Rabu, 29 Januari 2020


Gara - gara Gidot, Polda VS KPK

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 3681
Gara - gara Gidot, Polda VS KPK

PONTIANAK, SP - Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang mengatakan uang suap yang diminta bupati nonaktif Kabupaten Bengkayang, Suryadman Gidot untuk mengurusi kasus dana bantuan khusus (bansus) desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar, yang tengah diusut Polda Kalbar.

Pasalnya, menurut Didi hingga saat ini penyidik Polda Kalbar sudah bekerja on the right track atau sesuai dengan prosedur. Namun, apabila pernyataan JPU KPK tak mampu dibuktikan, maka Polda Kalbar akan meminta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut kepada KPK.

"Tapi apabila dia (KPK) tidak bisa membuktikan dan memang tidak ada hal-hal yang dimaksud, maka kita (Polda Kalbar) bisa membalikkan, meminta pertanggungjawabannya," tegas Didi, Kamis (28/11).

Sementara ketika dikonfirmasi, Komisioner KPK, Saut Situmorang mengatakan belum bisa memberikan komentar apa pun.

"Nanti kita pelajari dulu ya, saya belum (mengetahui) detail tentang itu," ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan yang dipersoalkan muncul ketika sidang perdana empat terdakwa kasus suap Bengkayang di Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (18/11) lalu. Empat terdakwa kasus tersebut adalah pihak swasta yakni Direktur Utama CV Banjar Raya Utama, Rodi; Direktur Utama CV Tajur Rasak, Pandus; Direktur Utama CV Menyala, Bun Si Fat alias Alut dan Yosef Ateng.

JPU KPK, Feby D saat itu menuturkan uang yang diminta oleh Gidot, akan digunakan untuk mengurus kasus dugaan korupsi penyaluran dana bantuan khusus desa dari BPKAD Bengkayang sebesar Rp20 miliar yang saat ini ditangani oleh Dirkrimsus Polda Kalbar.

Sayangnya, Feby tidak menjelaskan secara detail uang itu akan digunakan untuk apa dan siapa.

"Kami tidak mendalami kasus itu (bansus), tapi pihak Polda Kalbar yang menangani bantuan keuangan di Bengkayang. Ranahnya kami tidak sampai di situ. Kami hanya menyidik dan menuntut perbuatan mereka (terdakwa dan tersangka). Yang apakah permintaan Bupati Bengkayang itu untuk mengurus kasusnya di Polda atau tidak, nanti kita lihat dari persidangan saja nanti," ungkap Feby.

Namun yang jelas, Feby memastikan keterangan tersebut berasal dari pernyataan Gidot. Pembuktian benar atau tidaknya, akan dibuktikan pada sidang selanjutnya nanti.

Tak hanya itu, pada persidangan kedua pemeriksaan para saksi, Senin (25/11), salah satu hal menarik terungkap. Pemberian sejumlah uang dari para terdakwa kepada Gidot, bertepatan dengan pemenuhan panggilan Polda Kalbar padanya terkait kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar. Di hari sama, Selasa (3/9), Gidot terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang itu, empat orang saksi dihadirkan. Mereka adalah Sekda Bengkayang Obaja, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bengkayang Agustinus Yan, Kasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga PUPR Bengkayang Martinus Suwandi, dan Kasi Penganggaran BPKAD Bengkayang Marsindi.

"Artinya kan kaitan dengan alasan bupati itu (kaitan permintaan uang untuk mengurus kasus di Polda Kalbar), benar tidaknya kita lihat nanti pemeriksaan lagi. Yang jelas penyerahan uang itu juga bertepatan dengan pemanggilan Gidot oleh Polda Kalbar," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Feby D usai sidang, Senin (25/11).

Feby menyebutkan, fakta persidangan menyebutkan ada permintaan sebesar Rp1 Miliar oleh Gidot pada Kepala Dinas PUPR Bengkayang, Aleksius dan Kepala Disdikbud Bengkayang, Agustinus Yan. Jika terpenuhi, Gidot berjanji akan menambahkan dana untuk Dinas PUPR sebesar Rp7,5 Miliar dan Rp6 Miliar untuk Disdikbud, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kalbar.

Permintaan uang itu diminta setelah rapat koordinasi pada 30 Agustus 2019 lalu. Rapat dihadiri Gidot, Aleksius, Sekda Bengkayang Obaja, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Gerardus, Kepala Disdikbud Agustinus yan, dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD. Saat itu, kata Feby, Aleksius hanya mampu menyerahkan uang sebesar Rp340 juta, sementara Kadisdikbud diminta sebesar Rp200 juta.

"Pelaksanaannya ternyata, Kadis Disdikbud berupaya menghindar untuk tidak memenuhi permintaan dari bupati. Dan fakta di persidangan kita tidak bisa buktikan Kadisdikbud memberikan uang yang diminta bupati," ujar Feby.

"Tapi inikan keterangan dari bupati, dirapatkan pada tanggal 30 Agustus ada permintaan dari bupati tersebut. Tapi tidak jelas. Entah akal-akalan bupati, namun yang jelas itu bupati mengatakan demikian," ujarnya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Kasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga PUPR Bengkayang, Martinus Suwandi dan Sekda Bengkayang, Obaja pada persidangan tersebut, permintaan bupati itu baru pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya, belum pernah ada permintaan sama oleh Gidot.

Kuasa hukum terdakwa Rodi, Since Kurniawati usai sidang menjelaskan berdasarkan hasil persidangan, kliennya tidak begitu mengenal Kadis PUPR Bengkayang, Aleksius. Maksud permintaan uang oleh Aleksius pun, tidak diketahui oleh para saksi.

"Dari empat saksi ini sama sekali tidak mengetahui. Dari keterangan saksi juga kita bisa mendengarkan motivasinya apa, Aleksius meminta itu (uang permintaan Gidot). Nanti ketika persidangan Aleksius kita minta keterangan," ujarnya.

Senada dengan Since, Kuasa Hukum dua terdakwa Pandus dan Yosef, Zakarias menegaskan dari empat saksi, hanya Martinus Suwandi yang tahu soal penyetoran uang.

“Mereka tidak tahu persis penyerahan uang itu, apakah untuk proyek atau pinjaman. Tidak dijelaskan secara rinci. Uang itu masih samar-samar. Mungkin setelah periksakan Aleksius baru terungkap," ujarnya.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go membenarkan bahwa sebelum terjaring tangkap tangan KPK, Gidot dipanggil Polda Kalbar untuk dimintai keterangan dalam kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar.

"Iya, memang ada pemanggilan. Tapi saya tidak tahu itu (korelasi dengan OTT KPK)," katanya.

Namun, kata Donny, Polda Kalbar merasa keberatan atas pernyataan KPK yang mengatakan bahwa uang yang diminta Gidot untuk mengurus kasus korupsi dana bansus tersebut.

"Karena masih pernyataan sepihak, di mana alasan seperti itu bisa saja dimunculkan memanfaatkan situasi sedangkan situasi nyata, Ditreskrimsus tetap menangani kasus bansus desa di BPKAD Bengkayang," katanya.

Kalaupun dalam proses penanganannya terkesan lambat, hal tersebut disebabkan penyidik Polda Kalbar menunggu hasil pemeriksaan kerugian negara. Sementara hasil pemeriksaan itu dikeluarkan BPK RI setelah 18 bulan dari surat permohonan penyidik.

"Seminggu kemudian Polda Kalbar sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujarnya.

Perlu Bukti

Pengamat hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Hermansyah mengatakan dalam perkara ini, KPK tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Alasannya, JPU KPK hanya menyitir atau mengucapkan kembali apa yang sebutkan oleh Gidot saat pemeriksaan tersebut.

"Dia (KPK) tidak bisa dipermasalahkan atas ucapannya. Namun yang menjadi sumber persoalan adalah pembicaraan itu ada di Gidot," ujarnya.

Meskipun begitu, dia menyebutkan jaksa KPK juga harus membuktikan ucapan Gidot tersebut. Jika tidak terbukti, maka yang semestinya bertanggungjawab adalah Gidot karena dari ucapannya, memiliki unsur pencemaran nama baik maupun fitnah.

Namun lain hal jika pernyataan ini justru terbukti benar adanya. Dan didapati bukti-bukti pendukung pernyataan tersebut.

"Jika hal tersebut benar terjadi maka wajah yang tidak baik juga untuk aparat hukum kita," katanya.

Terlepas dari itu benar atau tidaknya ucapan Gidot tersebut, pernyataan Gidot sebagai tersangka kepada jaksa KPK sebetulnya merupakan hak dia untuk memberikan keterangan. Begitu juga sebaliknya, Gidot juga berhak untuk tidak memberikan keterangan apa pun.

"Sejatinya itu adalah keterangan seorang tersangka dalam hal ini adalah Gidot. Bahwa dirinya memang memiliki hak untuk membela diri. Seorang tersangka juga memiliki hak untuk menyangkal bahkan hak diam untuk tidak menjawab," ungkap Hermasyah.

Di sisi lain, sebagai penegak hukum, kata dia, Polda Kalbar semestinya tidak terlalu reaktif atas ucapan tersebut.

"Hal yang terpenting bagi penuntut umum dan Gidot yaitu harus mempertanggungjawabkan dan membuktikan uang yang seperti itu untuk mengurus kasusnya di Polda Kalbar," tutupnya. (sms/bls)

Dua Tersangka Bansus Desa

DALAM kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar, Polda Kalbar sendiri sudah menetapkan dua tersangka. Keduanya berinisial BB dan RI. Sebanyak 176 saksi pun telah diperiksa.

“Ditreskrimsus juga sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini dan berpeluang jumlah tersangka akan bertambah,” Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, Senin (25/11).

Akan tetapi, Kombes Pol Donny enggan membeberkan identitas dan jabatan kedua tersangka. Dia hanya menyebut sejak ditetapkan sebagai tersangka, Polda Kalbar belum memanggil mereka. Pernyataannya ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa Polda telah turun ke Bengkayang dan membawa para tersangka ke Pontianak.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka, kami belum melakukan pemanggilan lagi," katanya.

Sementara total kerugian dari Penghitungan Kekayaan Negara (PKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam perkara Bansus Desa Kabupaten Bengkayang mencapai Rp19 Miliar. Polda Kalbar disebutnya berhasil menyelamatkan aset dengan menyita Rp9 Miliar.

“Yang bikin lama (kasus ini) adalah proses penghitungan kerugian negara. Dimintakan suratnya Maret 2018, selesainya 8 November 2019, 18 bulan lebih,” ungkapnya.

Anggota DPRD Bengkayang, Esidorus mengatakan sejatinya bantuan khusus desa secara kebijakan tak menyalahi aturan. Namun barangkali, dia menduga perkara ini jadi kesalahan lantaran dalam pelaksanaannya memunculkan persoalan.

“Selanjutnya kita serahkan kepada proses hukum sesuai dengan ketentuan. Tentu kejadian ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kita semua,” katanya.

Sementara Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Bengkayang, Rezza Herlambang menjelaskan beberapa kepala desa memang sudah menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut. Akan tetapi, kapasitas mereka sebagai saksi.

“Semua tahapan (pemeriksaan) telah dilewati tanpa ada keluhan yang disampaikan kepada kami pengurus P-APDESI Bengkayang,” katanya.

Dari informasi yang diterimanya, mekanisme perhitungan kerugian negara dan pengembalian sisa anggaran juga telah dilaksanakan tanpa ada kendala.

“Para kades hanya menjawab apa yang mereka ketahui dan memang peran kades sangat pasif dalam hal ini, hanya penerima bantuan,” katanya.

Dalam hal ini, P-APDESI Bengkayang berharap kasus ini bisa segera selesai dan proporsional.

“Para kades yang diperiksa sebagai saksi sudah kooperatif selama ini. Kami yakin aparat hukum akan bertugas secara profesional,” sebutnya. (sms/nar/bls)