Senin, 27 Januari 2020


Kasus Suap Proyek Bengkayang 2019, Empat Penyuap Gidot Dituntut Dua Tahun Bui

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 4469
Kasus Suap Proyek Bengkayang 2019, Empat Penyuap Gidot Dituntut Dua Tahun Bui

PONTIANAK, SP - Empat terdakwa dalam tindak pidana korupsi dugaan suap yang melibatkan bupati non aktif Kabupaten Bengkayang, dituntut dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Tuntutan ini dibacakan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bergantian dalam sidang tuntutan yang digelar di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak, Selasa (7/1).

Empat terdakwa tersebut adalah Direktur Utama CV Banjar Raya Utama, Rodi; Direktur Utama CV Tajur Rasak, Pandus; Direktur Utama CV Menyala, Bun Si Fat alias Alut dan Yosef Ateng.

Keempatnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan sebelumnya yakni melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kuasa hukum terdakwa Pandus dan Yosef, Zakarias menganggap tuntutan tersebut tidak logis dan meminta agar hakim memutuskan bebas kedua kliennya pada sidang putusan nanti. Permintaan ini kata dia bukan tanpa alasan, sebab dia menganggap dua kliennya adalah korban penipuan dari janji-janji kosong pejabat Bengkayang. Pihaknya menganggap kasus ini murni bukan sebuah gratifikasi atau tindak pidana suap.

"Karena terdakwa (Pandus dan Yosep) tidak punya niat menyerahkan uang. Dia (Pandus dan Yosef) dimintai (uang). Berbeda dengan kasus OTT lain (suap), perkara yang saya tangani ini unik dan beda. Di mana terdakwa dimintai sejumlah uang oleh pejabat. Kalau OTT lain mereka yang mendekati pejabat," ungkapnya ketika diwawancarai usai tuntutan dua klien dibacakan.

Kata dia, semestinya JPU KPK tidak menggunakan pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi dalam menuntut kliennya. Namun menggunakan pasal 13. Bunyinya, setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp150 juta.

"Intinya kita minta bebaskanlah," tegasnya.

Untuk meyakini hal ini, dia tidak akan menggunakan bukti, namun mencari dalil-dalil dan teori yang menguatkan bahwa kliennya adalah korban. Hal ini akan disampaikan pada sidang pembelaan atau pledoi yang direncanakan digelar pada Selasa (14/1) nanti.

Selain itu, dia mengatakan, saat ini kondisi dua kliennya cukup tertekan dengan tuntutan tersebut. Untuk itu, dua kliennya sudah sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada dirinya hingga selesai.

Alasan serupa diungkapkan kuasa hukum terdakwa Rodi, Citra Sakamuli. Dia tidak yakin bahwa kasus ini adalah tindak pidana suap. Pasalnya, kata dia, permintaan uang dalam komunikasi awal antara Rodi dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Alexsius dimaknai dalam bentuk pinjaman. Apalagi komunikasi peminjaman uang antara dua pihak tersebut di tahun 2016 lalu juga pernah dilakukan.

"Karena ada dua kali percakapan antara Pak Rodi dan Pak Aleksius dan lain-lain (terdakwa lain). Khusus Pak Rodi itu pinjaman. Pinjaman ini juga pernah dilakukan Pak Aleksius beberapa tahun lalu. Kalau tidak salah tahun 2016," ujarnya tanpa menyebutkan secara rinci pinjaman untuk apa uang dan bagaimana timbal balik dari perjanjian tersebut.

Namun, dia menyayangkan komunikasi ini tidak terekam dalam barang bukti KPK yang dihadirkan dalam persidangan-persidangan sebelumnya.

"Kalau misalnya bisa terekam KPK, kita bisa mengetahui bahwa Pak Rodi agak lain sedikit (dugaannya). Karena di awal adalah pinjaman. Tuntutan itu nanti akan kita koordinasikan dulu dan kita lihat sesuai tidak dengan fakta hukum persidangan. Ketika ada yang keliru akan kita kritisi," tuturnya.

Menangapi dua pernyataan tersebut, JPU KPK, Luky Dwi Nugroho mengatakan semua hanya penggiringan semata agar kasus ini tidak mengarah pada konteks suap. Namun kasus pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Bengkayang.

"Seakan-akan peristiwa pemerasan (kasus tersebut). Tetapi kita membuktikan lain, unsur-unsur suapnya sendiri sesuai fakta hukum yang dibacakan oleh JP dan sudah bisa dibuktikan," terangnya.

Jika kasus ini merupakan kasus pemerasan, sudah tentu hal tersebut terdapat unsur paksaan. Dan oleh para terdakwa, bisa saja melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib untuk diproses. Namun kenyataannya, dia menegaskan, hal itu tidak pernah dilakukan oleh para terdakwa.

"Inikan secara nyata ada permintaan dari Aleksius terkait penawaran proyek dengan kompensasi fee 10 persen. Jika mereka mengatakan dalam posisi diperas, tentunya dia punya kesempatan untuk melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Namun hal ini tidak dilakukan. Artinya konteksnya tahu sama tahu. Sama-sama butuh, kalau dalam bahasa biologinya simbiosis mutualisme," ujarnya.

Dirinya mempersilakan kuasa hukum terdakwa yang ingin memasukkan kasus ini sebagai perkara pemerasan, dan hal tersebut bisa diutarakan dalam proses sidang pembelaan nanti. Namun dia mengatakan yang harus diingat adalah, tuntutan ini muncul setelah adanya pembuktian perkara yang prosesnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Termasuk modus pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta pemberian keterangan dalam persidangan sebelumnya.

"Keterangan itu kooperatif atau berbelit-belit. Dasar itulah kita bacakan tuntutan hari ini," tegasnya.

Penyidikan Gidot Rampung

KPK sudah merampungkan proses penyidikan terhadap dua tersangka lain, yakni Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot (SG) dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius (AKS) dalam kasus suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa Gidot meminta uang kepada Aleksius. Permintaan uang tersebut dilakukan dia atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan Rp6 miliar.

Gidot diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan masing-masing sebesar Rp300 juta. Uang tersebut diduga diperlukan Gidot untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal.

Hal itu dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan bupati. Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp20-25 juta atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp200 juta.

Kemudian, Aleksius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana disebut sebelumnya, terkait paket pekerjaan penunjukan langsung melalui staf honorer pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Fitri Julihardi (FJ).

Rinciannya, pertama Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi serta Rp60 juta dari Nelly Margaretha.

Dalam kegiatan tangkap tangan kasus tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa handphone, buku tabungan, dan uang sebesar Rp336 juta dalam bentuk pecahan 100 ribu rupiah. (ant/sms/bls)

Penyuap Lain

PENGUSAHA Nely Margaretha, jadi satu dari lima orang yang didakwa menyuap Bupati Bengkayang periode 2016-2021, Suryadman Gidot sebesar Rp60 juta untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang.

"Terdakwa Nely Margaretha memberikan uang sejumlah Rp60 juta kepada Suryadman Gidot selaku Bupati Bengkayang periode 2016-2021 melalui Aleksius selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkayang," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Joko Suhermanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (16/12).

Tujuan pemberian uang itu agar Suryadman Gidot melalui Aleksius memberikan paket pekerjaan pengadaan langsung (PL) pada Dinas PUPR Bengkayang.

Sesuai rapat 30 Agustus 2019, Suryadman meminta kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Agustinus Yan untuk menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp500 juta yang berasal dari fee paket-paket pengerjaan paling lambat 3 September 2019 karena akan digunakan untuk pengurusan kasus bantuan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Kalimantan Barat.

Selain itu, Suryadman Gidot juga menyampaikan bahwa Dinas PUPR akan mendapatkan tambahan anggaran sejumlah Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan akan mendapatkan tambahan anggaran sejumlah Rp6 miliar untuk disahkan oleh DPRD Bengkayang yang nantinya, akan dipecah menjadi beberapa paket pekerjaan PL sehingga dapat dikumpulkan fee dari kontraktor/pengusaha yang mengerjakannya.

Menindaklanjuti permintaan Suryadman Gidot, Aleksius menghubungi beberapa kontraktor/pengusaha untuk menawarkan sejumlah paket pekerjaan PL Dinas PUPR TA 2019 dengan kompensasi fee sebesar 10 persen dari nilai paket pekerjaan yang akan diberikan kepada Suryadman Gidot.

Pada 1 September 2019, Nely ditawari untuk mendapat paket pekerjaan dengan memberikan fee di muka (ijon). Atas penawaran tersebut Nely menyatakan kesediaannya dan mengambil tiga paket pekerjaan serta bersedia memberikan fee untuk Suryadman Gidot sejumlah Rp60 juta.

Uang ditransfer ke rekening BCA atas nama Fitri Julihardi secara bertahap, yaitu sejumlah Rp20 juta, Rp15 juta dan Rp13 juta. Nely pada hari yang sama juga kembali mentransfer uang sejumlah Rp12,5 juta ke rekening Bank BNI atas nama Fitri Julihardi, sehingga totalnya Rp60,5 juta untuk selanjutnya diserahkan kepada Suryadman Gidot.

Setelah menerima uang, Fitri lalu menarik uang tunai sejumlah Rp60,5 juta kemudian sejumlah Rp60 juta dibawa ke Pontianak untuk diserahkan kepada Suryadman Gidot melalui Aleksius dan sisanya sejumlah Rp500 ribu, digunakan sebagai ongkos perjalanan Fitri Julihardi.

Setelah pemberian uang fee dari Nely kepada Suryadman melalui Aleksius dan Fitri, ada juga pemberian uang fee dari beberapa pengusaha lain yaitu Rodi, Bun Si Fat alias Alut, Yosef alias Ateng dan Pandus sejumlah Rp280 juta, sehingga total pemberian uang fee untuk Suryadman Gidot seluruhnya Rp340 juta.

Atas perbuatannya, Nely Margaretha didakwa diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (ant/bls)