Minggu, 17 November 2019


BNN Sosialisasi Kratom Kandung Narkotika

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 943
BNN Sosialisasi Kratom Kandung Narkotika

Grafis: Wesi

PONTIANAK, SP – Badan Narkotika Nasional (BNN) melarang tanaman Kratom (Mitragyna Speciosa) untuk dijadikan suplemen maupun obat-obatan tradisional. Tanaman tersebut kini masuk dalam narkotika golongan I.

Sehubungan dengan itu, Kepala BNN Heru Winarko pun akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Kalbar hari ini, Selasa (4/11). Dalam kunker yang digelar oleh Pemprov Kalbar di Hotel Mercure Pontianak itu, BNN rencananya akan menyosialisasikan pelarangan kratom itu.

Dalam daftar undangan yang diterima Suara Pemred, diundang Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, Pangdam XII/Tpr, Walikota, Ketua DPRD se Kalbar, Ketua Pengadilan Tinggi, Pejabat Kejaksaan, Kepala Kemenkumham, Bupati se Kalbar, pejabat forkopimda, rektor perguruan tinggi dan ketua organisasi kemasyarakat.

Pada keterangan tertulisnya, Senin (4/10) Heru mengungkapkan bahwa kratom termasuk dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional.

“Kratom termasuk dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional,” ungkapnya.

Heru mengatakan, tumbuhan asal Kalimantan itu mengandung senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan kratom dengan dosis rendah bisa berefek simultan dan dosis tinggi dapat menjadi penenang.

"7 OH Mitragynine memiliki efek 13 kali kekuatan morfin yang dapat menimbulkan withdrawal symptoms (sakau), depresi, pernapasan, serta kematian," tuturnya.

Karena alasan itu, lanjut Heru, BNN mendukung Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika yang mengklasifikasikan tanaman Mitragyna Speciosa (Kratom) sebagai narkotika golongan I yang tidak diperbolehkan dalam medis kesehatan dengan masa transisi lima tahun.

"Melakukan Sustainable Alternatif Development (pemberdayaan alternatif) tanaman Kratom khususnya di Kalimantan," ucapnya.

BNN juga mendukung dilakukannya sosialisasi dan pencegahan bahaya pemakaian kratom di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan bersama kementerian terkait.

"Mendorong kementerian terkait agar mempersiapkan kebijakan yang sesuai pasca berakhirnya masa transisi di Indonesia," ucapnya.

Sementara Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokol BNN Pusat, Sulistyo Pudjo mengatakan bahwa tanaman kratom memiliki kandungan narkotika. Bila dikonsumsi terus-menerus dapat membahayakan nyawa.

"Kratom itu secara elemen. Dalam arti materi di dalamnya adalah narkotika yang sangat berbahaya," ujar Sulistyo, Senin (4/11).

Sulistyo mengatakan kandungan narkotika di dalam tanaman yang banyak tumbuh di Pulau Kalimantan itu memiliki efek candu 13 hingga 15 kali lebih kuat dibanding morfin. Bila dikonsumsi terus menerus, kata dia, tanaman kratom dapat berpotensi membahayakan nyawa penggunanya.

Dia mengungkapkan bahwa sejumlah ahli farmasi telah menyatakan bahwa tanaman kratom masuk dalam narkotika golongan I.

Namun demikian, kata dia, kesimpulan tersebut masih harus menunggu pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan, selaku pihak yang berwenang menentukan jenis dan golongan narkotika.

"Jadi yang memasukkan golongan suatu zat dan lain-lain itu adalah Menteri Kesehatan. Menurut para ahli farmasi (kratom) adalah narkotika golongan I. Tetapi untuk memasukkannya (dalam golongan narkotika) adalah nanti kewenangan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), dan kita sudah bikin surat," ucap Sulistyo.

Lebih lanjut, Sulistyo mengatakan BNN telah mengirim surat pemberitahuan kepada seluruh instansi pemerintahan, termasuk kementerian dan pemerintah daerah terkait tanaman kratom yang masuk dalam jenis narkotika.

"Beberapa hari lalu (BNN) telah mengirimkan surat kepada seluruh jajaran kementerian, sampai gubernur dan lain-lain bahwa kratom itu adalah narkotika," kata Sulistyo. (oke/ant/bah)

Belum Ada Peraturan Menkes

Satu di antara pengusaha kratom Kalimantan Barat, Heri mengatakan perlu solusi dan duduk bersama antara pemerintah dan pelaku usaha agar bisnis ini lancar seperti sedia kala.

Sejauh yang diketahuinya, isu kratom lebih berbahaya dari narkoba masih asumsi. Hal itu karena belum pernah ada bukti korban kematian, ketagihan dan sakau akibat konsumsi kratom.

Secara hukum, kratom juga belum diatur dalam undang-undang, baik dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penggolongan narkotika maupun dalam undang-undang tentang narkotika.

“Terkecuali pada di Badan POM ada pelarangan penggunaan kratom pada jamu tradisional dan suplemen makanan, kapsul dan ekstrak serta campuran bahan makanan. Jadi belum ada undang-undang yang bisa digunakan untuk menahan produk kratom yang masih dalam bentuk bahan baku remahan dan tepung,” jelasnya.

Petani kratom Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, Ilyas merugi akibat minimnya pembeli. Dia berharap kondisi ini segera teratasi agar perekonomian wilayahnya kembali hidup.

"Kratom saat ini sudah banyak yang siap dipanen, namun kami lebih memilih tidak memanen karena tidak ada pembeli," tuturnya.

Padahal di wilayah itu, kratom adalah kunci ekonomi warga. Usaha karet mereka sudah tak menghasilkan. Jika pasar kratom terus menurun bahkan peredarannya dilarang, bukan tidak mungkin akan berdampak panjang.

"Sudah dua bulan terakhir kita bertahan dengan kondisi sulit ini," katanya. (sap/bls/bah)