Minggu, 17 November 2019


Neneng: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Beratkan Beban Masyarakat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 322
Neneng: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Beratkan Beban Masyarakat

WAWANCARA - Anggota DPRD Kalbar, Neneng saat diwawancara oleh awak media. IST

PONTIANAK, SP - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Neneng meminta pemerintah mempertimbangkan kembali terkait kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan. 

Jika mengacu pada usulan Kementerian Keuangan, tarif Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas 3 sebesar Rp42 ribu per bulan perorang, peserta mandiri kelas 2 sebesar Rp110 ribu per bulan tiap orangnya, dan kelas 1 membayar sebesar Rp160 ribu.

Neneng menilai, keputusan itu tidak akan memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu.

“Tujuan mulia ini akan menjadi persoalan yang pelik apabila para pihak yang berwenang di bidang kesehatan tidak berpihak kepada kepentingan di kesehatan masyarakat,” paparnya.

Kalaupun ada kenaikan, ia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan besaran nilai kenaikan premi BPJS Kesehatan, serta merealisasikannya secara bertahap.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, jika kenaikan dilakukan secara drastis akan memberatkan masyarakat yang sebagian besar masih hidup pas-pasan, sehingga dikhawatirkan tidak melanjutkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Pendapatan masyarakat kita belum cukup secara umum. Jangan sampai peningkatan premi yang terlalu tinggi justru akan menyebabkan rakyat keluar dari program pemerintah ini,” ujarnya.

Neneng mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di Fasilitas Kesehatan (Faskes). 

Selain itu, pasien BPJS juga tidak boleh dipersulit lagi dalam mendapatkan hak pengobatan atau pelayanan yang memadai di semua jenjang Faskes.

“Harus linear dengan peningkatan layanan, jangan sampai ada lagi pasien antre, dan mendapat perlakuan diskriminasi. Apalagi ditolak dengan alasan rumah sakit penuh,” kata adik Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot ini.

"Permasalahan lain yang masih dihadapi pasien BPJS Kesehatan adalah surat rujukan dari Puskesmas atau klinik pratama yang tidak mudah didapat karena antrean yang panjang, bahkan daftar tunggu hingga 10 hari," kata dia.

Padahal, saat di rumah sakit pasien masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan layanan yang diperlukan. Hal itu juga dialami oleh pasien dengan penyakit kronis.

Belum lagi masalah kualitas dokter Puskesmas yang masih diragukan, obat-obatan yang diresepkan dokter tidak selalu tersedia, peserta yang tidak tertib membayar, dan pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Karena itu, Alumni Fisip Untan ini meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan BPJS Kesehatan terlebih dahulu sebelum menaikkan iuran yang telah ditetapkan akan berlaku mulai Januari 2020.

"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat memberatkan masyarakat, terutama peserta mandiri," tuturnya.

Meskipun pemerintah menyatakan kenaikan iuran akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan, Neneng menilai pernyataan tersebut terlalu terburu-buru karena tidak melihat kondisi di lapangan.

 “Jangan sampai pemerintah justru mencederai hati rakyat dengan aturan terkait peningkatan tunjangan Direksi BPJS Kesehatan, padahal kondisi keuangannya defisit yang mana salah satu penyebabnya kerena kinerja BPJS Kesehatan yang belum optimal,” ungkap Neneng yang juga Bakal Calon Bupati Bengkayang ini. (bob)