Rabu, 29 Januari 2020


30 Dewan Bengkayang di Periksa KPK

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 7562
30 Dewan Bengkayang di Periksa KPK

Grafis: koko

PONTIANAK, SP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkayang di Mapolda Kalbar, Selasa (26/11). Dari informasi yang dihimpun jumlahnya mencapai 30 orang. Selain anggota DPRD yang kini menjabat, mantan legislator Bengkayang periode 2014-2019 turut dipanggil.

Mereka diperiksa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2019. Keterangan mereka diperlukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi gratifikasi proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, di mana Bupati Suryadman Gidot ditangkaptangan KPK awal September lalu.

Pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD periode 2014-2019 dan wakil rakyat yang kini menjabat dimulai Selasa (26/11). Petugas KPK memanggil mereka maraton yang dijadwalkan hingga Jumat (29/11).

Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Esidorus membenarkan adanya undangan pemanggilan terhadap sejumlah anggota dewan Bengkayang oleh KPK. Dia sendiri dijadwalkan datang Rabu (27/11) hari ini pukul 10.00 WIB.

“(Dipanggil) terkait APBD Perubahan, saya rasa semua anggota diminta keterangan,” katanya, Selasa (26/11).

Para anggota DPRD dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Politisi PDI-Perjuangan itu mengaku akan kooperatif memenuhi undangan dan siap memberi keterangan.

Di sisi lain, Esi—panggilan akrabnya—berharap pengusutan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Bengkayang segera selesai. Alasannya tak lain agar semua pihak bisa fokus melayani masyarakat dan bekerja membenahi Bengkayang.

“Semua bekerja secara profesional dan proporsional, mengabdikan diri dengan penuh dedikasi,” harapnya.

Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Pengungkapan rentetan kasus korupsi yang terjadi di Bengkayang dirasa sangat mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten.

“ASN kita ketakutan dan trauma melaksanakan tugas, program dan kegiatan banyak yang tidak dapat dilaksanakan, semangat dan etos kerja menurun,” sebutnya.

Anggota DPRD Bengkayang, Tony Pangeran pun menyatakan hal sama. Pemanggilan para legislator daerah itu terkait dengan dugaan korupsi Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.

“Iya memang benar ada pemanggilan,” kata dia.

Sebagaimana Wakil Ketua DPRD, Tony juga dipanggil ke Polda Kalbar Rabu ini.

“Benar saya dipanggil, tapi jadwal pemanggilan saya besok (hari ini), Rabu (27/11). Saya diundang sebagai saksi,” jelas legislator Partai Golkar ini.

Perihal siapa saja yang diperiksa Selasa (26/11), Tony tak tahu pasti. Termasuk untuk unsur pimpinan DPRD Bengkayang periode lalu.

“Kalau itu kabarnya simpang siur, saya tidak bisa pastikan itu,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, APBD Perubahan 2019 dibahas anggota DPRD Bengkayang periode 2014-2019. Di periode itu, Martinus Kajot menjabat ketua, dengan wakil Fransiskus dan Yosua Sugara. Sementara unsur pimpinan baru diisi oleh Fransiskus sebagai ketua, serta Jonedhi dan Esidorus sebagai wakil.

Suara Pemred mengonfirmasi Martinus Kajot dan Fransiskus. Namun nomor telepon keduanya tak aktif. Sedang Yosua Sugara hanya membaca pesan WhatsApp yang dikirim tanpa meresponnya.

Perihal pemeriksaan, Polda Kalbar tak ambil bagian. Pihaknya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan. Sedang materi dan isinya, kewenangan KPK.

“Sudah sejak Senin kemarin, KPK menggunakan ruangan di Ditreskrimsus untuk memeriksa,” kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go.

Pada Senin (25/11), KPK menglarifikasi tujuh saksi terkait alokasi dana untuk Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot (SG). Mereka diperiksa untuk tersangka Nelly Margaretha (NM) dari unsur swasta.

"Pada para saksi didalami terkait rapat pembahasan penambahan anggaran Dinas PU dan Dinas Pendidikan serta rencana alokasi dana untuk SG dan tentang audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Pemkab Bengkayang," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Ketujuh saksi itu adalah Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon, Sekretaris Inspektorat Bengkayang Damianus, Plt Kepala Dinas Perikanan Kelautan Bengkayang Syarifudin, Kepala Sub Bagian Renja dan Keuangan Dinas PUPR Bengkayang Yoel Yudi.

Selanjutnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Bengkayang Hery Pitriadi, Kepala Bidang Tata Ruang Survei Pemetaan dan Tata Kota Dinas PUPR Bengkayang Kurniawan Mamanda S, dan Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Bengkayang Yayat Sutiawan.

Tujuh Tersangka

KPK total telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima suap, yakni Suryadman Gidot dan Kepala Dinas PUPR Bengkayang Aleksius (AKS). Sedangkan sebagai pemberi suap, yaitu unsur swasta masing-masing Rodi (RD), Yosef (YF), Bun Si Fat (BF), Nelly Margaretha (NM), dan Pandus (PS).

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa Suryadman meminta uang kepada Aleksius. Permintaan uang tersebut dilakukan Suryadman atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.

Suryadman diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan, masing-masing sebesar Rp300 juta. Namun dalam sidang terakhir, Senin kemarin terungkap total permintaan Rp1 Miliar.

Menindaklanjuti hal tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal. Hal itu dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari bupati.

Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp20-25 juta atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp200 juta.

Kemudian, Aleksius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati "fee" sebagaimana disebut sebelumnya, terkait paket pekerjaan penunjukan langsung melalui staf honorer pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Fitri Julihardi (FJ).

Rinciannya sebagai berikut, pertama Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi serta Rp60 juta dari Nelly Margaretha.

Dalam kegiatan tangkap tangan kasus tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa ponsel, buku tabungan, dan uang sebesar Rp336 juta dalam bentuk pecahan Rp100 ribu. (ant/nar/sms/bls)

Minta Rp1 Miliar

FAKTA sidang kedua kasus ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Pontianak, Senin (25/11) kemarin. Empat orang saksi dihadirkan. Mereka adalah Sekda Bengkayang Obaja, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bengkayang Agustinus Yan, Kasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga PUPR Bengkayang Martinus Suwandi, dan Kasi Penganggaran BPKAD Bengkayang Marsindi.

Salah satu hal menarik terungkap, bahwa pemberian sejumlah uang dari para terdakwa kepada Gidot, bertepatan dengan pemenuhan panggilan Polda Kalbar padanya terkait kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar. Di hari sama, Selasa (3/9), Gidot terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Artinya kan kaitan dengan alasan bupati itu (kaitan permintaan uang untuk mengurus kasus di Polda Kalbar), benar tidaknya kita lihat nanti pemeriksaan lagi. Yang jelas penyerahan uang itu juga bertepatan dengan pemanggilan Gidot oleh Polda Kalbar," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Feby D usai sidang.

Feby menyebutkan, fakta persidangan menyebutkan ada permintaan sebesar Rp1 Miliar oleh Gidot pada Kepala Dinas PUPR Bengkayang, Aleksius dan Kepala Disdikbud Bengkayang, Agustinus Yan. Jika terpenuhi, Gidot berjanji akan menambahkan dana untuk Dinas PUPR sebesar Rp7,5 Miliar dan Rp6 Miliar untuk Disdikbud, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kalbar.

Permintaan uang itu diminta setelah rapat koordinasi pada 30 Agustus 2019 lalu. Rapat dihadiri Gidot, Aleksius, Sekda Bengkayang Obaja, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Gerardus, Kepala Disdikbud Agustinus yan, dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD. Saat itu, kata Feby, Aleksius hanya mampu menyerahkan uang sebesar Rp340 juta, sementara Kadisdikbud diminta sebesar Rp200 juta.

"Pelaksanaannya ternyata, Kadis Disdikbud berupaya menghindar untuk tidak memenuhi permintaan dari bupati. Dan fakta di persidangan kita tidak bisa buktikan Kadisdikbud memberikan uang yang diminta bupati," ujar Feby.

Namun Feby belum bisa memastikan, uang sebesar itu akan digunakan untuk apa dan siapa.

"Tapi inikan keterangan dari bupati, dirapatkan pada tanggal 30 Agustus ada permintaan dari bupati tersebut. Tapi tidak jelas. Entah akal-akalan bupati, namun yang jelas itu bupati mengatakan demikian," ujarnya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Kasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga PUPR Bengkayang, Martinus Suwandi dan Sekda Bengkayang, Obaja pada persidangan tersebut, permintaan bupati itu baru pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya, belum pernah ada permintaan sama oleh Gidot.

Kuasa hukum terdakwa Rodi, Since Kurniawati usai sidang menjelaskan berdasarkan hasil persidangan, kliennya tidak begitu mengenal Kadis PUPR Bengkayang, Aleksius. Maksud permintaan uang oleh Aleksius pun, tidak diketahui oleh para saksi.

"Dari empat saksi ini sama sekali tidak mengetahui. Dari keterangan saksi juga kita bisa mendengarkan motivasinya apa, Aleksius meminta itu (uang permintaan Gidot). Nanti ketika persidangan Aleksius kita minta keterangan," ujarnya.

Senada dengan Since, Kuasa Hukum dua terdakwa Pandus dan Yosef, Zakarias menegaskan dari empat saksi, hanya Martinus Suwandi yang tahu soal penyetoran uang.

“Mereka tidak tahu persis penyerahan uang itu, apakah untuk proyek atau pinjaman. Tidak dijelaskan secara rinci. Uang itu masih samar-samar. Mungkin setelah periksakan Aleksius baru terungkap," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go membenarkan bahwa sebelum terjaring tangkap tangan KPK, Gidot dipanggil Polda Kalbar untuk dimintai keterangan dalam kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar

"Iya, memang ada pemanggilan. Tapi saya tidak tahu itu (korelasi dengan OTT KPK)," katanya.

Namun, kata Donny, Polda Kalbar merasa keberatan atas pernyataan KPK yang mengatakan bahwa uang yang diminta Gidot untuk mengurus kasus korupsi dana bansus tersebut.

"Karena masih pernyataan sepihak, di mana alasan seperti itu bisa saja dimunculkan memanfaatkan situasi sedangkan situasi nyata, Ditreskrimsus tetap menangani kasus bansus desa di BPKAD Bengkayang," katanya.

Kalaupun dalam proses penanganannya terkesan lambat, hal tersebut disebabkan penyidik Polda Kalbar menunggu hasil pemeriksaan kerugian negara. Sementara hasil pemeriksaan itu dikeluarkan BPK RI setelah 18 bulan dari surat permohonan penyidik.

"Seminggu kemudian Polda Kalbar sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujarnya.

Pada sidang pertama kasus korupsi Gidot, Senin (18/11), JPU KPK Feby D menyebutkan bahwa para terdakwa telah memberikan uang atas permintaan Gidot sebesar Rp340 juta melalui Kepala PUPR Bengkayang, Aleksius yang akan digunakan Gidot untuk mengurus kasus dugaan korupsi terkait dana bantuan khusus desa yang saat ini ditangani oleh penyidik Polda Kalbar.

Empat terdakwa kasus tersebut adalah pihak swasta yakni Direktur Utama CV Banjar Raya Utama, Rodi; Direktur Utama CV Tajur Rasak, Pandus; Direktur Utama CV Menyala, Bun Si Fat alias Alut dan Yosef Ateng.

"Keempatnya didakwa KPK telah memberikan uang kepada Bupati Bengkayang, Kadis PUPR, yang berkaitan dengan kewenangannya Bupati Bengkayang dalam menetapkan anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2019 di PUPR, dan kewenangannya Aleksius  untuk menetapkan pemenang proyek PPPL (Pekerjaan Proyek Pengadaan Langsung), jumlahnya bervariasi, namun totalnya Rp340 juta. Dan uang itu menurut bukti-bukti di penyidikan, dipergunakan untuk mengurus kasusnya (Gidot) yang ditangani di Polda," ujar Feby D usai sidang Senin pekan lalu.

Selain empat terdakwa dari swasta yang sudah mulai persidangannya, masih ada tiga tersangka lain dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot, Kadis PUPR Bengkayang Aleksius, dan seorang pihak swasta bernama Nelly Margaretha. (sms/nar/bls)