Jumat, 06 Desember 2019


Upah Kalbar Terendah se Kalimantan

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 388
Upah Kalbar Terendah se Kalimantan

Grafis: Koko

PONTIANAK, SP – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat jadi yang terendah di antara empat provinsi lain se pulau Kalimantan. Besarannya hanya Rp2.399.699. Terpaut kurang lebih Rp400 ribu dari yang paling dekat, yakni Kalimantan Selatan dengan UMP Rp2.877.448,59.

Sedang UMP tertinggi se Kalimantan masih dipegang Kalimantan Utara dengan besaran Rp3.000.803. Disusul Kalimantan Timur Rp2.981.378,72, dan Kalimantan Tengah Rp2.903.144.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman mengungkapkan besaran UMP tersebut menurutnya hanya jaring pengaman bagi kabupaten kota yang belum memiliki dewan pengupahan. Sedangkan di Kalbar, seluruh wilayahnya sudah memiliki dewan pengupahan, sehingga UMP tidak dipakai dalam sistem pembayaran upah.

"Yang digunakan adalah angka UMK/UMKS kabupaten kota. Beda kalau untuk DKI Jakarta karena tidak memiliki kabupaten kota, jadi yang digunakan adalah UMP," ucapnya, Rabu (13/11).

Namun memang, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, UMP Kalbar paling buncit. Hal ini lantaran sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, UMP Kalbar berada di angka 85 persen Kualitas Hidup Layak (KHL). Pada waktu itu, metode penghitungan UMP memakai KHL dengan terus meningkat sampai KHL 100 persen.

"Ternyata keluar PP/78 sehingga tidak lagi menggunakan formulasi KHL, tapi sudah menggunakan formulasi PP/78, yaitu UMP berjalan ditambah PDRB nasional dan inflasi nasional sehingga belum mencapai 100 persen KHL," jelasnya.

Sedang di provinsi Kalimantan yang lain, sebelum terbit PP/78, mereka sudah mencapai angka KHL 100 persen. Dampaknya, ketika menggunakan formulasi PP/78, angka UMP Kalbar selalu kalah dengan provinsi lain di Kalimantan.

Serikat buruh pun mendukung rencana Pemprov Kalbar yang akan mengganti formula perhitungan UMP dengan metode perhitungan biaya hidup layak. Asalkan tujuannya, untuk kesejahteraan buruh atau pekerja di Kalbar.

“Sangat baik dan adil untuk menentukan penetapan upah masyarakat buruh dan pekerja di Kalbar pada umumnya, yang berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai komponen upah saat ini,” katanya.

Akan tetapi di sisi lain, Suherman mengatakan masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan putusan gubernur tentang pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK). Padahal, UMK adalah jaring pengaman sosial bagi buruh dan pekerja lajang atau yang bekerja 0-1 tahun.

"Tapi implementasinya yang bekerja lebih dari 1 atau sampai 10 tahun pun diberlakukan UMK upahnya," jelasnya.

Dia pun mengimbau pekerja atau buruh yang perusahaannya membayar di bawah UMK, untuk tidak takut melaporkan ke dinas. Kalaupun mau menerapkan PP/78, tentunya struktur skala upah juga harus dijalankan untuk buruh atau pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun.

“Sekarang inikan pukul rata, pekerja sudah lima sampai dengan 10 tahun pun UMK,” katanya.

Akan tetapi untuk data pasti, dia menyebut sulit mendapat jumlah keseluruhan. Jaringannya merupakan anggota serikat. Jika pekerjanya sudah jadi anggota, tentu lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi.

"Kadang-kadang pekerja juga tertekan kalau mau berserikat atau membentuk serikat. Kadang-kadang dihalang-halangi oleh perusahaan, apalagi perusahaan yang banyak melakukan pelanggaran terhadap hak normatif buruh atau pekerjanya," katanya.

Kepastian UMP Kalbar didapat usai Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1312/Disnakertrans/2019. Aturan UMP baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Walau ada kenaikan dari besaran sebelumnya Rp2.211.500, tetap saja Kalbar jadi yang terendah di Kalimantan.

Dalam hal ini, Sutarmidji menyebut akan berupaya mengejar agar UMP Kalbar tidak semakin jauh tertinggal. Sesuai rumus, formula perhitungan upah minimum yakni, upah minimum tahun berjalan ditambah inflasi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PPDB) yang dihitung dari pertumbuhan domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya, dan periode kuartal II tahun berjalan.

“Mau tinggikan inflasi pasti pertumbuhan ekonomi rendah, mau kuatkan pertumbuhan ekonomi sampai di mana inflasi, itu tidak mungkin. Ini teori sudah paling bagus,” ujarnya kemarin.

Dia mengatakan sudah membentuk tim untuk mencarikan formula agar ke depan UMP Kalbar minimal bisa mendekati angka UMP provinsi lainnya. Harapannya, dalam satu sampai dua tahun ke depan, angka tersebut sudah tercapai. Pemprov bakal mencari formulanya dan mempelajari mengapa UMP provinsi lain sudah bisa di atas Rp2,3 juta.

“Nanti akan kami kaji. Kami lihat formulanya kenapa begitu dan kami pelajari, lalu tanya pusat baru dikaji lagi,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Ignasius IK mengatakan setiap tahun angka UMP pasti akan mengalami peningkatan. Demikian pula dengan formula perhitungan, juga akan berbeda. Di tahun 2021, UMP akan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak yang datanya disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tahun depan perhitungan tidak menggunakan formula ini lagi tapi menggunakan kebutuhan hidup layak,” terangnya.

Batasan upah minimun tersebut akan resmi diterapkan pada 1 Januari 2020. Mekanismenya memang sudah ditetapkan pada 1 November 2019 tapi berlaku tahun depan.

"UMP sudah ditetapkan tahun ini dan kami akan mengawasi perusahaan dalam hal pemberian upah pada karyawannya. Keputusan ini juga sudah ketuk palu, tidak ada perubahan dan tinggal diberlakukan dengan UMP yang terbaru,” jelasnya.

Sementara akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumhur mengatakan UMP Kalbar lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Kalimantan karena tingkat harga barang di Kalbar, memang jauh lebih rendah dibandingkan yang lain.

"Cobalah belanja kopi di Kalsel, Kaltim, Kaltara, itu pasti mahal," katanya.

Meskipun begitu, kata dia, kondisi ini sebetulnya sudah menjadi perhatian Gubernur Kalbar. Hal ini tergambar dari sejarah panjang yang menyebutkan bahwa sebelum tahun 2015 lalu, setiap kali akan menaikkan upah, pasti akan dilakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Setelah 2015 menggunakan formula, jadi kalau melihat kesalahan awal, ada pada penetapan upah awal itu memang rendah. Sehingga jika mau dinaikkan lagi itu bukan perkara mudah. Jadi sekarang kalau pemerintah ingin menaikkan pengusaha pasti marah. Kemudian kalau tidak dinaikkan pekerja juga menuntut," katanya.

Berangkat dari hal itu, menurut dia, formula tersebut bukti dari keberpihakan pemerintah terhadap seluruh pihak, baik masyarakat maupun pengusaha.

"Jadi apa yang berjalan selama ini sudah baik. Kemudian antara UMP, UMK dan upah minimum di Kalbar ini jika menurut data BPS sudah 100 persen sama antara KHL, dan UMP, UMK. Sehingga sekarang jika ingin menaikkan memang tidak sesederhana hal tersebut," ujarnya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa pada tahun 2020, informasinya akan dilakukan survei kembali. Namun beda, survei dilakukan oleh BPS, bukan oleh dewan pengupahan. Dengan begitu, BPS juga akan menyajikan data yang sebenarnya, menurut versi BPS.

Namun Jumhur belum bisa memastikan bagaimana teknis survei itu akan dilakukan.

Harap Sabar

Sementara anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung menilai dengan adanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalbar tahun 2020, maka ada kepastian bagi dunia usaha. Walau pasti ada pro kontra. Di mana ada pengusaha merasa dirugikan dan pekerja merasa belum cukup.

"Kita harus melihat kondisi ekonomi hari ini yang lagi tidak baik. Jadi kita semua harus sabar," jelas politisi Hanura ini.

Suyanto menilai, kenaikan UMP tahun 2020 yang menyentuhnya angka 2.399.698,65 masih jauh dari angka ideal. Hanya saja, dia tetap meyakini pemerintah mempunyai kajian terkait dengan angka yang ditetapkan tersebut.

"Kalau bicara ideal, kita semua pasti sepakat, angka tersebut belum ideal. Saya yakin juga pemerintah ingin menaikkan gaji pekerja semaksimal mungkin. Tapikan, kita harus melihat kondisi-kondisi lainnya," jelasnya.

Menurutnya, apabila UMP ditetapkan terlalu tinggi, dikhawatirkan investasi akan sulit masuk ke Kalbar. Tentu hal tersebut menjadi masalah tersendiri. Apalagi di provinsi lain, juga masih ada yang jauh lebih murah biaya produksinya.

Suyanto pun mendukung pemerintah untuk mengubah pola perhitungan penentuan UMP berdasarkan biaya hidup layak. Karena apabila upah tidak layak diterima oleh para pekerja akan mengganggu jalannya dunia usaha.

"Pekerja kita, khususnya buruh juga perlu dihargai ke depan, tentu dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terjadi," jelasnya.

Dalam hal ini, dia menyoroti penerapan upah minimum yang masih belum maksimal. Masih banyak perusahaan di Kalbar yang belum menaati aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan banyak buruh yang sampai saat ini belum terdaftar. Kebanyakan dari mereka pasrah dengan bayaran perusahaan, dalam arti lain asal dapat kerja. Hal itu juga dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

"Harusnya ketika ada ketentuan, harus diikuti. Masih banyak pelaku usaha yang nakal, tidak menjalankan aturan sepenuhnya," jelasnya.

Dia pun mendorong pemerintah provinsi bersikap tegas terhadap para pengusaha yang tidak menerapkan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

"Hak pekerja untuk mendapatkan upah minimum yang sudah ditetapkan. Ini perlu ada kerja sama yang baik. Kami imbau kepada perusahaan untuk menaati aturan yang sudah ditetapkan," pungkasnya. (ant/din/iat/sms/bls)

UMK Ketapang Tertinggi

BERDASARKAN data yang dihimpun Suara Pemred, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Ketapang jadi yang tertinggi di Kalbar. Angkanya Ketapang Rp2.860.323. Disusul Kayong Utara Rp2.714.750; Sambas Rp2.600.000; Sintang Rp2.596.644; Bengkayang Rp2.566.019; Landak Rp2.549.844; Singkawang Rp2.537.875; Sanggau Rp2.515.262.

Kemudian, Kota Pontianak Rp2.515.000; Kapuas Hulu Rp2.483.000; Sekadau Rp2.461.000; Kubu Raya Rp2.433.000; Mempawah Rp2.422.594,26.

Hitung-hitungannya kurang lebih UMP yang diputuskan Kementerian Ketenagakerjaan. Di mana kenaikan upah minium regional 2020 naik 8,51 persen, mengacu pada besaran inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Surat Edaran Menteri Nomor B-M/308/HI.01.00/2019 yang ditujukan pada Gubenur Se-Indonesia, besaran inflasi nasional yang dimaksud adalah 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Gubenur wajib mengumumkan kenaikan UMP tersebut secara serentak pada 1 November 2019. Sedangkan, untuk UMK selambat-lambatnya ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2019.

Meski diputusakan UMP nasional sebesar 8,51 persen, namun bagi daerah dengan UMP/UMK pada 2015 masih dibawa nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020.

Hal itu diatur dalam pasal 63 PP no 78/2015 tentang pengupahan. Dalam hal ini disebutkan ada 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. (bis/bls)