Jumat, 13 Desember 2019


Kasus Gratifikasi Pejabat Kanwil BPN Kalbar, Siapa Perusahaan Pemberi Suap ?

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 1232
Kasus Gratifikasi Pejabat Kanwil BPN Kalbar, Siapa Perusahaan Pemberi Suap ?

Grafis Pakun

PONTIANAK, SP - Kasus gratifikasi yang melibatkan dua pejabat Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat, menimbulkan teka-teki, terkait nama dan pemilik perusahaan yang terlibat.

Saat konferensi pers, penetapan dua orang tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penerimaan gratifikasi disebut berkaitan dengan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat.

Menurut sumber yang diperoleh Suara Pemred, banyak perusahaan yang terlibat dalam perolehan lahan dengan menggunakan cara singkat agar terbit nya HGU.  " Makanya banyak pejabat di BPN yang kaya raya dan keluarganya sering pelesiran ke luar negeri. Belum lagi urusan sengketa tanah, Kadang kasihan masyarakat yang lemah ," ungkap mantan pejabat Kanwil BPN Kalbar yang enggan disebutkan namanya.

Sumber ini mengaku mengetahui sejumlah perusahaan yang diduga terlibat gratifikasi yang sedang dibidik KPK. Parahnya, kata sumber ini dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, kadang sama sekali tidak melibatkan kepala desa setempat dan warga  ."Kades dan warga merasa tidak ada menjual kepada perusahaan sawit, tapi kenapa bisa terbit HGU tahun 2012," kata dia.

Adapun modus yang digunakan oleh para tersangka ini, ialah dengan memanipulasi peran dan fungsi serta tugas panitia pemeriksaan tanah. Mereka ditugaskan untuk melakukan penelitian dokumen atas hak tanah yang dimohonkan haknya. 

Ia mengatakan, status tanah harus jelas dan terbebas dari masalah, tidak boleh sedikitpun ada yang keberatan. 

Untuk itu, panitia harus turun ke lokasi memeriksa kondisi lahan dan meminta penjelasan dari kepala desa dan kepala dusun, RT serta tokoh masyarakat. 

"Tapi fakta yang ada 95 persen panitia tidak turun ke lokasi, mereka hanya pergi ke kota kabupaten nginap di hotel dan menandatangani berita acara risalah panitia. Atas dasar itu, mereka bisa dapat duit dan urusan HGU lancar. Tak jarang di Kalbar selalu terjadi konflik perkebunan," ungkapnya.

Tak hanya sampai disitu, dirinya juga mengungkapkan bahwa ada pejabat di Kanwil BPN Kalbar yang mewajibkan pemohon HGU harus membayar buku tugu.

"Mereka patok harga Rp150 juta. Bayangkan, sampai saat ini sudah ada puluhan perusahaan sawit yang memohon HGU," katanya.

Ia mengatakan, sebelumnya kasus serupa juga pernah terjadi di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas.

Buka Data HGU

Direktur Link AR Borneo, Agus Sutomo mengatakan praktik culas di BPN sangat merugikan masyarakat, terutama hak tanah masyarakat. Perihal lingkungan, jika bicara HGU, tentu berdampak pada pembukaan hutan, menanam di gambut, dan sebagainya. Belum lagi diskriminasi hukum terhadap masyarakat yang bisa saja terjadi. 

“Dampak secara sosial sangat berdampak sekali kepada masyarakat, lingkungan juga pasti banyak,” katanya.

Dia menilai sebenarnya kasus serupa yang belum terungkap lebih banyak. Selama ini, semua terkesan dibiarkan. Kejadian ini pun bisa jadi pelajaran bagi presiden untuk mengevaluasi BPN/ATR dan memerintahkan mereka untuk segera membuka data HGU. 

“Selama ini kenapa data HGU itu tidak mau dibuka, karena bermasalah HGU-nya. Alasan persaingan bisnis dan sebagainya itu hanya alasan yang dibuat-buat,” sebutnya.

Di Kalbar indikasi-indikasi itu jelas ada dan banyak jumlahnya. Namun ditutupi dari publik. Ketika BPN melakukan kadaster untuk menentukan wilayah atau konsesi, seharusnya BPN melakukan sosialisasi dan pertemuan kepada masyarakat. Tapi selama ini, kebanyakan hal itu tidak dilakukan.

“Masyarakat tidak pernah tahu HGU keluar berapa, tiba-tiba perusahaan sudah keluar HGU-nya. Di sisi lain masyarakat tidak bisa menggugat kalau sudah lebih dari satu tahun, kecuali yang mempunyai sertifikat,” katanya.

“Presiden harus mengevaluasi ATR/BPN seluruh Indonesia, membuka semua daftar HGU, proses bagaimana cara mendapatkan dan pengeluaran sertifikat peta HGU secara keseluruhan.” 

Momentum Evaluasi

Direktur Elpagar Kalbar, Furbertus Ipur mengatakan penetapan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkaitan dengan penerimaan gratifikasi terkait proses pendaftaran tanah di Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan momentum baik terlepas dari asas praduga tak bersalah. Hal ini juga ada hubungannya dengan niat Presiden untuk mengevaluasi HGU yang dimulai dari hulu.

“Penetapan ini juga bisa dijadikan momentum dari instansi terkait untuk melakukan evaluasi keberadaan HGU. Karena sudah menjadi rahasia umum saat ini HGU banyak yang tumpang tindih. Di sebuah desa bahkan ada yang sampai lebih dari lima atau enam HGU, bahkan ada yang belasan," ucapnya.

Hal tersebut menunjukkan penetapan HGU masih sembrono. Penetapan HGU yang tumpang tindih sangat tidak mungkin jika tidak melibatkan pejabat. Maka saat ini, kondisinya sedang panen masalah.

“Dalam kasus ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi. Apalagi dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Terlebih, beberapa waktu lalu Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebun Sawit Berkelanjutan. Jika HGU perkebunan kelapa sawit bermasalah tentu akan menjadi persoalan.

“Permasalahan HGU bisa dilihat dari berbagai segi. Di antaranya tumpang tindih antar HGU, tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan, HGU dengan perkampungan dan HGU dengan lahan gambut,” jelasnya.

Menurut Fubertus, di Indonesia HGU dijadikan sebagai alas hak sebuah korporasi bekerja. Namun kenyataan di lapangan, ada HGU yang diterbitkan di atas kampung yang sudah defenitif. Sehingga program pembangunan yang ada di kampung tersebut dianggap ilegal.

Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena kampung tersebut sudah ada terlebih dahulu sebelum HGU masuk ke desa tersebut. HGU seperti itu harusnya batal demi hukum. Kemudian, regulasi lain yang bisa digunakan untuk menertibkan hal tersebut adalah Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

"Ini kesempatan baik untuk melakukan perbaikan di tata kelola hutan, lahan dan perkebunan," jelasnya. 

Direktur Elpagar ini menyampaikan saat ini kasus seperti ini sudah bukan menjadi rahasia. Karena penetapan HGU sudah menjadi bisnis tersendiri bagi para pejabat namun sulit untuk dibuktikan. Akan tetapi tampak di lapangan.

“Contohnya, bagaimana HGU bisa tumpang tindih dan sembrono. HGU jika dilihat dari rangkaian pemberian izinnya yang terakhir. Setelah ada izin prinsip, izin usaha. Juga harus dirasionalisasi, untuk yang tidak layak harus dikeluarkan baru bisa menjadi HGU.”

"Setelah dirasionalisasi, klarifikasi masih juga bermasalah, artinya ada persoalan besar di sektor investasi perkebunan," katanya.

Fubertus menilai, penetapan tersangka ini juga jadi preseden hukum yang baik untuk mengevaluasi keberadaan perkebunan kelapa sawit. Jika dihubungkan dengan pemerintah Provinsi Kalbar juga persis, di mana Gubernur Kalimantan Barat ingin ada perbaikan sektor perkebunan. 

"Sehingga daerah mendapatkan keuntungan yang signifikan di PAD," pungkasnya. 

Tetapkan Tersangka

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka dari Badan Pertanahan Negara (BPN) berkaitan dengan penerimaan gratifikasi terkait proses pendaftaran tanah di Kalimantan Barat. Nilai gratifikasi yang diterima mencapai Rp 22,23 miliar.

Mereka adalah Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018); dan Siswidodo selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat.

"KPK meningkatkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Negara terhitung tanggal 4 Oktober 2019," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Salah satu penerimaan gratifikasi disebut berkaitan dengan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Praktik ini disebut Syarif sebagai salah satu penghambat investasi.

"Hal ini tentu dapat saja mendorong praktik ekonomi biaya tinggi dan juga tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi, terutama bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha perkebunan/pertanian dan sejenisnya, harus mengeluarkan biaya ilegal dan prosesnya dipersulit," sebut Syarif.

Gusmin tercatat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar pada 2012 hingga 2016, kemudian pindah menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur sejak 2016. Dia memiliki wewenang untuk memberikan hak atas tanah seperti HGU atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 juta meter persegi.

Dalam melaksanakan aksinya, Gusmin dibantu Siswidodo. Uang gratifikasi yang diterima Gusmin diduga KPK terjadi pada kurun waktu 2013 hingga 2018.

"Pada tahun 2013-2018, tersangka GTU (Gusmin Tuarita) diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui tersangka SWD (Siswidodo)," kata Syarif.

"Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp 22,23 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya," imbuhnya.

Selain itu Siswidodo diduga KPK turut menerima uang tersebut yang digunakan untuk uang operasional tidak resmi. Uang-uang itu juga digunakan untuk pembayaran honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, hingga rekreasi pegawai.

Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa total 25 saksi. Para saksi itu seperti PNS di BPN Kantor Wilayah Kalbar dan Kantor Pertanahan Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan di daerah lain di Kalbar, serta sejumlah Direksi, Kepala Divisi Keuangan dan pegawai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Kalbar. (ant/din/sms/bls/bob)