Kamis, 30 Januari 2020


Banjir Salah Siapa?

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 493
Banjir Salah Siapa?

Grafis:koko

PONTIANAK, SP – Di awal Desember 2019, setidaknya tujuh kabupaten di Kalbar terendam banjir. Beberapa wilayah pun mengalami longsor. Walau akhir tahun memang masuk musim penghujan, namun daya dukung lingkungan yang menurun, ditengarai tak diantisipasi.

Dari informasi yang dihimpun, setidaknya bencana ini sudah menerjang Kabupaten Sambas, Melawi, Sekadau, Landak, Kapuas Hulu, Sanggau, dan Bengkayang.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalbar, Nikodemus Ale mengatakan bencana alam yang terjadi di Kalbar merupakan bencana ekologis. Alasannya, daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah tidak mampu menjamin keberlanjutan manusia.

“Kenapa daya dukung lingkungan itu semakin hari semakin buruk, dikarena tata kelola yang kurang baik. Hal itu bisa dilihat dari sebagian besar wilayah di Kalbar banyak diperuntukkan untuk pengembangan investasi skala besar,” katanya, Senin (9/12).

Salah satunya adalah investasi sawit. Angkanya sudah mencapai jutaan hektar. Hal ini diperparah dengan pemberian hak pengembangan di semua wilayah Kalbar. Terutama di wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori hutan penyangga.

"Tapi selama ini justru dialihfungsikan dari hutan penyangga menjadi pengembangan perkebunan kelapa sawit," ujarnya.

Dengan adanya hak kuasa pengembangan tersebut, perusahaan otomatis akan membuka seluruh kawasan hutan. Akibatnya, semua kawasan hutan penyangga, kehilangan fungsinya. Bahkan sejumlah kawasan hijau pun, habis digarap.

“Sebetulnya, bukan hanya di kawasan hutan saja, namun alih fungsi ini juga dilakukan di kawasan di pinggir sungai juga. Padahal dalam Undang-undang DAS telah jelas menyebutkan tidak boleh membuka kawasan sekitar 500 meter dari bibir sungai,” jelasnya.

Akibatnya, ketika curah hujan tinggi, kawasan penyangga tersebut tidak mampu lagi menampung air. Debit tinggi langsung mengalir ke kawasan rendah di sekitarnya.

Ale menyebut, pengelolaan lingkungan di Kalbar dilakukan tidak dengan arif.

"Orang (pengusaha) hanya berpikir eksploitasi-eksploitasi, tapi tidak berpikir ke depan apalagi yang akan dilakukan soal tingkat keamanan masyarakat di sekitar itu. Perspektifnya hanya cari keuntungan, cari kekayaan, tapi tidak berpikir tentang keberlanjutan," kata dia.

Padahal, dampak bencana ekologis ini sangat luas. Salah satunya, dalam ekonomi. Banjir buat masyarakat tidak bisa beraktivitas. Alhasil, pendapatan terganggu.

Sedang dari sisi kesehatan, mereka rentan berpenyakitan.

"Ketika bencana ekologis terjadi, semua masyarakat tidak pandang bulu, semua akan mengalami dampak yang sama," tegasnya.

Ale pun berkali mengingatkan pentingnya evaluasi penata kelolaan pengembangan investasi yang berbasis lahan. Pasalnya selama ini, WALHI beranggapan lahan-lahan yang seharusnya tidak beralih fungsi, justru dijadikan lahan untuk aktivitas investasi.

"Kita minta pemerintah daerah segera untuk evaluasi," ujarnya.

Evaluasi yang dimaksud adalah perihal perizinan. Misalnya, satu perusahaan mendapatkan izin konsesi 10 ribu hektar, sementara dua ribu hektar di antaranya masuk dalam kawasan hutan penyangga. Dengan begitu, Pemprov maupun Pemda harus mengevaluasi dan mengaudit, terutama merampingkan luasan izin yang berada di kawasan hutan tersebut.

Dia pun mengingatkan, setiap wilayah semestinya memiliki peta rawan bencana. Sehingga sebelum bencana terjadi, upaya antisipasi dilakukan jauh hari. Wilayah rawan longsor misalnya, para warga di kawasan itu harus direlokasi.

Direktur Link-Ar Borneo, Agus Sutomo meminta pemerintah daerah dan pusat mengevaluasi penyebab banjir di sejumlah wilayah di Kalbar. Tidak sekadar mengamini daerahnya langganan banjir, tapi juga mempelajari frekuensi.

"Secara alam kita sudah paham, akan siklus alam, namun jika frekuensi banjir atau intensitas dan kedalaman banjir beda maka mesti dipelajari dan dievaluasi konsep pembangunan," katanya.

Pembangunan yang tidak memperhatikan dan menerapkan aspek lingkungan akan berdampak pada kerusakan lingkungan akut. Pembangun kota, misal Kota Singkawang menunjukkannya. Beberapa titik daerah resapan berubah jadi bangunan, daerah hulu dikonversi menjadi perkebunan skala besar. Alhasil banjir datang.

"Daya dukung lingkungan semakin rentan. Dampaknya akan dirasakan oleh semua masyarakat, baik petani, buruh, pedagang, dan lainnya. Cost dari kerentanan daya dukung lingkungan akan lebih besar, yang disebut dengan biaya penanggulangan bencana," jelasnya.

Pemerintah semestinya memiliki data daerah kritis dan rawan banjir. Dari semua itu dapat dilihat bagaimana pola banjir dan apa penyebabnya.

"Pemerintah harus membongkar akar masalah dari hal tersebut. Kenapa, karena terdapat daerah-daerah yang tidak pernah banjir tiba-tiba banjir. Misal Jelai pada tahun lalu, Desa Tanjung yang tak pernah banjir, tiba-tiba banjir bandang, dan sampai saat ini pemerintah belum melakukan deteksi apa penyebab terjadi banjir bandang. Tidak mengambil tindakkan cepat dan tegas," bebernya.

Dampak dari tidak adanya perhatian serius pemerintah dalam aspek lingkungan akan memberikan kerugian ekonomi ke seluruh lapisan rakyat. Daya dukung lingkungan yang semakin akut, akibat dari tidak diterapkan atau dijalankan secara benar dalam pembangunan yang hanya mengejar pendapatan daerah.

"Hulu hilir dalam pembangunan harus diperhitungan secara cermat, KLHS mesti benar-benar dibuat secara objektif dan dipraktikkan dalam menyusun tata ruang pembangunan. Sah-sah saja mengejar pendapatan daerah, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan," katanya.

Salah satu contoh pengelolaan data banjir yang minim, ditunjukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sanggau. Hingga kini, mereka baru memiliki laporan banjir di Kecamatan Meliau, itu pun dari Kodim 1204/Sanggau. Padahal, itu baru pada tataran peristiwa, belum kajian.

“Laporan dari kecamatan, ada pun kasih foto, ndak ada data. Kita maunya mereka juga connect, begitu juga dari desa juga ndak ada. Justru kawan dari Kodim 1204/Sanggau yang sering kasih data,” kata Sekretaris BPBD Kabupaten Sanggau, Bernadus Anggoi.

Banjir di Kecamatan Meliau terjadi 3 Desember 2019 lalu. Banjir merendam di RT 13 dan 14 RW 03 Dusun Singkuang Daok, Desa Kuala Buayan dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Sebanyak rumah 85 KK terendam dari total 179 KK. Akses jalan yang menghubungkan Dusun Singkuang Daok ke arah Desa Bhakti Jaya pun terputus sepanjang 500 meter.

“Belum ada informasi lanjutan yang di Meliau. Dari kecamatan kita hubungi, biasa bah itu, belum ada yang mengungsi katanya. Kita payah, itu persoalannya,” ucap Anggoi.

Sementara data banjir di wilayah lain, pihaknya belum dapat informasi.

“Yang lain kita belum dapat informasi, padahal kita sudah sampaikan camat agar memberikan informasi kalau ada banjir, mungkin mereka sibuk. Dan jaringan internet juga kendala, desa-desa rawan banjir tidak ada sinyal seluler,” kata Anggoi.

Namun demikian, dia mengaku mendapat kiriman foto banjir. Hanya saja, tidak tahu lokasi persis.

“Ini baru tadi (kemarin, red) saya lihat ada orang kirim gambar banjir, tapi di mana tak tahu. Karena saya kan tidak di (bagian) darurat lagi. Kadang-kadang kita tunggu kawan-kawan dari darurat lah informasinya,” katanya.

Padahal, saat ini banjir tengah menerjang Kecamatan Kembayan. Koramil dan Polsek Kembayan yang sudah turun mengevakuasi. Petugas gotong-royong dibantu warga setempat mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi.

Dandim 1204/Sanggau, Letkol Inf Gede Setiawan menjelaskan enam dusun di Desa Tanjung Bunga terendam. Akses jalan tertutup sejauh 200 meter. Sisanya, satu dusun di Desa Tanjung Merpati, satu dusun di Desa Kuala Dua dengan akses jalan terendam 600 meter dari arah Dusun Sungai Ketanam ke Desa Tunggal Bhakti.

“Ketinggian air sampai saat ini di Desa Tanjung Bunga, Desa Semayang, Desa Tanjung Merpati dan Kuala Dua sudah mulai surut,” katanya.

Rugikan Masyarakat

Banjir dan tanah longsor sudah terjadi di sejumlah titik di Kalbar. Salah satunya Kabupaten Melawi. Kepala BPBD Melawi, Syafaruddin mengungkapkan banjir bandang terparah terjadi di Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing. Banjir juga memunculkan dampak ke sejumlah desa lainya yang dilintasi Sungai Kenyikap, seperti Tanjung Sari di Nanga Pinoh serta Desa Menunuk.

“Daerah lain juga ada terjadi banjir, tapi belum dilaporkan terlalu parah. Untuk Nusa Kenyikap, air langsung surut pada hari itu juga. Tapi dampak yang ditimbulkan luar biasa, karena banyak harta benda warga yang tak sempat terselamatkan,” katanya.

Untuk kasus tanah longsor, data sementara terjadi di Desa Mandau Baru, Kecamatan Pinoh Selatan serta Desa Nanga Ella, Kecamatan Ella Hilir. Di Ella, peristiwa longsor berdampak para rusaknya tiga unit bangunan serta jalan beton yang terbelah.

“Kita rencana besok akan meninjau lokasi longsor serta tanah terbelah di Ella Hilir. Untuk Mandau Baru, sudah kita tangani. Begitu juga ada laporan longsor di Pinoh Selatan yang sudah ditangani warga setempat,” katanya.

BPBD menyebut, hampir seluruh kecamatan di Melawi termasuk rawan bencana. BPBD sudah memetakan kerawanan mulai dari tingkat merah, kuning dan hijau. Merah berarti sangat rawan bencana, dan hijau sebaliknya.

“Mengingat seluruh kecamatan di Melawi dekat dengan sungai yang berpotensi memunculkan banjir bila curah hujan tinggi seperti saat ini. Mulai dari Sokan, Tanah Pinoh, Sayan, Pinoh Selatan, Nanga Pinoh, serta Pinoh Utara serta Ella dan Menukung yang seluruhnya dilintasi sungai besar,” katanya.

Tanah longsor dan jalan amblas terjadi di Ella Hilir sejak Sabtu (7/12), dan semakin parah pada Senin (9/12). Peristiwa ini berdampak di dua desa. Bencana mulai terjadi pascahujan deras Jumat (6/12) malam pekan lalu.

“Jalan amblas bermula dari pergeseran tanah serta longsor hingga merobohkan dua unit rumah dan satu unit warung penduduk di Jalan B. M. Aris, Dusun Sandung Permai, Desa Nanga Ella. Satu bangunan surau juga terdampak longsor di Dusun Pelempai, Desa Pelempai Jaya, Kecamatan Ella Hilir,” terang Kasi Pelayanan Umum Kantor Camat Ella Hilir, Matsari.

Matsari memaparkan area longsor dan jalan amblas berada tak jauh dari tebing dekat perkampungan warga. Dia memperkirakan curah hujan tinggi membuat tanah labil dan akhirnya longsor.

Awal Februari 2019, bencana longsor juga terjadi di Dusun Medeng, RT 002, Desa Sungkung II, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Tiga orang tewas dalam malam nahas Kamis (31/1). Bencana itu juga terjadi akibat pergeseran tanah. Sebagai antisipasi, warga lain direlokasi.

Terus Menyebar

Banjir juga merusak sejumlah infrastruktur. Di Sadaniang, Mempawah, jembatan penghubung Desa Pasir Mempawah Hilir dan Desa Sekabuk Sadaniang, tak bisa dilalui. Alhasil, masyarakat sekitar memutar lewat Kecamatan Toho.

"Jika dari Sadaniang ke Mempawah melalui Toho, jarak tempuhnya jauh. Dan di kawasan Toho juga rawan banjir, jika terdapat air kiriman dari daerah perhuluan," kata Camat Sadaniang, Mempawah, Sukardi.

Kondisi akan makin parah jika kawasan Sederam dan Toho, sama-sama terendam banjir. Wilayah Sadaniang, otomatis terisolir. Di lokasi itu, tinggal kurang lebih 12 ribu jiwa.

"Jika mendesak, bisa minta bantuan dari BPBD untuk evakuasi dengan perahu karet, jika ada yang sakit ataupun lainnya," katanya.

Sementara di Singkawang, banjir masih pasang surut. Bila hujan turun, air akan naik. Kondisi makin buruk bila pasang laut.

"Sekarang agak surut, tetapi potensi hujan masih akan terjadi khususnya di bulan Desember 2019," ujar Kepala Pelaksana BPBD Singkawang, M Syafruddin.

Mengantisipasi hal tersebut, BPBD Singkawang mengevakuasi warga dari lokasi banjir, seperti di lokasi Pasar Baru.

"Kemarin yang kita evakuasi ada sebanyak 11 jiwa, yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Alhamdulilah, dari kejadian itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa," ungkapnya.

Beberapa wilayah yang berpotensi terjadi banjir, seperti di Kecamatan Singkawang Barat yaitu Pasar Baru, Kecamatan Singkawang Tengah seperti Jalan Kalimantan, Jalan Sudirman, Jalan Rawasari dan Jalan Pramuka.

"Sedangkan wilayah yang berpotensi dengan bencana longsor, yaitu daerah Bukit Roban dan Gunung Sari karena akibat galian C," jelasnya.

Potensi Hujan

Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Supadio Pontianak, Sutikno mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi hingga seminggu ke depan. Hujan lebat berpotensi di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Dia menghimbau masyarakat selalu waspada dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Warga juga diminta untuk tetap memperhatikan prakiraan cuaca sebelum bepergian.

"Warga diimbau untuk selalu waspada, ada baiknya untuk selalu melihat  prakiraan cuaca sebelum bepergian," pungkasnya. (ben/din/eko/noi/rud/sms/bls)

Lumbung Sawit Miskin

KEPALA Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, Florentinus Anum menjelaskan lahan sawit di Kalbar kurang lebih 1.711.000 hektar. Lokasi paling luas berada di Ketapang. Dia menjelaskan, pembukaan lahan sawit di Kalbar saat ini terkesan stagnan dan tidak ada lagi perluasan yang signifikan. Hal itu dikarenakan adanya Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang melakukan moratorium pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Anum memastikan bahwa tidak ada perusahaan perkebunan kepala sawit yang membuka lahan tanpa izin. Dia menjelaskan, izin pembukaan lahan sawit diberikan pada lahan Area Penggunaan Lain bukan kawasan.

Selain itu, ada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Di mana Pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

"Tanggung jawab pemilik konsesi terhadap lingkungan. Tertuang  pada dokumen AMDAL.  Selama pemilik konsesi melakukan pembangunan sesuai dokumen AMDAL, maka dampak negatif terhadap lingkungan dan hutan terkendali," pungkasnya.

Ironisnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2019) menyebutkan, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas ketiga di Indonesia. Dengan luas lahan 1,8 juta hektare, perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat hanya kalah luas dari Riau (3,4 juta hektare) dan Sumatera Utara (2,1 juta hektare).

Akan tetapi, catatan itu tak bikin Kalbar jadi daerah kaya. Provinsi ini justru yang paling miskin dibanding wilayah lain di Kalimantan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2019, Kalimantan Barat memiliki angka kemiskinan mencapai 7,49 persen. Sementara Kalimantan Utara hanya sebesar 6,63 persen, Kalimantan Timur sebesar 5,94 persen, Kalimantan Tengah sebesar 4,98 persen, dan Kalimantan Selatan sebesar 4,55 persen. (iat/bls)