Rabu, 29 Januari 2020


Midji Minta BPN Kalbar Selesaikan Sertifikat Tanah Kawasan Transmigrasi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 347
Midji Minta BPN Kalbar Selesaikan Sertifikat Tanah Kawasan Transmigrasi

Ilustrasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Barat

PONTIANAK, SP – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar diminta untuk dapat menyelesaikan sertifikat tanah yang ada di kawasan transmigrasi yang ada di Provinsi Kalbar. 

Hal ini dikatakan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji saat memberikan sambutan pada acara semiloka dengan tema Pengembangan Kawasan Transmigrasi Menuju Kemandirian Desa dan Puncak Hari Bhakti Transmigrasi ke 69 di Orchard Gajahmada, Rabu (11/12).

"Yang harus ditangani sekarang di kawasan transmigrasi adalah menyelesaikan sertifikat lahan di kawasan ini. Masih ada sekitar 11 ribuan yang belum bersertifikat," kata Sutarmidji. 

Dikatakan bahwa ketika negara menempatkan para transmigran pada suatu kawasan, maka secara hukum kawasan tersebut diperuntukkan untuk para transmigran. 

“Ketika negara menempatkan orang di satu relokasi pemukiman, maka negara harus juga melengkapi dengan hak-hak mereka seperti tanah dan sebagainya,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Pontianak itu juga meminta, harusnya kawasan transmigrasi itu jadi lumbung pangan dan penempatan trasmigran harus dilaksanakan dengan tepat dan benar. 

"Ini harus diselesaikan semuanya, terutama pengakuan hak-hak untuk mereka," jelasnya. 

Dukungan fasilitasi dari pemerintah di satu kawasan transmigrasi itu harus terus diupayakan dalam memberikan rasa betah dan nyaman bagi para transmigran itu sendiri. Hal ini agar mereka yang jadi warga transmigran tidak menjual lahannya, lalu berpindah karena merasa tidak nyaman. 

"Jangan karena ketidaknyamanan membuat para transmigran berpindah tempat," ingatnya.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan penyerahan 1.650 sertifikat kepada masyarakat di Pontianak. 

Sertifikat yang diserahkan itu mencakup 4.627 bidang tanah dengan 5.351 hektare, yang merupakan hasil dari program redistribusi tanah, khususnya pelepasan kawasan hutan. 

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfatan Ruang, dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Agus Widjayanto mengatakan, 65 persen wilayah daratan Indonesia masuk dalam kawasan hutan. Sedangkan kewenangan Kementerian ATR/BPN, yang hanya menyangkut 35 persen adalah Area Penggunaan Lain (APL). 

Dari luas APL yang hanya 35 persen tersebut, diperkirakan terdapat 126 juta bidang. 

“Tadi baru 46 juta bersertifikat dan masih 80 juta bidang yang belum bersertifikat dan terdaftar. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan pihaknya untuk mendaftarkan Rp5 juta bidang di tahun 2017 dan telah tercapai Rp11 juta bidang hingga tahun 2019,” jelasnya.

Bahkan, pada tahun 2025 Kementerian ATR/BPN memiliki target yang lebih ambisius yaitu mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia. Dengan terdaftarnya semua tanah di Indonesia, dapat meminimalisir konflik pertanahan di masa yang akan datang.

Kementerian ATR/BPN kala itu berpesan kepada masyarakat yang menerima sertifikat untuk menjaga tanahnya baik-baik. 

"Jangan hanya sertifikatnya saja yang dijaga, tanahnya juga dijaga, batasnya dijaga. Akan menjadi bibit sengketa apabila kewajiban pemilik tanah tidak dilaksanakan," pungkasnya. (hms/iat/bah)