Kamis, 30 Januari 2020


DPRD Mempawah dan Bupati Panji Tak Bergaji

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 2209
DPRD Mempawah dan Bupati Panji Tak Bergaji

PONTIANAK, SP – Gubernur Kalbar, Sutarmidji memvonis DPRD Mempawah dan Bupati Melawi bersalah terkait belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 masing-masing daerah. Mereka pun disanksi dengan tidak boleh menerima gaji selama enam bulan per Januari 2020. Namun, wakil rakyat Mempawah merasa mereka tak salah.

"Inikan belum final, jadi berkaitan pernyataan Gubernur, kami menghargai. Tetapi baru sementara, karena Gubernur belum mendapat informasi dari kami. Karena tim evaluasi belum ada datang, Senin (9/12) kemarin janjinya, tapi tidak hadir namun kami tetap menunggu," ujarnya Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis, Rabu (11/12).

Menurutnya, keterlambatan pembahasan tentu dengan alasan. Dia menjelaskan, pada 9 September 2019, sudah diagendakan namun hanya pembahasan R-APBD 2020. Jika mengacu PP Nomor 12 Tahun  2019, dalam pasal 105 disebutkan pembahasan RAPBD disertai dengan dokumen pendukung. Pedoman pembahasannya dijabarkan dalam ayat dua, yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Memang, tanggal 9 (September) kemarin betul, disampaikan draf RAPBD. Tetapi dokumen RKPD dan KUA PPAS tidak ada. Sementara harus berpedoman RKPD dan KUA PPAS. Di mana penyampaiannya di periode dewan yang lama," jelasnya.

Usai pergantian dewan baru, sejumlah perihal RAPBD 2020 tidak langsung dibahas. Pembahasan baru dilakukan kembali 6 November 2019. Dari hasil rapat di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Mempawah, disepakati penetapan APBD tanggal 28 November 2019.

"Kita sepakati rapat sampai malam. Bisa dilihat di jadwal yang ada," katanya.

Pada penyampaian nota keuangan Bupati tanggal 6 November 2019 oleh Wakil Bupati, semua fraksi sudah meminta agar dokumen RKPD dan KUA-PPAS diserahkan.

"Wakil Bupati memahami. Tetapi hingga 19 November, RKPD dan KUA-PPAS tidak diserahkan juga. Akhirnya ditunda dan diberikan waktu tiga hari. Tetapi baru diserahkan pada 26 November. Karena aturannya, jika diskors lebih tiga hari, harus dijadwalkan ulang banmus,” jelasnya.

Pada 27 November 2019, banmus kembali rapat menentukan jadwal pembahasan. Namun informasi yang didapat, Bupati dan Wakil Bupati Mempawah tak berada di tempat. Alhasil, kembali dijadwalkan ulang di 2 Desember 2019.

Selain urusan jadwal, ada beberapa penyebab lain tidak selesainya pembahasan APBD Mempawah. Di antaranya sejumlah program yang dituangkan dalam KUA-PPAS tidak sesuai kesepakatan.

"Karena saya kan juga dewan yang lama. Apa yang diserahkan tidak sesuai dengan draf, dan apa muncul di R-APBD,” katanya.

Dia pun merasa dalam hal ini, DPRD Mempawah sudah bekerja sesuai aturan. Pernyataan Gubernur yang menyalahkan mereka, dirasa salah alamat.

"Karena pembahasan itu harus berdasarkan KUA-PPAS. Jika tak berdasarkan itu, apa landasan kita berdasarkan aturan," tegasnya.

Sementara anggota DPRD Mempawah lain, Febriadi merasa tak masalah jika pun harus disanksi tanpa gaji selama enam bulan. Menurutnya, wakil rakyat bukan untuk memperkaya diri, tapi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Urusan pendapatan, bisa dari usaha lain yang masih berjalan.

"Rezeki kami Allah yang mengatur, bukan Gubernur Kalbar yang mengatur," katanya.

Sama seperti DPRD Mempawah, pihak eksekutif pun merasa sudah mengikuti aturan pembahasan APBD 2020.

"Kita sudah sesuai aturan," kata Bupati Mempawah, Erlina.

Menurutnya, berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama R-APBD sebelum dimulainya anggaran setiap tahun. Batasnya di akhir November tahun berjalan.

"Kita eksekutif sudah menyerahkan R-APBD, pada 9 September 2019, maka sampai 29 November terhitung 60 hari. Langkah-langkah kami sudah sesuai aturan," katanya.

Sementara perihal KUA-PPAS, disebutnya sudah diserahkan ke legislatif sejak Juli 2019. Di minggu kedua bulan Agustus, bahkan sudah jadi rancangan.

“Gubernur akan menurunkan tim untuk mencari penyebab masalah ini. Nanti bukti-bukti diserahkan ke pihak Gubernur Kalbar. Kami serahkan semuanya ke Gubernur Kalbar, apakah eksekutif yang lalai atau legislatif. Tetapi saya minta, jangan menyusahkan mereka (legislatif) juga, semoga kejadian ini, memberikan efek jera mereka,” tutupnya.

Bentuk Pembinaan

Bupati Melawi, Panji justru merasa sanksi dari Gubernur merupakan bentuk pembinaan.

“Ini pembinaan Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Saya menganggap ini sesuatu yang positif dan sah karena memang beliau harus mengingatkan kita,” katanya.

Meskipun demikian, kata Panji, pernyataan Sutarmidji soal APBD Melawi sebenarnya bertepatan dengan proses ketuk palu yang dilakukan 2 Desember 2019 lalu. Proses ketuk palu ini juga sudah disesuaikan dengan jadwal Badan Musyarawah (Banmus) DPRD Melawi.

“Awalnya memang akan diketuk palu 30 November, namun kemudian diubah 2 Desember. Itu seluruhnya sudah melalui komunikasi DPRD dengan Pemprov Kalbar,” katanya.

Menurut Panji, kemungkinan ada sedikit miskomunikasi sehingga informasi itu belum disampaikan ke Gubernur. Alhasil, Sutarmidji pun mengeluarkan pernyataan soal keterlambatan APBD Melawi dan Mempawah.

“Saya yakin kalau beliau sudah menerima berita bahwa kita juga sudah ketuk palu hari itu, mungkin beliau tidak mengeluarkan pernyataan yang sedikit mengundang tanda tanya di tengah masyarakat,” katanya.

Namun, Panji menilai apa yang disampaikan Sutarmidji merupakan pembinaan ke kabupaten sebagai bawahannya. Hal ini dilakukan, agar daerah seperti Melawi bisa lebih baik dalam pengelolaan APBD. Muaranya, keterlambatan tidak terjadi terus.

“Yang jelas saya tidak merasa tersinggung dan merasa marah. Karena ini menjadi kewenangan beliau. Tidak usah ditanggapi berlebihan,” katanya.

Soal sanksi penundaan gaji bagi bupati, Panji mengakui aturan itu memang ada. Hanya, dia berharap persoalan bisa dilihat secara konkrit dan riil. Karena dalam jadwal pembahasan evaluasi di provinsi, Melawi tidak termasuk tertinggal.

“Kalau memang sanksi ini sesuai dengan aturan dan Pak Gubernur akan melihat secara bijak. Apa pun risiko kalau kami dianggap bersalah, tentu kami harus terima,” katanya.

Pemprov Kalbar sendiri diketahui sudah mengirimkan tim untuk mengevaluasi dan menginvestigasi masalah APBD Melawi. Panji mengatakan, dia bersama tim anggaran sudah menjelaskan keterlambatan ini.

Dipaparkannya, penyampaian KUA-PPAS APBD 2020 sudah disampaikan 28 Juni 2019. Hanya pembahasan KUA-PPAS sampai pergantian DPRD lama dan baru, tidak juga ditetapkan.

“Sementara KUA-PPAS inikan menjadi dasar kepala daerah untuk membuat edaran ke SKPD atas KUA-PPAS yang disetujui. Untuk menentukan pagu masing-masing SKPD berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS APBD ini. Selama belum disetujui, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertanya, apakah menunggu KUA-PPAS atau dilanjutkan dengan RKA. Hanya kita juga tersandung dengan peralihan pimpinan DPRD Melawi,” jelasnya.

Panji pun meyakini, Gubernur Kalbar bisa menilai dengan bijak atas persoalan tersebut.

Sementara Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti belum bisa dikonfirmasi. Namun saat pembahasan APBD Melawi beberapa waktu lalu, dia mengatakan ketuk palu memang sedikit terlambat karena penyampaian nota APBD 2020 yang juga terlambat ke DPRD.

"Kami sudah izin dari Provinsi, diperbolehkan sampai tanggal 2 Desember. Sebenarnya memang harus tanggal 30 November. Hanya kita mohon ke provinsi dan diberikan waktu dua hari," jelasnya.

Widya mengungkapkan, padatnya jadwal di DPRD dengan berbagai agenda yang menunggu membuat pihaknya harus menyelesaikan satu demi satu tahapan. Pembahasan APBD Melawi pun berjalan kurang lebih sepekan saja.

"Kami kerja maraton. Bahkan sering pulang subuh. Tetapi memang harus berani mengubah ke depannya, dari yang biasa terlambat, dengan suasana yang baru ke depan bisa lebih baik," ujarnya.

Sanksi Midji

Sutarmidji menyanksi DPRD Mempawah dan Bupati Melawi dengan tidak boleh menerima penghasilan per 1 Januari 2020 lantaran terlambat mengesahkan APBD masing-masing daerah.

“Itu pasti, tidak ada lagi kompromi. Saya pastikan, mulai 1 Januari itu berlaku,” katanya.

Dia menjelaskan, kasus di Mempawah, Bupati sudah mengajukan dokumen R-APBD tanggal 9 September 2019. Awalnya, pengesahan akan dilakukan 29 September, namun tiba-tiba Banmus DPRD Mempawah membuat jadwal baru. Pengesahan dilakukan 30 Desember 2019.

“Artinya DPRD-nya salah. Jadi saya secara normatif harus memberikan sanksi, nanti kalau DPRD Mempawah keberatan sanksi itu, mereka ajukan saja PTUN atas keputusan saya. Biar pengadilan kajinya, siapa yang benar,” sebutnya.

Sementara di Melawi, keterlambatan pengesahan APBD sudah empat kali. Masalahnya kini, hingga di atas tanggal 20 November, Bupati belum menyampaikan R-APBD.

“Kalau sampai mengganggu roda pemerintahan, Provinsi akan terun. Kalau Mempawah dengan peraturan kepala daerah, sehingga mereka solusinya percepat perubahan anggaran. Kalau Mempawah akan dikeluarkan peraturan kepala daerah, kalau Melawi tak jelas, tunggu rekomendasi dari Inspektorat. Jadi APBD bukan belum disahkan, tapi belum dibahas,” tutupnya. (ben/eko/iat/bls)

Lagu Lama

MANTAN anggota DPRD Melawi, Malin menilai persoalan keterlambatan APBD Melawi merupakan lagu lama. Hal ini memang kerap terjadi, tak cuma sejak empat tahun terakhir, tapi juga lebih jauh dari itu.

“Kasihan rakyat karena ulah pemimpin yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Karena kalau membela rakyat, tentu tidak akan seperti ini kondisi APBD Melawi,” keluhnya, Rabu (11/12).

Malin menilai ketegasan Gubernur Kalbar diperlukan, agar keterlambatan APBD tidak lagi terulang.

“Gubernur juga mesti tegas, tak hanya menegur. Tapi benar-benar memberikan sanksi,” katanya.

Sementara Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainuddin Kismit mengatakan masalah keterlambatan pengesahan APBD menunjukkan lemahnya manajemen pemerintahan di Melawi, dan lalainya DPRD Mempawah dalam tugas penganggaran.

“Harusnya permasalahan APBD daerah menjadi prioritas dalam pembahasan bersama karena itu terkait kepada progres pembangunan daerah ke depan,” katanya.

Dia menilai, ada komunikasi yang terputus antara kedua lembaga di dua daerah tersebut. Permasalahan ini mesti cepat diselesaikan.

“Apalagi Kabupaten Melawi mengalami catatan merah karena empat kali selalu terlambat. Hal itu akan menjadikan pembangunan daerah yang tidak sehat,” katanya.

Dampak keterlambatan APBD, tentu mengganggu kemajuan daerah. Daya serap anggaran dipastikan tidak matang. Perlu efek jera agar semua tak terulang.

“Untuk Kabupaten Melawi boleh saja diwacanakan dan menjadi perhatian untuk kembali kepada daerah induk pemekarannya. Karena konsekuensi dari tata kelola pemerintahan yang tidak maksimal. Sebagai kabupaten pemekaran yang baru harusnya memberi prestasi untuk kemajuan daerah bukan malahan catatan merah,” jelasnya. (din/eko/bls)