Minggu, 17 November 2019


Pelarangan Kratom Bunuh Petani

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1016
Pelarangan Kratom Bunuh Petani

Dian Eka - Anggota DPRD Kota Pontianak.

PONTIANAK, SP – Pelarangan tanaman Kratom (Mitragyna Speciosa) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dijadikan suplemen maupun obat-obatan tradisional dan memasukkannya dalam narkotika golongan I mengecewakan Anggota DPRD Kota Pontianak, Dian Eka.

Legislator dari Partai Hanura itu sedih karena ribuan orang, khususnya petani, terdampak atas pernyataan BNN tersebut.

“Kratom itu menggerakkan perekonomian masyarakat, tidak hanya Kapuas Hulu, tapi juga Kota Pontianak. Tak sedikit orang terserap kerja dari kratom,” kata Dian, Rabu (6/11).

Dian berpendapat, BNN sebaiknya berkoordinasi dengan kementerian terkait agar tidak membuat resah petani atau pekerja yang bergantung pada tanaman kratom.

“Di Indonesia, khususnya Kalbar, belum ada orang yang kecanduan kratom. Bahkan sakit maupun meninggal karena kratom, belum ada,” ungkapnya.

Dian justru mengungkapkan bahwa dirinya dapat informasi dari beberapa petani kratom tentang Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bahwa kratom tidak masuk kategori narkotika. Namun, BNN malah mengeluarkan rekomendasi yang berbeda.

“Mestinya ada skala prioritas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dari segi ekonomi, sosial, keberadaan kratom jelas membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan menaikkan PAD daerah,” pungkasnya. (bah)