Jumat, 06 Desember 2019


Ria Norsan Dukung Airlangga, Adu Kuat Calon Ketua Umum

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 639
Ria Norsan Dukung Airlangga, Adu Kuat Calon Ketua Umum

PONTIANAK, SP – Dua calon kuat bakal bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang dilangsungkan awal Desember 2019 di Jakarta. Mereka adalah Airlangga Hartanto yang kini menjabat Menko Perekonomian, dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Walau ada empat nama politikus kawakan Golkar—Indra Bambang Utoyo, Hisjam, Linda Purnomo dan, Agun Gunandjar Sudarsa—peluang mereka dirasa kecil.

Hingga saat ini, aksi deklarasi, klaim suara, sampai ancaman munas tandingan pun mewarnai tenggat jelang munas. Tak terkecuali pergolakan di Kalimantan Barat. Meski Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kalbar bulat mendukung Airlangga Hartanto, sejumlah kader loyal pada Bamsoet.

Sekretaris DPD Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan memang ada dua calon kuat mencuat. Mereka Airlangga dan Bamsoes. Jika bicara suara DPD dan sebagai kader, pihaknya ingin munas dilakukan dengan musyawarah mufakat. Walau demikian, dukungan sudah dijatuhkan ke Airlangga Hartanto.

Alasannya, dalam kepemimpinan Airlangga kini yang hanya satu setengah tahun. Golkar menunjukkan taji di Pemilu lalu. Padahal, sebelum dia menjabat, terjadi dualisme di tubuh partai. Hingga kasus korupsi yang menjerat Ketua Umum Golkar saat itu, Setya Novanto.

“Menghadapi Pemilu di bawah pimpinan Pak Airlangga, Golkar berjalan adem ayem, komunikasi bagus, dan rangking nomor dua. Makanya Pak Jokowi bilang kalau Golkar goyang, pemerintah ikut goyang. Karena Golkar kan mendukung pemerintah,” katanya Rabu (27/11).

Maka dari itu, Prabasa pun berharap munas berjalan lancar dengan keputusan musyawarah mufakat.

“Mudah-mudahan munas lancar, bisa musyawarah mufakat, sehingga dua tokoh nasional bersatu dan 2024 Golkar bisa usung presiden sendiri,” katanya.

Sementara para politikus Golkar yang tergabung dalam tim sukses pencalonan Bamsoet sebagai ketua umum mengkritik kepemimpinan Airlangga Hartarto di partai berlambang beringin. Mereka menilai banyak kebijakan Airlangga yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Kepemimpinan Airlangga selama hampir 2 tahun ini telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan organisasi. Sebagaimana diatur, disepakati, baik itu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi dan sebagainya," kata anggota tim sukses Bamsoet, Yorrys Raweyai.

Yorrys mengklaim banyak persoalan yang dirasakan pengurus Golkar, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, terkait kebijakan-kebijakan DPP. Yoris mencontohkan masih ada 9 Plt yang menjabat dalam kepengurusan Golkar. Menurutnya hal itu melanggar ketentuan dalam AD/ART.

"Kemudian memberikan atau bertindak sewenang-wenang dalam proses pencalegan sampai penetapan dan dukungan-dukungan terhadap koalisi Jokowi," kata dia.

"Banyak sekali masalah-masalah yang dirasakan oleh kader-kader Golkar dari bawah, dan itu akan menjadi akumulasi yang pada akhirnya semua menuntut untuk segera dilakukan Munas untuk memilih pemimpin yang baru. Dan itulah muncul nama Bambang Soesatyo," tambah dia.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar sekaligus anggota Penggalangan Opini dan Media Bambang Soesatyo, Viktus Murin mengajak semua barisan pendukung Bamsoet menggelar munas tandingan. Pihaknya siap menggelar munas tandingan jika penyelenggaraan munas yang tengah dipersiapkan kubu Airlangga Hartarto melanggar AD/ART.

"Kami menyatakan kesiapan untuk melaksanakan munas sesuai AD/ART apabila persiapan penyelenggaraan munas yang sedang dilakukan oleh Airlangga dan para pendukungnya itu bertentangan dengan AD/ART," katanya.

Viktus mengatakan, usulan digelarnya Munas tandingan karena pihaknya merasa ada kejanggalan dari rangkaian Munas. Salah satunya, kata dia, dukungan dari DPD I untuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

"Padahal forum itu bukan untuk dukungan-dukungan untuk calon ketua umum rapimnas itu, di munas mestinya itu diproses pencalonan proses pemilihan," ujarnya.

Viktus mengatakan, dalam rapimnas itu, dukungan DPD I kepada Airlangga seperti mewakili dukungan dari DPD II. Padahal, kata dia, tidak semua DPD II mendukung Airlangga.

"Aspirasi itu berbeda, tidak otomatis DPD I dukung Airlangga, DPD di seluruh provinsi itu dukung Airlangga, enggak begitu. Karena ada juga penolakan dari DPD II ketika rapimnas," ucapnya.

Kubu Airlangga justru heran dengan pernyataan ini. Ketua DPP Golkar yang juga loyalis Airlangga, TB Ace Hasan Syadzily, menilai munas saja belum digelar. Tapi, tuduhan curang sudah dilontarkan kepada kubunya.

"Apa alasannya harus membuat munas tandingan? Munas-nya saja baru akan digelar tanggal 3-7 Desember 2019. Materinya Munas masih digodok Panitia Pengarah, kok sudah dituduh melanggar AD/ART," kata Ace.

Ace memastikan Munas Golkar akan digelar secara transparan, demokratis, dan terbuka serta sesuai dengan AD/ART. Misalnya calon ketum harus mendapat dukungan 30 persen dari pemegang suara.

Selain itu, kubu Airlangga memastikan bahwa semua kubu yang ada di Golkar terakomodasi dalam kepanitiaan munas.

"Kepanitiaan sudah mengakomodasi semua pihak berdasarkan hasil rapat pleno kemarin. Artinya secara mekanisme pencalonan ketum, pasti akan dilakukan sesuai AD/ART," tuturnya.

Ace meminta tak ada pengaburan fakta jelang munas Golkar. Misalnya, fakta bahwa banyak pengurus provinsi yang mendukung Airlangga diartikan sebagai ada upaya untuk menutup peluang caketum lain.

"Bahwa realitasnya politiknya sekarang, sebagian besar DPD Partai Golkar provinsi mendukung Pak Airlangga, tentu itu bukan berarti akan menutup caketum lainnya," tutup Ace.

Mustahil Aklamasi

Wakil Koordinator Bidang Pratama Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut Munas Golkar untuk memilih ketum baru mempunyai banyak calon. Sebagai salah satu caketum, Bamsoet, tak yakin munas berujung aklamasi.

"Ya semua orang pasti ingin terpilih secara maksimal. Aklamasi adalah pemilihan secara maksimal yang di mana disepakati oleh seluruhnya dan tidak ada calon. Tapi sekarang calonnya ada lima, jadi kecil kemungkinan dari aklamasi," ujar Bamsoet.

Bamsoet mengatakan saat ini dirinya tinggal menunggu pembukaan pendaftaran caketum Golkar pada 29 November 2019. Selain dirinya, kata Bamsoet, ada empat pesaing lain yang akan mendaftar.

"Calon-calonnya cukup banyak. Selain sahabat saya Airlangga, saya sendiri, ada Agun Gunandjar, ada Indra Bambang Utoyo, ada Hisjam dan kemudian Linda Purnomo juga akan daftar pada saat pembukaan pendaftaran kalau tidak salah tanggal 29," katanya.

Sesuai AD/ART

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar MS Hidayat khawatir, jika tidak sesuai AD/ART, bakal ada potensi munas tandingan yang dari sisi legalitas dan legitimasi bisa jadi lebih kuat. Pasalnya acuan utama adalah AD/ART Partai Golkar.

"Perpecahan bisa terjadi jika dalam munas 4 Desember nanti tidak ada pemungutan suara yang didahului tahapan penjaringan dan pencalonan. Apalagi jika dalam Munas nanti ada upaya, atau unsur paksaan untuk mengganti pemungutan suara langsung dengan dukungan tertulis dari pemilik suara," kata MS Hidayat.

Politikus senior Partai Golkar mengungkapkan, dalam AD/ART Golkar Pasal 50 ayat (1) disebutkan pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh peserta musyawarah.

Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa: pemilihan dilakukan melalui penjaringan, pencalonan dan pemilihan.

"Justru dalam tahap Penjaringan dan Pencalonan inilah wajah demokrasi Partai Golkar terlihat. Setiap kader Golkar yang potensial dan memenuhi persyaratan dibebaskan mengajukan diri, untuk kemudian dijaring dan dicalonkan sebagai ketua umum," ungkapnya.

Hidayat menambahkan, aklamasi hanya bisa dilakukan setelah melewati penjaringan dan pencalonan. Ketika mayoritas pemilik suara menginginkan, barulah bisa dilakukan mekanisme pengambilan keputusan tersebut. Sebab kalau aklamasi dilakukan tanpa penjaringan dan pencalonan, itu sama saja pemaksaan.

"Sepanjang dilakukan dengan transparan, fair dan mematuhi ketentuan AD/ART pasti semua pihak akan menerima apapun hasilnya. Jika ada rekayasa dan pemaksaan itu tetap dilakukan, maka besar potensi terjadi perpecahan dengan acuan AD/ART Partai," tegasnya. (ant/mer/tir/bls)

Potensi Pecah

KETUA Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat menyatakan, potensi internal partainya kembali pecah semakin mendekati kenyataan. Pasalnya, kata Taufik, DPP akan memutuskan bahwa syarat dukungan 30 persen suara kepada bakal calon ketua umum harus dinyatakan dalam bentuk surat tertulis.

“Ketentuan ini akan menjadi sumber masalah. Karena menguntungkan incumbent dan menciptakan persaingan yang tidak setara antar kandidat,” jelas Mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Padahal, ucapnya, prinsip demokrasi itu mensyaratkan kesetaraan dan perlakuan adil dalam persaingan bagi semua kandidat.

“Incumbent sebagai ketua umum akan lebih mudah sekali memobilisasi dukungan dari DPD I dan DPD II, ketimbang kandidat lainnya,” ungkapnya.

Apalagi, terdapat enam Ketua Pelaksana Tugas (Plt) DPD I yang ditunjuk langsung oleh ketua umum, beber Taufik.

Selain itu, katanya, incumbent memiliki instrumen intimidatif. Misalnya, dalam bentuk pemecatan pengurus DPD I dan DPD II yang merupakan pemilik suara.

“Di mana letak demokrasinya? Seharusnya dukungan itu diberikan secara langsung saat pemilihan di bilik suara,” ujar Taufik.

Dengan begitu, tidak ada mobilisasi dukungan secara intimidatif oleh DPP sehingga menjamin kesetaraan semua kandidat. (kro/bls)