Jumat, 06 Desember 2019


Hadi Ditahan, yang Lain Was-was

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 13131
Hadi Ditahan, yang Lain Was-was

PONTIANAK, SP – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Hadi Mulyono Upas resmi ditahan di Rutan Kelas II Pontianak, Selasa (19/11). Tersangka dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan periode 2017-2018 senilai hampir Rp5 miliar diserahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang ke Jaksa Penuntut Umum, yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, Dharmabella Tymbasz melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan tahap dua terhadap kasus dugaan gratifikasi terkait pokok pikiran mantan Ketua DPRD Ketapang.

"Kemarin (Senin) tim penyidik Kejari Ketapang melakukan penjemputan terhadap tersangka di kediamannya di Semarang, dan hari ini langsung kami bawa ke Pontianak dan lakukan tahap dua," ungkapnya.

Agus Supriyanto menambahkan, proses penyerahan barang bukti dan tersangka baru bisa dilakukan lantaran sebelumnya yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit. Hal ini diketahui sesuai keterangan pihak terkait. Namun setelah dilakukan penjemputan dan diperiksa di salah satu rumah sakit di Semarang, tersangka dinyatakan telah dalam keadaan sehat.

"Tadi sebelum ditahan di Rutan Kelas II Pontianak, tersangka juga sudah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, dan dinyatakan dalam kondisi sehat sehingga langsung dibawa ke rutan untuk dilakukan penahanan,” jelasnya.

Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang (T7) Nomor: 3202/O.1.13/ft.1/11/2019 tanggal 19 November 2019. Di masa awal, penahanan akan berlangsung 20 hari.

Setelah tahap dua ini, kejaksaan akan secepatnya melimpahkan kasus ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Diperkirakan semua akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Terkait kasus ini, baru satu tersangka yakni mantan Ketua DPRD Ketapang. Namun proses masih berjalan, tidak menutup kemungkinan ada hasil baru, bisa saja ada tersangka lain. Untuk kasus ini kerugian negara diperkirakan hampir Rp5 miliar," jelasnya.

Diketahui, Hadi merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ketapang. Dia jadi anggota DPRD Ketapang sejak 2014 dari daerah pemilihan Ketapang 4. Dapil itu meliputi Kecamatan Jelai Hulu, Pemahan, Sungai Melayu Rayak dan Tumbang Titi. Hadi pun terpilih usai meraih 1.446 suara.

Ketua DPC PDIP Ketapang, Kasdi mengatakan pihaknya mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang menjerat Hadi Mulyono Upas.

"Kami mendukung proses hukum yang berjalan, dan kepada HMU kami berharap diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini hingga selesai," ungkapnya.

Dia melanjutkan, kalau sampai saat ini tersangka masih berstatus sebagai anggota partainya sesuai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).

"Untuk bantuan hukum kami belum mendapat petunjuk dari DPD dan DPP. Kami masih menunggu, yang jelas persoalan yang dihadapi oleh tersangka sudah kami sampaikan ke DPD dan DPP," katanya.

Saat disinggung apakah tersangka akan diberhentikan sebagai kader partai, Kasdi mengaku kalau kewenangan tersebut ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dalam hal ini, pihaknya menyerahkan semua ke  DPP sambil menunggu kepastian hukum kedepan terhadap tersangka.

Seret Martin

Ketika pertama kali muncul ke publik usai ditetapkan sebagai tersangka, 19 Agustus 2019 lalu, Hadi menyebut Bupati Ketapang Martin Rantan dan sejumlah nama dalam kasus yang membelenggunya. Dia juga membeberkan aliran dana tersebut. 

Hadi mengatakan pokok pikirannya sebagai anggota DPRD tahun anggaran 2017 bukanlah aspirasi pribadi. Dia menjelaskan, uang Rp4 miliar lebih yang disampaikan (Kejaksaan) sebagai gratifikasi dirinya, didapat dari keuntungan proyek aspirasi di luar mekanisme.

Dana ini diketahui Bupati Ketapang Martin Rantan dan bagian Keuangan Pemda Ketapang.

“Aspirasi itu di luar aspirasi pribadi saya, namanya anggaran kebijakan daerah yang dititipkan langsung bupati ke saya. Jadi yang tahu anggaran itu hanya bupati, saya dan keuangan karena dana itu di luar dari mekanisme APBD,” kata Hadi.

Dia menjelaskan dana titipan awal senilai Rp27 miliar. Kemudian ditambah Rp5 miliar.

“Kenapa saya yang diminta untuk mengurusnya, karena mungkin saya dianggap bisa mengelola keuangan. Padahal, saat itu saya merupakan ketua komisi bukan Ketua DPRD,” ujar politikus PDIP ini.

Dari proyek tersebut, dia mendapat gratifikasi sebesar Rp4 miliar. Dana itu lantas diserahkan ke Bupati Ketapang dan bagian Keuangan Pemda Ketapang. Sebagai gantinya, Hadi mendapat dana aspirasi tiga kali lebih banyak dari anggota biasa, sesuai dengan kesepakatan.

“Uangnya saya serahkan ke Bupati Ketapang secara bertahap, ada sebesar Rp200 juta, ada Rp2,49 miliar. Penyerahan ada melalui cek giro yang saya berikan, ada juga yang langsung diberikan ke bupati melalui ajudannya. Penyerahan ada di rumah dinas, ada di Pemda. Sedangkan bagian keuangan terima Rp885 juta selama tiga tahap. Pertama Rp500 juta, Rp350 juta, terakhir Rp35 juta,” jelasnya.

Uang itu didapat Hadi dari pengusaha yang menangani pekerjaan aspirasi tersebut. Dia meminta pengusaha yang mengerjakan proyek tersebut dan yang melaporkannya, diproses hukum. Dia mengaku memiliki catatan transaksi dan saksi saat uang diserahkan ke sejumlah pihak tersebut.

"Informasi uang itu katanya untuk anggaran kebijakan daerah, untuk kegiatan yang tidak bisa dikelola dalam APBD. Misalkan, untuk memberi bingkisan atau sesuatu ke pejabat, tidak tahu siapa itu yang datang ke daerah termasuk pemeriksa keuangan daerah. Nanti akan saya sampaikan di Kejaksaan saat diperiksa,” kata Hadi.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi menegaskan dirinya tidak lari dari proses hukum yang sedang dihadapi. Ketika penetapan tersangka, dia menegaskan baru selesai menjalani pengobatan atas beberapa sakit yang dideritanya.

"Jadi surat keterangan dari rumah sakit dan dokter yang memeriksa saya di Semarang juga ada dan sudah diserahkan ke Sekwan dan ajudan saya. Saya tidak mungkin melarikan diri karena saya orang hukum dan saya taat hukum," ungkapnya.

Hadi menjelaskan dalam pemeriksaan awal bersama sejumlah anggota DPRD lain, dia sempat hadir. Namun lantaran sakit yang diderita, Hadi tak dapat mengikuti pemeriksaan selanjutnya, hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya juga sudah menyampaikan kondisi saya ke Pak Bupati melalui ajudannya, namun tidak diindahkan. Padahal saya minta ini disampaikan agar tidak ada isu liar yang menyatakan saya lari," tegasnya.

Hadi menerangkan, dia opname di salah satu rumah sakit di Semarang sejak 24 Juli hingga 5 Agustus 2019. Oleh dokter, dia dianjurkan menjalani istirahat total selama dua pekan, tepatnya hingga 20 Agustus 2019.

"Kalau dugaan penyimpangan keuangan itu tidak benar. Kalau saya menyimpangkan uang negara tentu saya sudah kaya, sekarang saja saya masih tinggal di rumah dinas, nomor rekening saya juga sudah diminta, silakan dicek," katanya.

Sementara Bupati Ketapang Martin Rantan membantah tudingan yang disampaikan Hadi Mulyono Upas. Dia menegaskan sama sekali tidak menerima uang apa pun dari Ketua DPRD Ketapang itu.

"Saya tidak ada menerima uang apa pun itu, apalagi uang kebijakan daerah. Jadi mau diluruskan, kalau tidak ada uang kebijakan daerah itu," tegasnya.

Martin menegaskan sama sekali tidak menerima apa pun. Dia meminta bukti ucapan Hadi.

“Jadi saya tidak mempersoalkanlah. Yang jelas silakan dibuktikan. Kalau tidak ada buktinya gimana, kita biarkan proses ini berjalan," katanya.

Martin mengatakan tidak pernah menitipkan aspirasi, apalagi kepada anggota dewan. Menurutnya, selama ini semua penganggaran sudah sesuai mekanisme.

"Jadi buat apa saya menitipkan aspirasi ke dewan," sebutnya.

Perihal besarnya dana aspirasi yang diterima Hadi dibanding anggota dewan lain, Martin menyebut Pemda Ketapang memang mengetahui hal tersebut. Menurutnya, hal itu memungkinkan, misalkan, lewat lobi atau dalam penjabaran, Hadi menyebut kalau kegiatan itu prioritas daerah sebagai miliknya. Alhasil, dana aspirasinya lebih besar dari anggota lain.

"Itu mungkin di luar batas kontrol saya. Jadi kalau aspirasi itu berapa kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dengan anggota Dewan, itu saja. Kadang-kadang Rp3 miliar, kadang kurang, kalau ada yang lebih di luar kontrol kita," akunya. (teo/bls)

Tergantung Penyidikan

PENGAMAT hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Hermansyah mengatakan kasus penyalahgunaan wewenang terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) atau aspirasi pengungkapannya tergantung penyidikan penegakan hukum. Misalnya, pembuktian indikasi pokok-pokok pikiran  itu dipengaruhi oleh pemberian sesuatu.

“Atau pemberian itu mempengaruhi yang bersangkutan, seharusnya tidak boleh menerima sesuatu, malah menerima,” katanya kemarin.

Dia yakin semuanya akan berkembang seiring penyidikan. Yang pasti gratifikasi sudah masuk dalam tindak pidana korupsi. Selama ini menurutnya, ada anggapan keliru di masyarakat soal fee atau komisi.

“Banyak yang beranggapan bahwa fee itu adalah sesuatu yang wajar. Padahal itu masuk dalam gratifikasi yang tergolong dalam tindakan pidana korupsi,” katanya.

Fee dalam proyek adalah sesuatu yang melanggar hukum, karena pemberian fee ini bisa mengganggu atau mempengaruhi spesifikasi pekerjaan proyek. Seorang pejabat memang memiliki kewenangan dan memutuskan memenangkan, atau tidak memenangkan sebuah proyek.

“Hasilnya, menang atau kalah akan tetap ada, tak perlu lagi menerima sesuatu dari pihak tertentu,” katanya.

Hermansyah menyebut bisa saja praktik seperti ini dihilangkan. Namun harus ada peningkatan jaminan, gaji atau tunjangan sehingga pejabat yang berwenang tidak lagi berharap dari bentuk-bentuk fee yang sebenarnya ilegal.

“Di lapangan, banyak keluhan pejabat berwenang pengadaan barang dan jasa, yang merasa memiliki honor kecil. Sehingga potensi untuk menerima gratifikasi itu jadi besar. Untuk menguranginya, salah satunya bisa dengan meningkatkan reward pejabat yang mengurus hal itu. Sehingga tidak ada lagi keinginan mereka untuk mencari dana-dana yang sifatnya ilegal,” jelasnya.

Pendukung lain katanya, dengan mengoptimalkan sistem lelang elektronik, yang diimbangi peningkatan integritas pejabat terkait. Selama ini, lelang elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah hanya sarana untuk mencegah terjadinya malpraktik.

“Sebenarnya, aturan yang ada sudah cukup tegas. Tinggal pihak terkait saja yang menindaknya seperti apa. Bila memang ada pejabat yang melanggar, beri sanksi pemecatan tidak hormat dan sanksi,” tutupnya. (din/bls)