Jumat, 06 Desember 2019


Sengkarut Pembentukan AKD di DPRD Kalbar

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 347
Sengkarut Pembentukan AKD di DPRD Kalbar

Grafis: Wesi

PONTIANAK, SP – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kalbar menimbulkan dilema. Masing-masing fraksi di rumah rakyat bersikeras mempertahankan keinginan untuk menduduki wakilnya di kursi pimpinan komisi yang merupakan bagian dari AKD.

Tarik ulur keinginan terjadi. Setelah digelar rapat pimpinan dewan pasca penetapan pimpinan definitif DPRD Kalbar, Rabu (13/11), pembagian jabatan ketua komisi tak menemukan titik temu.

Wakil Ketua DPRD Kalbar dari Partai Gerindra, Suriyansah di ruang kerjanya, Kamis (14/11) mengatakan, rapat pimpinan membahas komposisi kursi pimpinan komisi dilakukan bersama pimpinan DPRD Kalbar, bersama masing-masing ketua fraksi di DPRD Kalbar.

Namun sayangnya, rapat itu belum menghasilkan keputusan. Pasalnya, terdapat berbagai kepentingan yang ia istilahkan overlap sehingga tidak dapat disatukan.

“Hasil pertemuan kita yang terakhir, Rabu (13/11) belum ada kesepakatan,” katanya.

Kemudian besoknya, Kamis (14/11) pagi, kata Suriyansah, tiga Wakil Ketua DPRD Kalbar yakni dirinya, Syarif Amin Muhammad dari Partai Nasdem dan Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L dari PDIP melakukan pertemuan.

Sedangkan Prabasa Anantatur dari Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD tidak hadir, karena sedang berada di Jakarta mengikuti kegiatan partai.

Pertemuan tiga pimpinan tersebut menelurkan konsep pembagian komisi yang diinisasi oleh Ketua DPRD M Kebing L. Konsepnya mengedepankan kebersamaan antara fraksi di DPRD dalam pembagian pimpinan AKD.

Konsep kebersamaan yang dimaksud, jelas Suriyansah yakni tidak boleh ada yang ditinggalkan. Fraksi pemilik kursi banyak dan fraksi pemilik kursi sedikit maupun frkasi gabungan di DPRD Kalbar harus diakomodir.

“Semua harus dilibatkan supaya berjalannya organisasi DPRD ke depan menjadi baik dan kompak serta dapat bersinergi dengan pemerintah daerah,” tutur Suriyansah.

Konsep yang telah dibuat itu, lanjutnya Suriyansah telah disampaikan ke masing-masing pimpinan fraksi di DPRD Kalbar. Yang bertugas membicarakan konsep yang diyakini merupakan win-win solution tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD, Syarif Amin Muhammad.

“Konsep yang sudah dibuat Pak Ketua sedang dibicarakan oleh Pak Amin dan kawan-kawan (fraksi),” sebut Suriyansah.

Suriyansah mengakui ada tumpang tindah keinginan antara fraksi yang yang merupakan wadah partai politik di DPRD dalam penentuan komisi.

Fraksi yang awalnya ngotot adalah PDIP dan Nasdem. Namun kedua fraksi ini sekarang sudah mulai melonggarkan keinginannya. Sedangkan posisi Fraksi Gerindra menurut Suriyansah tetap mengedepankan kebersamaan.

“Semoga dengan kelonggaran ini, teman-teman dari partai lain juga bisa menerima,” harap Suriyansah.

Suriyansah juga berharap fraksi yang punya kursi sedikit di DPRD Kalbar juga dapat memahami dan menempatkan diri secara proposional agar tercapai kesepakatan.

Katanya, unsur pimpinan di komisi bukan hanya jabatan ketua, ada juga wakil ketua dan sekertaris. Jika semua fraksi ingin jabatan ketua, tentu dengan jumlah delapan fraksi di DPRD Kalbar tidak dapat mengakomodir dengan jumlah AKD yang hanya tujuh, yang terbagi dari lima komisi dan dua badan yakni Badan Kehormatan (BK) dan Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapemperda). Sedangkan jumlah fraksi di DPRD ada delapan.

“Tentu ada yang tidak dapat untuk jabatan ketua komisi, sedangkan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak merasa wajar mendapat lebih dari satu komisi. Ini yang sedang dikomunikasikan,” imbuh Suriyansah.

Pembahasan penentuan komisi selanjutnya diperkirakan Suriyansah baru akan kembali dilakukan sekitar dua minggu ke depan. Namun jika nanti tidak juga ditemukan kesepakatan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan melalui voting.

“Cara ini sebenarnya tidak juga baik, karena jika diambil akan ada pihak yang ditinggal atau dirugikan, ini yang tidak kita inginkan. Kita berharap musyawarah mufakat dapat diutamakan,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad juga mengakui adanya saling tarik menarik antara masing-masing fraksi di DPRD Kalbar.

“Mungkin di antara fraksi ada instruksi dari partai untuk mengamankan (komisi). Tapi intinya kami ini inginnya ada kebersamaan dan tidak ada yang ditinggal. Kita utamakan musyawarah mufakat,” jelas Amin.

Amin tak menampik, apabila ternyata tidak juga ada titik temu antara fraksi untuk penentuan jabatan ketua komisi, voting akan dilakukan sesuai dengan tata tertib di DPRD.

“Kalau musyawarah mufakat tidak dapat terlaksana, tentu akan ada yang ditinggalkan, namun sampai saat ini kita masih berkomunikasi agar keputusan ini diambil secara kebersamaan,” ujar Amin.

Keputusan berikutnya akan diambil menurut Amin sekitar satu atau dua minggu ke depan, setelah anggota dewan yang dijadwalkan akan melakukan bimbingan teknsi di luar Kalbar.

“Kemungkinan dengan jedah waktu ini akan menghasilkan keputusan, yang penying masing-masing fraksi punya kelogowan dan tidak terlalu dominan,” yakinnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Antatur usai pelantikan pimpinan definitif DPPRD Kalbar mengatakan agenda selanjutnya setelah pelantikan, akan dibentuk AKD.

“Berarti kegiatan dewan sudah bisa berjalan, nanti barang kali setelah ini ada rapat pimpinan dulu, tentu akan menyusul dengan rapat dengan ketua-ketua fraksi. Semoga dari fraksi sudah menyiapkan anggotanya ke komisi-komisi,” kata Prabasa.

Saat itu Prabasa berharap AKD bisa segera dibentuk sebelum 18 November 2019, di mana para anggota dewan diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan.

“AKD penting, karena jika periode anggota DPR yang baru, satu di antara fungsi DPRD untuk APBD sudah terpenuhi, DPRD yang sekarang hanya untuk mengawasi APBD, sisa tinggal sebulan setengah, ini yang kami kita kejar sehingga bisa rapat kerja,” ujarnya. (jee)

Kecewa Pembatalan Jadwal Sepihak

Anggota Fraksi PKB di DPRD Kalbar, Sueb mengaku kecewa dengan keputusan pimpinan DPRD Kalbar mengenai penjadwalan kembali waktu rapat pembentukan AKD.

Menurut Sueb, jadwal penyelenggaraan rapat pembentukan AKD sebenarnya telah dijadwalkan oleh pimpinan sementara DPRD Kalbar.

Namun setelah rapat pimpinan membahas AKD, dengan sepihak salah seorang pimpinan DPRD membatalkan jadwal yang telah disepakati oleh lintas fraksi.

“Permasalahannya terkait ketidakpuasan dari beberapa fraksi saat rapat pimpinan, namun seharusnya rapat paripurna terkait AKD yang telah dijadwalkan oleh pimpinan sementara tetap lanjut,” katanya.

Rapat pembahasan selanjutnya menganai AKD akan dilakukan setelah para anggota dewan menghadiri bimbingan teknis. Alasan pembatalan jadwal oleh salah satu pimpinan dewan, diterangkan Sueb karena agenda yang dibuat oleh pimpinan sementara otomatis batal setelah dilantiknya pimpinan definitif.

“Versi saya pimpinan sementara itu amanah peraturan pemerintah, bukan berdiri sendiri. Apa yang ditetapkan pimpinan sementara seharusnya tetap berlaku meskipun ada pimpinan definitif,” jelasnya.

Namun jika menyangkut kewenangan, sambung Sueb, keweangan pimpinan sementara memang telah berakhir karena sudah ada pimpinan definitif.

“Agenda jadwal yang telah ditetapkan oleh pimpinan sementara dengan lintas pimpinan fraksi seharusnya tetap berlaku, karena pimpinan sementara diamanahi dalam peraturan pemerintah,” ujarnya.

Sebagai sebuah lembaga besar seharusnya pembatalan jadwal yang telah diagendakan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pimpinan saja karena telah melanggar aturan.

“Ditinjau dari sisi apapun itu tidak boleh. Jika ada yang mau berdebat soal ini, saya siap meladeni,” tantang Sueb. (jee)