Minggu, 17 November 2019


Kratom Resmi Dilarang 2022

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1584
Kratom Resmi Dilarang 2022

Grafis: Koko

PONTIANAK, SP – Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilai memaksakan kehendak dengan menyebut kratom atau purik bakal resmi dilarang tahun 2020. Pernyataan BNN didasarkan hasil penetapan Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika tahun 2017 silam yang menyebutkan, tanaman kratom sebagai narkotika golongan I. Dari jangka waktu ditetapkan, ada jarak lima tahun sebagai masa transisi. Selama transisi, jual beli kratom masih legal.

Penilaian pemaksaan kehendak itu muncul dari petani dan pengusaha kratom. Pasalnya, dalam setahun terakhir, Kementerian Kesehatan intens meneliti dan membahas legalitas kratom bersama mereka dan Pemda Kapuas Hulu—wilayah paling subur untuk tanaman bernama latin mitragyna speciosa itu di Kalbar. Bahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan 18 Oktober 2019, kratom tak masuk daftar narkotika golongan 1.

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN), Mufti Djusnir menjelaskan daun kratom mengandung senyawa-senyawa berbahaya bagi kesehatan. Jika digunakan dengan dosis rendah, akan menyebabkan efek stimulan. Sementara penggunaan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan efek sedatif. Yakni rasa tenang atau kantuk, menidurkan, hingga yang berat yaitu hilangnya kesadaran, keadaan anastesi, koma dan kematian.

“Karena mendukung hasil keputusan rapat tim komite, jadi sampai 2022 tidak ada larangan, cuma kami mengimbau, sejak tahun itu kratom masuk (narkoba) golongan satu. Pelarangan ini lantaran tumbuhan tersebut jauh lebih kecil manfaatnya dibandingkan efek dan kerugiannya,” ungkapnya dalam Focus Group Discussion tentang Tanaman Kratom antara Kepala BNN RI dengan Forkopimda Kalbar di Pontianak, Senin (5/11).

Dalam penjabarannya, kandungan kratom 13 kali lebih kuat dibandingkan morfin. Berdasarkan penelitian, nilai indeks terapinya pun kecil.

"Jika terus menerus dikonsumsi, kratom akan menimbulkan gejala adiksi, depresi pernapasan bahkan kematian," ujarnya.

Mufti juga meluruskan anggapan yang menyamakan kratom dengan kopi. Dia mengatakan, pernyataan itu sangat tidak berdasar dan merupakan penggiringan opini belaka. Dijelaskannya, dalam dosis rendah sampai sedang, yaitu 1-5 miligram, kratom memiliki efek stimulan yang menyenangkan. Namun pada dosis yang lebih tinggi, antara 5-15 miligram memberikan gejala seperti senyawa opiat, yaitu analgesik dan sedasi, sehingga sangat beda.

“Masalahnya selama ini konsumsi kratom tanpa takaran,” sebutnya.

Dia juga menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, sudah didapati kasus korban meninggal dunia akibat penggunaan kratom. Baik kratom yang dikonsumsi sendiri, maupun yang dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat lainnya.

"Faktanya sudah ada data kematian tunggal akibat kratom dan juga multidrug. Di mana penggunaan bersamaan dengan zat-zat lain seperti obat flu, tramadol," katanya.

Dari sejumlah literatur yang dipaparkannya, penggunaan kratom sudah ada sejak awal abad 19. Dikonsumsi sebagai pengganti opium sehingga menimbulkan kecanduan.

Survei European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA) pada tahun 2008 dan 2011, juga menunjukkan kratom jadi New Psychoactive Subtance (NPS) yang paling banyak diperdagangkan. Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), disebutnya memasukkan kratom sebagai salah satu zat yang termasuk NPS golongan Plant Base Substance tahun 2013.

Maka tak heran, jika Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika tahun 2017 silam menggolongkan tanaman kratom sebagai narkotika golongan I.

Dia menjelaskan tim komite tersebut terdiri dari Dirjen Pelayanan Farmasi Kemenkes, Wakil Ketua BNN, Puslabfor BNN, BPOM, ahli farmasi kedokteran, dan sejumlah pihak terkait.

“Mereka sudah rapat berkali-kali hingga di akhir 2017 memutuskan kratom ke golongan satu narkotika,” sebutnya.

Jika kratom dilegalkan, menurutnya akan menemui sejumlah kendala. Di antaranya, pengawasan terhadap zat untuk kebutuhan rekreasi tidak pernah ada di Indonesia, dan pengalaman beberapa negara kesulitan menangani kecanduan akibat penggunaan kratom. Dia menyebut banyak kasus terjadi tapi tidak dipublikasikan. Selain itu sejak 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah melarang penggunaan kratom dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Dengan pelarangan nanti, otomatis hanya tersisa dua tahun untuk transisi. Padahal, keputusan Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika sudah ada sejak 2017. Dalam hal ini BNN akan mendorong pemberdayaan alternatif tanaman kratom khususnya di Kalbar, melakukan sosialisasi dan pencegahan bahaya pemakaian kratom bersama pihak terkait, dan mendorong kementerian terkait mempersiapkan kebijakan yang sesuai pascaberakhirnya masa transisi di Indonesia.

“Masyarakat akan diberdayakan alternatif dengan konsep dipemetaan dulu, setelah itu dilihat tanaman apa yang paling cocok sehingga mata pencaharian tidak merosot,” katanya.

Kepala BNN, Heru Winarko menambahkan, pelan-pelan akan didorong reboisasi lingkungan di ladang kratom. Kedatangan pihaknya ke Kalbar, untuk menyampaikan hasil penelitian dari Komite Penggolongan Narkoba dan Psikotropika. Hal ini perlu disampaikan agar ada masa transisi.

“Dalam Permenkes baru ternyata kratom belum masuk (narkotika golongan 1). Ada empat yang belum masuk dari 75, termasuk kratom,” terangnya.

Namun kedatangan BNN tersebut justru dinilai janggal. Sebelumnya, pengusaha dan Pemda Kapuas Hulu telah membahas masalah kratom dengan Kementerian Kesehatan. Walau belum ada hasil pasti, namun penelitian tim Kemenkes ke Kapuas Hulu beberapa waktu lalu membawa angin segar bagi pembudidaya tanaman endemik itu.

Ketua Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh) Kapuas Hulu—wadah koperasi petani kratom—Albertus Anton menyampaikan BNN seperti memaksakan kehendak dengan memaparkan temuan mereka soal kratom. Sementara secara faktual dan riset, sebenarnya tidak relevan.

“Alur koordinasinya waktu itu 27 Februari 2019 BNN juga pernah mengadakan FGD yang difasilitasi dari farmasi. Di mana hasil FGD  itu sebagai hasil rapat komite mereka," katanya.

Hasil Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika Februari lalu itu lantas direkomendasikan ke Kemenkes agar kratom masuk dalam daftar narkotika.

"Menanggapi rekomendasi rapat komite itu, Kemenkes bersama tim Litbang membuat Round Table Discussion (RTD) di Solo tanggal 8-9 Juli 2019 lalu,” tuturnya.

Hasil RTD di Solo disepakati akan ada penelitian lintas sektor antara lain penelitian aspek ekonomi, ekologi dan kesehatan. Tanggal 26 Agustus sampai 4 September 2019, tim Kemenkes pun datang ke Kalbar.

“Hasil penelitian empiris itu bahwa kratom tidak berbahaya sesuai pemberitaan di media," terangnya.

Hasil dari penelitian itu diakomodir Kemenkes lewat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam aturan yang diundangkan 18 Oktober 2019 itu, kratom tak masuk daftar narkotika golongan 1.

"Jadi harusnya sudah final, tidak perlu bawa muter-muter lagi," katanya.

Atur Tata Kelola

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menyayangkan, kratom sudah ramai dibudidayakan masyarakat sejak puluhan lalu. Trennya pun meningkat dalam lima tahun terakhir. Kini, puluhan ribu warga Kapuas Hulu bergantung pada kratom.

“Masyarakat galau menunggu keputusan pemerintah. Tapi waktu rapat di Jakarta, Pemda bisa regulasi. Jadi masih bisa jalan tapi tetap dalam pengawasan. Harus ada tata kelola pelaksanaan,” katanya.

Selama ini dia menilai legalitas kratom digantung. Diakuinya, Pemda diberitahu ketika Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika tahun 2017 silam menetapkan kratom sebagai narkotika golongan I.

“Diberitahu tapikan ini bicara aturan. Kalau ada aturan melarang, tak bisa kita bantah,” katanya.

Sementara bicara pemberdayaan tanaman alternatif atau pengganti, dia bingung. Dalam hal ini, Pemda sudah banyak membantu petani sewaktu karet anjlok. Untuk wilayah pesisir yang subur bagi kratom, pernah diberi program pemberdayaan madu, dan ikan konsumsi. Namun, hingga kini, hanya kratom yang bikin perekonomian warga meningkat.

“Kratom ini digantung-gantung selama ini tak ada keputusan. Jadi melalui kegiatan ini sudah ada keputusan. Ini sampai 2022. Hanya yang kami pertanyakan, jika ini dibolehkan, kita harus ada aturan tata niaganya lagi,” jelasnya.

Jual beli kratom seringkali hanya dilakukan perorangan, tanpa badan usaha. Padahal, jual beli berlangsung antarnegara. Alhasil, tak ada pendapatan yang didapat negara.

“Ini harus ada badan hukum, Kapuas Hulu sebagai penghasil, daerah dapat apa. Ini yang dipertanyakan. Kita membuat aturan lagi, ini yang harus kita bahas. Harus ada aturan, yang lebih rinci,” sebutnya.

Dari jawaban BNN, Nasir mengatakan mereka akan melibatkan kementerian niaga untuk mengurusi hal tersebut, selama kratom masih legal.

“Nanti kami juga akan ada upaya lain dengan Pemerintah Provinsi. Karena 2022 bentar lagi. Kratom ini tidak bisa dikelola semau kita. Ada aturan yang harus melibatkan kementerian lagi. Ada harapan lagi,” sebutnya.

Celah Perundangan

Di dalam perundangan, ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya kratom di Kalbar. Salah satunya lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Pasal 20 Permenkes tersebut menyebutkan, ekspor narkotika diperbolehkan sepanjang memenuhi sejumlah syarat. Pertama, ekspor dilakukan oleh satu perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang telah memiliki izin khusus sebagai eksportir dari Menteri.

PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kedua, Menteri Kesehatan mendelegasikan pemberian izin khusus PBF tersebut kepada Direktur Jenderal. Ketiga, jika perusahaan PBF milik negara tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan ekspor narkotika, Direktur Jenderal dapat memberikan izin khusus kepada perusahaan PBF milik negara lainnya.

Masalahnya tinggal, apakah pemerintah ingin menggerakkan Pedagang Besar Farmasi tersebut untuk memberdayakan petani kratom di Kalbar. Apalagi Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebut tetap akan mengkaji kandungan dan persiapan pengganti tanaman tersebut.

“Jadi kajian harus tetap dilakukan. Karena ada kandungan zat pengganti morfin di kratom. Yang bisa hilangkan rasa nyeri. Apakah mungkin ini bisa jadi bahan baku obat, tapi dalam bentuk produksi farmasi. Ini juga harus. Jangan kita cari produk pengganti dan kratom tetap tidak boleh. Tidak boleh begitu,” jelasnya.

Peluang ini selaras dengan pasar kratom yang berada di luar negeri. Jika kajian tersebut sudah selesai, Sutarmidji mengatakan akan mengundang pemerintah pusat untuk memaparkan hasilnya.

“Kami akan tetap menjalankan ini dan koordinasi dengan pihak terkait. Kalau ada argumen dan selainnya harus teruji,” katanya.

Dari sekian khasiat kratom, seperti menghilangkan rasa nyeri dan menambah kebugaran, dia mengusulkan pusat tak mengambil aturan secara parsial.

"Apalagi barang ini tidak hanya di Kalbar, bahkan di Jawa juga banyak. Tentu regulasi pada pusat atau antar kementerian. Pemda nanti akan banyak ajak diskusi pihak terkait dan hasil kajian-kajian itu harus dilaksanakan secara nasional," jelasnya.

Sementara perihal pemberdayaan pengganti alternatif, jugakan dikaji efektivitasnya. Tujuannya agar masyarakat tak perlu menunggu lama. Dia mencontohkan, dalam pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, 400 nelayan dipastikan kehilangan pekerjaan. Mereka pun dilatih menjadi satpam, dan mengolah produk daerah.

“Jadi harus jelas. Mungkin kami di daerah akan bikin kajian komprehensif, sehingga suatu waktu kami akan mengundang lagi, sampai mungkin ada model pengganti,” katanya.

Angkat Perekonomian

Dalam jurnal ‘Analisis Pendapatan Petani Kratom dalam Membantu Pembiayaan Pendidikan Anak Desa Sungai Uluk Palin’ yang ditulis Anita, Aminuyati dan Maria Ulfah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan Pontianak, disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat petani kratom di Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu mencapai taraf hidup yang lebih baik berkat usaha tani kratom.

Dengan harga jual kratom yang berkisar Rp25-30 ribu per kilogramnya, para petani memperoleh pendapatan antara Rp1,5-8 juta per bulan. Alhasil, pembiayaan pendidikan anak mereka pun terbantu. Malah, beberapa berhasil melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Sebelum membudidayakan kratom, anak usia sekolah di desa itu memilih sekadar lulus SD. Sebagian memang sampai SMA/Sederajat, namun tidak berlanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Sebagian juga memilih bekerja ke Malaysia dan sebagian perempuan memilih menikah.

“Adanya usaha tani kratom meningkatkan pendapatan masyarakat, karena hasil pendapatan yang diperoleh dari penjualan kratom sangat membantu masyarakat setempat, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pembiayaan pendidikan anak,” tulis mereka dalam artikel yang dimuat di Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa volume 8, April 2019 tersebut.

Kehadiran kratom jadi jawaban kesulitan warga yang sebelumnya bergantung dari hasil menyadap karet. Pasalnya, harga jual karet begitu murah, berkisar antara Rp5-6 ribu per kilogram. Selain itu, hasil menyadap karet memerlukan waktu 7-16 hari untuk bisa dijual petani.

Selain itu, bagi Kantor Pos Giro Pontianak, kratom jadi penyumbang 80 persen dari pendapatan total mereka. Jumlah pengirimannya jika diuangkan berkisar Rp8-10 Miliar.

"Dalam satu bulan pengiriman sebanyak 25-30 ton kratom. Dengan biaya pengiriman satu koli sekitar Rp5 juta. Namun tetap ada diskon. Tujuan kebanyakan ke Amerika," ucap Kepala Kantor Pos Giro Pontianak, Zainal Hamid.

Dia menjelaskan dulunya masyarakat secara pribadi boleh mengirimkan kratom. Namun sejak beberapa setahun terakhir, terbit kebijakan direksi bahwa pengiriman kratom harus melalui asosiasi yang harus bekerja sama dengan PT Pos. Dia berujar, dengan keluarnya Permenkes Nomor 44 yang belum memasukkan kratom sebagai golongan narkotika, berarti PT Pos masih bisa menerima dan mengirimkan kratom.

“Semoga ada kajian-kajian yang lebih mendalam untuk kratom. Dan ada badan atau dinas khusus yang menangani kratom. Sehingga dari pajak kratom bisa masuk dan menambah PAD bagi pemerintah,” katanya. (din/iat/sms/bls)

Hasil Penelitian Kemenkes

PENELITI Badan Litbangkes Puslitbang SD-Yankes Kementerian Kesehatan RI mengusulkan tiga hal usai terjun langsung meneliti budidaya kratom di Kapuas Hulu Agustus lalu. Salah satunya, mereka merekomendasikan agar kratom dikembangkan sebagai bahan baku obat.

"Usulan kami, dilakukan pengembangan kratom sebagai bahan baku obat, pembentukan tata niaga kratom perlu dilakukan, dan status legalitas kratom perlu segera diputuskan," tutur peneliti Badan Litbangkes Puslitbang SD-Yankes Kementerian Kesehatan RI, Ondi Dwi Sampurno, Jumat (30/8).

Menteri Kesehatan menugaskan Badan Litbangkes untuk mengkaji kratom secara mendalam. Kegiatan ini untuk memberikan gambaran pemanfaatan kratom di masyarakat, dan dampaknya pada aspek kesehatan, ekologi, dan sosial ekonomi. Semua digunakan sebagai masukan kebijakan dalam pengaturan kratom.

"Tujuan kami mengkonfirmasi hasil pertemuan RTD (Round Table Discussion) tentang kratom dengan lintas sektor di Solo, dan mendapatkan sampel untuk pengujian praklinik dan profil fitokimia daun kratom," katanya.

Penelitian dilakukan di empat kecamatan, yakni Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Kalis, dan Embaloh Hilir. Sumber informasinya didapat dari Bappeda, Dinas Kesehatan, KKPH, PMD, kepolisian, asosiasi kratom, pelaku usaha baik itu pengepul, petani, dan pekerja pengolahan kratom. Mereka juga mewawancarai pengguna kratom, FORCLIME, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, petugas penyuluh pertanian, fasilitator desa, perangkat kecamatan, dan Puskesmas.

"Pengumpulan informasi dilakukan melalui diskusi, wawancara, observasi lingkungan, pengambilan spesimen seperti benih, bibit, bahan stek, daun, remahan, dan serbuk. Kemudian analisa data sekunder," paparnya.

Hasil penelitian menunjukkan kratom mengandung mytraginin yang tergolong New Psychoactive Substance (NPS), sehingga diperlukan pengaturan penggunaan dan distribsusinya. Kemenkes pun tengah menggodok aturan itu.

Hasil lain, dari aspek kesehatan, tidak terdapat perubahan pola penyakit pada masyarakat usai konsumsi kratom. Mereka memanfaatkannya untuk menambah stamina, mengurangi nyeri, asam urat, hipertensi, diabetes, insomnia, penyembuh luka, diare, batuk, meningkatkan nafsu makan, kolesterol, dan tipes.

“Tidak ditemukan keluhan kesehatan terkait penggunaan kratom, maupun dampak kesehatan pada pekerja yang sering bersinggungan dengan kratom. Tidak juga ditemukan efek samping setelah penggunaan rutin, dan tidak menimbulkan gejala ketergantungan,” katanya.

Kratom dikonsumsi dengan merebus daun segar atau serbuk, untuk diminum. Beberapa responden menambahkan madu, atau air jeruk. Ada pula yang memakainya untuk mengobati luka dengan menaburkan daun yang diremas, atau serbuk halusnya.

Namun dalam pengolahan, ditemukan cara pengeringan yang tidak memenuhi standar higienis sehingga menyebabkan kontaminasi mikroba. Ditemukan pula proses produksi atau pascapanen yang kurang memenuhi kesehatan kerja.

Sementara dari aspek sosial ekonomi, kratom menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan keluarga. Di Kecamatan Embaloh Hilir malah 90 persen masyarakat memperoleh penghasilan dari usaha kratom. Alhasil, angka putus sekolah menurun, pendidikan masyarakat meningkat, dan mampu menyekolahkan ke perguruan tinggi di luar Kapuas Hulu.

“Kratom memberi kesibukan yang lebih tinggi, atau waktu lebih panjang bagi petani dibanding dengan karet," paparnya.

Selain itu, kratom turut menggerakkan usaha transportasi darat dan air. Kebiasaan mengonsumsi miras pun berganti ke konsumsi kratom. Dari sisi kriminalitas, pencurian, perkelahian dan keributan akibat mabuk alkohol pun menurun.

“Harga kratom terstandar di tingkat petani maupun pengepul, tetapi mengalami penurunan sejak adanya isu pelarangan kratom. Informasi yang beredar di media sosial baik pelarangan maupun bahaya penggunaan kratom menyebabkan masyarakat takut menanam dan menggunakan kratom,” jelasnya.

Ketidakjelasan status legalitas menyebabkan usaha kratom belum bisa berkontribusi dalam pendapatan daerah dan tidak bisa memanfaatkan dana desa. Dulu, pemanfaatan kratom hanya ditemukan di hutan dan digunakan kayunya untuk furnitur dan pembatas lahan. Kini, kratom dibudidayakan dan diambil daunnya dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Dari aspek ekologi, kratom ditanam di pekarangan, kebun, dan pinggiran sungai atau tempat terbuka. Kratom dipilih masyarakat karena tumbuh cepat, bisa dipanen setelah enam bulan, sehingga dapat mengganti penghasilan dari menyadap karet.

“Pilihan tanaman lain adalah kopi, gaharu, kakao, petai, buah-buahan. Sebagian besar masyarakat menanam kratom dengan cara monokultur," paparnya.

Lantaran ditanam di tepi sungai, kratom pun berfungsi mencegah abrasi sungai, penghijauan, dan reboisasi. Kratom sesuai ditanam di Kapuas Hulu yang sering mengalami pasang surut, dan genangan air. Tanaman lain tidak dapat hidup di tempat seperti itu. Kratom pun disebut mampu mengurangi emisi gas CO2. (sap/bls)