Minggu, 26 Januari 2020


Pipa Gas Trans Kalimantan akan Dibangun, Persiapan Ibu Kota Baru

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 949
Pipa Gas Trans Kalimantan akan Dibangun, Persiapan Ibu Kota Baru

Grafis: koko

PONTIANAK, SP - BPH Migas terus mendorong terwujudnya Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan. Komitmen ini dirumuskan pada acara Focus Grup Discussion (FGD) "Sinergitas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan" di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (3/12).

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, Fanshurullah Asa mengatakan, BPH migas sesuai amanah Undang-Undang Migas bertanggung jawab dalam pengusahaan gas bumi untuk transmisi dan distribusi. Bentuknya adalah BPH Migas akan melelang ruas pipa yang ada trans Kalimantan.

Hal tersebut menjadi penting karena sudah ada rencana induk berdasarkan keputusan Menteri ESDM Tahun 2012 yang salah satu isinya adalah pipa trans Kalimantan belum dibangun. Sebuah kawasan itu bisa dibangun apabila suplai dan kebutuhan gas ada. Untuk Kalimantan bisa berpotensi menggunakan gas hingga 500 Juta Standar Kaki Kubik per Hari (gas).

"Untuk Kalbar saja kebutuhan gasnya sekitar 333 mm," kata Asa.

Ia menambahkan pihaknya juga sudah melakukan pengecekan terhadap beberapa kawasan yang akan dibangun di Kalbar. Di antaranya kawasan industri di Kabupaten Landak, Ketapang, Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah.

Kemudian smelter inalum, bahkan pihaknya juga telah menghitung apabila penggunaan solar di Perusahaan Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan kawasan industri kelapa sawit bisa dikonversi menggunakan gas akan membuat nilai tambah yang lebih besar di Provinsi Kalbar. Karena menggunakan gas akan lebih murah dari pada solar.

"Menggunakan solar itu lebih kurang sekitar 20 hingga 25 dolar USD per mmbtu, kalau menggunakan gas hanya 15 USD," tambahnya.

Hal tersebut menggambarkan ada sekitar 10 USD yang dihemat jika menggunakan gas. Apalagi dengan pipa gas, maka akan lebih murah lagi. Namun persoalannya saat ini permintaan belum tercipta dengan baik.

Untuk bisa dilakukan lelang, maka harus diciptakan permintaan. Maka dibutuhkan badan usaha untuk tidak hanya melihat Jawa dan Sumatera akan tetapi Kalimantan juga perlu dilihat untuk faktor produksi pertumbuhan ekonomi kedepannya.

"Kita meminta bupati, wali kota dan gubernur seluruh Kalimantan agar membuat sinergitas dengan kementerian dan badan usaha untuk membuat kawasan industri," jelasnya.

Fanshurullah mengatakan, hari ini gas Indonesia dari wilayah Natuna diekspor kurang lebih sekitar 450 Juta Standar Kaki Kubik per Hari (gas) setiap detik mengalir ke Singapura dan Malaysia dan kontraknya akan habis pada 2028. Menteri ESDM telah menyampaikan pada 2023 akan memberhentikan gas yang diekspor ke Singapura. 

Karena kontraknya akan habis maka gas tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri. Presiden juga telah menyampaikan defisit perdagangan salah satunya dikontribusikan oleh Migas.

Hal tersebut terjadi karena ekspor dalam bentuk Migas pasti akan lebih murah daripada impor BBM yang masuk ke Indonesia. Karena harga BBM impor bisa satu setengah hingga dua kali lipat dari harga gas yang diekspor. 

"Maka sampai kapanpun hal tersebut akan menjadi defisit perdagangan," jelasnya.

Kemudian ketika diekspor, maka bentuknya komoditi bukan menurutkan nilai tambah. Maka jika gas tersebut dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri, maka Indonesia bisa membangun infrastruktur, pabrik dan menggerakkan ESDM yang bisa membuat nilai produk bertambah.

"Kami berharap dengan mewujudkan pipa trans Kalimantan, maka Kalimantan akan menjadi faktor produksi untuk kepentingan nasional," ucapnya.

Ia menambahkan kedepannya perlu disusun keadilan sosial yang berbasiskan wilayah agar menjadi pertimbangan bagi hasil dengan nasional. Karena jika indikator keadilan diukur berdasarkan jumlah penduduk. Maka akan lama bagi Kalimantan yang penduduknya hanya 16 juta dengan wilayah yang luas untuk mendapatkan proporsi yang lebih ideal.

"Kita berharap kepala KSP bisa mengkomunikasikan kepada Presiden bahwa pipa trans Kalimantan perlu menjadi keberpihakan afirmatif pemerintah, bukti cinta kasihnya kepada Kalimantan," jelasnya.

Dirinya mengatakan yang menjadi kendala saat ini data rencana umum energi nasional untuk wilayah Kalbar. Dalam menggunakan BBM pada 2019 hampir 95 persen masih menggunakan solar. Kemudian pada 2025 datanya 24,9 persen masih menggunakan solar. Sedangkan gas hanya 15 persen. Maka jika hal tersebut bisa dipindahkan menggunakan gas akan menjadikan nilai tambah bagi industri di Kalimantan.

Kemudian penggunaan batu bara di Kalimantan masih dominan. Harga batu bara juga lebih murah ketimbang gas. Namun batu bara sebagai pembangkit masih memiliki potensi merusak lingkungan.

"Kalimantan adalah paru-paru dunia, kita juga telah mengadopsi Paris Agreement untuk kita menuju green dan clean energy," katanya.

Fanshurullah mengatakan untuk sumber gas berasal pipa gas trans Kalimantan bisa berasal dari dua titik salah satunya yakni dari Natuna. Di Natuna yang sudah eksploitasi dan ada yang eksplorasi. Pilihannya tinggal membangun pipa gas dari Natuna masuk ke Kalbar. 

Namun jika kebutuhannya belum signifikan untuk tahap pertama akan dibangun LNG. Floating storage di lokasi yang kemudian akan diangkut dengan kapal kemudian di Kalbar dibuat dalam evaporasi dibangun iso tank untuk masuk kawasan industri.

"Itu gas sekarang ini diekspor ke Singapura dan Malaysia satu hari kurang lebih 400 mmscfd," ucapnya.

Sepanjang kawasan yang akan dibangun pipa gas trans Kalimantan akan bisa dibangun kawasan industri. Saat ini Indonesia masih menggunakan LPG yang 70 impor. Dan menghabiskan uang negara 85 triliun rupiah dalam satu tahun untuk subsidi.

Jika uang tersebut dipergunakan untuk membangun jaringan gas, maka Indonesia tidak memerlukan impor lagi. Syarat jaringan gas ini harus ada pipa gas trans Kalimantan. Pembangunan pipa gas trans Kalimantan juga sudah masuk dalam blue print dari ESDM.

Dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional 2012-2024. Kemudian ada juga surat dari Bapenas pipa gas trans Kalimantan mengusulkan masuk dalam RPJMN 2020-2024.

Sampaikan ke Presiden

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan tugas KSP adalah mengelola isu strategis, melakukan komunikasi politik, mengawal proyek-proyek nasional strategis. Dirinya menambahkan Presiden dalam setiap kesempatan menyampaikan Indonesia harus menjadi negara maju.

Dalam pembangunan kedepannya pada Sumber Daya Manusia menuju Indonesia maju. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satu warganya pun yang tertinggal dalam mencapai cita-cita. Untuk itu maka pembangunan infrastruktur harus digerakkan.

"Presiden mengatakan pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan," ucapnya.

Hal tersebut karena saat ini Indonesia masih menganut 3T yakni Tertinggal, Terpencil dan Terluar. Kemudian di negara demokrasi setiap warganya harus menikmati hasilnya. Jangan sampai demokrasi hanya dinikmati kelompok elit. Indonesia sebagai negara hukum setiap warganya memiliki hak yang sama didepan hukum.

Kemudian Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus sejajar dengan negara maju lainnya. Indonesia juga harus mampu dalam menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dari lingkungan yang kompetitif 

"Itulah visi besar menuju Indonesia maju," katanya.

Moeldoko menambahkan untuk menuju Indonesia maju di antaranya harus dilakukan pembangunan infrastruktur. Dalam lima tahun terakhir upaya pembangunan juga sangat luar biasa. Pada 1973 Indonesia berkeinginan membangun jalan tol dan bisa menyelesaikan 78 jalan tol. Setelah empat puluh tahun terakhir jalan tol baru terbangun sekitar 280 kilometer.

"Dalam lima tahun terakhir Presiden Jokowi sudah membangun jalan tol kurang lebih 1350 kilometer," kata Moeldoko.

Ia mengatakan pembangunan pipa gas trans Kalimantan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam upaya untuk mengembangkan industri dan lainnya. Hadirnya pipa gas trans Kalimantan akan bisa mendorong pertumbuhan industri yang bisa menyerap tenaga kerja.

"Tetapi persoalannya dalam membangun seperti telur dan ayam, mana yang didahulukan, investor akan bertanya jika dibangun siapa yang akan menyerap, kemudian industri yang datang akan bertanya, ada gasnya atau tidak," ucapnya.

Maka hal tersebut menuntut semua pihak untuk bersepakat melahirkan telur jangan menunggu telur. Agar bisa meyakinkan pemerintah kalau proyek pipa gas trans Kalimantan memiliki nilai yang tinggi kedepannya.

Dirinya menambahkan saat ini ada paradigma yang harus diluruskan dalam pengembangan gas. Karena ada yang berpikir gas bumi sebagai komoditi. Padahal sesungguhnya gas bumi adalah penggerak perekonomian nasional.

"Tanpa adanya gas, listrik terlalu sulit untuk berkembang," katanya.

Ia juga mengatakan kedepannya perkembangan perdagangan elektronik akan mengalami peningkatan yang fantastik. Hal tersebut tidak akan bisa terjadi tanpa adanya listrik dan energi. Energi adalah penggerak ekonomi nasional, maka harus dipikiran agar industri bisa datang ke Kalbar karena energinya tersiapkan dengan baik. 

Moeldoko mengatakan saat ini industri keramik dalam negeri mengalami ancaman yang luar biasa karena impor. Hal tersebut terjadi karena harga gas industri Indonesia terlalu tinggi. Ternyata hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. 

"Sekarang ini kita menghadapi gempuran lagi dari India. Ini yang menunjukkan betapa pentingnya gas, karena harganya jauh lebih murah dari solar," ucapnya. 

Keadilan tidak hanya diukur dari populasi, tapi juga mempertimbangkan kewilayahan. Keluasan kewilayahan menjadi salah satu ukuran untuk menciptakan keadilan. Namun juga perlu dipahami saat ini konsep pembangunan adalah Indonesia sentris. 

Jika dulu pembangunan jalan dikaitkan dengan Sumatera, Jawa dan Bali karena populasinya tinggi, maka investasi yang ditanamkan akan segera kembali. Sehingga persoalan yang di Kalimantan dan Papua selalu tertinggal. 

"Pada saat saya jadi Pangdam disini, saya teriak sangat keras untuk membangun jalan paralel, setelah Pak Jokowi jadi presiden baru bisa dilaksanakan," ucapnya. 

Hal serupa juga terjadi di Papua dan daerah lainnya. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan peradaban manusia. Karena jika belum terbangun konektivitas, maka masyarakat pedalaman akan susah mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal tersebut akan berdampak pada peradaban yang sulit berkembang.

Namun jika dibangun infrastruktur untuk konektivitas seperti bandara, pelabuhan maka pertumbuhan pembangunan peradaban terjadi dimana-mana. Pembangunan infrastruktur agar dipahami dengan sebaik-baiknya.

"Saya yakin proyek yang kita pikirkan ini akan mendapatkan dukungan dari Presiden," ucapnya.

Moeldoko mengatakan berdasarkan rapat dengan Kementerian ESDM, PLN membuat proyeksi kebutuhan ibukota kedepan di Kalimantan Timur. Secara bertahap sudah di etahui jumlah kebutuhan dan sumber kebutuhan itu didapatkan. Kehadiran gas ini nantinya juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk pembangkit tenaga listrik dalam mencukupi kebutuhan ibukota yang baru nantinya. 

"Jika dihitung untuk kebutuhan pipa gas trans Kalimantan bisa mencapai 30 hingga 35 triliun rupiah," ucapnya. 

Moeldoko menyampaikan beberapa kebutuhan pembangkit listrik memang perlu diganti dari diesel ke gas. Juga untuk kebutuhan pelabuhan baru di Kalbar. Serta bisa menggantikan impor dari Malaysia. Kemudian jika pipa gas terbangun industri pasti akan datang. 

"Setelah pulang dari sini (Kalbar), saya akan lapor Presiden atas keinginan masyarakat Kalimantan untuk merealisasikan pipa gas trans Kalimantan," janjinya.  

Dukung Penuh

Tokoh Masyarakat Kalbar, Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, pembangunan pipa trans Kalimantan sejalan dengan visi Prresiden RI yakni untuk memprioritaskan kerja di lima aspek, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur, SDM, memangkas hambatan investasi, penyederhanaan birokrasi dan penggunaan APBN tepat sasaran.

Seperti diketahui, krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu, telah semakin membuka berbagai masalah ketimpangan pembangunan antar daerah, seperti kurang berkembangnya provinsi-provinsi di Kalimantan dan kawasan timur Indonesia.

“Berbagai masalah ketimpangan ini, secara parsial telah disadari sebagai kegagalan pendekatan pembangunan. Selama ini dinilai sering sentralistis dan kurang memerhatikan kondisi dan aspirasi daerah setempat,” ungkap OSO.

Berbagai deregulasi sektor riil dan moneter telah dilakukan pemerintah dalam rangka efisiensi di segala bidang. Namun, dari berbagai studi yang dilakukan ternyata upaya tersebut masih cenderung menguntungkan daerah-daerah tertentu.

“Saya sebagai salah satu anggota dan tokoh masyarakat Kalimantan melalui forum ini, dan setelah mendengar dan mengetahui rencana pembangunan infrastruktur gas bumi di Kalimantan, dengan ini sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih,” ucap OSO.

Menurut dia, ini membuktikan sebagai wujud keadilan kewilayahan untuk Bumi Kalimantan dalam rangka memperkuat keutuhan NKRI, dan ini menjadi indikator dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, dengan peningkatan pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur gas bumi di Kalimantan, diharapkan dapat memberikan manfaat ketahanan dan kedaulatan energi nasional, sehingga roda perekonomian berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Saya mengajak semua penduduk dan elemen masyarakat di Kalimantan untuk mendukung dan berperan serta terwujudnya infrastruktur energy di Bumi Kalimantan ini,” kata OSO.

Ia mengakui belum mengerti sepenuhnya tentang gas. Namun dirinya hanya mengerti tentang harga. Seumpama jika dibandingkan antara beli minyak dan gas. Maka memang akan murah jika membeli gas.

Dirinya menyampaikan masyarakat pasti akan mencari bahan bakar yang lebih murah. Maka dukungan dari semua pihak diperlukan untuk merealisasikan pembangunan pipa gas trans Kalimantan tersebut.

"Pak Jendral Moeldoko lebih berkompeten untuk menyampaikan pesan putra putri se Kalimantan untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia," pungkasnya.

Menunjang Investasi

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bahwa dirinya mendukung rencana Pembangunan Pipa Trans Kalimantan (Ruas Transisi, Wilayah Jaringan Distribusi dan LNG). 

Menurut dia, pipa gas ini untuk menunjang energi dalam hal investasi, maka Kalimantan Barat itu nantinya akan menjadi daerah yang pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Kalimantan. 

"Seperti sekarang ini, awalnya kita urutan terakhir, sekarang kita sudah urutan kedua. Karena selama ini pelabuhan tidak beroperasi dengan baik karena listrik tidak ada," jelas dia.

Dia menambahkan slemeter juga tidak dibangun cepat, karena energinya listriknya tidak ada, sehingga ekspor mentah. Kalau itu diolah disini, Kalbar itu penghasil CPO kedua, namun tidak diekspor lewat Kalbar, karena tidak ada pelabuhan ekspor. 

"Begitu itu nanti keluarnya dari pintu ekspor Kalbar, maka Kalbar itu sudah kelihatan bagaimana kontribusi terhadap ekonomi nasional," jelas dia. 

Sekarang listrik saja masih beli Malaysia, kemudian industri membeli dari PLN lebih mahal, jadi tidak kompetitif. Sehingga dengan adanya pipa masuk itu maka persoalan itu bisa diatasi. 

"Saya kalau mau malah lebih cepat, tahun depan mulai, itu lebih baik. Saya berharap itu, sehingga kita mendapatkan listrik yang murah dan sumber daya alam kita diolah setengah jadi atau jadi bila perlu, itu akan meningkatkan daya tambah, lapangan kerja, dan pendapat masyarakat lebih tinggi. Kemudian kita mendapatkan hasil pajak yang besar untuk membangun infrastruktur yang besar ini," kata Midji.  

"Saya yakin Kalbar menjadi provinsi yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya. Dalam waktu tiga atau empat tahun ke depan, karena penduduknya kita lebih besar, sumber daya alam kita belum diolah dengan baik, yang lain hampir habis, kita baru akan mulai. Ketika kita mendapatkan energi yang murah, maka daya kompetitif dan daya saing akan meningkatkan tajam," tambahnya.

Setelah ini, diskusi akan dilanjutkan dengan pertemuan bupati/walikota se-Kalbar. Pemda akan membuat kesepakatan dan mendukung semaksimal mungkin percepatan dalam pipa trans Kalimantan. (din/iat/bob)

Dibutuhkan Kayong Utara

Rencana pembangunan pipa gas trans Kalimantan yang dicanangkan oleh BPH Migas, diharapkan segara terealisasi. Jika  jika bisa segera direalisasikan maka pembangunan ini akan memberi manfaat bagi pembangunan daerah, terutama Kabupaten Kayong Utara.

Demikian disampaikan oleh Bupati Kabupaten Kayong Utara,  Citra Duani di sela-sela acara focus group discustion  (FGD) yang dilaksanakan oleh BPH Migas di Pontianak, Kalimantan Barat  (3/12). 

"Jika pipa gas bisa tersambung di Kabupaten Kayong Utara, akan sangat memberikan manfaat bagi kami, karena bisa mendorong peningkatan produk unggulan Kabupaten Kayong Utara," ujar Citra Duani. 

Peningkatan produk unggulan yang akan mendapatkan manfaat tersebut adalah pada sekor kelautan dan perikanan. 

"Sektor pertanian tanaman pangan, dan pariwisata sebagai sektor andalan Kabupaten Kayong, juga  pasti akan sangat meningkat dengan adanya pipa gas ini," lanjut Citra.

Sebagai Bupati, Citra sangat mendukung rencana pembangunan pipa gas trans Kalimantan, dan berharap agar segera terealisasi. Rencana pembangunan ini, menurut Citra Duani adalah gagasan yang sangat visioner dan patut didukung oleh pemerintah daerah. 

"Ini ide dan gagasan yang sangat visioner, kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sangat mendukung rencana pembangunan pipa gas bumi trans Kalimantan ini," tegasnya. 

Selain bisa mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata Kabupaten Kayong Utara, pipa gas trans Kalimantan ini nantinya juga diharapkan memudahkan ketersediaan gas 3 kg bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara. 

" Mudah-mudahan dengan pembangunan pipa gas bumi trans Kalimantan ini, membantu kami mengatasi kelangkaan tabung gas 3kg yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami," tutup Citra Duani. (gen/bob)