Minggu, 17 November 2019


Kerja Berat Calon Perseorangan

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 452
Kerja Berat Calon Perseorangan

Grafis: Koko

PONTIANAK, SP – Jalur perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih jadi jalan yang dipilih sejumlah bakal calon. Padahal di Kalbar, tidak banyak yang berhasil menang lewat jalur tersebut. Terakhir hanya Martin Rantan dan Suprapto yang menang di Pilkada Ketapang tahun 2015. Namun di Pilkada 2020 mendatang, keduanya yang diisyaratkan berpisah, maju lewat partai.

Kemenangan pertama pasangan perseorangan di Kalbar didapat Muda Mahendrawan dan Andreas Muhrotien di Pilkada Kubu Raya 2008. Akan tetapi ketika berstatus petahana dalam Pilkada tahun 2013, Muda gagal mendulang sukses.

Sementara untuk calon perseorangan yang gugur, sudah banyak. Bukan hanya saat sudah ditetapkan sebagai calon, ketika verifikasi faktual dukungan suara pun, sebagian besar tersungkur. Sebut saja pasangan Kartius dan Pensong di Pilgub Kalbar 2018; Syarif Usmulyani dan H Deni Hermawan di Pilwako Pontianak 2018, dan; pasangan Ashadi Yusuf-Abdul Rahman di Pilkada Kayong Utara di tahun yang sama.

Dalam Pilkada serentak 2020 mendatang di tujuh kabupaten di Kalbar, beberapa nama disebut akan mencalonkan diri lewat jalur perseorangan. Sejumlah nama yang sudah terdengar di akar rumput di antaranya Yasir Anshari-Budi Mateus di Ketapang, Rendy Putra-Ivan Suryadi di Kapuas Hulu, dan Pensong di Sekadau.

Yasir Anshari-Budi Mateus yakin tetap akan maju dari jalur perseorangan. Mereka saat ini sudah bergerak mempersiapkan syarat dukungan. Mereka harus mengumpulkan minimal 31.793 dukungan suara yang tersebar di 11 kecamatan di Ketapang.

"Kita sudah mulai bergerak, bahkan saya turun langsung ke lapangan dan sudah melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat di beberapa titik," ujar Budi Mateus, Minggu (3/11).

Selain dirinya, Yasir Anshari yang akan mencalonkan diri sebagai bupati berpasangan dengannya, juga telah bergerilya. Tak hanya itu, tim relawan sudah mengumpulkan bukti dukungan.

"Tim relawan juga sudah ada. Yang pasti untuk saya sendiri sudah mengunjungi beberapa titik, bahkan respon masyarakat sangat baik. Mereka meneken surat pernyataan dukungan dan memberikan fotokopi KTP mereka untuk kami," katanya.

Beberapa kecamatan yang disasar di antaranya Tayap, Tumbang Titi, Marau, Jelai Hulu, Sandai, Sungai Laur, Muara Pawan, Delta Pawan, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, dan Kendawangan. Gerak akan terus menyebar di minimal 11 kecamatan. Targetnya, dapat 40-50 ribu bukti dukungan.

"Nanti bulan Desember kami akan evaluasi dan sekitar Januari kami targetkan bisa rampung," katanya.

Dia optimis dapat memenuhi syarat dukungan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keyakinan itu dipercayai lantaran selain figur dirinya, nama Yasir Anshari juga sudah sangat dikenal masyarakat Ketapang. Apalagi kerja tim relawan yang saat ini terus bergerak.

"Untuk basis yang kami targetkan mendongkrak suara seperti di Tayap, target kami bisa dapat 10 ribu dukungan, ditambah di Delta Pawan, Muara Pawan, Benua Kayong dan beberapa kecamatan lainnya," tegasnya.

Mereka sengaja memilih jalur perseorangan lantaran merasa lebih mudah dilakukan. Semua bergantung pada keseriusan keduanya. Sementara jika lewat partai, harus menunggu rekomendasi dari pihak terkait. Lewat jalur independen, pihaknya bisa langsung bergerak bertemu masyarakat sekalian meminta restu dan berkenalan.

"Jadi kalau jalur independen ini kembali ke kami. Tergantung keseriusan dan bagaimana kami di lapangan. Kalau melalui partai, selain harus menunggu nasib dari pemberi rekom, ongkos tentu jauh lebih besar," jelasnya.

Terlebih, dia melihat, saat ini baru Golkar yang bisa mencalonkan pasangan tanpa harus berkoalisi. Sedangkan partai tentu memerlukan waktu mencari koalisi yang pas sehingga belum dapat dipastikan.

"Jalur independen bagus karena secara tak langsung kami kampanye duluan," nilainya.

Dia bercerita, mereka maju dalam Pilkada Ketapang karena ingin melihat Ketapang jauh lebih baik. Kepemimpinan yang ada saat ini, dirasa belum bisa mengerjakan apa yang diharapkan masyarakat. Contohnya pembangunan infrastruktur yang masih tertinggal.

"Itu jadi satu di antara fakta keprihatinan kami, untuk itu kami ingin memperbaiki Ketapang ke depan. Kalau seperti Pak Yasir bilang, Ketapang yang layak," katanya.

Sementara bakal calon perseorangan di Pilkada Kapuas Hulu, Rendy Putra menyampaikan, memilih jalur tersebut dengan tujuan menghemat biaya politik. Dan barang tentu, mengukur sejauh mana dukungan masyarakat terhadap dirinya.

“Target kami mampu mengumpulkan dukungan KTP sebanyak 18 ribu, sejauh ini tim sedang berjuang di lapangan. Mohon doanya," katanya.

Berdasarkan ketetapan KPU, mereka minimal harus mendapat 17.894 dukungan yang tersebar di 12 kecamatan. Rendy yakin semua akan terkumpul. Sejauh ini pun, tak ada kendala.

“Saya optimis maju, sebab sebagai orang muda saya datang membawa perubahan dengan menawarkan politik gagasan,” katanya.

Menurut Rendy, saat ini Kapuas Hulu sudah bagus. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi dalam hal pembangunan. Apalagi wilayah kabupaten itu cukup luas dengan anggaran terbatas.

“Kami sudah berkeliling dan bersilaturahmi dengan sejumlah masyarakat di Kapuas Hulu, banyak masukan dan keluhan masyarakat yang harus diperjuangkan,” tuturnya.

Saat ini menurutnya, masyarakat Bumi Uncak Kapuas merindukan pemimpin muda yang memiliki kepekaan terhadap kebutuhan mereka. Harapan akan infrastruktur jalan dan jembatan, masih jadi yang utama. Pembangunan infrastruktur itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kapuas Hulu banyak memiliki potensi seperti sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan dan sebagianya," terangnya.

Dua Syarat

Komisioner KPU Sambas Divisi Hukum, Wahdi Kuspian mengatakan, hingga kini belum ada yang berkonsultasi dengan pihaknya terkait jalur perseorangan.

"Untuk calon perseorangan di Pilkada Sambas saat ini KPUD masih belum mendapatkan informasinya, karena hingga sekarang belum ada pihak yang berkonsultasi kepada kami terkait mekanisme dan form yang dibutuhkan, atau regulasi tata cara mencalonkan diri melalui jalur perseorangan tersebut," ungkapnya.

Sejatinya, tahapan Pilkada Sambas 2020 sudah dimulai dari awal November. KPU Sambas terbuka bagi siapa saja yang ingin mendapatkan informasi.

"Untuk tahapan baru memasuki penetapan syarat minimal calon perseorangan. Nanti baru kami laporkan, sampai bulan Desember baru masuk syarat perseorangan tersebut,” katanya.

Untuk menjadi kontestan Pilkada Sambas, pasangan perseorangan setidaknya harus memiliki 34.494 dukungan di enam kecamatan.

"Ini semua harus dengan melampirkan form dukungan model B1 KWK perseorangan, dan ditempelkan fotokopi KTP elektronik serta menandatangani pernyataan dukungan yang telah diisi," katanya.

Komisioner KPU Kalbar, Mujiyo mengatakan untuk Pilkada serentak 2020, ada dua syarat yaitu syarat calon dan syarat pencalonan. Untuk syarat pencalonan, calon perseorangan butuh dukungan KTP yang jumlahnya disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Sedangkan syarat calon, seperti yang diatur di dalam UU, meliputi pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

"Dua-dua persyaratan itu wajib dipenuhi," jelasnya.

Dalam mengumpulkan dukungan masyarakat, calon independen harus memperhatikan sejumlah hal. Misalnya, yang mendukung harus mempunyai KTP dan sudah terdaftar dalam DPT. Jika belum masuk DPT, ada persyaratan lain, seperti keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Persebaran dukungan juga harus diperhatikan.

"Persebaran itukan minimal di 50 persen lebih kecamatan di kabupaten tersebut," jelasnya.

Setelah syarat pencalonan tersebut disampaikan kepada KPU, maka akan dilakukan penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran. Dari hasil penelitian itu, nantinya akan diteruskan dengan penelitian administrasi. KPU juga akan menyediakan form untuk dilampirkan, di mana dalam persyaratan pencalonan, tidak hanya sekadar KTP.

"Tapi ada juga surat pernyataan. Jadi bentuknya dari surat pernyataan dukungan dari masyarakat yang kemudian ditempelkan KTP di surat dukungan tersebut," jelasnya.

Perkara ‘Bersih’

Pengamat politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Syarif Usmulyadi mengatakan alasan seseorang maju sebagai calon perseorangan di pengaruhi berbagai faktor. Di antaranya persoalan mahar. Terlepas dari partai yang mengakui tanpa mahar, namun orang di daerah tetap memainkan hal tersebut.

“Meskipun tidak diungkapkan secara terbuka,” katanya.

Alasan lainnya, akibat komitmen yang harus dibuat dengan partai pendukung ketika terpilih. Misalnya terkait proyek yang diperuntukkan bagi partai pendukung.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa proyek orang partai juga bermain," ucapnya.

Dalam hal ini, kepentingan legislatif, eksekutif dan pengusaha juga berpengaruh terhadap calon terpilih. Calon perseorangan menjadikan hal tersebut sebagai alasan ketidaknyamanan. Karena akan mengakibatkan ketidakbebasan untuk berekspresi, terkait ide dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.

Belum lagi persolan orang-orang titipan yang akan menduduki dinas-dinas. Hal tersebut pasti memiliki keterkaitan dengan partai pendukung. Lobi yang dilakukan pasti akan mengarah ke partai pendukung. Untuk menekan kepala daerah terpilih agar memilih orang yang direkomendasikan.

"Politik memang bicara kepentingan, hal tersebut tidak bisa dipungkiri," katanya.

Dia berujar, calon perseorangan juga muncul karena mereka memang bukan orang partai. Kalau pun sebagai orang partai, calon tersebut pasti tidak didukung partai. Karena biasanya yang dicalonkan partai, bukan merupakan orang partai tersebut.

Selain persoalan mahar, masalah setoran wajib dan kontribusi terhadap partai tetap ada, walau sulit untuk dibuktikan. Namun hal tersebut menjadi penyebab munculnya calon perseorangan. Calon perseorangan hanya akan memiliki komitmen kepada masyarakat pendukungnya.

“Partai tidak bisa mendikte calon perseorangan. Sehingga menjadikan calon perseorangan lebih bebas mengambil keputusan dan membuat perencanaan. Calon perseorangan juga mudah untuk menentukan pembantunya di dinas-dinas,” sebutnya.

“Munculnya calon perseorangan sebagai musuh bersama dari partai politik," lanjutnya.

Menurutnya, setiap partai pasti akan berusaha agar calon perseorangan tidak mudah lolos. Mungkin bisa dilakukan kerja sama dengan penyelenggara Pemilu agar calon perseorangan bisa digagalkan. Belum lagi pesan sponsor dari partai yang akan bermain dengan penyelenggara Pemilu.

Namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan faktanya. Tetapi orang yang bermain politik praktis, dipastikannya mengetahui hal tersebut. Fenomena itu menjadi penyebab jalur perseorangan masih diminati.

"Peluang calon perseorangan masih sangat ada. Di beberapa Pilkada calon perseorangan masih bisa memenangi Pemilu," pungkasnya.

Terpisah, Ketua Kelompok Kerja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit mengatakan kecenderungan orang memilih jalur perseorangan memiliki banyak faktor. Baik dari internal maupun eksternal. Misalkan dari eksternal, calon independen melihat banyak masyarakat yang kecewa dengan parpol, atau karena dirinya merasa popularitas dirinya cukup baik.

Tapi tidak jarang juga, seseorang maju lewat jalur perseorangan, namun tidak mengesampingkan parpol. Bahkan ada kepala daerah yang menang lewat jalur independen, justru masuk parpol untuk menguatkan pemerintahannya.

“Tentu ada plus dan minus dari pencalonan jalur perseorangan. Misalkan untuk potensi menang calon independen memerlukan kerja ekstra dalam meyakinkan konstituennya. Karena saat orang memilih jalur independen, maka calon tersebut harus berkomunikasi secara intens tanpa perwakilan seperti calon dari parpol,” jelasnya.

Namun demikian, potensi kemenangan tetap ada. Sepanjang mampu meyakinkan masyarakat pada saat kampanye berlangsung. Sekalipun di Kalbar saat ini persentase calon independen masih kecil. Jika menggunakan data Pilkada serentak pertama di Kalbar, baru satu paslon perseorangan yang menang. Yakni Martin Rantan-Suprapto di Pilkada Ketapang 2015.

“Realitanya ada yang menang dari jalur independen. Masih menghidupkan asa bagi calon independen di Pilkada 2020. Tinggal bagaimana calon tersebut meyakinkan pemilih dengan cara-cara yang tidak dilakukan calon dari parpol pada umumnya.”

Sementara hambatannya, calon perseorangan melawan mesin-mesin parpol di lapangan. Baik dari kampanye, program, hingga visi dan misi. Selain itu juga harus ekstra meyakinkan pemilih karena akan banyak pertanyaan dari konstituen, saat melalui jalur independen.

Keuntungan independen, adalah rendahnya ongkos politik yang dikeluarkan. Karena dana yang ada, bisa digunakan untuk konsolidasi tim. Jika menggunakan parpol tentu banyak biaya yang dikeluarkan. Selain itu calon juga bisa lebih intens dengan masyarakat tanpa perantara parpol.

“Hal ini akan membuat masyarakat bisa yakin untuk memilih, dan ketika terpilih calon dari independen, maka kepala daerah sebagai pembina parpol akan lebih leluasa dalam bertindak tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk parpol,” katanya.

Hanya saja, ketika terpilih, yang menjadi dilema adalah ketiadaan dukungan legislatif. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan yang dibuat. Maka tak heran, jika usai menang, mereka masuk parpol. Sebagaimana Bupati Martin Rantan di Ketapang yang bergabung dengan Golkar.

“Akhirnya Martin memilih masuk parpol karena merasa perlu penguatan di kepemimpinannya. Itu yang membuat figur jalur perseorangan tidak berjalan konsisten hingga akhir kepemimpinannya di eksekutif,” jelasnya. (din/iat/noi/sms/sap/teo/bls)

Jabatan Empat Tahun

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 hanya akan menduduki jabatan maksimal empat tahun. Hal tersebut seiring dengan perubahan kebijakan Pilkada yang akan dilakukan serentak pada 2024, bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan juga Pemilihan Umum Legislatif.

Kendati demikian, kata Tjahjo, para kepala daerah tersebut akan mendapat ganti rugi berupa gaji karena tak menjalankan tugas secara penuh selama 5 tahun.

"Pada 2024 mungkin ada kepala daerah yang tidak lengkap (menjabat) 5 tahun, nanti akan ada aturan khusus misalnya bisa dikurangi masa jabatannya, atau mungkin aspek-aspek lainnya akan menjadi pertimbangan, nanti tergantung rapat kami dengan DPR," kata Tjahjo Kumolo kemarin.

Menurut Tjahjo, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh akan memperoleh ganti rugi gaji. Namun, dia mengaku dibutuhkan sosialisasi terkait masa jabatan yang tidak penuhi ini agar tidak menimbulkan kendala ke depan.

Singkatnya masa jabatan tersebut, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi.

Pilkada serentak mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. (ber/bls)