Jumat, 06 Desember 2019


Presiden Kantongi Polisi-Jaksa Pemeras Pengusaha, Sikat Aparat Nakal

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 12257
Presiden Kantongi Polisi-Jaksa Pemeras Pengusaha, Sikat Aparat Nakal

Grafis: koko

PONTIANAK, SP – Perintah Presiden Jokowi untuk memecat para penegak hukum nakal diamini semua pihak. Bola itu kini berada di jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk bertindak. Dorongan pun muncul dari berbagai kalangan di Kalimantan Barat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, Agus Priyadi mengatakan fenomena oknum penegak hukum bertindak culas bahkan memeras pelaku usaha bukan sesuatu yang baru. Pernyataan Jokowi pun diamini. Kini menurutnya, yang penting adalah keberanian mengeksekusi.

“Tinggal saat ini berani atau tidak menindaklanjuti. Tidak hanya mengungkap lalu hilang. Maka harus ditindaklanjuti agar permasalahan tersebut selesai. Seperti whistleblower, siapa yang telah mempungli dia, pengusaha berani atau tidak," ucapnya Kamis (14/11).

Penegakan terhadap aparat nakal tersebut pun menurutnya harus diberitakan setiap hari. Alasannya, agar jadi budaya, bahwa penegak hukum bersih.

Agus menjelaskan, hingga kini Ombudsman belum pernah menerima laporan pengusaha dipungli. Namun beberapa waktu lalu sempat ada yang akan melapor. Hanya saja, ketika akan ditindaklanjuti, mereka pun ketakutan.

"Laporan resmi yang masuk ke Ombudsman tidak ada," katanya.

Di dalam pelayanan publik yang baik, aparat penegak hukum harus tunduk pada peraturan. Mereka pun harus tegak terhadap hukum. Namun dalam kasus seperti ini, harus ada bukti. Di dalam hukum siapa yang menuduh, wajib membuktikan.

Dia menyebut pengusaha juga harus cerdas ketika ingin melapor. Harus disediakan bukti yang jelas. Sehingga sanksi bisa diberikan ke oknum tersebut.

"Dalam hukum tertuduh tidak bisa sebagai saksi, maka harus ada saksi yang lain," ucapnya.

Agus menyebutkan, di sebuah organisasi pasti akan ada kendala. Di penegak hukum, salah satunya bagaimana keterpaduan antara kepolisian khusus kriminal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kemudian bagaimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) membolak-balik perkara hingga P-19 dan P-21. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut harus baik.

Dalam hal ini, Ombudsman juga menerima laporan masyarakat terkait keluhan bolak-balik perkara. Bahkan menurutnya, kasus tersebut sampai Kejaksaan Agung karena perbedaan penafsiran untuk memeriksa.

"Kita ini sistem yang terpisah antara kepolisian dan kejaksaan, maka sinergitas harus ditingkatkan," pungkasnya.

Kepala Sekolah Antikorupsi LSM Gemawan, Sri Haryanti mengatakan praktik pemerasan atau pungli oleh aparat penegak hukum di Kalbar memang tidak dilaporkan secara formal. Namun berdasarkan cerita dan pengalaman yang dialami pelaku usaha, praktik meminta jatah uang keamanan, atau untuk memuluskan usaha, kerap terjadi.

Dalam survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparency International Indonesia bekerja sama dengan Gemawan tahun 2017, Kota Pontianak memang menduduki posisi kedua dari 12 kota yang jadi fokus. Artinya risikonya rendah terhadap praktik korupsi menurut pelaku usaha.

“Namun, jika dilihat dari item yang dinilai, yaitu integritas bisnis, hasilnya cukup buruk. Hal ini menandakan potensi terjadinya suap cukup tinggi,” katanya.

Selain itu, menurut laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), memuat pemetaan korupsi berdasarkan modus. Di antaranya adalah pungutan liar dengan jumlah sebanyak 43 perkara dengan nilai Rp6,7 Miliar. Selanjutnya pemerasan dengan nilai suap atau gratifikasi atau pungutan liar sebesar Rp80 juta. Jika dilihat berdasarkan aktor yang terjerat kasus dugaan korupsi, kepolisian dan kejaksaan masuk di antaranya dengan jumlah yang tidak sebanyak aparatur sipil negara.

Sedang berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengenai jenis perkara yang disidik, pengadaan barang dan jasa menempati peringkat kedua setelah penyuapan. Merespon hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang menjadi salah satu fokusnya adalah pengawalan dan pengamanan terhadap penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat pemeintah. Kejaksaan pun dilibatkan dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah baik di tingkat pusat (TP4) dan Daerah (TP4D).

“Lagi-lagi, tim tersebut dapat dinilai belum efektif karena sampai saat ini korupsi pengadaan barang dan jasa masih terjadi, bahkan jaksa anggota TP4D pun malah terjerat kasus korupsi atas program daerah yang sedang dikawalnya seperti di Jogja. Sehingga saya melihat harus ditinjau kembali atau dievaluasi keberadaan TP4D ini,” ungkapnya.

Hambat Pembangunan

Terpisah, praktisi hukum Candra menyatakan oknum kepolisian dan kejaksaan yang memeras pengusaha, selain merusak citra aparat penegak hukum, juga menghambat pembangunan di daerah.

“Ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa penegakan hukum di Indonesia seperti dua mata pisau kiri dan kanan. Mata pisau kanan memberantas kejahatan, mata pisau kiri menyalahgunakan kewenangan dalam menguntungkan diri sendiri,” jelasnya.

Candra menyebutnya sebagai sesuatu yang miris dan menyedihkan. Terlebih terjadi di reformasi dan gencarnya revolusi mental. Sementara, aparat hukum merupakan garda terdepan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya.

“Kita juga harus apresiasi langkah-langkah Jaksa Agung dan Kapolri dalam menanggapi pidato Presiden dengan menyurati daerah untuk berkoordinasi,” sebutnya.

Menurutnya, fenomena ini adalah sebuah catatan bersama, bukan saja bagi kejaksaan ataupun kepolisian. Tapi kepada seluruh elemen bangsa, bahwa dalam penegakan hukum, seluruh elemen bangsa turut serta mengawasi mengontrol.

“Apakah langkah hukum yang diambil sudah tepat atau dipaksakan atau dikriminalisasikan,” katanya.

Akan tetapi, dia melihat hal ini juga akibat timbal balik dari fenomena lain. Seperti pengusaha yang meminta backup atau pejabat daerah yang meminta perlindungan ketika terendus aparat. Upaya macam ini memunculkan kesempatan mereka untuk menyalahgunakan kewenangan.

“Fenomena pemerasan atau ancaman dengan jalan hukum mungkin saja bisa terjadi karena ada peluang, jadi lebih kepada menjaga kredibilitas dan integritas masing-masing,” katanya.

Candra menilai, untuk meminimalisir fenomena tersebut, diperlukan elemen lain dalam penegakan hukum sebagai pengontrol dan pengawas mereka. Elemen ini bisa berasal dari organisasi hukum, Lembaga Bantuan Huku, masyarakat pemerhati hukum, pengamat hukum, akademisi, advokat serta masyarakat.

Janji Tindak

Usai pernyataan Presiden Jokowi soal aparat yang memeras pengusaha, kepolisian dan kejaksaan pun bertindak cepat.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Idham Azis mendorong kepala daerah untuk melaporkan jika aparat penegak hukum meminta jatah proyek. Idham meminta para kapolres tidak menjadi bagian dari permasalahan yang ada di daerah.

"Bukan rahasia umum banyak juga kapolres itu kalau dia minta proyek. Nah ini bagian masalah, terjadi konspirasi. Kalau dia begitu, gubernur, wali kota silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan," ujarnya.

Kapolri pun mengingatkan para kepala daerah menjaga komitmen dalam melaksanakan pembangunan yang bersih dan profesional. Dia mendorong bupati, wali kota, hingga gubernur menggandeng kapolres di wilayah masing-masing agar menjadi pengawal pembangunan daerah.

"Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan daerah melalui konsultan yang solutif, bapak-bapak harus menggandeng para kapolres," kata Idham.

Idham berjanji, kepolisian akan melakukan pengamanan secara maksimal pada seluruh kegiatan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dalam upaya pengamanan itu, kepolisian akan mengedepankan dua strategi yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan, dengan menghindari pemborosan anggaran daerah. Dalam upaya ini, Polri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sementara dalam penegakkan hukum, diharap jadi opsi paling terakhir.

"Jadi ada proses pencegahan, ada proses penegakan hukum," tutur Idham.

Sementara usai mendapat peringatan dari Presiden, Kejaksaan Agung langsung memberikan surat edaran kepada para kepala daerah se Indonesia. Dalam surat Nomor R-1771/D/Dip/11/2019 perihal koordinasi pelaksanaan tugas kejaksaan dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerindah daerah itu, ada tiga hal yang dipesankan.

Dalam poin pertama, disampaikan bahwa pimpinan Kejaksaan RI tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan, yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap institusi mereka.

Poin kedua, Kejaksaan RI meminta kepala daerah untuk tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan yang dan atau barang. Termasuk intimidasi atau intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan pemda, yang dilakukan oknum kejaksaan atau pihak lain yang mengatasnamakan.

Selain itu, kepala daerah juga diminta melaporkan kepada pimpinan kejaksaan jika ada permintaan, intimidasi, atau intervensi melalui kanal yang tersedia. Laporan diharapkan dilengkapi dengan identitas pelapor, identitas terlapor, kronologis kejadian serta data pendukung yang relevan.

"Kami akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor, sepanjang laporan dilakukan berdasarkan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis surat yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan S Maringka tersebut.

Blak-blakan Presiden

Pidato menyentak Presiden Jokowi itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11). Jokowi buka-bukaan bahwa dia kerap mendapat laporan banyaknya oknum polisi dan jaksa yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.

"Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali," kata Jokowi.

Hadir dalam acara itu gubernur, bupati, wali kota dari seluruh wilayah. Hadir juga seluruh kapolda, kapolres, kepala kejati dan kepala kejari. Di hadapan para peserta rapat, Jokowi mengaku sudah menginventarisasi laporan terhadap oknum polisi dan jaksa yang kerap melakukan pemerasan. Dia meminta para oknum itu dipecat.

"Saya inventarisasi dan saya perintahkan ke Kapolri, ke Jaksa Agung, ini di Kejati ini, Kejari ini, di polda ini, di polres ini, saya minta tolong cek, copot, pecat, gitu saja sudah," kata Jokowi.

"Itu setop yang kayak gitu, setop, jangan diterus-teruskan," sambungnya.

Jokowi menegaskan tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hukum sambil mendukung agenda strategis bangsa. Oleh karena itu, jangan sampai penegak hukum justru menggigit pejabat atau pelaku usaha yang tengah berinovasi untuk negeri.

"Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit," kata Jokowi. "Karena tugas saudara saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda agenda besar strategis bangsa kita," sambungnya. (ant/din/iat/sms/bls)

Semangat Penegakan

KADIV Riset Kerja Sama dan Kampanye Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, Abdul Azis menyatakan dalam periode kepemimpinan Presiden Jokowi, semangat penegakan hukum mendapat tempat. Namun tidak bisa di lapangan, praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan, seperti pungli korupsi masih terjadi.

“Salah satu contoh, yang sempat ramai dengan digelontorkannya beberapa rancangan undang-undang yang menuai kontroversi salah satunya revisi UU KPK yang dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk pelemahan dari institusi anti rasuah tersebut,” katanya, Kamis (14/11).

Oleh karena itu, LBH Pontianak sebagai bagian dari pekerja hukum sangat mengapresiasi isi pernyataan Presiden Jokowi. Mereka juga akan mengimplementasikan semangat tersebut dalam bentuk kerja nyata di dalam pendampingan hukum.

“LBH Pontianak menaruh harapan besar dengan susunan kabinet yang baru, bahwa penegakan hukum dan perbaikan di jajaran penegakan hukum di republik ini akan kembali kepada sejatinya,” katanya. (din/bls)