Sabtu, 16 November 2019


Empat Perusahaan Tersangka Karhutla Kalbar

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 256
Empat Perusahaan Tersangka Karhutla Kalbar

OLAH TKP - Jajaran Polres Kapuas Hulu melakukan olah TKP dan penyegelan lahan milik PT Dinamika Multi Perkasa di Kecamatan Semitau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, terkait kasus kebakaran hutan dan lahan belum lama ini.

PONTIANAK, SP – Hingga kini Polda Kalbar telah menetapkan empat perusahaan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Keempatnya adalah PT. Fajar Saudara Lestari (PT FSL) di Ketapang, PT. Putra Saudara Lestari (PT PSL) di Kubu Raya, PT. Surya Agro Palma (PT SAP) dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha (PT. SISU) di Sanggau. Dua nama yang disebut terakhir sudah jadi tersangka sejak akhir bulan lalu.

“Sekarang sudah empat, itu terbaru. Yang terakhir itu perusahaan di Kubu Raya,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go, Kamis (17/10).

Keempat perusahaan ini katanya masih dalam proses penyidikan. Laporan Kepolisian (LP) dan ancaman pidananya sudah ada. Proses lebih lanjut masih berlangsung untuk menetapkan siapa yang paling bertanggung jawab.

“Pasal yang kita terapkan terkait dengan kelalaian,” tuturnya.

Dia menerangkan, untuk menetapkan tersangka dari korporasi harus meminta keterangan saksi dan melalui tahap uji laboratorium. Kendalanya, saksi ahli yang dimintai keterangan bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, namun juga saksi ahli korporasi.

“Mereka yang akan tahu siapa yang paling bertanggung jawab. Hasil uji laboratorium belum. Memang agak lama. Cuma kita kejar terus,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kasus perorangan sudah ditetapkan 66 tersangka. Hampir separuh berkasnya, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi dan masuk tahap dua. Untuk korporasi sendiri, masih menunggu dua alat bukti baru bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi.

“Karena masih sidik setelah lengkap semua baru kita tahap 1 dan kita akan kirim,” terangnya.

Dia mengatakan Polda Kalbar berkomitmen menindak semua pelaku karhutla secara komprehensif, baik pelaku perorangan maupun korporasi.

Direktur Link-AR Borneo, Agus Sutomo mengatakan Polda Kalbar semestinya tak perlu bingung menetapkan siapa tersangka pembakar lahan dari perusahaan. Semua itu sudah diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

“Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Karena berbadan hukum, bisa dilihat di akta notaris,” jelasnya.

Selain itu, apabila perusahaan perkebunan sawit yang jadi tersangka adalah bagian dari asosiasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), hukumannya lebih berat. Asosiasi ini berkomitmen melaksanakan pengelolaan sawit berkelanjutan, dan melarang perusahaan membuka lahan dengan cara dibakar.

Dikatakannya, ada kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation). Salah satu isinya, melarang perusahaan membuka lahan dengan cara dibakar.

Jika ditemukan perusahaan terindikasi karhutla dan merupakan bagian dari RSPO, maka akan diberi sanksi berlebih. Di antaranya dilarang mengirim produk perusahaan, membuka land clearing, bahkan bisa mendesak pencabutan sertifikasi RSPO.

Akibatnya, produk perusahaan tidak akan dibeli oleh pasar internasional.

"Konsep itu lebih tegas sebenarnya," katanya.

Selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab mengenai perbaikan dan pemulihan dampak karhutla. Misalnya, perusahaan yang disegel atau ditetapkan sebagai tersangka, dalam proses hukumnya dilarang beroperasi. Nasib para buruh wajib diperhatikan dan lahan terbakar harus diperbaiki.

"Kan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itukan harus dipikirkan oleh pemerintah juga kan," tegasnya. (sms/bls)