Jumat, 06 Desember 2019


Mendagri Serahkan SK Penetapan Ketua Definitif DPRD Kalbar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 290
Mendagri Serahkan SK Penetapan Ketua Definitif DPRD Kalbar

TERIMA SK – Mendagri, Tito Karnavian bersama unsur pimpinan DPRD Kalbar foto bersama usai penyerahan surat keputusan (SK) definitif pimpinan DPRD Kalbar di ruang kerja Mendagri, Senin (11/11). ist

PONTIANAK, SP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan pimpinan definitif DPRD Kalbar, Senin (11/11).

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriyansah mengatakan, SK tersebut diterima langsung oleh dirinya dan unsur pimpinan definitif DPRD Kalbar lainnya yakni, M Kebing L, Prabasa Anantatur, dan Sy Amin Muhammad Assegaf.

“SK diserahkan langsung oleh Mendagri di ruang kerjanya,” kata Suriyansah kepada Suara Pemred, Senin (11/11).

Penyerahan SK tersebut disaksikan seluruh unsur Pimpinan DPRD masing-masing dan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda). Selain DPRD Kalbar, juga diberikan SK serupa kepada DPRD Maluku Utara dan Aceh.

Pada kesempatan tersebut, kata Suriyansah, Mendagri juga memberikan arahan-arahan kepada pimpinan DPRD dari ketiga provinsi. Adapun arahan dari Mendagri Tito Karnavian, pertama, DPRD bersama Pemerintah Daerah hendaknya tidak menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang bisa menghambat investasi.

“Kita semua bertanggung jawab melancarkan urusan investasi untuk tujuan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Surianysah menirukan arahan Mendagri.

Kedua, pentingnya stabilitas keamanan dan politik untuk memperlancar perekonomian. Ketiga, meningkatnya angka harapan hidup dan bonus demografi menyebabkan pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak

“Supaya SDM (Sumber Daya Manusia) produktif yang ada tidak menyebabkan tingginya angka kriminalitas dan ketidakstabilan politik akibat pengangguran,” lanjut Suriansyah.

Keempat, pemerintahan daerah (Pemda) hendaknya membantu Presiden Joko Widodo mewujudkan Indonesia menjadi negara empat besar perekonomian dunia.

“Karena kita mempunyai SDM dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar dan wilayah yang luas,” ujar Suriansyah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan berbagai kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga, serta meningkatkan kualitas SDM.

Kelima, Pemda harus ikut berperan dalam mencapai keinginan presiden, yakni fokus pada pembangunan SDM sambil melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar konektifitas dan akses pembangunan. (jee)