Minggu, 17 November 2019


Tambul Husin Ditahan

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1531
Tambul Husin Ditahan

Grafis: Koko

PONTIANAK, SP - Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat resmi menahan mantan Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006, Senin (4/11). Meski menunjukkan progres, publik menanti penahanan para tersangka sejumlah kasus lain di Kalbar.

Penahanan terhadap Abang Tambul Husin dilakukan sekitar pukul 13.40 WIB. Dia dipanggil secara resmi oleh Kejati. Untuk proses lebih lanjut, yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak.

"Tersangka atas nama Abang Tambul Husin resmi ditahan di Rutan Pontianak (Senin) hari ini," kata Kasi Penkum Kejati Kalbar, Pantja Edy Kurniawan.

Selain Tambul Husin, satu tersangka lain turut ditahan atas kasus yang sama. Dia adalah Musta'an F. Harlan. Pada masa itu, dia menjabat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kapuas Hulu, dan anggota Panitia Pengadaan Tanah.

"Kami lakukan pemanggilan keduanya, namun yang datang untuk sementara ini baru Abang Tambul Husin," ucap Pantja.

Tambul Husin dan Musta’an Harlan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan tanah seluas 21 hektar di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau, 22 Agustus 2019 lalu.

Kejaksaan menjerat Abang Tambul Husin dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jaksa juga mengenakan subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam kasus pengadaan tanah tersebut, enam orang telah divonis. Mereka adalah pemilik tanah Daniel alias Ateng; Antonius Husin, Kepala Desa Pala Pulau sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah; Raden Amas Sungkalang, Asisten I Setda KKH sebagai Sekretaris I, bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah; Wan Mansyor Andi Mulia, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kapuas Hulu sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah; M Arifin, Kepala Kantor Badan Pertahanan Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dan; M Mauluddin, Camat Putussibau sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah.

Akan tetapi, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, Suparman mempertanyakan mengapa Tambul Husin baru ditahan, padahal penetapannya sebagai tersangka sudah dilakukan sejak Agustus 2019.

“Seharusnya ketika Abang Tambul Husin ditetapkan sebagai tersangka, seketika itu Kejaksaan berhak untuk melakukan penangkapan, tidak perlu menunggu,” katanya.

Suparman menyebut, sering kali kasus yang melibatkan kepala daerah, tersangkanya berdalih sebagai korban. Sebagaimana yang sempat diucapkan Tambul Husin beberapa waktu lalu. Padahal menurutnya, jika melihat kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah, memang berpotensi untuk disalahgunakan.

“Seperti kepala daerah diberikan kekuasaan dan peran yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, dalam perekrutan pejabat daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala daerah,” jelasnya.

Dengan sejumlah kewenangan itu, kecenderungan melakukan korupsi sangat besar.

“Kewenangan tersebut menyebabkan kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi,” sebutnya.

Sementara Kepala sekolah Anti Korupsi Gemawan Kalbar, Sri Haryanti meminta aparat penegak hukum juga menangani masalah korupsi lain di Kalbar. Baik kepolisian maupun kejaksaan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.

Sebagaimana diketahui, sejumlah kasus korupsi lain juga masih mandek, walau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya mantan Komisaris PT Putra Daerah Khatulistiwa, Sukimin Tarjono alias Kim Cua. Dia ditetapkan tersangka oleh Polda Kalbar dalam kasus tindakan penggelapan atau memindahtangankan aset-aset olahraga bowling milik PT Putra Bowling Indonesia diperkirakan senilai Rp6 miliar tanpa izin.

Kasus ini bermula ketika Mal Gajah Mada Pontianak masih berdiri 2008 lalu, yang sebelumnya merupakan Terminal Oplet Gajah Mada milik aset Pemkot Pontianak, dan kini telah berganti wujud menjadi Hotel Aston Pontianak. PT Putra Daerah Khatulistiwa merupakan pengelola Mal Gajah Mada Pontianak kala itu.

Ada pula Direktur PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Aseng ‘Pinoh’, Kepala Cabang Jasindo Pontianak berinisial MTB, dan dua pejabat pusat Jasindo, Kepala Divisi Klaim Asuransi Jasindo berinisial DS, dan Direktur Teknik dan Luar Negeri Asuransi Jasindo inisial RTW. Ketiganya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pencairan klaim asuransi Jasindo, senilai Rp4,7 miliar.

Kemudian mantan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas. Dia dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Ketapang periode 2017-2018 senilai Rp4 miliar.

“Aparat harus mengusut tuntas kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani,” katanya.

Pembelaan Tambul

Sebelumnya, Abang Tambul Husin mengatakan serba salah perihal kasus yang ditujukan padanya. Dia bercerita kasus ini berawal dari rancunya prosedur pembebasan lahan. Mau tidak mau, dia ikut serta di dalamnya, terutama terkait dengan administrasi.

Pemda Kapuas Hulu memiliki proyek Perumahan Dinas Pemerintah tahun 2006 dengan nilai anggaran sekitar Rp1,7 miliar. Targetnya didapat lahan seluas 10 hektar. Untuk pembebasan lahan, dibentuk panitia yang mengacu pada Perpres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Di saat bersamaan, muncul Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyebut ketua panitia pembebasan harus bupati.

“Saya terus terang waktu itu menolak keras, tidak mau (jadi ketua pembebasan lahan) karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya, terutama soal kesibukan. Masa’ seorang bupati (jadi) ketua tim pembebasan tanah. Sedangkan tugas rutin cukup padat,” ujarnya, Kamis (26/9).

Bukan hanya itu, dia mengatakan tupoksi ketua panitia pembebasan lahan sifatnya sangat teknis seperti sertifikasi, penilaian tanah, dan rapat. Padahal tugas teknis itu sudah jadi tupoksi badan dan dinas tertentu. Misal pengurusan Surat Kepemilikan Tanah menjadi urusan kepala desa, pengukuran dan pembuatan sertifikasi tanah menjadi tugas Badan Pertanahan Nasional.

“Penjabaran Perpres itu dan SK itu, masa bupati. Bupatikan anak buah Mendagri bukan BPN. Sehingga itu sangat rancu. Dan saya menolak itu,” ungkapnya.

Namun demikian, urusan adminitrasi seperti penandatangan hasil rapat dan lain sebagainya, nama Tambul tetap dicantumkan. Mengingat adanya Perpres Nomor 71 Tahun 1993 itu. Tambul mengatakan dirinya tidak mungkin bisa menggugurkan kewajibannya tersebut, sebab akan bertentangan dengan Perpres.

“Formal saya tidak berani tolak, karena nanti bendahara juga jadi temuan, ketika tidak sesuai dengan petunjuk pusat,” tuturnya.

Akhirnya, ketua pembebasan lahan dilimpahkan kepada Asisten 1 Kapuas Hulu yang saat itu dijabat Raden Amas Sungkalang, sebab tupoksinya berkaitan di bidang pertanahan.

“Jadi secara otomatis bupati sebagai administratornya yang sehari-hari mendelegasikan dan melimpahkan kepada asisten 1,” tambahnya.

Usai menunjuk Sungkalang, dia tidak pernah ikut campur kegiatan teknis panitia, baik rapat hingga turun ke lapangan.

“Jadi istilah formal iya (ketua panitia), tapi saya tidak mencampuri urusan panitia. Bahkan membaca berita acara pun tidak. Tapi saya harus tanda tangan berita acara tersebut, karena tidak bakalan cair (dana pencairan proyek). Tapi untuk nama, tidak mungkin tidak ada di situ karena bendahara tidak bisa mengeluarkan uang karena akan menjadi temuan (jika) tidak sesuai Perpres,” tegasnya.

“Hanya itulah yang saat itu saya lakukan, mundur tidak bisa, maju tidak bisa, akhirnya maju kena dan mundur pun kena,” tambahnya. 

Namun, capaian pembebasan lahan malah melebih target. Dari tujuan 10 hektar, Pemda dapat 21 hektar. Tambul memastikan sejak jauh hari sudah menjelaskan rancunya administrasi itu ke pihak terkait. Buktinya, keluar Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyebut ketua pembebasan lahan adalah BPN.

Seiring waktu berjalan, tepat tahun 2008, ada pihak yang mengklaim kepemilikan lahan 21 hektar milik Pemda. Bermodal sembilan sertifikat, tanah tersebut diklaim milik pihak lain sehingga Pemda tidak bisa memasukannya dalam daftar aset daerah.

Klaim ini pun sampai berakhir banding di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Pemda dinyatakan menang di keputusan PTUN dan Perdata. Di MA, tiga sertifikat di antaranya sudah inkrah dimenangkan Pemda, sebab pihak pengklaim terbukti memalsukan dokumen tanah. Sementara sisanya saat ini masih berproses. 

“Yang jadi masalah yang bermain masih berkeliaran di luar, sementara yang tidak tahu menahu kena,” kesalnya.

Tambul menyatakan akan mengikuti semua prosedur hukum hingga kasus ini selesai. Dia membantah mangkir dalam panggilan Kejati Kalbar, Kamis (12/9) lalu. Saat itu dia tengah sibuk mengurusi pernikahan anaknya dan sudah menyurati Kepala Kejati dengan tulisan tangan.

Awal Kasus

Kasus ini bermula dari rencana Bupati Kapuas Hulu saat itu, Abang Tambul Husin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam suatu rapat pertemuan, akan kebutuhan lahan untuk Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah. Akhirnya lokasi disepakati di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau.

Pertimbangannya untuk wilayah yang sekarang tidak lagi memenuhi standar sebagai lokasi perkantoran, karena sering banjir. Sementara wilayah lain di Kecamatan Putussibau Selatan (Kedamin-Kalis) lokasinya adalah rawa–rawa, sehingga tidak mungkin dijadikan lokasi Komplek Perkantoran. 

Gagasan lokasi pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, ditindaklanjuti dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) secara lisan Raden Amas Sungkalang saat menjabat sebagai Asisten I Setda Kapuas Hulu, yang kemudian masuk dalam APBD 2006. 

Untuk melancarkan gagasannya, sekitar akhir tahun 2005, Abang Tambul Husin, menghubungi Daniel alias Ateng (Direktur PT. Arung Benoa Nusantara). Ateng adalah pemilik tanah dengan jumlah yang besar di lokasi Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau. Tambul Husin meminta Ateng menjual tanahnya.

Lahan milik Ateng di Desa Pala Pulau disebut untuk usaha penambangan pasir dan batu. Dia pun meminta bantuan Kepala Desa Pala Pulau, Antonius Husin untuk mencarikan tanah lain di sekitar lokasi dan menyerahkan uang Rp975 juta.

Antonius Husin lantas mendapatkan tanah seluas 32 hektare. Dia mengaku membelinya dari masyarakat Dayak Iban, atas bantuan Tri Tegastanto dan Agung, dan menyerahkannya kepada Ateng.

Selanjutnya, Ateng bermaksud membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah-tanah tersebut dan meminta bantuan Arry Gunawan dan Raden Amas Sungkalang mencarikan dan meminjam 13 nama pemilik tanah.  Tujuannya untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah atas nama Pemda Kapuas Hulu, setelah sebelumnya mendapatkan saran dari Febri Diansyah, dari Kantor Badan Pertanahan Kapuas Hulu. Pasalnya, penerbitan sertifikat tanah di atas 21 hektare menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Demi memudahkan penerbitan sertifikat, diusulkan tanah tersebut dipecah seolah dimiliki 13 orang. Padahal, ke-13 nama itu tidak memiliki tanah di Desa Pala Pulau.

“Ini sebagaimana lokasi yang semula diperuntukkan bagi pembangunan rumah dinas Pemerintah Kapuas Hulu, kemudian menjadi pembangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga). Ada pula gedung serba guna dan pembangunan Kantor Bupati Kapuas Hulu masih pada tahap pembangunan tiang pancangnya,” tulis risalah sidang kasasi Ateng di Mahkamah Agung dengan Nomor:2148K/PID.SUS/2015.

Beberapa nama yang dipakai untuk sertifikat tanah tersebut adalah Christiana (istri Antonius Husin); Antonius Usman dan Herlina Kusumawati (abang dan adik ipar Sungkalang); Herman Toni (saudara Ateng); Andreas, Adrianus, Taufik Lawrensius, Arry Gunawan, Imatius Bujang, Selvanus Priyono, Esa Putra Niko, Adelianus Suka (para karyawan Ateng). 

Beberapa dari mereka dipinjam identitas dirinya untuk keperluan membuat alas hak atas tanah. Yaitu pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah. Di mana surat-surat dimaksud digunakan dan dijadikan dasar pembayaran ganti rugi atas tanah kepada ke-13 orang dimaksud.

Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan belanja modal pada Kegiatan Pembebasan Tanah Lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kapuas Hulu seluas 10 hektare Rp1,782 miliar. Panitia Pengadaan Tanah Pemda pun dibentuk dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006, 15 Februari 2006, sehingga berimplikasi perbuatan melawan hukum. (ant/din/sms/bls)

Dikenal Merakyat

TOKOH Pemuda Kapuas Hulu, Khairul Amrin, menyampaikan, mantan Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin merupakan sosok pemimpin yang baik dan merakyat. Selama dua periode menjabat, dia dinilai banyak membangun daerah.

Ketokohannya pun berpengaruh di Bumi Uncak Kapuas. Selain mampu memimpin, dia dikenal mampu merangkul masyarakat dari berbagai macam etnis dan agama.

“Terkait kasus hukum yang menimpa beliau, kami mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Semoga hukum bisa betul-betul adil dalam memutuskan perkara,” harap Wakil Ketua Forum Komunikasi Persatuan Pemuda Melayu Kapuas Hulu ini.

Khairul mengatakan apa yang terjadi kini harus dapat jadi pelajaran bagi pemimpin kini dan akan datang. “Bekerjalah sesuai aturan, agar kejadian serupa tidak terjadi berulang,” katanya.

Ketua Ikatan Keluarga Dayak Islam Kapuas Hulu, Ust Dayak Indra Abdurahman alias Yohanes Soter, menyampaikan, sosok Tambul sering membantu sesama. Utamanya terhadap umat beragama dan suku yang ada di sana.

“Sehingga selama beliau memimpin tidak pernah terjadi sengketa atau konflik antar umat beragama dan suku yang ada di Kapuas Hulu,” jelasnya.

Dia juga menyebut Tambul sangat peduli terhadap kaum duafa. Selama jadi bupati, banyak rumah ibadah, infrastruktur, dan bantuan sosial lainnya.

“Beliau juga tidak pernah pilih kasih dalam membangun,” katanya.

Terkait kasus yang menimpanya, Ketua Mualaf Kapuas Hulu ini bersimpati dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Dia berharap yang bersangkutan sabar dan tabah dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

“Semoga proses hukum yang menimpa beliau berjalan dengan lancar dan adil,” harapnya. (sap/bls)