Minggu, 17 November 2019


Mencari Tersangka Baru Kasus Jasindo

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 1037
Mencari Tersangka Baru  Kasus Jasindo

Grafis Koko

PONTIANAK, SP – Babak baru kasus dugaan korupsi pencairan klaim asuransi Jasindo, senilai Rp4,7 miliar dimulai. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak kini tengah menjalankan sejumlah tahapan untuk mencari tersangka baru kasus yang melibatkan asuransi pelat merah cabang Pontianak tersebut.

Sebelumnya, Kejari Pontianak telah menetapkan empat tersangka. Tiga di antaranya merupakan pejabat dari perusahaan asuransi. Mereka adalah Kepala Cabang Jasindo Pontianak berinisial MTB, dan dua pejabat pusat Jasindo, Kepala Divisi Klaim Asuransi Jasindo berinisial DS, dan Direktur Teknik dan Luar Negeri Asuransi Jasindo inisial RTW. Satu tersangka lain adalah pemilik klaim asuransi, Direktur PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas (PT PBAKA), Aseng.

Kasi Pidsus Kejari Pontianak, Juliantoro mengatakan tersangka kasus Jasindo masih empat orang, tiga dari internal Jasindo dan satu lagi dari pihak swasta. Meski tak dilakukan penahanan, keempat berkas pelaku sudah masuk dalam proses pemberkasan dan akan dilimpahkan ke jaksa peneliti. RTW dan DS pada Kamis (8/8), sempat ditahan Kejaksaan Negeri Pontianak. Keduanya dititipkan di Rutan Kelas IIB Pontianak. Namun, keesokannya, keduanya dikeluarkan karena penangguhan penahanan.

"Segera dilimpahkan ke jaksa peneliti untuk diteliti berkasnya dan kalau sudah P21, dilimpah ke Pengadilan Tipikor," ujarnya Minggu (13/10).

Untuk tersangka baru, Kejari Pontianak masih menunggu hasil persidangan keempat pelaku. Namun tidak bisa dipastikan, apakah ada atau tidak tersangka baru nantinya.

"Kita lihat nanti hasil persidangan untuk penambahan tersangka baru," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah saksi dari perusahaan PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas juga sudah diperiksa Kejaksaan. Kasus dugaan korupsi ini bermula dari pengajuan klaim asuransi dari PT. PBAKA kepada Jasindo. Perusahaan ini mengklaim atas insiden tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168 milik PT PBAKA di perairan Kepulauan Solomon, pada tahun 2014 lalu.

PT. PBAKA mengajukan klaim asuransi bidang kepada Jasindo, untuk jenis asuransi korporasi bidang kelautan (marine insurance) yang meliputi hull & machinery insurance (Asuransi Rangka Kapal), dengan nilai polis Rp6,5 miliar. Klaim dilayangkan PT. PBAKA kepada Jasindo pada tahun 2016. Dua tahun kemudian, medio Desember 2018, klaim dibayarkan Jasindo.

Penetapan tiga pejabat Jasindo sebagai tersangka oleh Kejaksaan di tahap awal, menurut  penyidik Pidsus Kejari Pontianak karena ditemukannya perbuatan korupsi dalam proses pencairan. Juliantoro menyebutkan, pencarian klaim asuransi dilakukan dengan tidak cermat, dan tidak dilakukan verifikasi atas berkas permintaan pencairan klaim tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168 yang diajukan oleh PT PBAKA. Sehingga negara dirugikan sekitar Rp4,7 miliar.

Sementara itu, sumber Suara Pemred dari pihak pelayaran, menyebutkan, kapal tongkang Labroy 168 yang mengangkut alat berat itu tidak tenggelam. Hanya mengalami kebocoran saat berlayar di perairan Kepulauan Solomon.

Penangguhan Penahanan

Dua tersangka dari PT Jasindo, yakni Kepala Divisi Klaim Asuransi Jasindo berinisial DS, dan Direktur Teknik dan Luar Negeri Asuransi Jasindo inisial RTW, sempat dijebloskan ke Rutan Kelas II B Pontianak, Kamis (8/8) pukul 17.59 WIB. Namun, Jumat (9/8) pukul 15.30 WIB, petugas rutan menerima surat penangguhan terhadap kedua tersangka dari Kejari Pontianak.

“Menerima surat itu, kami melepaskan kedua tersangka (DS dan RTW) pada Jumat (9/8) pukul 19.58 WIB,” ungkap Kepala Rutan Kelas II B Pontianak, Iwan Zaini.

Padahal sebelumnya, Kejari Pontianak menitipkan keduanya di rutan untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan.

Perihal penangguhan penahanan, Direktur Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) Kalbar, Khairuddin Zacky menjelaskan hal itu diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bunyinya, atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Dengan demikian, seseorang yang mendapat penangguhan penahanan harus berdasarkan permintaan dari tersangka atau terdakwa. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan. Adanya persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan, untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

“Penetapan syarat ini merupakan conditio sine quanon dalam pemberian penangguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan,” katanya.

Mengenai syarat penangguhan penahanan ini, dapat dilihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa wajib lapor, tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota. PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP mengatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan, ada jaminan yang disyaratkan yang bisa berupa jaminan uang (Pasal 35) dan jaminan orang (Pasal 36).

“Namun, hal-hal yang disebutkan di atas adalah dalam ranah normatif dan dapat berbeda dengan praktiknya di lapangan,” katanya.

Di lapangan, penangguhan penahanan dengan uang jaminan perlu diperjelas. Penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang sangat berbeda dari yang diatur di dalam KUHAP serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Misalnya, pihak panitera Pengadilan Negeri tidak pernah memberikan tanda terima atas penyerahan uang jaminan yang diberikan pihak tersangka atau kuasa hukumnya. Uang jaminan atas penangguhan penahanan yang diberikan sebelumnya, seringkali tidak pernah dikembalikan kepada pihak yang memberikannya, meski terdakwa kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Terkait kekhawatiran tersangka menghilangkannya barang bukti, dikatakannya menurut ketentuan pasal 20 ayat (1),(2) dan (3) KUHAP, penyidik jaksa penuntut umum maupun hakim pengadilan berwenang melakukan penahan terhadap tersangka atau terdakwa.

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwah yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,” sebutnya.

Zacky menjelaskan, apabila muncul kekhawatiran tersangka atau terdakwah akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana, maka tidak boleh dibiarkan tanpa penahanan. Pasalnya, dalam pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, panahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti dan diperkirakan mempersulit penyidikan.

Di sisi lain, dia menilai penanganan korupsi cenderung lambat. Hal itu bisa dilihat dari jumlah kasus korupsi yang menunggak di Kejaksaan jadi yang terbanyak.

“Selain itu, kinerja aparat penegak hukum dalam menyeret terdakwa koruptor juga perlu dibarengi dengan keberanian majelis hakim di pengadilan tindak korupsi menjatuhkan vonis lebih berat hukumnya dibanding pelaku kejahatan lain,” katanya.

Sementara itu, akademisi Universitas Panca Bhakti Pontianak, Yenny menjelaskan bahwa penangguhan penahanan terhadap tersangka sah dilakukan, karena sudah diatur dalam undang-undang.

"Sebenarnya menyangkut penangguhan penahanan bisa diberikan, itu sudah diatur dalam KUHAP, asal memenuhi syarat, di antara koperatif dan nanti mereka juga wajib lapor. Jadi sangat dimungkinkan ada penangguhan itu," jelasnya.

Ditegaskan dia, bahwa penahanan seseorang dalam hal penyelidikan mempunyai rentang waktu. "Misalnya dalam proses berapa hari ditahan, kalau belum selesai boleh diperpanjang lagi. Jadi penahannya ada jangka waktunya," kata Yenny. (din/iat/sms/bls)