Minggu, 26 Januari 2020


Pemkot Dihargai sebagai Badan Publik Informatif

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 110
Pemkot Dihargai sebagai Badan Publik Informatif

TERIMA PENGHARGAAN - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan atas nama Pemkot Pontianak menerima penghargaan sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/12). Penganugerahan Komisi Informasi terkait

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar. Penghargaan diterima oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. 

Penghargaan yang diterima ini menurut Bahasan merupakan sebuah apresiasi dari KI atas keterbukaan informasi yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak. 

"Ini adalah sebagai komitmen Pemkot Pontianak dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dengan menyajikan informasi kepada publik," ujarnya.

Sebagaimana Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membuka akses informasi publik serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi. 

"Dengan adanya KIP ini sebagai upaya pemerintah untuk mendapat kepercayaan publik dalam tata kelola pemerintahan yang transparan," ungkap Bahasan.

Ia menilai KIP juga bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Pemkot Pontianak terus berupaya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan dampak positif dalam kemajuan pembangunan.  

"Melalui informasi yang kita sampaikan, harapannya ada feedback positif dari masyarakat untuk mendukung program-program pembangunan yang dilakukan Pemkot Pontianak. Masyarakat juga mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkot Pontianak," imbuhnya.

Menurut Bahasan, dalam penyampaian informasi, harus disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Sekarang ini, akses informasi begitu mudah dan cepat diperoleh siapa saja karena dengan fasilitas teknologi informasi yang serba canggih. Namun demikian, ia mengingatkan agar dalam menerima informasi, masyarakat hendaknya menyaring terlebih dahulu terkait kebenaran informasi yang diterimanya. 

"Masyarakat harus cerdas dalam memilah informasi, mana yang benar dan mana yang hoax," pungkasnya.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga kembali berhasil meraih penghargaan badan publik informatif kategori lembaga non struktural se- Kalbar tahun 2019.

"Tahun ini kami kembali berhasil meraih peringkat kedua untuk badan publik informatif kategori lembaga non struktural se-Kalbar sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

“Penghargaan ini tentunya merupakan komitmen Ombudsman Kalbar guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalbar, Agus Priyadi di Pontianak, Kamis (5/12).

Agus menyebutkan bahwa dengan penganugerahan yang digelar setiap tahunnya oleh Komisi Informasi Kalbar, tentu membantu memonitor serta mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga publik termasuk Ombudsman Kalbar dalam memberikan layanan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

"Penghargaan ini menjadi cambuk dan semangat bagi Ombudsman Kalbar untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat dan keterbukaan informasi publik. Harapnya tahun depan, Ombudsman Kalbar dapat menduduki peringkat pertama kategori lembaga non struktural," harap dia.

Atas pencapaian yang ada pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Kalbar yang telah menyelenggarakan acara tersebut dan bekerja keras dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja Ombudsman Kalbar dalam implementasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ia menyatakan pihaknya berkomitmen memberikan layanan kepada masyarakat Kalbar sebagaimana tugasnya. Sehingga bisa mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.

"Kembali kami akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kalbar, termasuk soal keterbukaan publik kami. Kami juga butuh dukungan dari masyarakat Kalbar dalam menjalankan tugas sebagaimana ketentuan yang ada," kata dia. (hms/din/ant/bah)