Minggu, 20 Oktober 2019


RUU Perikanan Harus Bisa Buru Korporasi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 61
RUU Perikanan Harus Bisa Buru Korporasi

PONTIANAK, SP – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan revisi terhadap UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebaiknya tidak tergesa-gesa disahkan.

 

Jika pun RUU Perikanan itu disahkan oleh pemerintah di kabinet baru, dirinya berhadap undang-undang tersebut dapat menyentuh korporasi dan pemilik kapal yang terbukti secara hukum melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

 

Pasalnnya, selama ini dalam melaksanakan amanah UU Perikanan, penangkapan hanya bisa dilakukan kepada nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) saja.

 

“Kita kemarin mau merevisi tapi mundur lagi. Kita ingin merevisi jadi lebih baik biar bisa tangkap korporasi. Sekarang kan yang kita tangkap nahkoda dan ABK,” ujarnya usai melakukan penenggelaman kapal asing di Perairan Tanjung Datuk Kabupaten Mempawah, Minggu (6/10).

 

Selain itu, dirinya berharap revisi undang-undang tersebut juga memuat larangan investasi asing di perikanan tangkap. Hal ini menyesuaikan dengan intruksi presiden melalui inpresnya Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

 

Jika revisi ini bisa disahkan, maka dugaannya akan dilapis dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

“(Selama ini) Kita tidak bisa kejar korporasi. 500 kapal kita tenggelamkan tak ada satupun korporasi yang kena,” katanya.

 

Diketahui, RUU Perikanan ini juga termasuk dalam pembahasan Prolegnas 2015-2019 di DPR. Adapun 10 materi revisi tersebut adalah larangan penanaman modal asing, penggunaan kapal asing dan penggunaan kapal yang dibangun di luar negeri, larangan menggunakan nakhoda dan ABK asing, larangan alih muat (transhipment).

 

Pengaturan kerja sama internasional, yang mana akan dihapuskan konsep pengelolaan internasional bersama, namun menekankan pada kerjasama berbasis informasi dan teknologi, pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemilik manfaat, pengakuan hak laut dan peran masyarakat dalam melindungi hak laut.

Kemudian, perlindungan hak asasi manusia untuk pekerja perikanan, penenggelaman kapal, larangan terkait plasma nutfah serta pengaturan tentang nelayan kecil. (sms/bah)