Minggu, 17 November 2019


Pontianak Butuh 'Tol' Alternatif

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 860
Pontianak Butuh 'Tol' Alternatif

Grafis: koko

PONTIANAK, SP – Pontianak membutuhkan akses penghubung lalu lintas kota selain Jembatan Kapuas I dan Jembatan Kapuas II. Pasalnya, ketika Jembatan Kapuas II ditutup untuk pemasangan bracing atau ikatan angin pukul 12.00 hingga 24.00 WIB, Senin (15/10) lalu, kemacetan terjadi berjam-jam. Perlu diketahui, selain menghubungkan antarkecamatan, dua jembatan itu juga jadi penghubung ibu kota provinsi dengan kabupaten lain di Kalbar.

Akademisi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak, Rudi Suyono mengatakan kemacetan Senin lalu sangat mungkin dirasakan kembali mendatang. Pelajaran penting yang harus diambil adalah, ketersediaan infrsatruktur yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas pelayanan.

Keberadaan akses yang menghubungkan antara Kota Pontianak bagian Barat, Selatan dan Tenggara dengan bagian Timur dan Utara, sangat sangat kurang. Yang ada hanya Jembatan Kapuas I dan Jembatan Kapuas II.

“Begitu salah satu ditutup atau bermasalah, maka efek yang luar biasa terjadi pada akses yang lain. Bisa terbayang bagaimana kalau kedua-duanya tidak berfungsi dengan baik. Habis lah kita. Akses tertutup. Saya melihat ini kurang baik,” katanya Selasa (15/10).

Pemerintah sudah harus menyediakan akses alternatif yang lain. Tidak harus berupa jembatan, bisa menggunakan angkutan feri penyeberangan yang memiliki kapasitas besar, nyaman dan memadai. Bahkan mungkin bisa mengangkut angkutan barang atau kontainer.

“Ini suatu keniscayaan dan saya kira dengan bekerja sama dengan pihak ASDP ini bisa dibangun di daerah Wajok Hulu dan di daerah Sungai Durian Kubu Raya,” lanjutnya.

Akses feri di Bandar Siantan pun mesti diperbaiki dengan tidak menyebabkan kemacetan di jalan pendukung. Dengan keberadaan tiga feri, akses antar wilayah yang menyeberangi Sungai Kapuas bisa terbantu. Tentu juga mengurangi beban di Jembatan Kapuas I dan Kapuas II.

“Biaya lebih murah dan mudah. Tidak kita menunggu pembangunan Jembatan Kapuas III dan Paralel Kapuas I yang mungkin masih lama,” katanya.

Walau demikian, pembangunan jembatan baru sangat diperlukan. Di Palembang misalnya, yang juga dibelah sungai, mereka memiliki lebih dari tiga jembatan penghubung. Itu pun di luar akses paralel Jembatan Musi dan Light Rail Transit (LRT).

“Sebagai kota kita kalah jauh. Bukan bermaksud membandingkan, tetapi kebutuhan akan aksesibilitasnya sangat penting,” katanya.

Jangka panjang, transportasi publik harus disediakan. Hal ini bukan opsi, namun kewajiban. Pasalnya, sebagai sebuah kota yang tumbuh besar, dengan jumlah penduduk mendekati 1 juta jiwa, sangat diperlukan angkutan umum atau transportasi publik.

“Jangan masyarakat dibuat tidak punya pilihan dengan hanya punya opsi untuk membeli kendaraan pribadi. Sudah terlihat kan dampaknya? Kondisi ini jika tidak diantisipasi dari sekarang, suatu saat akan meledak menjadi masalah yang sangat sulit dipecahkan,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur memang penting dan harus dijalankan, tetapi pembangunan transportasi publik—yang massal dan canggih, sudah harus direncanakan dan dibangun. Masalah biaya, bisa dengan pola Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), atau murni swasta.

“Jika menguntungkan, saya yakin swasta dan masyarakat akan berpartisipasi,” sebutnya.

Namun masalah mendasar menurutnya ada di tata ruang kota yang tidak seimbang. Hal ini berdampak pada pola lalu lintas. Orang yang tinggal di Pontianak Timur dan Utara, bekerja dan cari hiburan di wilayah seberang.

“Ini tidak baik dan tidak sehat. Saya kira perlu untuk merevisi RTRW Kota Pontianak. Kalau perlu pusat pemerintahan dibangun di Utara. Dengan demikian terjadi penyeimbang pola aktivitas, begitu juga dengan pusat perdagangan. Dengan tersebarnya aktivitas masyarakat, beban jembatan akan bisa dikurangi. Selain itu, beban lalu lintas akan lebih merata,” katanya.

Jika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tetap sama, permasalahan ini akan meledak di kemudian hari. Mereka akan terbebani masalah kemacetan, biaya perjalanan yang tinggi, tidak mudahnya mengakses sesuatu kawasan, dan terjadinya ketimpangan pembangunan dan ekonomi.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut kemacetan terjadi karena pengalihan arus lalu lintas karena penutupan Jembatan Kapuas II. Antisipasi dilakukan dengan mengalihkan truk ke feri Bandar Siantan. Kebijakan jam penutupan pun akhirnya diubah.

"Jembatan harus tetap diperbaiki, keinginan masyarakat juga kita dengar," ucapnya.

Kini, Jembatan Kapuas II dibuka mulai pukul 05.00-10.00 WIB, kemudian ditutup dari pukul 10.00-15.00 WIB. Jembatan dibuka kembali 15.00-22.00 WIB, dan kembali tutup 22.00-05.00 WIB.

Dia berharap masyarakat bisa mengantisipasi dengan beralih ke sampan atau feri. Pemkot sempat meminta tambahan armada feri, namun terkendala jumlah kapal. Solusi ke depan, di lokasi feri akan dibangun jembatan.

"Kita tengah mempersiapkan FS (Feasibility Study), tahun depan DED (Detail Engineering Design), kemudian fisiknya akan dikerjakan," katanya.

Selain itu, tahapan pembebasan lahan duplikasi Jembatan Kapuas I dimulai tahun ini. Konsultan penaksir dan penilai sudah dikontrak. Setelah penilaian, tahun depan dilakukan ganti rugi lahan.

"Kita siapkan Rp40 miliar untuk pembebasan lahan," ucapnya.

Edi menyampaikan pembebasan lahan bisa dilakukan cepat jika tidak bermasalah. Selama ini, masalah kerap muncul dari internal pemilik tanah. Padahal, uang pembebasan sudah siap.

"Bukan tidak ada duitnya, ada duitnya kok, kalau bisa hari ini ya hari ini juga kita bayarkan," kata Edi.

Aktivitas Jembatan

Dari pantauan Suara Pemred di Jembatan Kapuas II pukul 12.00 WIB, Selasa (15/10), petugas teknisi perbaikan ikatan angin jembatan masih beraktivitas. Batang pengikat angin itu untuk ukuran pendek beratnya mencapai 120 kilogram, sementara panjang maksimal bisa mencapai 220 kilogram. Walau demikian, salah satu teknisi mengatakan sudah satu pengikat angin yang hilang. Diduga karena dicuri.

Di pembatas penutupan jalan dari arah Ambawang dan Jalan Tanjung Raya II, kendaraan roda empat sudah antre. Mereka menunggu jadwal pembukaan jembatan pukul 15.00 WIB. Beberapa supir terlihat merapikan barang bawaannya di dalam truk. Namun sebagian besar tak terlihat keberadaannya.

Di jembatan sendiri, meskipun ditutup untuk akses pengendara, beberapa masyarakat sekitar, utamanya anak sekolah dan orang tua siswa yang menjemput anaknya pulang sekolah terpantau melintasi jembatan tersebut. Mereka memilih lewat jembatan dengan jalan kaki. Alasannya, lebih dekat dibanding harus memutar arah. Mereka akan melintas setelah mendapat aba-aba dari petugas ketika situasi sudah aman.

Suara Pemred berada di lokasi hingga pukul 14.00 WIB. Pukul 15.00 WIB, para pekerja sudah harus menghentikan aktivitas dan membuka akses jalan. Di antara sisa waktu itu, mereka masih sibuk melepas ikatan angin yang rusak dan menggantinya. Beberapa alat berat dikerahkan.

Plt Kabid Bina Marga PUPR Kalbar, Syarif Amin mengatakan pemasangan pengikat angin Selasa ini lebih banyak dibanding kemarin. Sejak pukul 10.00-15.00 WIB, setidaknya sembilan buah berhasil dipasang. Hal ini sesuai dengan estimasi yang diperkirakan. Hari Senin lalu, hanya lima pengikat angin yang terpasang. Cuaca jadi kendala.

Efektivitas ini menurutnya karena perubahan pola kerja. Seperti pengangkatan dan pemasangan yang sebelumnya manual, mulai menggunakan truk kren. Begitu juga dengan pemotongan baut yang  kini menggunakan las. Pemasangan dilakukan 13 teknisi yang tergabung dalam satu tim..

“Masih tersisa sekitar 28 bracing lagi yang belum terpasang. Jika sebelumnya diprediksikan bahwa akan memakan waktu sekitar 20 hari masa kerja, maka dengan pola ini kemungkinan besar kami hanya membutuhkan waktu sekitar lima atau seminggu, dengan syarat cuaca juga mendukung,” katanya.

Pemasangan batang pengikat angin dilakukan untuk menguatkan jembatan. Jika dibiarkan, kondisi jembatan akan rentan. Kendalanya, pemasangan sulit dilakukan malam hari. Hal ini untuk memastikan keakuratan pemasangan. Sebab, jika salah pasang, bahkan bergeser satu sentimeter saja, maka akan berpotensi pada kondisi jembatan.

“Kita upayakan maksimal agar bisa selesai secepat mungkin. Karena kami tidak mau ada masalah. Dan masyarakat tidak terhambat aktivitasnya,” ujar Amin.

Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Dinas Perhubungan Kalbar, Manto Saidi mengatakan selain buka tutup jalan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menanggulangi kemacetan akibat perbaikan ikatan angin. Optimalisasi penyeberangan feri juga dilakukan dengan menambah jam kerja dan kapasitas. Termasuk menggandeng sampan tradisional.

"Tapi Jembatan Kapuas 1 tetap tidak bisa dibuka untuk truk dan kendaraan berat. Kalau itu kita paksakan, kita khawatir ambruk karena sudah tidak kuat lagi strukturnya. Makanya kita optimalkan penyeberangan feri dan sepit yang selama ini juga sering dimanfaatkan masyarakat. Yang pasti petugas kami diminta memperketat pengawasan, supaya jangan over load," jelasnya.

Manto menyebut Dishub dan Kepolisian hanya pendukung. Leading sektor ada di Dinas Pekerjaan Umum yang memperbaiki Jembatan Kapuas II. Awalnya, penutupan pukul 12.00-24.00 dilakukan agar perbaikan bisa optimal. Namun karena macet parah, akhirnya jam kerja tim teknis seperti jadwal terbaru.

Dia mengatakan sudah ada kajian potensi kemacetan di Pontianak ke depan. Walaupun kajian-kajian tersebut hanya bersifat parsial atau segmentasi. Tapi secara keseluruhan, disimpulkan kapasitas jalan, infrastruktur, terutama jembatan sudah tidak sesuai dibanding jumlah kendaraan.

Maka saat ini dirumuskan kebijakan rencana pembangunan jembatan-jembatan seperti duplikasi Jembatan Kapuas 1. Gubernur Kalbar sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden mengenai rencana tersebut. Presiden maupun Menteri PUPR sudah membuka peluang untuk menganggarkan pembangunannya. Hanya saja, Pemkot diminta membebaskan tanah sampai selesai. Kementerian PUPR enggan terjadi kesalahan yang sama seperti duplikasi Jembatan Landak yang pembebasan lahan menghambat eksekusi pelaksanaan proyek.

"Jadi Jembatan Kapuas 1 diminta clear dulu pembebasan lahan di dua sisi. Itu sudah dilakukan Wali Kota Pontianak. Sepanjang mampu menyelesaikan pembebasan lahan, maka akan segera terealisasi. Kemudian kita juga sudah merancang ring road Kota Pontianak yang juga bisa sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan ke depan," jelasnya. (din/iat/sms/bls)

Antisipasi Dunia Usaha

KHAWATIR terjadi kemacetan akibat perbaikan Jembatan Kapuas II, PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Barat mendistribusikan elpiji subsidi atau gas melon tiga kilogram lebih awal dari biasanya.

"Kami melakukan distribusi prioritas untuk wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang distribusinya harus melewati Jembatan Kapuas II guna memberikan pelayanan pada masyarakat," kata Sales Executive Elpiji Pertamina Pontianak, Yodha Galih di Pontianak, Selasa (15/10).

Tidak hanya dalam distribusi, akibat perbaikan akses jembatan tersebut operasional SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) juga dimulai lebih awal. Sejak pukul 05.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. Penyesuaian ini dilakukan sebagaimana edaran terbaru jadwal buka tutup Jembatan Kapuas II dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar.

"Penyaluran lebih awal dan menyesesuaikan dengan jadwal tersebut, khusus untuk wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang penyalurannya harus melewati jalur Jembatan Kapuas II," ungkap Yodha.

Dia pun meminta masyarakat tak panik. Penyaluran tetap dilakukan maksimal untuk memenuhi kebutuhan elpiji subsidi bagi kedua wilayah tersebut.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya mengatakan penutupan Jembatan Kapuas II berdampak bagi banyak pihak. Misalnya karyawan yang pulang kantor jam 17.00 WIB, namun baru sampai rumah pukul 22.00 WIB karena macet.

“Kerugian pasti ada pada berbagai pihak akibat perjalanan yang menjadi lama, minimal kerugian waktu, namun APINDO memandang ini sebagai konsekuensi bersama sebagai warga Kota Pontianak,” katanya.

Kemacetan tersebut mengindikasikan jembatan penyeberangan merupakan infrastruktur vital. Tanpa penutupan akses, sebenarnya kemacetan juga terjadi di jam tertentu. Misalnya ketika pagi hari dan sore.

“Hal ini mengindikasikan Pontianak memerlukan tambahan jembatan penyeberangan di beberapa titik,” katanya.

Apalagi, pertumbuhan ekonomi lebih cepat di wilayah Pontianak Kota dan sekitarnya, dibanding Pontianak Timur dan Utara. Hingga kini, dia tak bisa memprediksi jumlah kerugian karena kemacetan tersebut.

“Kerugiannya kita anggap sebagai tanggung jawab kita bersama sebagai warga Kota Pontianak. Sebab perusahaan selama ini operasional di Kota Pontianak dan menikmati juga banyak kemudahan dan infrastruktur di Kota Pontianak,” tutupnya. (din/bls)