Yusuf Salim mengatakan proyek penataan halaman kantor Bupati Melawi tersebut dilelang pada Juli 2019 lalu. Namun pada proses lelang pertama tak ada satupun perusahaan memenuhi persyaratan. 

 

Kemudian, pada Agustus dilakukan kembali proses lelang kedua. Dengan diikuti tiga perusahaan, yakni CV Cahaya, Inter Kuantum dan Juara Antara. 

 

Setelah dilakukan evaluasi, ditetapkanlah CV Cahaya sebagai pemenang. Kemudian dilakukan sanggahan, dievaluasi kembali ditetapkan kembali CV Cahaya sebagai pemenang. 

 

"Hasil itu pun kami sampaikan ke PPK dan dinas terkait," kata Yusuf. 

 

Yusuf mengatakan, CV Cahaya dinyatakan sebagai pemenang proyek karena telah lulus tahapan evaluasi serta nilai harga yang ditawarkan juga lebih rendah dari dua perusahaan lain. 

 

"CV Cahaya mengajukan penawaran sebesar Rp3,49 miliar, CV Juara Antara sebesar Rp3,6 miliar dan CV Inter Kuantum sebesar Rp4,2 miliar," ungkapnya. 

 

Selanjutnya, kata Yusuf, setelah semua proses dilalui, pihaknya mengeluarkan surat hasil lelang ke PPK dan dinas terkait. Akan tetapi sampai saat ini kontrak kerja tersebut tidak kunjung dikeluarkan dengan alasan ada hasil evaluasi CV. Cahaya yang salah. Padahal, evaluasi dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

 

"Dalam evaluasi kami mengacu dokumen lelang dengan merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) nomor 7 tahun 2019," ungkapnya. 

 

Saat disinggung apakah anggota Pokja 17 UPPBJ mendapat intervensi, Yusuf menyatakan, tidak ada intervensi dari manapun terhadap panitia. (sms/bah)

 

Dugaan Pemalsuan Dokumen


Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Melawi, Hinduansyah membenarkan jika pihaknya mengeluarkan surat penolakan hasil lelang yang dilakukan ULP. 

 

Kata dia, surat penolakan tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi ulang terhadap tiga perusahaan yang mengikuti tender. 

 

Surat itu, kata dia, kembali dikeluarkan karena pihaknya menduga adanya pemalsuan pada dokumen yang disertakan oleh CV Cahaya. 

 

"Intinya semua perusahaan akan dilakukan evaluasi dan klarifikasi ulang. Jika dugaan itu tidak benar, bisa-bisa saja CV Cahaya yang ditetapkan sebagai pemenang," kata Hinduansyah. 

 

Namun, dia kembali mengatakan jika ketiga perusahaan tersebut dinyatakan bermasalah, maka ketiga-tiganya akan dibatalkan untuk mendapatkan proyek tersebut. (sms/bah)