Minggu, 26 Januari 2020


Midji Seranah Dinas PUPR

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1304
Midji Seranah Dinas PUPR

PONTIANAK, SP – Pekerjaan membangun infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kalbar tak memuaskan Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Kekecewaan itu Midji, sapaannya, tumpahkan saat peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke 74, Selasa (3/12).

Midji menyesalkan tugas pejabat Dinas PUPR itu yang tak menunjukkan kemajuan siginikan infrastruktur Kalbar.

"Kementerian PU/Dinas PU itu dinas yang mendapat tempat di hati masyarakat, tapi faktanya Dinas PUPR Kalbar pelayanannya masih buruk," kata Midji.

Midji meminta Dinas PUPR Kalbar bekerja sesuai sistem dalam menjalankan proyek pembangunan di Provinsi Kalbar. Sepanjang tidak sesuai sistem, tidak boleh dilakukan pembangunan.

"Sepanjang tidak sesuai sistem, jangan ada yang dibayarkan," tegasnya.

Untuk itu, Midji meminta Dinas PUPR Kalbar untuk bekerja membangun Provinsi Kalbar dan mengejar segala ketertinggalan. Dirinya pun tidak mempermasalahkan siapapun yang bekerja, asal sesuai sistem.

Mantan Wali Kota Pontianak ini juga akan menghapus Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) dan pejabat eselon IV di dinas tersebut, serta akan membentuk kelompok kerja/tim-tim yang akan menangani segala kegiatan supaya lebih terarah dan lebih berkualitas.

"Saya akan bentuk tim independen untuk awasi pekerjaan di Dinas PUPR Kalbar," katanya.

Lebih lanjut, Midji meminta Dinas PUPR untuk dapat membereskan pekerjaan yang tidak genah agar tidak jadi temuan pelanggaran.

"Saya minta Dinas PUPR Kalbar segera berubah ke arah yang lebih baik lagi agar Dinas PUPR dapat berprestasi," katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Midji melihat dinas yang paling tidak bisa berubah adalah jajaran PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Dirinya khawatir karena dinas itu tempat untuk membangun Kalbar. Jika kelakuan pejabatnya tidak berubah, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan untuk Kalbar.

 "Saya tidak mau meninggalkan kesan bahwa ketika saya memimpin tidak ada yang saya buat. Jadi kalau ada yang tidak ingin Kalbar maju, saudara jangan bertugas di tempat yang menjadi simpul untuk percepatan kemajuan Kalbar," ujarnya.

Meski demikian, Midji juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkot Pontianak yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian PUPR sebagai satu-satunya Pemerintah Kota di Indonesia yang memberikan pelayanan perizinan perumahan tercepat. (ant/bah)

Butuh Transparansi

Pengamat Kebijakan Universitas Tanjungpura, Zulkarnaen mengatakan, butuh transparansi dalam pengerjaan proyek. Walaupun sudah menggunakan sistem elektronik, tidak mustahil sistem elektronik bisa dikendalikan di balik sistem tersebut.

Masuknya teknologi dalam sistem birokrasi bisa membuat perlakuan yang sama kepada siapapun, namun tidak ada jaminan di dalam prakteknya akan transparan.

"Memang melalui online, tapi ternyata ada hal yang diatur di baliknya," ucapnya.

Hal tersebut berakibat pada yang memenangkan tender karena aspek kedekatan. Maka dari itu, transparansi harus menjadi catatan bagi Dinas PUPR. Publik juga harus mengetahui hal yang terjadi di Dinas PUPR.

Kemudian, hal utama lainnya yaitu pada akuntabilitas. Karena memang harus dipahami bahwa PUPR merupakan dinas yang penting untuk masyarakat. Proyek jalan dan jembatan akan membuka akses dan perekonomian.

"Kita berharap tentunya pekerjaan itu bisa dilakukan dengan tanggung jawab yang tinggi," katanya.

Dengan banyaknya dana rakyat yang mengalir ke PUPR. Jika sebagian besar diarahkan ke proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat, tentu akan luar biasa pembangunan yang dirasakan. 

Selanjutnya terkait penghapusan Unit Pemeliharaan Jembatan dan Jalan, menurutnya perlu dipertimbangankan ulang. Sebab, pemeliharaan memerlukan pemantauan secara terus-menerus. 

"Kita berharap ketika ada masalah diatasi agar tidak melebar," katanya.

Dirinya juga menyangsikan tim independen yang akan dibentuk guna mengawasi Dinas PUPR. Saat ini yang diperlukan bukan meniadakan kelembagaan tersebut, akan tetapi bagaimana memfungsikan sebuah lembaga agar lebih optimal.

Lembaga tersebut harus didorong bekerja dalam konteks profesional. Jika tidak cocok, bukan lembaga yang dibubarkan, namun bisa dengan penggantian pejabat.

"Hal tersebut sangat realistis menurut saya (ganti pejabat), daripada mencoba-coba membentuk organ baru lagi yang khawatir siapa yang dipilih nanti memiliki kedekatan dengan Gubernur," pungkasnya. (din/bah)